HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU

HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU
Oleh Muhammad Julijanto

Pemilu telah usai segala ritual demokrasi dengan berbagai hiruk pikuknya sudah kelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun pidana pemilu masih berproses sesuai dengan hakikat hukum publik, yang tidak mengenal kedaluwarsa. Sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan pencapaian keadilan subtansif.

Kini harapan dan cita-cita yang terkemas dalam fakta kampanye dahulu menjadi janji dan sumpah yang harus sekuat tenaga pemimpin terpilih untuk merealisasikan dengan segenap kesadaran, aneka tantangan dan hambatan yang akan merintanginya. Kesadaran itu harus mulai dibangun dengan perspektif yang baru, sehingga sebesar apapun tantangan yang menghadang bila niat suci melaksanakan amanat penderitaan rakyat akan mendapat dukungan dari semua elemen bangsa, baik yang pro maupun yang kontra asal semangat dikembalikan kepada hati nurani rakyat.

Fungsi pemimpin akan menentukan perjalanan dalam meraih mimpi indah bersama pemimpin baru dengan mewujudkannya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemimpin sekaligus politisi adalah mediator publik yang wajib mengerti kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Politisi lebih tepat disebut pemimpin. Seorang pemimpin wajib menjadi mediator rakyat atau masyarakat, dan menyambung aspirasi, bukan sebagai makelar yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakatnya (Harry Tjahjono, Kompas, 19/4/2014).

Ada 3 tingkat fungsi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar rakyat mengalami transformasi kehidupan yang istimewa: 1) Transformasi kehidupan dari kepemimpinan yang keluarannya bersifat perifer-sensasional (tak menyentuh pemenuhan kebutuhan utama mayoritas rakyat di bidang fisikal, emosional, spiritual dan cenderung beorientasi pada kampanye verbal semata) kenuju keluaran kepemimpinan yang bersifat elementer-faktual (memenuhi kebutuhan utama dan mendasar seluruh rakyat fisikal, emosional, spiritual, serta berorientasi pada kebenaran obyektif kehidupan). Pemimpin punya fungsi mediator yang mampu mempertemukan kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat, termasuk kepentingan mayoritas atau minoritas. Fungsi mediator disebut sebagai fungsi birokratik. 2). Fungsi kepemimpinan sebagai integrator bertujuan menyelaraskan berbagai kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat hingga mempersatukan semuanya itu dan pada gilirannya mencapai sinergi bersama. Sehingga seorang pemimpin wajib mempunyai integritas kepribadian yang relatif sempurna. Sebab integritas pribadinya akan membuat seorang pemimpin selalu mengedepankan kepentingan lebih besar, di atas kepentingan pribadi, kelompok dan partai. 3) fungsi kepemimpinan sebagai transformator, yang bukan saja memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat elementer, faktual, mediasi solutif, serta mencapai sinergi bersama, tetapi sampai pada tanggung jawab pemimpin dalam membawa kehidupan rakyat ke tataran lebih tinggi bermantarbat dan mulia (manusiawi).

Pemimpin yang baik menurut Loa Tzu, adalah ketika ia mampu membuat pengikut atau rakyatnya menyadari keberadaan dirinya, ketika mereka berkesempatan bekerja dengan baik, memenuhi tujuan hidupnya, dan pada akhirnya ketika mereka bisa berkata, “kita telah melakukannya sendiri’. Di sinilah partisipasi masyarakat terasa nyata dan menyatu dengan visi, misi dan program kerja pemimpin untuk menggerakkan masyarakat meraih impiannya.
Sementara menurut Musthofa Bupati Kudus ada tiga konsep kepemimpinan 3 M perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin dalam semua level, yaitu; setiap pemimpin harus mau melihat, mendengar, serta merasakan apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat (Kompas, 12/8/2014).

Gaya Pemimpin

4 kriteria memilih pemimpin: sidiq, amanah, fathonah, tabligh. Nabi dikenal al amin…jujur, belajar boleh salah, belajar bisa dari kesalahan, kita tidak boleh bohong- jujur itu lebih penting dibandingkan memperoleh sesuatu dengan cara tidak jujur. Selama ini pendidikan tidak boleh salah, salah itu penting untuk mengetahu apa yang benar- coba dan salah- try and error- Thomas Alfa Edison melakukan percobaan hingga 1000 kali. Sifat jujur ada pada diri nabi sebagai bekal paling besar hingga dipercaya sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat Mekkah.

Amanah bisa dipercaya-memegang kepercayaan sesuai dengan janjinya dan sumpah jabatan. Sumpah jabatan merupakan janji yang sangat kuat pemangku kepentingan yang harus ditunaikan atas nama Allah (Tuhan Yang Maha Esa) dan harus dilaksanakan. Kalau diberikan amanah tunaikan sampai selesai.
Amanah sangat dipegang sebagai manifestasi janji-janji dalam kampanye yang merupakan implementasi visi, misi dan program kerjanya yang ditawarkan kepada konstituen, yang kemudian harus direalisasikan semasa masa jabatannya.

Fathonah-cerdas- pemimpin harus cerdas-pemimpin ditinggikan seranting-lebih tinggi meskipun sedikit-presiden adalah leader. Leader artinya pemimpin-bicaranya dalam konteks ruang lingkup visi-pandangan-tujuan-tujuan-vis jauh kedepan yang harus dilakukan. Menager akan melaksanakan perintah yang ditunjukkan oleh pemimpin. Maneger mengelola. Pemimpin pada level pimpinan daerah, panduan kedepan arahannya.

Seorang presiden adalah seorang pemimpin. 2 type pemimpin di Indonesia: type solidaritas maker seperti Ir Bung Karno berpidato 8 jam di depan PBB. Mengurus pemerintahn tidak bisa bung Karno gagal 1965 mengurus pemerintahan. Keberhasilannya kepemimpinanya berkat Ir Juanda pidatonya tidak bagus, pekerjaannya bagus. Bisa menerjemahkan pekiran-pikiran bung Karno. Masuk orang PKI yang memanfaatkan kekuasaan Bung Karno. PKI mengangkat Bung karno menjadi pemimpin seumur hidup. Kita butuh kepemimpin sesuai dengan zamannya.

Type kepemimpinan Soeharto-kelebihannya pidatonya tidak bagus kerjanya bagus. Teori rumit disederhanakan sehingga pembangunan dari pusat hingga daerah- seperti Pos yandu membuat generasi Indonesia sehat-sederhana tetapi teorinya rumit-mempermudah sesuatu untuk bisa dilaksanakan.

Politik bukan tergantung pada pribadi-sebab syahwat politik power tent to corrup, absolut power lebih korup. 10 tahun kekuasaan Suharto sangat demokratis, kemandirian ekonomi, 10 tahun berikutnya menimbulkan syahwat kekuasaan untuk keluarga, kolega dan anak-anaknya (kroninya). Korupsi Kolusi dan Nepotisme-segala sesuatu dipakai untuk keluarga. Jabatan politik dan jabatan karir. Jabatan politik tergantung pada kontrak, kalau 5 tahun-jabatan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Jabatan karir kontraknya sampai pensiun, tergantung pada atasan. Jabatan politik tidak ada atasannya, atasannya adalah rakyat yang memilih.

Pekerjaan Rumah
Pekerjaan Rumah yang cukup berat bagi presiden dan wakil presiden terpilih Ir H. Joko Widodo- Drs. HM. Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia hebat adalah menghilangkan benalu demokrasi yang merupakan kekuasaan turun temurun dengan kekuatan modal bukan moral, semakin tumbuh suburnya mafiaso dengan regenerasi koruptor yang silih berganti, belum tersentuh keadilan hukum, kerugian negara makin banyak yang masuk kantong koruptor membuat ngiler rakyat miskin. Pembangunan ekonomi yang belum signifikan mengatrol kesejahteraan membuat rakyat betah tinggal di tanah airnya. Mereka yang bisa mengais rizki di negeri seberang rauntau tidak semujur mencapai kesejahteraan bahkan mendapatkan perlakuan hukum dan penelantaran di sana. Inilah ironi yang segera di atasi tidak harus menunggu rakyat berontak tetapi dengan kekuatan mendengar, melihat, merasakan penderitaan…akan muncul kebijakan, strategi dan terobosan menyelesaikan semua masalah secara cepat…

Ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami dan kuatkalah dalam menjalankan amanah rakyat, ya Allah limpahkanlah rahmat, hidayah dan inayahMu ya rahman ya rahim. Kami memohon atas segala nikmat yang engkau berikan kepada kami. Agar bangsa dan negara menjadi sejahtera, amin.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pembicaraan tentang ulil amri pernah menghangat ketika Wakil Menteri Agama RI Prof Dr H Nazaruddin Umar MA melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan pemerintah berarti tidak taat alias menentang ulil amri. Wakil Menteri Agama menganggap dirinya dan institusinya sebagai ulil amri (news.detik.com). Sementara ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin melalui media massa pula menganggapi pernyataan Wakil Menteri Agama itu dengan mengatakan bahwa Kementerian Agama bukan ulil amri (news.liputan6.com). Yang dimaksud dengan ulil amri adalah mereka yang memiliki otoritas.
Masalah
Apa yang dimaksud dengan ulil amri, siapa yang berhak disebut ulil amri dan bagaimana konsekwensi dari keberadaan ulil amri dalam penerapannya di Indonesia?
Pengertian
Ulul amri atau ulil amri berasal dari kata ulu dan amr. Ulu artinya ‘yang memiliki’. Ulul albab artinya yang memiliki pemikiran, ulul aid berarti yang memiliki kekuatan. Ulul ilm para ilmuwan. Ulul abshar yang memiliki proyeksi ke depan.
Di dalam Alquran istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan amr dan berinduk kepada kata a-m-r, dalam Alquran berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata amr sendiri disebut sebanyak 175 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan . Dalam bahasa Inggris, Hanna E Kassis memberikan beberapa terjemahan seperti a command commandment, a bidding, task, matter, affair dan a thing.
Menurut Raghib al-Isfahani, ulil amri adalah 1) para pemimpin kabilah di zaman nabi, 2) para imam dari ahlul bayt, 3) para tokoh yang mengajak kepada kebaikan (al amirun bil ma’ruf), siapa pun orangnya, jika ia mengajak kepada kebaikan, maka ia adalah ulil amri. Masih menurut al Isfahani dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ulil amri adalah fuqaha dan mereka yang taat kepada Allah serta memiliki keahlian di bidang agama.
Dasar Hukum:
An Nisaa’ [4]: ayat 59
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً -٥٩-
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulul amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bersilang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (bagi kalian).
Ayat ini sering disebut untuk merujuk kepada kata ulil amri dalam surat An Nisa’ [4]: 58. Dalam tafsir Al Mawardi, berdasarkan riwayat As Sady, disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan adanya pertengkaran antara Ammar bin Yassir dengan Khalid bin walid, pemimpin ekspedisi yang dikirimkan oleh Nabi Saw ke suatu tempat di luar Madinah. Sedangkan menurut Ibn Abbas, demikian Al Mawardi, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qays As Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah .
Muhammad ‘Ali dalam tasfirnya The Holy Qur’an (edisi pertama, 1917), mencoba merumuskan seluruh ayat itu dalam suatu pengertian saja, Ayat ini menggariskan tiga aturan tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, teristimewa dengan urusan pemerintahan: 1) taat kepada Allah dan utusan, 2) taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum muslim, 3) mengembalikan kepada Allah dan utusan-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata ulul amri menurut ahli tafsir berarti orang yang memegang kekuasaan. ini mempunyai arti yang luas, sehingga perkara apa saja yang bertalian dengan kehidupan manusia, mempunyai ulul amri sendiri-sendiri .
Sebelum turunnya ayat di atas, kesidiplinan umat Islam sengat rendah, padahal mereka selalu menghadapi perlawanan dari suku-suku sekitar Madinah yang memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Ketidakdisiplinan itu merupakan karakter tribalisme yang mewarnai perikehidupan mereka. Untuk itu dibutuhkan sebuah doktrin yang mewajibkan mereka tertib dan teratur dalam satu komando. Dengan turunnya ayat di atas, ketrtiban dan disiplin bukan hanya kebutuhan melainkan ketentuan agama.
Karena umat telah menunjukkan ketaatan, maka para pemimpin umat harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanat dan tidak berbuat kemaksiyatan. Para pemimpin umat harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
An Nisa’ [4]: ayat 83
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً -٨٣-
Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka pun menyebarkannya. Kalaulah mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dapat mengetahuinya dari mereka. Kalaulah tidak karena Karunia Allah kepada kalian dan Rahmat-Nya, niscaya kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja.
Kebanyakan orang mengartikan ulil amri dengan pemimpin politik, penguasa, atau kepala negara, seperti presiden, raja, bahkan menteri. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ayat lain yang juga bicara tentang ulil amri, yaitu An Nisa’ [4]: 83, maka mengartikan ulil amri dengan penguasa atau kepala negara tidak tepat, sebab dalam ayat tersebut ulil amri bermakna mereka memiliki otoritas di antara kamu. Sementara pemegang kuasa pada waktu itu adalah Rasulullah Saw sendiri.
Ulil amri yang harus ditaati
Para ulama ahli tafsir dan ahli hadits berbeda-beda pendapat tentang ulil amri yang wajib ditaati adalah: 1) raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 2) para raja dan ulama yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja, 3) para amrir di zaman Rasulullah Saw dan sepeninggalan beliau berpindah kepada khalifah, qadi, komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, 4) para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut ahl al halli wal aqdli, yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, 5) para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedangkan yang zalim tidak wajib ditaati.
Krtiteria Ulil amri
– Harus taat kepada Allah dan rasulnya
– Menunaikan shalat, zakat, mencegah perbuatan keji dan munkar
– dasar keimanan, memliki kompetensi dalam bidangnya, tokoh yang profesional dan orang-orang yang memiliki otoritas.
– secara bahasa pemilik otoritas, Al Maidah [5]: 55, harus beriman kepada Allah dan Rasulullah, manifestasi iman melakukan hal-hal yang bermanfaat di sekitarnya, harus menunaikan shalat, korupsi kolusi nepotisme, kalau salah mengundurkan diri, mengeluarkan zakat, membersihkan harta . Empat kriteria umara’ atau ulil amri.
– ulil amri syar’i pemegang urusan kaum muslim. Antum a’lamu bi umuri dunyakum.
– taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, wajib termasuk ulil amri, kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tidak wajib ditaati. Terjadi selisih pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang wajib ditaati dalam rangka syar’i dalam penetapan awal dan akhir ramadhan.
– kriteria umum ulil amri rujuk kepada Alquran dan sunnah, integritas sidiq benar menurut Allah, jujur, amanah hubungan manusia dengan manusia, ulil amri itu cerdas membaca situasi, mengkomunikasikan.
– ulil amri tidak dikotori pertimbangan duniawi, ketaatan dalam yang ma’ruf, kembali kepada ayat itu, awalnya orang iman, akhirnya juga orang iman. Ulil amri itu yang organisasi dan pemimpin kita.
– Alquran dan Sunnah sebagai alat kontrol dalam ketaatan.
– Ahmad Azhar Basyir menjelaskan pemerintahan negara menurut ajaran Islam mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 1) pemerintahan qur’ani ketentuan dalam Surat An Nisaa’ [4]: 59 bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada Alqur’an. Alqur’an hukujm tertinggi yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada umumnya; hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintahan terhadap rakyat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah, demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama warga negara harus diatur sesuai dengan petunjuk Alqur’an. 2) pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah. Alqur’an mengajarkan bahwa sifat orang-orang yang mukmin suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama surat Asy Syura [43]: ayat 38 .
Ulil amri Dalam Penerapannya di Indonesia
– Ulil amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ia bisa pejabat publik atau pun tokoh sektor swasta. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha telah memperluas cakupan ulil amri itu sehingga ia tidak lagi menjadi monopoli penguasa.
– Ketaatan kepada ulil amri terbatas selama ulil amri itu memerintahkan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Jika apa yang disampaikan oleh ulil amri berdampak kepada kerusakan di masa yang akan datang, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mentatatinya.
– Perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu hal biasa, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemilik otoritas atau ulil amri. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka keduanya harus merujuk kepada prinsip-prinsip dasar Alquran dan As Sunnah. Selama mereka melakukannya dalam rangka mengemban amanat, melalui prinsip-prinsip musyawarah, dan menjauhi segala kemungkaran, insyallah keputusan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak akan terwujud.
– Ulil amri secara bahasa, dan istilah, syar’i. Bukan ulil amri secara syar’i. Secara bahasa orang yang punya urusan,
– secara istilah ulil amri adalah ahlul qur’an dan ‘ilm, para fuqaha, umara’, ahli ilmu. Para sahabat abu bakar dan umar bin khatab, menurut Mustafa Al Maraghi yang termasuk ulil amri adalah umara’ ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahan umum .
– Ulil amri menurut syar’i adalah yang diangkat secara Islami menurut Alquran dan As Sunnah makbulah, dengan tugas untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat.
– Secara syar’i ulil amri adalah umara’nya atau pemerintahnya kaum muslimin yang diangkatnya secara Islami, dan diangkat untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat. Pemerintah RI beserta Kemenag hanya masuk ulul amri dalam pengertian secara bahasa dan istilah, tetapi secara syar’i belum masuk. Sebab mereka Pemerintah RI dan Kemenag dibentuk bukan untuk secara Islami dan bukan untuk menjaga kepentingan agama Islam saja. Pemerintah Indonesia belum termasuk dalam pengertian syar’i.
– Landasan normatif : An Nisaa’ [4]: 59, Al Maidah [5]: 55 dan 57
– Bukhari 1744, muslim 1840,
– Kriteria 5: 1) harus beriman, 2) mendirikan shalat-kejujuran, 3) membayar zakat-mengeluarkan dan mensucikan hartanya-konsep thaharah-suci mensucikan pemimpin yang bersih dan bisa membersihkan orang lain, 4) patuh kepada Allah Swt, 5) mempunyai loyalitas kepada kaum muslimin.
– Ulil amri dikatakan ulil amri, tetapi tidak wajib ditaati, secara syari’i tidak. Yang wajib kita taati adalah para pemimpin Muhammadiyah karena mereka dibentuk dan didirikan untuk menjaga agama Islam.
– Apakah Indonesia masuk dalam kriteria ulil amri, kriteria ulil amri secara syari’i, mentaatinya tidak wajib, ulil amri bagi warga Muhammadiyah kepada Muhammadiyah.
– Taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka . Dalam hal ini dikenal kaidah
– لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
– Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
– Pemerintah Republik Indonesia tidak termasuk kriteria ulil amri.

Daftar Pustaka
Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,1993.
Al Raghib Al Isfahani, Al Mufradat Fi Gharib Al Qur’an.
M Dawam Raharjo, Ensikopedi Al Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996.
M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag anggota Mejelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonogiri, dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, makalah disampaikan pada Pengajian Jum’at Wage, 21 Maret 2014.

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Oleh Muhammad Julijanto

Gunakan upaya yang hebat dari hal-hal yang sepele, lipatkan daya juang dan lihatlah hasilnya insya Allah hasilnya akan luar biasa. Pelajari keberhasilan orang-orang sukses dan ambil pelajaran kegagalan orang-orang yang gagal dalam persaingan untuk diambil pelajaran yang paling berharga. Apa hikmah yang dapat dipetik?. Adakah cukup ikhtiar, usaha dan kerja keras, ataukah perpaduan antara ikhtiar usaha kerja keras dan doa serta ridha Allah Swt….be the best…

Pendahuluan

Mahasiswa merupakan harapan bangsa. Di pundak mahasiswa kemajuan suatu bangsa akan dipegang. Karena mahasiswa merupakan elit pemuda yang terdidik. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di bdaningkan dengan yang lain. Mereka menempati struktur sosial tertentu di bdaing yang lain.

Oleh karena itu mahasiswa mempunyai peran strategis dari elit generasi muda suatu bangsa. Sebuah ungkapan menyatakan bahwa generasi muda merupakan sumber insani pembangun. Dan mahasiswa ada di dalamnya.

Tulisan ini memaparkan beberapa point penting dalam pertanyaan berikut; Siapa mahasiswa sesungguhnya? Apa yang harus mereka lakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik?. Apa bedanya mahasiswa biasa dan mahasiswa aktivis?. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga berorganisasi memberikan dampak yang lebih baik di masa yang akan datang?

Sebuah peta perjalanan hidup

Manusia hidup terbagi menjadi beberapa episode. Episode pertama adalah kelahiran di muka bumi dalam keadaan fitrah. Perkembangan, pertumbuhan dan pembentukan kepribadian dan keyakinan tergantung pada lingkungan sekitar dalam hal ini keluarga terdekat, tetangga sekitar, lingkungan pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.
Episode ini manusia laksana lembaran kertas putih tak ternoda seiring dengan pertumbuhannya menjadi masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tokoh masyarakat, bahkan menjadi tokoh dunia yang bisa menginspirasi yang lain, dengan karya dan prestasinya di bidangnya.

Masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Pembentukan kepribadian akan berkembang baik jika dia menemukan idola, seperti apa dia mencitrakan dirinya. Seperti idola yang baik, kepribadian utama, kemajuan intelektual, kemampuan bergaul yang berpedomanan pada akhlakul karimah.

Episode remaja perlu mendapat bimbingan, sebab kegagalan masa remaja dalam identitas diri dan menemukan figur yang salah, menemukan lingkungan yang tidak baik untuk pertumbhan dan perkembangan intelektualitasnya, maka tidak menutup kemungkinan masa depannya semakin kacau. Maka masa ini dituntut kepada generasi muda untuk mencari fuigur atau idola yang menuntun kebenaran, kesusksesan dalam lingkungan ilmu pengetahuan, keterampilan, skil dalam bakat serta minatnya, dan keunggulan akhlakul karimah.

Belajarlah pada biografi orang-orang berhasil, tentu seseorang akan berhasil dengan cara mempelajari kesuksesan orang lain yang lebih sukses dari apa yang dihadapi sekarang untuk diambil pelajaran mendapatkan resep-resep mengelola kehidupan dan kiat-kiat suksesnya dapat ditransformasikan pada keberhasilan kita. Stagnasi aktivitas intelektual mahasiswa. Kondisi obyektif kehidupan mahasiswa.

Semakin kuatnya pola perilaku yang berdirikan semangat kapitalis dalam pengertian negative dalam kehidupan mahasiswa dewasa ini, seperti mengutamakan kegiatan-kegiatan yang secara pragmatis lebih menjanjikan masa depan yang jelas.

Semakin rendahnya aspirasi mahasiswa terhadap dunia politik menyebabkan pula menurunnya minat mahasiswa untuk aktif dalam organisasi atau kegiatan intelektual yang menguras banyak pemikiran.

Situasi padat kuliah dan singkatnya masa perkuliahan di perguruan tinggi menyebabkan mahasiswa kurang tertarik pada aktivitas kemahasiswaan (organisasi) yang kurang memberi dampak langsung bagi peningkatan kualitas akademik indeks prestasi komulatif (IPK). Kondisi yang demikian menyebabkan mahasiswa cenderung academic oriented.

System pendidikan yang cenderung menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menyadari bahkan menjadi beban masyarakat, sementara pembangunan yang dijalankan belum dapat memperbesar kesempatan kerja. Disamping itu aspek-aspek pembentukan sikap kepribadian belum tergarap dengan baik.

Hakikat manusia mempunyai dua kepribadian; kepribadian intelektual yaitu suatu kepribadian menalar, menelitik, mengkritisi dan membuat pemecahan masalah. Kepribadian syari’at (hati nurani) kepribadian merasa, merasakan kebahagiaan, penderitaan, keterbatasan.

Manusia yang berkualitas antara lain; memiliki iman dan taqwa serta moralitas, memiliki tanggung jawab peribadi dan sikap jujur, memiliki fisik atau jasmani yang sehat, menghargai ketepatan waktu, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki visi yang jelas mengenai masa depannya, menghargai dan memiliki ilmu pengetahuan (Syahrin Harahap, 1997: 91).

Ciri manusia modern menurut Alex Inkleles adalah kecenderungan menerima gagasan baru, kesediaan menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu, dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lalu, rasa ketepatan waktu yang lebih baik, keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bias dikalkulasi, menghargai kekuatan ilmu dan teknologi, dan keyakinan bahwa keadilan bias diratakan.

Ada lima poin penting dalam masalah pembinaan generasi muda antara lain: 1). Pendidikan akidah –tauhid, 2). Pendidikan ibadah –shalat, 3). Pendidikan sosial-kemasyarakatan, 4). Pendidikan ketahanan jiwa-sabar-tawakal, 5). Pendidikan akhlak-tidak sombong.

Pengembangan organisasi mahasiswa

Makna dalam konteks organisasi sangat dibutuhkan berbagai perangkat yang mendukung konsep kaderisasi yang efektif dan multi fungsional dalam aplikasinya di masyarakat; oleh karena itu dibutuhkan konsep pengembangan organisiasi yang lebih kondusif bagi penyemaian kader secara nasional., dalam pengembangan organisasi perlu memenuhi criteria sebagai berikut:
Pertama, pengembangan organisasi sangat terkait dengan perencanaan strategis yang membawa perubahan di dalam organisasi, menyangkut tujuan dan spifisikasi obyektif berdasarkan suatu diagnosa problematika yang melingkupi organisaisi.

Kedua, bahwa pengembangan organisaisi berimplikasi pada perubahan perilaku anggota, yang diarahkan pada pola kerja sama partisipatif, sehingga organisasi dapat mencapai efektifitas yang tinggi.

Ketiga, program pengembangan diarahkan pada pola kinerja hingga mana anggota organisasi berlomba mencapai prestasi terbaiknya (fastabiqul khairat).

Keempat, pengembangan organisasi harus merupakan suatu kumpulan nilai manusiawi, baik mengenai masyarakat, anggota organisasi, sehingga organisaisi dapat membuka peluang bagi pengembangan potensi manusia (anggotanya), termasuk organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus.

Kelima, pengembangan organisasi merupakan represantasi dari pendekatan sistem yang menyangkut hubungan berbagai divisi, departemen, kelompok dan individu-individu yang saling bergantungan dalam sub-sistem organsisiasi dan di dalam organisais secara menyeluruh.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan intelektual yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa intra kampud maupun ekstra sejauhmana, siapa kader-kader bangsa yang berpresatasi di pentas nasional menjadi mahasiswa yang akademik oriented dan mahasiswa yang haus akan kekuasaan sebagai akader politik dari partai politik yang setelah sebagai mahasiswa akan menerjunkan diri dalam dunia politik sebagai bagian dari anggota partai politik, apa sebagai bagian masyarakat yang menjadi sumber daya manusia (human resourses) sumber insani pembangunan yang dimiliki berkiprah dalam bidang dunia kewirausahaan sebagai pengusaha yang handal dan jago dalam mengembangan ekonomi umat, menjadi ahli dalam cor bisnisnya sesuai dengan ilmu yang diminatinya.

Gerakan pengkaderan yang dilakukan organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus dapat dilihat dari sejauhmana jumlah mahasiswa Indonesia yang terserap dan aktif sebagai aktivis mahasiswa dan berapa jumlahnya dari prosentase mahasiswa yang berkiprah dalam organisasi dengan jumlah mahasiswa yang hanya asik belajar dan studi di kampus tanpa tahu apa yang harus mereka perbuat untuk berpartisapsi sebagai organisasi mahasiswa.

Mahasiswa aktivis vs Mahasiswa Biasa

Sebagai elit pemuda mahasiswa mestinya membakali diri dengan berbagai skil dan keterampilan, termasuk di dalamnya dalam bidang leadership-kepemimpinan, sebab mahasiswa akan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Sebagaimana ungkapan subbanul yaum wa rajulul ghad-menjadi pemuda saat ini dan kelak akan menjadi tokoh masa yang aka datang. Sehingga sangat naif bila mahasiswa hanya sekedar mencari ilmu tanpa membekali dengan aneka ketrampilan dalam mengembangkan potensi intelektual maupun jiwa mudanya.
Maka bila kita buat tipologi mahasiswa akan terbelah menjadi dua kelompok mahasiswa secara umum. Yang pertama kelompok mahasiswa yang hanya sekedar kuliah an sich dalam mengisi waktu dan kegiatannya. Dan kelompok mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa yang terlibat aktiv dalam kehidupan dan dinamika intelektual organisasi mahasiswa.

Mahasiswa an sich hanya akan mendapatkan dari apa yang disampaikan dalam perkuliahan, dari tatap muka dan tugas mandiri yang secara konsisten dilaksanakan dengan baik. Bila mahasiswa ini mampu memenuhi standar kompetensi (SK) yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut, mereka kelak akan ahli dalam mata kuliah yang dipelajari saja…selebihnya bisa mengembangkan diri melalui disiplin ilmu dengan melahap semua buku yang relevan dengan ilmu dan kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni saja. Type mahasiswa ini hanya akan menjadi sebagaimana ilmu yang dipelajari.

Sedangkan type mahasiswa yang bergulat dan bergelut dengan dunia aktivis mereka terlibat dalam dinamika pemikiran baik yang berkaitan dengan isu-isu bidang minat keilmuannya, maupun isu-isu gerakan mahasiswa serta mengelola berbagai kegiatan dan terlibat intensif secara intelektual. Tentu mahasiswa yang terjun dan mengelola organisasi mahasiswa akan jauh mempunyai advantage comparative-keunggulan dibandingkan dengan mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan saja atau mahasiswa pasif (non aktivis).

Mahasiswa aktivis akan mempunya banyak jaringan (net working) yang di kemudian hari akan menjadi modal dalam mengembangkan karir baik dalam dunia intelektual-mejadi pemikiran dan konseptor, maupun menjadi profisional dalam kecakapan dan keahlian tertentu sesuai bakat minatnya, seperti menjadi guru, menjadi dosen, menjadi hakim, menjadi advokat, menjadi profesional dalam perbankan dll. Mahasiswa aktivis pada hakikatnya adalah sedang melakukan investasi diri untuk menyiapkan sebagai kader bangsa, kader umat dan kader masa depan. Karena mereka tidak hanya asyik mengurus diri sendiri, tetapi peduli dan bisa mencurahkan perhatian yang berbeda dalam satu waktu, yaitu berpikir pragmatis tentang bagaimana kuliah cepat selesai dengan hasil maksimal dan pada saat yang sama menjadi organisastoris yang harus membagi waktu antara belajar dan mengurus organisasi. Maka hasil akhirnya tentu berbeda dan bobotnya akan lain dari hanya sekedar menjadi mahasiswa. Mahasiswa aktivis akan belajar leadership-kepemimpinan baik secara teoritik yang diajarkan dalam setiap pembekalan setelah dilantik menjadi pengurus melalui up grading organisasi, melalui diskusi-diskusi, rapat-rapat ketika akan mengambil keputusan organisasi, mereka juga belajar bagaimana menjalin komunikasi secara langsung dengan berbagai macam pemimpin sesuai dengan levelnya, bahkan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia profesional maupun politik, yang itu semuanya akan memberi bekal yang signifikan dalam karir di masa yang akan datang.
Memang mahasiswa aktivis sangat banyak korban waktu, bahkan mungkin usang saku bisa tombok, mereka merelakan masa bersenang-senang dengan waktunya…mengkonversi masa dan waktunya dengan terlibat secara intensif dalam mengelola teman-teman seangkatanya, membina adik-adik dibawahnya, mengajak dan mempengaruhi agar bisa menjalankan roda organisasi mahasiswa tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi kepada nusa bangsa dan agama.

Kalau saya gambarkan aktivis mahasiswa adalah khairun nass anfua’uhum lin naas-karena berusaha memberikan manfaat kepada yang lain melalui organisasi yang diikuti dan berhikmat di dalamnya. Dengan organisasi akan memberikan dampak lebih baik pada masyarakat.

Langkah-langkah strategis

Oleh karena itu untuk bisa mengoptimalkan peran dan semangat motivasi mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah strategis antara lain: Tradisi intelektual bisa dibangun dengan memperkuat beberapa hal.

Pertama, memperkuat tradisi membaca. Membaca, harus dijadikan ‘fardhu ain’. Sebab, kalau digeser menjadi ‘fardhu kifayah’, akan cenderung diwakilkan kepada yang lain. “Jadikan buku sebagai pacar pertama ,”

Kedua, adalah tradisi menulis. Tradisi ini harus dipaksa untuk bisa dilakukan semua kader. Menurutnya, tradisi menulis ini tidak perlu diganti dengan tradisi menulis SMS. “Menulis status di Facebook dan twitter penting, tetapi jangan sampai menggeser tradisi menulis,” berkarya, melakukan riset baik untuk kepentingan ilmiah, akademik maupun untuk kepentingan menjawab kegelisahan intelektual dimana realitas masyarakat tidak sama dengan idealitas yang kita citakan. Disinilah adanya kesenjangan yang bisa dijadikan sebagai upaya mencari pemecahan masalah yang ada di sekitar kita, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk memberikan solusi tersebut.

Sedangkan yang ketiga, adalah tradisi berdebat. tradisi rapat pengambilan kepetusan dan kebijakan organisasi diambil melalu diskusi dan kajian yang mendalam, sekalipun juga mengambil langkah yang stratetgis dan responsif, sehingga tidak hanya sekedar pembahasan yang dangkal, tradisi berdiskusi, tradisi kelompok studi, tradisi kajian, tradisi seminar, workshop, peningkatan kapasitas keahlian Namun, perlu disadari bahwa bahwa tradisi berdebat ini bukanlah berdebat secara kusir, tetapi debat yang akademik dan rasional.

Penutup
Semoga semuanya menjadi lebih baik dan memberikna kontribusi untuk Indonesia ke depan dengan peran-peran strategis mahasiswa.

* Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Sekretarias Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri. Tim Advokasi Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah.

artikel ini pernah disampaikan pada Sharing dan Diskusi DPM IAIN Surakarta yang bertajuk Motivasi Organisasi dan Perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Graha Mahasiswa IAIN Surakarta, Senin, 17 Maret 2014.

MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014

MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Salah satu unsur yang menentukan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perubahan orientasi rakyat dalam pendidikan politik rakyat, bagaimana perubahan pendidikan politik rakyat itu berlangsung.
Semangat penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan pemahaman politik rakyat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, ia muncul karena sumber daya manusia tak berkualitas, oleh karena itu penyadaran politik terus dibangkitkan sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan system demokrasi bangsa Indonesia.
Kematangan politik rakyat akan terlihat jika sebagian besar masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan pemahaman penuh tentang hak-hak politik dan kewajiban warga negara. Pengetahuan itu sangat mendasar. Mengenai hak warga negara, apa yang seharusnya mereka lakukan dalam pemilihan umum, mengenai target yang akan dicapai dalam pemilihan umum, mengenai partai mana dan calon mana yang harus mereka pilih. Sehingga mereka betul-betul bisa menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi dengan kesadaran penuh mereka berperan dalam pemilu.
Pendidikan politik adalah upaya penyadaran akan apa hakikat pemilu, bagaimana rakyat dapat menghayati pemilu itu diselenggarakan, mengapa pemilu diadakan, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh oleh rakyat dalam mencapai pemilu yang demokratis. Kesadaran itu tidak hanya tumbuh secara alami tetapi harus melalui proses pembelajaran yang secara intensif.
Sebagai penyelenggara pemilu pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum beserta perangkatnya harus dapat meyakinkan rakyat bahwa pemilu diselenggarakan tidak hanya sekedar ritual demokrasi yang tanpa makna dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang signifikan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, tetapi pemilu diselenggarakan dengan biaya dan dana yang besar sangat berharap dapat terjadinya perubahan sosial yang konstruktif guna membentuk suatu kepemimpinan yang mendapat dukungan (support) dari berbagai kalangan, mampu meningkatkan derajat kesejahteraan secara materiil dan spiritual dengan penghayatan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, rasa nasionalisme yang tinggi.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa. Kedewasaan demokrasi inilah yang harus dipahami dan dihayati agar pembangunan sistem politik bangsa ini semakin kokoh. Bukan sebaliknya dalam setiap permainan dan persaingan politik tidak siap untuk menjadi pemain yang kalah. Kalah dalam persaingan bukanlah suatu kehinaan, pemahaman seperti ini perlu, sehingga tidak perlu terjadi tindak kekerasan, konflik yang berlarut.
Pengalaman beberapa waktu yang lalu dalam pesta demokrasi baik tingkat daerah (local) maupun nasional kesiapan untuk kalah dalam permainan politik dibutuhkan psikologi massa yang baik. Terutama kasus kekalahan Megawati Sukarno Putri dari KH. Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu tahun 1999 yang menimbulkan luapan emosi pendukungnya dan demikian juga kekalahan kubu Mardidjo bersaing dengan Mardiyanto dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah pada Agustus 2003 sebagai bahan pelajaran bagi elit politik dan pendukungnya untuk menyadari hal demikian. Kalah dan menang hakikatnya adalah sama untuk membangun system politik yang kokoh bangsa ini kedepan. Inilah pekerjaan berat elit politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya. Tanpa pemahaman demikian dalam kehidupan politik bangsa kita selalu kembali ke belakang (set back).

Perubahan Paradigma Politik
Adapun semua tahapan pemilu perlu diwaspadai kemungkinan negatifnya, sehingga dapat dieleminir sedemikian rupa dari meledaknya kekerasan. Sebab pada Pemilu tahun 2014 mengalami perubahan Perubahan Paradigma Politik antara lain;
Pertama system pemilu berdasarkan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan system proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilu anggota DPR, DPRD.
Artinya bahwa pemilu akan memilih gambar partai dan memilih calon anggota legislative, sehingga sahnya pencoblosan adalah memilih gambar partai politik dan nama calon anggota legislative yang berada dibawah gambar partai politik peserta pemilu. Dan pemilu anggota DPD menggunakan system distrik berwakil banyak. Setiap provinsi mempunyai jatah 4 kursi untuk diperebutkan menjadi anggota DPD
Kedua, adanya pembagian daerah pemilihan. Daerah pemilihan akan menentukan jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu untuk duduk di DPR dan DPRD. Semakin banyak pembagian daerah pemilihan akan berpengaruh kepada nilai ideal keterwakilan anggota DPR, DPRD terhadap konstituen rakyat pemilih, disini letak pendidikan politik sangat terasa. Pemilih betul-betul mengetahui siapa yang akan mereka pilih guna mewakili aspirasinya dalam bidang politik pemerintahan.
Pada Pemilu tahun 2004 daerah pemilihan untuk anggota DPR adalah provinsi atau penggabungan beberapa provinsi, daerah pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau penggabungan beberapa kabupaten/kota, dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau penggabungan beberapa kecamatan. Adapun untuk setiap derah pemilihan interval kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu antara 3 sampai 12 kursi.
Ketiga, selain peserta pemilu untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik (P2) yang dinyatakan lolos verifikasi di KPU menjadi partai politik peserta pemilu (P4). Ada dua pengertian tentang partai politik. Pertama, Partai politik saja atau (P2) adalah syarat pendidiriannya terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dengan ketentuan mempunyai akta Notaris pendirian partai, mempunyai kepengurusan 50 % di Provinsi dan 50 % di Kabupaten/Kota dan 25 % di Kecamatan, mempunyai kantor tetap. Kedua, partai politik peserta pemilu (P4) dengan syarat terverifikasi selain di Departemen Kehakiman dan HAM serta memenuhi verifikasi KPU yaitu mempunyai kepengurusan di 2/3 Provinsi, 2/3 di Kabupaten/Kota serta mempunyai 1000 anggota atau 1/1000 anggota, mempunyai kantor tetap, mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU.
Peserta pemilu untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Syarat perseorangan dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan: a) Provinsi yang berpenduduk s/d 1.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 1.000 orang pemilih. b) Provinsi yang berpenduduk > 1.000.000 – 5.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 2.000 orang pemilih. c) Provinsi yang berpenduduk > 5.000.000 – 10.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 3.000 orang pemilih. d) Provinsi yang berpenduduk > 10.000.000 – 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 4.000 orang pemilih. e) Provinsi yang berpenduduk > 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 5.000 orang pemilih.
Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto copy KTP atau identitas lain yang sah. Seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon DPD.
Keempat, tidak ada lagi anggota MPR yang didasarkan penunjukkan atau utusan golongan, namun semua berdasarkan pemilihan secara langsung. Sehingga anggota MPR semuanya berdasarkan atas pemilihan umum yang terdiri dari 550 Anggota DPR dan Anggota DPD yang jumlahnya 1/3 anggota DPR hasil pemilu 2004. hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 33 UU No 22 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Perubahan ini menuntut perhatian yang lebih serius dalam menyikapi masalah yang dihadapi termasuk masalah pendanaan dan jumlah personil penyelenggara. Mekanisme penyelenggara menggunakan standar yang sama dalam melakukan proses-proses politik, demikian juga mekanisme internal masing-masing partai politik peserta pemilu mengedepankan iklim sejuk dan politik yang beradab. Konsekwensi inilah yang menuntut sosialisasi dan optimalisasi semua potensi sehingga hasil pemilu 2014 dapat memecahkan dan menyelesaikan persoalan nasional yang dihadapi. Diharapkan pemilu sebagai solusi terhadap kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas yang akan membawa perubahan sosial menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri 203-2018 dan Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

ERA BARU KAMPANYE POLITIK

Era Baru Kampanye Politik
Oleh Muhammad Julijanto

Tahapan pemilu terus berjalan maju, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan mundur, tahapan yang belum kelar atau ada masalah terus dipersempit alokasi waktu pelaksanaannya. Sehingga tahapan pemilu tidak boleh ada yang mandeg apapun masalahnya. Apapun segala bentuk kekurangan dan ketidak sempurnaannya, hanya akan menjadi cacatan kinerja penyelenggara dan kontestan pemilu sendiri. Tidak menghalangi proses pemilu sendiri. Salah satu tahapan pemilu yang krusial adalah upaya memperoleh dukungan seluas luasnya.

Kampanye beradab simpatik dan masyarakat merasa tenang dan bersahaja merupakan momentum yang ditunggu masyarakat, serta menghilangkan kesan bahwa kampanye sebagai ajang bagi peserta pemilihan sebagai ujuk kekuatan (show of force) saja, bersenang-senang dan berhura-hura harus dihindari terutama dalam rangka menciptakan pemilihan yang sejuk dengan penuh kesadaran warga negara yang sudah punya hak pilihnya menggunakan hak kewarganegaraannya secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapu. Serta menggunakan hak politiknya secara rasional dengan pemahaman akan visi, misi dan program pasangan calon.

Kampanye adalah upaya sosialisasi diri supaya dikenal melalui pemaparan visi, misi dan program-program kegiatan yang akan dilakukan setelah partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan mempunyai anggota legislative yang duduk di dewan perwakilan dengan membawa aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kampanye beradab sebagai sarana pendidikan politik, salah satu bentuk kampanye beradab adalah mengajarkan kepada konstituen tentang kewajiban dan hak kewarganegaraan serta partisipasinya dalam setiap tahapan pemilihan.

Kampanye yang efektif

Setiap bentuk kampanye mempunyai dampak kepada pendanaan kampanye. Ada kampanye yang sangat menyedot dana besar, tetapi tidak membawa dampak yang berarti dan hanya berhenti pada pencitraan tetapi tidak menyentuh subtansi yang mendalam hakikat dan kapasitas kandidat.

Kampanye yang efektif adalah yang bisa meyakinkan kontituen menjtuhkan pilihannya dan mampu mengubah paradigmanya selama ini terhadap kesan para kandidat.

Kampanye yang mendidik

Setiap bentuk kampanye mempunyai nilai pendidikan, hanya saja kadarnya berbeda-beda tergantung sejauhmana konten dan materi kampanye bisa memberikan pemahaman yang benar tentang hakikat realitas saat ini dan visi, misi serta program yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Mimpi apa tentang kesejahteraan dan keadilan bisa terumuskan secara lebih jelas, konkrit dan mudah dipahami semua lapisan masyarakat. Sebab dalam dunia politik pemilihan, tidak ada bedanya antara orang yang mempunyai kapasitas intelektual lebih dan yang masyarakat awam pada umumnya di depan bilik suara hasilnya sama. One man one vote. Satu orang satu suara.

Cara kampanye yang lebih mencerahan dan mencerdaskan sekaligus bisa menjadi bukti kontrak tertulis sang kandidat dengan rakyat konstituennya. Bahkan buku bisa menjadi dokumen yang luar biasa dan bisa dimintai pertanggung jawaban secara tertulis.

Fenomena buku Prabowo Subianto merupakan upaya era baru memanfaatkan masyarakat literasi Indonesia saat ini yang sudah mulai dan muak dengan cara kampanye massa. Masyarakat lebih asyik membaca dan mengetahu sang kandidat melalui media jejeraing sosial, melalui bahan bacaan yang bisa lebih lama dan dampak penyebaran bahan tersebut. Cita-cita yang kurang tergali dengan jelas, tetapi pemikiran tidak terekspose dalam sebuah media yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Dengan hadirnya buku cukup menguatkan sebagai bahan kampanye.

Kampanye dan kontrak politik

Kampanye bentuk apapun merupakan kontrak politik candidat dengan pembaca calon konstituennya. Bahan kampanye yang bagus akan membuat rasionalitas konstituen semakin yakin apa yang akan diperjuangkan kelak bila memenangkan kompetisi.
Dunia buku nasional masih belum ideal dengan jumlah penduduk. Jumlah penerbitan berupa bahan cetakan masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan masyarakat literasi Indonesia.

Etika kampanye
Kampanye beradab tidak menghina, menjatuhkan saling menghargai dan menujukkankkan sikap sopan santun dan mengutamakan keluhuran budi. Jauhkan sikap kampanye yang menjelekkan orang lain, mengumbar fitnah dan berusaha menjatuhkan orang lain dengan mengungkit-ungkit kejelekan dan kelemahan tetapi tidak menonjolkan yang baik. Hindari dari berbuat fitnah dan diskiminasi yang meragukan orang lain.

Kampanye harus edukatif mendidik dan mencerahkan pemilih bukan sebaliknya mendidik rakyat untuk berbuat curang dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan harus dipilah dalam penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan dinas yang berlaku untuk semua masyarakat.

Fasilitas Negara dan pengunaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipilah mana yang menjadi hak dan mana yang bukan haknya sehingga bisa terhindar kecemburuan dan diskriminasi dalam penggunaan fasilitas Negara, semua calon merasa selefel dan tidak ada yang diuntungkan oleh lembaga atau jabatannya telah disandangnya sebelumnya.

Semoga pemilih semakin cerdas dan bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dengan mengetahui secara lebih cerdas visi, misi dan program para caleg yang kelak akan menjadi negarawan yang bekerja berdasarkan nalar hati nurani rakyat, bukan nalar koruptif dan konsumtif.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Seiring dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka pemilu adalah suatu kemestian dari suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut.
Dalam rangka terwujudnya tata susunan masyarakat yang dijiwai oleh cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falfasafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat (aspirasi) dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa . Oleh karena itu pemilihan umum merupakan salah satu sarana yang harus diadakan dalam negara demokrasi, untuk itu pemilu tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi atau menimbulkan penderitaan rakyat melainkan harus menjamin suksesnya pemilihan umum. Suatu pemilihan umum yang demokratis pada prinsipnya harus mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat, oleh sebab itu maka asas-asas pemilu; langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil harus dilaksanakan dengan baik.
Tahun 2014 sebagai tahun politik dapat dijadikan momentum oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik, misalnya menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kepada para calon anggota legislatif maupun calon presiden.
Masalah
Tulisan singkat ini sedikit akan menjelaskan tentang masalah sebagai berikut; Apa peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di Indonesia? Bagaimana langkah-langkah pemilu Indonesia tahun2014? Kebijakan-kebijakan terbaru dalam pemilu Indonesia tahun 2014
Peran strategis mahasiswa dalam pembangunan bangsa
Antusiasme masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.
Menghubungkan peran perguruan tinggi dalam kancah politik, bukan berarti membawa suasana pada masa lalu yaitu menyeret perguruan tinggi melakukan politik praktis sebagai ajang perebutan dukungan politik terhadap salah satu calon kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Tetapi lebih pada sebagai agen perubahan sosial untuk mendorong terjadinya transformasi sosial politik dengan mengedepankan pendidikan politik yang rasional dalam perspektif pengembangan demokratisasi dalam kemajuan masyarakat.
Peran tersebut dapat dimainkan oleh perguruan tinggi antara lain; sebagai sumber insani pembangunan dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang hadal secara leadership (kepemimpinan-manajemen organisasi), kemampuan intelektual sehingga caleg, capres, seorang calon kepala daerah dengan ilmu yang dimiliki dapat mendiagnosa (menterapi) kebutuhan-kebutuhan terhadap problem daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah setempat, kemampuan jasmani dan rohani dalam menjalankan menejemen kepemerintahan dearah yang solid, mempunyai dedikasi dan moralitas yang tinggi untuk menegakkan aturan dan tata perundang-undangan serta etika moral, sehingga seorang pemimpin daerah tidak hanya sebagai seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tetapi juga dapat dijadikan panutan rakyat dalam menyelesaikan agenda sosial kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.
Gerakan moral dari kampus dalam setiap orde pemerintahan di tanah air telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan secara deskriptif dapat dipaparkan sebagai berikut; pada masa kemerdekaan gerakan mahasiswa membawa kelompok Bung Tomo di Surabaya mengobarkan semangat juang arek-arek Suroboyo mengibarkan bendera revolusi pada tahun 1908 hingga kemerdekaan tercapai, pada orde lama peran generasi muda khususnya para mahasiswa dari berbagai kampus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, pada masa orde baru dukungan kaum intelektual terhadap perubahan sosial sangat penting, sehingga muncullah gerakan mahasiswa yang dahsyat menuntut kepada orde baru untuk melakukan perubahan sosial dengan munculnya gerakan reformasi di segala bidang khususnya dalam bidang sosial politik yang selama ini hegenomni orde baru menggurita tatanan sosial politik, sehingga pembangunan yang selama ini dijalankan tidak dapat menyejahterakan rakyat karena kebobrokan birokrasi pemerintahan.
Perguruan tinggi mempunyai peran dan andil yang sangat dominan dalam perkembangan masyarakat di sekitanya. Dari tridarma, perguruan tinggi mempunyai tugas dan peran sebagai lembaga pengajaran, pendidikan dan bembelajaran peserta didik, melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi melakukan proses belajar mengajar dengan melakukan transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan mempunyai wawasan nilai dan pengetahuan yang dapat menopang kehidupan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh kampus adalah suatu aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menerjemahkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan sikap manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru.
Pengabdian pada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok dari perguruan tinggi. Mengacu pada tugas itu maka melalui pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan antara perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Secara garis besar peran tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara bersamaan juga berperan mengambangkan iman dan taqwa.
Kemitraan antara dunia kampus dan masyarakat luas ini akan membuahkan manfaat baik pihak kampus sendiri maupun bagi pihak masyarakat setempat dan masyarakat luas serta negara pada umumnya.
Tanggung jawab moral mahasiswa
Tingginya angka golongan putih ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi, antara lain: pertama, dibeberapa daerah terjadi mobilitas penduduk yang tinggi karena faktor pekerjaan yang menuntut seorang pemilih harus merantau ke luar kota dari daerah asalnya, sehingga ada kemungkinan terdaftar di dua tempat. Sehingga pemilih mengalami pembengkakan yang diakibatkan oleh terdaftar dua kali di beda daerah, yaitu daerah asal dan daerah dimana yang bersangkutan merantau. Fenomena golput sering kali dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan pemerintahan dan secara subtansial sebagai salah satu ukuran manifestasi berjalannya demokrasi.
Kedua, adanya kesadaran politik yang mempengaruhi pilihan politik sebagai konsekwensi dukungan kepada calon yang tidak lolos pada putaran kedua. Sikap ini merupakan sikap politik yang dimiliki sebagai pilihan politik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Peneliti Insis Mochtar W Oetomo dalam Pilpres 2004 putaran pertama partisipasi pemilih sebanyak 78 persen, dan di putaran kedua menurun menjadi 75 persen.
Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih sebanyak 72,10 persen. Mochtar menjelaskan partisipasi pemilih pada pemilu pasca reformasi yang terus mengalami penurunan yaitu 1999 (92,74 persen), 2004 (84,07 persen), 2009 (79 persen). Dia mengatakan keterlibatan warga negara dalam pemilu sangat penting agar tidak kembali terjerumus dalam sistem demokrasi kartelis .
Menurut Mochtar menilai tingkat partisipasi pemilih cenderung turun sebesar 2-20 persen dan itu menurun pada Pilpres. Mochtar menilai ajang Pilpres terbilang baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi. “Jika tingkat partisipasi terus menurun maka menjadi peringatan dini bagi perkembangan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat. Dia menilai diperlukan jalan keluar dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih.”Bola terbesar di parpol, dengan memperbaiki kinerja, memperbaiki prilaku dan melahirkan serta menawarkan tokoh alternatif,”
Ketiga, faktor kesibukan yang dihadapi oleh pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat yang tepat.
Keempat, kurangnya pemahaman terhadap tata cara menggunakan hak pilih, sehingga berakibat pada hak pilih yang digunakan menjadi salah atau dinyatakan tidak sah, sebagai contoh surat suara dicoblos semuanya sehingga tidak sah, atau surat suara sama sekali tidak dicoblos, karena tidak pasangan calon yang sesuai dengan pilihan politik pemilih tersebut.
Upaya mengurangi angka golput diantaranya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih . Sosialisasi ditujukan kepada masyarakat agar lebih mempunyai kesadaran politik untuk menggunakan haknya secara baik dan benar. Pendidikan pemilih ditekankan untuk memberikan pembelajaran lebih kepada masyarakat agar dalam menggunakan hak pilihnya lebih rasional dan tidak sekedar mempunyai hubungan tradisional dengan para calon kontestan pemilihan umum baik sebagai calon legislatif maupun calon eksekutiv.
Golput secara hukum memang tidak mempengaruhi hasil pemilu sebagai dasar penetapan calon pemimpin nasional. Sebab banyaknya golput tidak identik dengan sah tidaknya pelaksanaan pemilu, hanya saja dalam alam demokrasi akan menjadi bumbu perbedaan pandangan dan sikap politik diantara rakyat yang menggunakan hak pilihnya. Di negara maju seperti Amaerika Serikat saja angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan mencapai 60 % dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Hanya saja kita sebagai bangsa yang sedang membangun sistem demokrasi yang rasional tidak meremehkan adanya fenomena golongan putih (Golput) tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat agar masyarakat juga berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa dengan cara menggunakan hak pilihnya secara rasional.
Tahapan pemilu
Perjalanan pemilu pascareformasi membawa pasang surut partai politik di parlemen. Pemilu 1999 diikuti 48 parpol dan 21 parpol lolos ke parlemen. Kemudian, Pemilu 2004 diikuti 24 parpol dan 16 parpol melenggang ke Senayan. Pemilu 2009 diikuti 38 parpol dan 6 parpol lokal Aceh, 9 parpol meraih kursi di parlemen. Lantas seperti apa dan bagaimana supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas?
Keterjaminan Pemilu 2014 bisa berlangsung tertib, damai, dan berkualitas, membutuhkan beberapa komitmen. Pertama; proses dan tahapan pemilu harus berjalan sesuai jadwal yang disiapkan KPU. Jadwal dan tahapan pemilu tidak boleh molor supaya tidak terjadi kegaduhan politik. Sekali tahapan pemilu molor, dapat dipastikan muncul kegaduhan yang bisa membuat cacat hukum penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Karena itu, tahapan pemilu yang tepat waktu menjadi unsur penting. Intinya, keprofesionalan dan independensi KPU dan Bawaslu menjadi penentu kualitas Pemilu 2014.
Kedua; pentingnya data pemilu yang valid, baik data untuk DPS maupun DPT. Salah satu sumber tidak berkualitasnya Pemilu 2009 adalah DPT yang bermasalah secara masif hampir pada semua provinsi. Terkait dengan hal itu, yang tak kalah penting adalah KPU harus mengelola anggaran pemilu secara transparan dan akuntabel, serta menjamin kelancaran pencairannya.
Ketiga; partai yang akan berlaga dalam Pemilu 2014 harus menciptakan suasana politik yang kondusif. Ada kesan sejumlah politikus di DPR lebih senang kegaduhan ketimbang menyuarakan nilai-nilai demokrasi atau nilai keutamaan (more noise than voice).
Padahal sekarang ini masyarakat telah sadar berdemokrasi dan melek politik. Rakyat akan menyeleksi partai politik atau kader partai yang menjadi caleg. Karena itu, terkait perekrutan caleg, partai-partai harus lebih selektif dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bukankah berlaku adagium dalam politik, suara rakyat adalah suara Tuhan?
Keempat; berbagai pelanggaran pemilu akan sulit dihindari. Bisa diprediksi bahwa Bawaslu akan menemukan bermacam pelanggaran seputar Pemilu 2014. Pasalnya, akan banyak godaan bagi peserta pemilu yang berisiko pada pelanggaran, seperti praktik politik uang, jual beli suara, manipulasi data, keberpihakan pejabat pemerintah, dan serangan fajar, dan rasanya sulit menghindari kemunculan semua itu.
Karena itu, seluruh penyelenggara dan ’’wasit’’ pemilu harus siap bekerja ekstrakeras dan solid supaya pesta demokrasi itu lebih berkualitas. Di sini pentingnya MoU antarinstitusi penegak hukum agar penegakan hukum bisa berjalan terpadu. Pengalaman selama ini, banyak pelanggaran pemilu tidak diproses secara tuntas.
Kelima; terkait kampanye pemilu. Dalam negara demokrasi, kegaduhan politik sulit dihindari, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Salah satu kegaduhan politik yang sulit dihindari dan pasti muncul adalah ketika kampanye pemilu berlangsung. Lihat saja, kegaduhan ketika kampanye pilkada, pemilu, ataupun kampanye pilpres. Berbagai kegaduhan itu berisiko menimbulkan gesekan politik yang adakalanya menimbulkan korban jiwa. Karena itu, kata kuncinya ada pada KPU, Bawaslu, partai-partai politik peserta pemilu, dan institusi penegak hukum seperti Kejagung dan Polri.
Ada sejumah aturan (UU) yang harus ditaati semua pihak, baik KPU, Bawaslu, partai politik, maupun pemerintah yang diwakili Kemendagri, Kejagung, dan Polri. Seluruh institusi itu harus komit agar Pemilu 2014 bisa lebih berkualitas. Ini penting mengingat bila pemilu mendatang masih amburadul seperti Pemilu 2009, hasilnya mudah ditebak: kualitas parlemen sama seperti periode sekarang, yaitu rakus, serakah, dan korup. Sebagaimana dinyatakan sejarawan dan filosof Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton, Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.
Kelima hal itu hanya contoh kecil, tapi perlu diwaspadai dan ditempuh komponen penyelenggara pemilu. Karena itu, nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Kejagung, dan Polri menjadi penting dan harus bisa menjadi garansi supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas .
Kebijakan terbaru
Muh Nuh Mendikbud menjelaskan kalangan kampus boleh saja mengundang capres-cawapres untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam koridor akademik, bukan politik praktis.”Kalau diskusi boleh-boleh saja, tapi kalau menyampaikan visi dan misi berarti kampanye dan hal itu dilarang UU Pemilu. Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, aturan untuk itu juga ada dalam Peraturan KPU”.
Dalam Penjelasan UU disebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah.”Yang dimaksud ‘tempat pendidikan’ adalah gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi”.
Oleh karena itu, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan yang bersifat pendidikan politik di kampus.”Kami memberikan kebebasan akademik kepada semua kampus, karena kampus memiliki otonomi untuk memilih dan mengagendakan kegiatan-kegiatan akademiknya. Jadi, kami tidak melarang. Yang penting, mereka tidak boleh melanggar UU. setidaknya terdapat dua sistem Pemilu yang mengemuka yakni sistem proporsional tertutup dengan memilih tanda gambar partai. Sistem proporsionalitas terbuka dengan memilih calon dengan suara terbanyak.Sistem manapun yang akan digunakan, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus ditambal untuk membenahi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan untuk sistem tertutup, partai politik harus melakukan demokrasi ditingkat internal, yakni dalam penentuan caleg-caleg yang akan diusung sesuai dengan nomor urutnya. “Partai harus menjual produk terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga perlu diatur mekanisme sanksi administrative, misalnya membatalkan kepesertaan parpol di salah satu dapil,”
Empat masalah itu yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5% yang berlaku secara nasional, alokasi kursi DPR sebanyak 3–10 per dapil dan DPRD 3–12 kursi per dapil, sistem pemilu proporsional terbuka dan metode penghitungan suara menjadi kursi dengan sistem kuota murni, itu berarti tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pemilu 2009, kecuali hanya satu perubahan yakni masalah parliamentary threshold. Alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), sistem pemilu dan metode penghitungan atau konversi suara menjadi kursi parlemen.
Kesimpulan
Makna yang dapat diambil pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubungan dengan kerusuhan dan kerawanan sosial, serta konflik horisontal antara pendukung partai politik. Pertama, Mengembangkan sikap pluralitas dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa. Kedua, mengokohkan kembali semangat kebangsaan. Ketiga, Mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai yang berkebang dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Peran tokoh masyarakat adalah sangat strategis, dimana bangsa kita mempunyai karakter dalam kepemimpinan yang lebih bersifat paternalistik, yang lebih melihat sosok public figure sebagai panutan dan sangat ditaati petuah dan nasehat-nasehatnya, sehingga jika para tokohnya dapat menjaga martabat bangsanya dengan arif maka masyarakat secara umum akan mengikuti wawasan.
Peran mahasiswa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan levelnya. Mahasiswa bisa aktif dalam proses pemilu dengan pengawasan yang terlembaga melalui pemantau pemilu.


Daftar Pustaka
Aidul Fitriciada Azhari, “KPUD Harus Tunjukkan Idependensi”, dalam Solopos, 10 April 2003

http://www.solopos.com/2014/01/18/gagasan-kecemasan-ihwal-golongan-putih-482900-diakses-22\1\2014

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=342399-diakses-14\\1\2014

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/291030/284/1/Perdebatan-Sistem-Pemilu-Diragukan-untuk-Pembenahan. diakses, 13/1/2012
FS Swantoro, Pemilu 2014 yang Berkualitas, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/28/213364/Pemilu-2014-yang-Berkualitas-. diakses, 28/1/2013
Moh Jamin, “Kontroversi Sanksi Pidana Penganjur Golput”, dalam Solopos, 15 Februari 2003
Moh. Mahfud MD., Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Liberty, 1993
Mulyana W Kusumah dan Eko Sulistyo, “Restriksi Legal dalam RUU Parpol”, dalam Solopos, 16 Juni 2002
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia).
Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Bigraf Publishing, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia, 1994
Sardjuki, “Sistem Proposional dan Sistem Distrik dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, No. 21/V/1995, hlm. 121-128.
Solopos, Electoral Threshold & Dilema Parpol, 30 Mei 2003
Trisno Yulianto, “Parpol Baru dan Pemilu 2004” dalam Solopos, 30 Mei 2003

Denda KTP Vs PAD

oleh Muhammad Julijanto

Akhir-akhir ini masyarakat di Solo Raya merasa resah dengan pemberlakuan sejumlah aturan administrasi kependudukan yang menghukum masyarakat yang terlambat mengurus dokumen kependudukan.
Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 20011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota (Perwali) No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Yang menyatakan pada intinya bagi setiap penduduk yang telat membuat KTP, KK serta administrasi kependudukan lainnya harus membayar sejumlah uang sebagai sanksi (Solopos, 8/2/2012).

Tingginya denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan menyebabkan masalah dan mengundang protes warga masyarakat. Yang paling menonjol masyarakat Solo, dimana Solo dikenal sebagai kota yang pro rakyat kecil, namun kenyataanya justru pungutan yang berkaitan dengan keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan mengapa dendanya dirasa terlalu berat bagi masyarakat.
Apakah ada motive untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), sementara seiring dengan model atau ketaatan masyarakat dalam bidang kependudukan, memang sering ada pengabaian dari masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, masyarakat mengurus dokumennya jika mereka membutuhkan saja, sehingga banyak warga yang terlambat tidak hanya sehari dua hari bahkan melebihi batas minimal waktu denda.

Kesadaran Hukum
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum kelar, karena minimnya pemahman dan kesadaran itu perlu dicarikan solusinya. Banyak kasus kejahatan yang berawal dari administrasi kependudukan yang kacau. Seperti tindak kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu dari awal lemahnya sistem administrasi kependudukan dengan munculnya identitas plasu, seorang yang akan menikah lagi, dengan mudahnya memalsukan dokumen persyarat pernikahan dengan membuat identitas palsu dari daerah asal ke daerah lain yang jauh dari keluarga pertamanya. Kasus ini terungkap setelah pihak yang memalsukan dokumen tidak memenuhi kewajiban sebagai keluarga pada pernikahan pertamanya. Celah kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan mengakali prosedur pembuatan KTP lewat jalur belakang.
Seperti halnya hasil riset Siti Ayaliyah (2006) yang menyatakan bahwa poligami yang melanggar disebabkan karena adanya pemalsuan dokumen kependudukan. Sekalipun demikian belum ada pengaduan dari pihak yang merasakan dirugikan ke pihak kepolisian, sebab para pihak lebih menempuh jalur mediasi daripada menggunakan jalus hukum. Sehingga sering terluang kasus tersebut di beberapa daerah.
Dan hampir semua kejahatan berawal dari adanya identitas palsu, atau para pelaku selalu menggunakan identitas yang bukan sebebanarnya. Adalah langkah positif dengan adanya upaya pemberian sanksi dalam keterlambatan pembuatan atau perpanjangan dokumen kependudukan. Namun sangat disayangkan, bahwa mekanisme penegakkannya, tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan masyarakat yang terlambat merasa dirugikan karena harus membayar sejumlah denda yang besar.
Sementara Pemkot Solo tetap memberlakukan denda keterlambatan perpanjangan administrasi kependudukan sesuai dengan Perda No. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk. Pemkot berdalih denda itu diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat tertib Adminduk. Selain itu, dasar hukum mengenai pengenaan denda itu juga sudah jelas diatur dalam perda dan perwali (Solopos, 8/2/2012).
Sedangkan di Wonogiri melalui surat Bupati Wonogiri Nomor 474/6600 tanggal 21 Oktober 2011 melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi se-Kecamatan Wonogiri, sehingga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 2 Januari 2012 akan melakukan/menerapkan pemungutan sanksi/denda administrasi keterlambatan pelaporan beberapa jenis peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seperti :
Pindah datang bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia, pindah dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, pindah ke luar negeri bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam wilayah NKRI. Perubahan Kartu Keluarga (KK), perpanjangan KTP.
Sementara jenis keterlambatan pelaporan peristiwa penting yang dikenai denda administratif antara lain: perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kelahiran, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
Jika dilihat rata-rata denda yang diberlakuan kisaran Rp 50.000,- tentu akumulasi dari jumlah warga yang terlambat mengurus dokumen kependudukan, jumlahnya sangat signifikan, sehingga wajar bila ada anggapansementara pihak bahwa denda konotasinya adalah dalam kerangka mendongkrak pendapatan asli daerah.
PAD
Seiring dengan era otonomi daerah, setiap daerah seakan berlomba untuk menggenjot PAD, yang itu sebagai dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah bisa longgar dalam pemberdayaan.
Terungkap dari Sidang Paripurna DPRD kota Solo Rabu (10/3/2010) bahwa ada kekurangan sebesar Rp 9 milyar dari target PAD tahun 2009 kemarin.Target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2009 adalah Rp. 110,8 miliar, sedangkan pencapaiannya adalah Rp. 101,9 miliar. Tahun 2011 pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 132 miliar.
Hak yang seperti apa bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.

NIK

KTP merupakan identitas warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan normatif dapat memiliki KTP sebagai identitas tunggal. Dengan KTP diharapkan masyarakat akan dengan mudah nyaman mendapatkan pelayanan sebagai warga negara RI.
NIK merupakan satu-satunya nomor bagi warga negara Indonesia sebagai rujukan pembuatan dokumen identitas setiap warga negara untuk mengurus paspor, surat izin mengemundi (SIM), NPWP, dan sertifikat tanah.
Tujuan diadakannya NIK dan e-KTP bisa menutup kemungkinan adanya penggandaan data dan manipulasi. Kedua sistem pendataan kependudukan dilengkapi dengan rekaman sidik jari, sehingga sulit untuk digandakan.

Dalam KTP elektronik bisa direkam data biomentrik sidik jari, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. Data tersebut disimpan dalam cip yang tertanam dalam kartu sebagai alat penyimpan data secara elektronik, termasuk juga alat pengaman data. KTP secara elektronik menyimpan manfaat besar, termasuk digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan umum (Kompas,21/9/2011, hlm. 6).

Ketiga, pendataan yang tepat dan akurat diperlukan untuk berbagai kepentingan (seperti proses pemilihan umum, khususnya dalam penetapan daftar pemilih sementara amupun tetap).
Tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat selama ini, salah satunya diakibatkan karena sistem administrasi kependudukan nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan celah untuk menghindari dari perangkap administrasi kependudukan. Seperti mudahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipalsu untuk kepentingan tertentu yang cenderung negatif.

Kejahatan sering terjadi karena kependudukan tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya orang memalsukan identitas ganda. Ketika menggunakan KTP palsu biasaya untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya seseorang yang tertib administrasi kependudukannya bisa dipastikan tidak gegabah untuk melakukan kejahatan.
Suatu harapan terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di tanah air dengan adanya e-KTP semakin bisa diredam, sehingga tingkat keamanan dan kepercayaan publik luar terhadap Indonesia semakin meningkat yang berujung pada tingkat kesejahteraan rakyat semakin mendekati amanat konstitusi.
Sekalipun ketertiban administrasi kependudukan akan banyak keuntungan yang dipetik oleh warga masyarakat, namun jika denda yang dikenakan memberatkan, ya akhirnya sama saja, bahwa sanksi lebih pada upaya untuk peningkatan PAD, mestinya masyarakat disosialisasi terlebih dahulu, bahkan perlu adanya uji coba, setlah uji coba ada evaluasi baik secara konsep maupun teknis dilapangan dalam penegakkan aturan, sehingga ada persiapan dari masyarakat, kalau sosialisasi secara masif sudah dilakukan, perda apapun sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya. Karena perda memang bertujuan untuk mencapai tatanan yang lebih baik termasuk peningkatan kesejahteraan warga melalui tertib administrasi kependudukan.