ERA BARU KAMPANYE POLITIK

Era Baru Kampanye Politik
Oleh Muhammad Julijanto

Tahapan pemilu terus berjalan maju, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan mundur, tahapan yang belum kelar atau ada masalah terus dipersempit alokasi waktu pelaksanaannya. Sehingga tahapan pemilu tidak boleh ada yang mandeg apapun masalahnya. Apapun segala bentuk kekurangan dan ketidak sempurnaannya, hanya akan menjadi cacatan kinerja penyelenggara dan kontestan pemilu sendiri. Tidak menghalangi proses pemilu sendiri. Salah satu tahapan pemilu yang krusial adalah upaya memperoleh dukungan seluas luasnya.

Kampanye beradab simpatik dan masyarakat merasa tenang dan bersahaja merupakan momentum yang ditunggu masyarakat, serta menghilangkan kesan bahwa kampanye sebagai ajang bagi peserta pemilihan sebagai ujuk kekuatan (show of force) saja, bersenang-senang dan berhura-hura harus dihindari terutama dalam rangka menciptakan pemilihan yang sejuk dengan penuh kesadaran warga negara yang sudah punya hak pilihnya menggunakan hak kewarganegaraannya secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapu. Serta menggunakan hak politiknya secara rasional dengan pemahaman akan visi, misi dan program pasangan calon.

Kampanye adalah upaya sosialisasi diri supaya dikenal melalui pemaparan visi, misi dan program-program kegiatan yang akan dilakukan setelah partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan mempunyai anggota legislative yang duduk di dewan perwakilan dengan membawa aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kampanye beradab sebagai sarana pendidikan politik, salah satu bentuk kampanye beradab adalah mengajarkan kepada konstituen tentang kewajiban dan hak kewarganegaraan serta partisipasinya dalam setiap tahapan pemilihan.

Kampanye yang efektif

Setiap bentuk kampanye mempunyai dampak kepada pendanaan kampanye. Ada kampanye yang sangat menyedot dana besar, tetapi tidak membawa dampak yang berarti dan hanya berhenti pada pencitraan tetapi tidak menyentuh subtansi yang mendalam hakikat dan kapasitas kandidat.

Kampanye yang efektif adalah yang bisa meyakinkan kontituen menjtuhkan pilihannya dan mampu mengubah paradigmanya selama ini terhadap kesan para kandidat.

Kampanye yang mendidik

Setiap bentuk kampanye mempunyai nilai pendidikan, hanya saja kadarnya berbeda-beda tergantung sejauhmana konten dan materi kampanye bisa memberikan pemahaman yang benar tentang hakikat realitas saat ini dan visi, misi serta program yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Mimpi apa tentang kesejahteraan dan keadilan bisa terumuskan secara lebih jelas, konkrit dan mudah dipahami semua lapisan masyarakat. Sebab dalam dunia politik pemilihan, tidak ada bedanya antara orang yang mempunyai kapasitas intelektual lebih dan yang masyarakat awam pada umumnya di depan bilik suara hasilnya sama. One man one vote. Satu orang satu suara.

Cara kampanye yang lebih mencerahan dan mencerdaskan sekaligus bisa menjadi bukti kontrak tertulis sang kandidat dengan rakyat konstituennya. Bahkan buku bisa menjadi dokumen yang luar biasa dan bisa dimintai pertanggung jawaban secara tertulis.

Fenomena buku Prabowo Subianto merupakan upaya era baru memanfaatkan masyarakat literasi Indonesia saat ini yang sudah mulai dan muak dengan cara kampanye massa. Masyarakat lebih asyik membaca dan mengetahu sang kandidat melalui media jejeraing sosial, melalui bahan bacaan yang bisa lebih lama dan dampak penyebaran bahan tersebut. Cita-cita yang kurang tergali dengan jelas, tetapi pemikiran tidak terekspose dalam sebuah media yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Dengan hadirnya buku cukup menguatkan sebagai bahan kampanye.

Kampanye dan kontrak politik

Kampanye bentuk apapun merupakan kontrak politik candidat dengan pembaca calon konstituennya. Bahan kampanye yang bagus akan membuat rasionalitas konstituen semakin yakin apa yang akan diperjuangkan kelak bila memenangkan kompetisi.
Dunia buku nasional masih belum ideal dengan jumlah penduduk. Jumlah penerbitan berupa bahan cetakan masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan masyarakat literasi Indonesia.

Etika kampanye
Kampanye beradab tidak menghina, menjatuhkan saling menghargai dan menujukkankkan sikap sopan santun dan mengutamakan keluhuran budi. Jauhkan sikap kampanye yang menjelekkan orang lain, mengumbar fitnah dan berusaha menjatuhkan orang lain dengan mengungkit-ungkit kejelekan dan kelemahan tetapi tidak menonjolkan yang baik. Hindari dari berbuat fitnah dan diskiminasi yang meragukan orang lain.

Kampanye harus edukatif mendidik dan mencerahkan pemilih bukan sebaliknya mendidik rakyat untuk berbuat curang dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan harus dipilah dalam penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan dinas yang berlaku untuk semua masyarakat.

Fasilitas Negara dan pengunaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipilah mana yang menjadi hak dan mana yang bukan haknya sehingga bisa terhindar kecemburuan dan diskriminasi dalam penggunaan fasilitas Negara, semua calon merasa selefel dan tidak ada yang diuntungkan oleh lembaga atau jabatannya telah disandangnya sebelumnya.

Semoga pemilih semakin cerdas dan bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dengan mengetahui secara lebih cerdas visi, misi dan program para caleg yang kelak akan menjadi negarawan yang bekerja berdasarkan nalar hati nurani rakyat, bukan nalar koruptif dan konsumtif.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Seiring dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka pemilu adalah suatu kemestian dari suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut.
Dalam rangka terwujudnya tata susunan masyarakat yang dijiwai oleh cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falfasafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat (aspirasi) dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa . Oleh karena itu pemilihan umum merupakan salah satu sarana yang harus diadakan dalam negara demokrasi, untuk itu pemilu tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi atau menimbulkan penderitaan rakyat melainkan harus menjamin suksesnya pemilihan umum. Suatu pemilihan umum yang demokratis pada prinsipnya harus mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat, oleh sebab itu maka asas-asas pemilu; langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil harus dilaksanakan dengan baik.
Tahun 2014 sebagai tahun politik dapat dijadikan momentum oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik, misalnya menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kepada para calon anggota legislatif maupun calon presiden.
Masalah
Tulisan singkat ini sedikit akan menjelaskan tentang masalah sebagai berikut; Apa peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di Indonesia? Bagaimana langkah-langkah pemilu Indonesia tahun2014? Kebijakan-kebijakan terbaru dalam pemilu Indonesia tahun 2014
Peran strategis mahasiswa dalam pembangunan bangsa
Antusiasme masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.
Menghubungkan peran perguruan tinggi dalam kancah politik, bukan berarti membawa suasana pada masa lalu yaitu menyeret perguruan tinggi melakukan politik praktis sebagai ajang perebutan dukungan politik terhadap salah satu calon kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Tetapi lebih pada sebagai agen perubahan sosial untuk mendorong terjadinya transformasi sosial politik dengan mengedepankan pendidikan politik yang rasional dalam perspektif pengembangan demokratisasi dalam kemajuan masyarakat.
Peran tersebut dapat dimainkan oleh perguruan tinggi antara lain; sebagai sumber insani pembangunan dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang hadal secara leadership (kepemimpinan-manajemen organisasi), kemampuan intelektual sehingga caleg, capres, seorang calon kepala daerah dengan ilmu yang dimiliki dapat mendiagnosa (menterapi) kebutuhan-kebutuhan terhadap problem daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah setempat, kemampuan jasmani dan rohani dalam menjalankan menejemen kepemerintahan dearah yang solid, mempunyai dedikasi dan moralitas yang tinggi untuk menegakkan aturan dan tata perundang-undangan serta etika moral, sehingga seorang pemimpin daerah tidak hanya sebagai seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tetapi juga dapat dijadikan panutan rakyat dalam menyelesaikan agenda sosial kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.
Gerakan moral dari kampus dalam setiap orde pemerintahan di tanah air telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan secara deskriptif dapat dipaparkan sebagai berikut; pada masa kemerdekaan gerakan mahasiswa membawa kelompok Bung Tomo di Surabaya mengobarkan semangat juang arek-arek Suroboyo mengibarkan bendera revolusi pada tahun 1908 hingga kemerdekaan tercapai, pada orde lama peran generasi muda khususnya para mahasiswa dari berbagai kampus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, pada masa orde baru dukungan kaum intelektual terhadap perubahan sosial sangat penting, sehingga muncullah gerakan mahasiswa yang dahsyat menuntut kepada orde baru untuk melakukan perubahan sosial dengan munculnya gerakan reformasi di segala bidang khususnya dalam bidang sosial politik yang selama ini hegenomni orde baru menggurita tatanan sosial politik, sehingga pembangunan yang selama ini dijalankan tidak dapat menyejahterakan rakyat karena kebobrokan birokrasi pemerintahan.
Perguruan tinggi mempunyai peran dan andil yang sangat dominan dalam perkembangan masyarakat di sekitanya. Dari tridarma, perguruan tinggi mempunyai tugas dan peran sebagai lembaga pengajaran, pendidikan dan bembelajaran peserta didik, melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi melakukan proses belajar mengajar dengan melakukan transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan mempunyai wawasan nilai dan pengetahuan yang dapat menopang kehidupan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh kampus adalah suatu aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menerjemahkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan sikap manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru.
Pengabdian pada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok dari perguruan tinggi. Mengacu pada tugas itu maka melalui pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan antara perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Secara garis besar peran tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara bersamaan juga berperan mengambangkan iman dan taqwa.
Kemitraan antara dunia kampus dan masyarakat luas ini akan membuahkan manfaat baik pihak kampus sendiri maupun bagi pihak masyarakat setempat dan masyarakat luas serta negara pada umumnya.
Tanggung jawab moral mahasiswa
Tingginya angka golongan putih ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi, antara lain: pertama, dibeberapa daerah terjadi mobilitas penduduk yang tinggi karena faktor pekerjaan yang menuntut seorang pemilih harus merantau ke luar kota dari daerah asalnya, sehingga ada kemungkinan terdaftar di dua tempat. Sehingga pemilih mengalami pembengkakan yang diakibatkan oleh terdaftar dua kali di beda daerah, yaitu daerah asal dan daerah dimana yang bersangkutan merantau. Fenomena golput sering kali dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan pemerintahan dan secara subtansial sebagai salah satu ukuran manifestasi berjalannya demokrasi.
Kedua, adanya kesadaran politik yang mempengaruhi pilihan politik sebagai konsekwensi dukungan kepada calon yang tidak lolos pada putaran kedua. Sikap ini merupakan sikap politik yang dimiliki sebagai pilihan politik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Peneliti Insis Mochtar W Oetomo dalam Pilpres 2004 putaran pertama partisipasi pemilih sebanyak 78 persen, dan di putaran kedua menurun menjadi 75 persen.
Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih sebanyak 72,10 persen. Mochtar menjelaskan partisipasi pemilih pada pemilu pasca reformasi yang terus mengalami penurunan yaitu 1999 (92,74 persen), 2004 (84,07 persen), 2009 (79 persen). Dia mengatakan keterlibatan warga negara dalam pemilu sangat penting agar tidak kembali terjerumus dalam sistem demokrasi kartelis .
Menurut Mochtar menilai tingkat partisipasi pemilih cenderung turun sebesar 2-20 persen dan itu menurun pada Pilpres. Mochtar menilai ajang Pilpres terbilang baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi. “Jika tingkat partisipasi terus menurun maka menjadi peringatan dini bagi perkembangan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat. Dia menilai diperlukan jalan keluar dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih.”Bola terbesar di parpol, dengan memperbaiki kinerja, memperbaiki prilaku dan melahirkan serta menawarkan tokoh alternatif,”
Ketiga, faktor kesibukan yang dihadapi oleh pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat yang tepat.
Keempat, kurangnya pemahaman terhadap tata cara menggunakan hak pilih, sehingga berakibat pada hak pilih yang digunakan menjadi salah atau dinyatakan tidak sah, sebagai contoh surat suara dicoblos semuanya sehingga tidak sah, atau surat suara sama sekali tidak dicoblos, karena tidak pasangan calon yang sesuai dengan pilihan politik pemilih tersebut.
Upaya mengurangi angka golput diantaranya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih . Sosialisasi ditujukan kepada masyarakat agar lebih mempunyai kesadaran politik untuk menggunakan haknya secara baik dan benar. Pendidikan pemilih ditekankan untuk memberikan pembelajaran lebih kepada masyarakat agar dalam menggunakan hak pilihnya lebih rasional dan tidak sekedar mempunyai hubungan tradisional dengan para calon kontestan pemilihan umum baik sebagai calon legislatif maupun calon eksekutiv.
Golput secara hukum memang tidak mempengaruhi hasil pemilu sebagai dasar penetapan calon pemimpin nasional. Sebab banyaknya golput tidak identik dengan sah tidaknya pelaksanaan pemilu, hanya saja dalam alam demokrasi akan menjadi bumbu perbedaan pandangan dan sikap politik diantara rakyat yang menggunakan hak pilihnya. Di negara maju seperti Amaerika Serikat saja angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan mencapai 60 % dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Hanya saja kita sebagai bangsa yang sedang membangun sistem demokrasi yang rasional tidak meremehkan adanya fenomena golongan putih (Golput) tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat agar masyarakat juga berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa dengan cara menggunakan hak pilihnya secara rasional.
Tahapan pemilu
Perjalanan pemilu pascareformasi membawa pasang surut partai politik di parlemen. Pemilu 1999 diikuti 48 parpol dan 21 parpol lolos ke parlemen. Kemudian, Pemilu 2004 diikuti 24 parpol dan 16 parpol melenggang ke Senayan. Pemilu 2009 diikuti 38 parpol dan 6 parpol lokal Aceh, 9 parpol meraih kursi di parlemen. Lantas seperti apa dan bagaimana supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas?
Keterjaminan Pemilu 2014 bisa berlangsung tertib, damai, dan berkualitas, membutuhkan beberapa komitmen. Pertama; proses dan tahapan pemilu harus berjalan sesuai jadwal yang disiapkan KPU. Jadwal dan tahapan pemilu tidak boleh molor supaya tidak terjadi kegaduhan politik. Sekali tahapan pemilu molor, dapat dipastikan muncul kegaduhan yang bisa membuat cacat hukum penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Karena itu, tahapan pemilu yang tepat waktu menjadi unsur penting. Intinya, keprofesionalan dan independensi KPU dan Bawaslu menjadi penentu kualitas Pemilu 2014.
Kedua; pentingnya data pemilu yang valid, baik data untuk DPS maupun DPT. Salah satu sumber tidak berkualitasnya Pemilu 2009 adalah DPT yang bermasalah secara masif hampir pada semua provinsi. Terkait dengan hal itu, yang tak kalah penting adalah KPU harus mengelola anggaran pemilu secara transparan dan akuntabel, serta menjamin kelancaran pencairannya.
Ketiga; partai yang akan berlaga dalam Pemilu 2014 harus menciptakan suasana politik yang kondusif. Ada kesan sejumlah politikus di DPR lebih senang kegaduhan ketimbang menyuarakan nilai-nilai demokrasi atau nilai keutamaan (more noise than voice).
Padahal sekarang ini masyarakat telah sadar berdemokrasi dan melek politik. Rakyat akan menyeleksi partai politik atau kader partai yang menjadi caleg. Karena itu, terkait perekrutan caleg, partai-partai harus lebih selektif dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bukankah berlaku adagium dalam politik, suara rakyat adalah suara Tuhan?
Keempat; berbagai pelanggaran pemilu akan sulit dihindari. Bisa diprediksi bahwa Bawaslu akan menemukan bermacam pelanggaran seputar Pemilu 2014. Pasalnya, akan banyak godaan bagi peserta pemilu yang berisiko pada pelanggaran, seperti praktik politik uang, jual beli suara, manipulasi data, keberpihakan pejabat pemerintah, dan serangan fajar, dan rasanya sulit menghindari kemunculan semua itu.
Karena itu, seluruh penyelenggara dan ’’wasit’’ pemilu harus siap bekerja ekstrakeras dan solid supaya pesta demokrasi itu lebih berkualitas. Di sini pentingnya MoU antarinstitusi penegak hukum agar penegakan hukum bisa berjalan terpadu. Pengalaman selama ini, banyak pelanggaran pemilu tidak diproses secara tuntas.
Kelima; terkait kampanye pemilu. Dalam negara demokrasi, kegaduhan politik sulit dihindari, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Salah satu kegaduhan politik yang sulit dihindari dan pasti muncul adalah ketika kampanye pemilu berlangsung. Lihat saja, kegaduhan ketika kampanye pilkada, pemilu, ataupun kampanye pilpres. Berbagai kegaduhan itu berisiko menimbulkan gesekan politik yang adakalanya menimbulkan korban jiwa. Karena itu, kata kuncinya ada pada KPU, Bawaslu, partai-partai politik peserta pemilu, dan institusi penegak hukum seperti Kejagung dan Polri.
Ada sejumah aturan (UU) yang harus ditaati semua pihak, baik KPU, Bawaslu, partai politik, maupun pemerintah yang diwakili Kemendagri, Kejagung, dan Polri. Seluruh institusi itu harus komit agar Pemilu 2014 bisa lebih berkualitas. Ini penting mengingat bila pemilu mendatang masih amburadul seperti Pemilu 2009, hasilnya mudah ditebak: kualitas parlemen sama seperti periode sekarang, yaitu rakus, serakah, dan korup. Sebagaimana dinyatakan sejarawan dan filosof Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton, Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.
Kelima hal itu hanya contoh kecil, tapi perlu diwaspadai dan ditempuh komponen penyelenggara pemilu. Karena itu, nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Kejagung, dan Polri menjadi penting dan harus bisa menjadi garansi supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas .
Kebijakan terbaru
Muh Nuh Mendikbud menjelaskan kalangan kampus boleh saja mengundang capres-cawapres untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam koridor akademik, bukan politik praktis.”Kalau diskusi boleh-boleh saja, tapi kalau menyampaikan visi dan misi berarti kampanye dan hal itu dilarang UU Pemilu. Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, aturan untuk itu juga ada dalam Peraturan KPU”.
Dalam Penjelasan UU disebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah.”Yang dimaksud ‘tempat pendidikan’ adalah gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi”.
Oleh karena itu, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan yang bersifat pendidikan politik di kampus.”Kami memberikan kebebasan akademik kepada semua kampus, karena kampus memiliki otonomi untuk memilih dan mengagendakan kegiatan-kegiatan akademiknya. Jadi, kami tidak melarang. Yang penting, mereka tidak boleh melanggar UU. setidaknya terdapat dua sistem Pemilu yang mengemuka yakni sistem proporsional tertutup dengan memilih tanda gambar partai. Sistem proporsionalitas terbuka dengan memilih calon dengan suara terbanyak.Sistem manapun yang akan digunakan, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus ditambal untuk membenahi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan untuk sistem tertutup, partai politik harus melakukan demokrasi ditingkat internal, yakni dalam penentuan caleg-caleg yang akan diusung sesuai dengan nomor urutnya. “Partai harus menjual produk terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga perlu diatur mekanisme sanksi administrative, misalnya membatalkan kepesertaan parpol di salah satu dapil,”
Empat masalah itu yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5% yang berlaku secara nasional, alokasi kursi DPR sebanyak 3–10 per dapil dan DPRD 3–12 kursi per dapil, sistem pemilu proporsional terbuka dan metode penghitungan suara menjadi kursi dengan sistem kuota murni, itu berarti tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pemilu 2009, kecuali hanya satu perubahan yakni masalah parliamentary threshold. Alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), sistem pemilu dan metode penghitungan atau konversi suara menjadi kursi parlemen.
Kesimpulan
Makna yang dapat diambil pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubungan dengan kerusuhan dan kerawanan sosial, serta konflik horisontal antara pendukung partai politik. Pertama, Mengembangkan sikap pluralitas dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa. Kedua, mengokohkan kembali semangat kebangsaan. Ketiga, Mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai yang berkebang dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Peran tokoh masyarakat adalah sangat strategis, dimana bangsa kita mempunyai karakter dalam kepemimpinan yang lebih bersifat paternalistik, yang lebih melihat sosok public figure sebagai panutan dan sangat ditaati petuah dan nasehat-nasehatnya, sehingga jika para tokohnya dapat menjaga martabat bangsanya dengan arif maka masyarakat secara umum akan mengikuti wawasan.
Peran mahasiswa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan levelnya. Mahasiswa bisa aktif dalam proses pemilu dengan pengawasan yang terlembaga melalui pemantau pemilu.


Daftar Pustaka
Aidul Fitriciada Azhari, “KPUD Harus Tunjukkan Idependensi”, dalam Solopos, 10 April 2003

http://www.solopos.com/2014/01/18/gagasan-kecemasan-ihwal-golongan-putih-482900-diakses-22\1\2014

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=342399-diakses-14\\1\2014

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/291030/284/1/Perdebatan-Sistem-Pemilu-Diragukan-untuk-Pembenahan. diakses, 13/1/2012
FS Swantoro, Pemilu 2014 yang Berkualitas, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/28/213364/Pemilu-2014-yang-Berkualitas-. diakses, 28/1/2013
Moh Jamin, “Kontroversi Sanksi Pidana Penganjur Golput”, dalam Solopos, 15 Februari 2003
Moh. Mahfud MD., Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Liberty, 1993
Mulyana W Kusumah dan Eko Sulistyo, “Restriksi Legal dalam RUU Parpol”, dalam Solopos, 16 Juni 2002
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia).
Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Bigraf Publishing, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia, 1994
Sardjuki, “Sistem Proposional dan Sistem Distrik dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, No. 21/V/1995, hlm. 121-128.
Solopos, Electoral Threshold & Dilema Parpol, 30 Mei 2003
Trisno Yulianto, “Parpol Baru dan Pemilu 2004” dalam Solopos, 30 Mei 2003

Denda KTP Vs PAD

oleh Muhammad Julijanto

Akhir-akhir ini masyarakat di Solo Raya merasa resah dengan pemberlakuan sejumlah aturan administrasi kependudukan yang menghukum masyarakat yang terlambat mengurus dokumen kependudukan.
Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 20011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota (Perwali) No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Yang menyatakan pada intinya bagi setiap penduduk yang telat membuat KTP, KK serta administrasi kependudukan lainnya harus membayar sejumlah uang sebagai sanksi (Solopos, 8/2/2012).

Tingginya denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan menyebabkan masalah dan mengundang protes warga masyarakat. Yang paling menonjol masyarakat Solo, dimana Solo dikenal sebagai kota yang pro rakyat kecil, namun kenyataanya justru pungutan yang berkaitan dengan keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan mengapa dendanya dirasa terlalu berat bagi masyarakat.
Apakah ada motive untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), sementara seiring dengan model atau ketaatan masyarakat dalam bidang kependudukan, memang sering ada pengabaian dari masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, masyarakat mengurus dokumennya jika mereka membutuhkan saja, sehingga banyak warga yang terlambat tidak hanya sehari dua hari bahkan melebihi batas minimal waktu denda.

Kesadaran Hukum
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum kelar, karena minimnya pemahman dan kesadaran itu perlu dicarikan solusinya. Banyak kasus kejahatan yang berawal dari administrasi kependudukan yang kacau. Seperti tindak kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu dari awal lemahnya sistem administrasi kependudukan dengan munculnya identitas plasu, seorang yang akan menikah lagi, dengan mudahnya memalsukan dokumen persyarat pernikahan dengan membuat identitas palsu dari daerah asal ke daerah lain yang jauh dari keluarga pertamanya. Kasus ini terungkap setelah pihak yang memalsukan dokumen tidak memenuhi kewajiban sebagai keluarga pada pernikahan pertamanya. Celah kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan mengakali prosedur pembuatan KTP lewat jalur belakang.
Seperti halnya hasil riset Siti Ayaliyah (2006) yang menyatakan bahwa poligami yang melanggar disebabkan karena adanya pemalsuan dokumen kependudukan. Sekalipun demikian belum ada pengaduan dari pihak yang merasakan dirugikan ke pihak kepolisian, sebab para pihak lebih menempuh jalur mediasi daripada menggunakan jalus hukum. Sehingga sering terluang kasus tersebut di beberapa daerah.
Dan hampir semua kejahatan berawal dari adanya identitas palsu, atau para pelaku selalu menggunakan identitas yang bukan sebebanarnya. Adalah langkah positif dengan adanya upaya pemberian sanksi dalam keterlambatan pembuatan atau perpanjangan dokumen kependudukan. Namun sangat disayangkan, bahwa mekanisme penegakkannya, tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan masyarakat yang terlambat merasa dirugikan karena harus membayar sejumlah denda yang besar.
Sementara Pemkot Solo tetap memberlakukan denda keterlambatan perpanjangan administrasi kependudukan sesuai dengan Perda No. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk. Pemkot berdalih denda itu diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat tertib Adminduk. Selain itu, dasar hukum mengenai pengenaan denda itu juga sudah jelas diatur dalam perda dan perwali (Solopos, 8/2/2012).
Sedangkan di Wonogiri melalui surat Bupati Wonogiri Nomor 474/6600 tanggal 21 Oktober 2011 melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi se-Kecamatan Wonogiri, sehingga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 2 Januari 2012 akan melakukan/menerapkan pemungutan sanksi/denda administrasi keterlambatan pelaporan beberapa jenis peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seperti :
Pindah datang bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia, pindah dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, pindah ke luar negeri bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam wilayah NKRI. Perubahan Kartu Keluarga (KK), perpanjangan KTP.
Sementara jenis keterlambatan pelaporan peristiwa penting yang dikenai denda administratif antara lain: perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kelahiran, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
Jika dilihat rata-rata denda yang diberlakuan kisaran Rp 50.000,- tentu akumulasi dari jumlah warga yang terlambat mengurus dokumen kependudukan, jumlahnya sangat signifikan, sehingga wajar bila ada anggapansementara pihak bahwa denda konotasinya adalah dalam kerangka mendongkrak pendapatan asli daerah.
PAD
Seiring dengan era otonomi daerah, setiap daerah seakan berlomba untuk menggenjot PAD, yang itu sebagai dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah bisa longgar dalam pemberdayaan.
Terungkap dari Sidang Paripurna DPRD kota Solo Rabu (10/3/2010) bahwa ada kekurangan sebesar Rp 9 milyar dari target PAD tahun 2009 kemarin.Target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2009 adalah Rp. 110,8 miliar, sedangkan pencapaiannya adalah Rp. 101,9 miliar. Tahun 2011 pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 132 miliar.
Hak yang seperti apa bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.

NIK

KTP merupakan identitas warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan normatif dapat memiliki KTP sebagai identitas tunggal. Dengan KTP diharapkan masyarakat akan dengan mudah nyaman mendapatkan pelayanan sebagai warga negara RI.
NIK merupakan satu-satunya nomor bagi warga negara Indonesia sebagai rujukan pembuatan dokumen identitas setiap warga negara untuk mengurus paspor, surat izin mengemundi (SIM), NPWP, dan sertifikat tanah.
Tujuan diadakannya NIK dan e-KTP bisa menutup kemungkinan adanya penggandaan data dan manipulasi. Kedua sistem pendataan kependudukan dilengkapi dengan rekaman sidik jari, sehingga sulit untuk digandakan.

Dalam KTP elektronik bisa direkam data biomentrik sidik jari, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. Data tersebut disimpan dalam cip yang tertanam dalam kartu sebagai alat penyimpan data secara elektronik, termasuk juga alat pengaman data. KTP secara elektronik menyimpan manfaat besar, termasuk digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan umum (Kompas,21/9/2011, hlm. 6).

Ketiga, pendataan yang tepat dan akurat diperlukan untuk berbagai kepentingan (seperti proses pemilihan umum, khususnya dalam penetapan daftar pemilih sementara amupun tetap).
Tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat selama ini, salah satunya diakibatkan karena sistem administrasi kependudukan nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan celah untuk menghindari dari perangkap administrasi kependudukan. Seperti mudahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipalsu untuk kepentingan tertentu yang cenderung negatif.

Kejahatan sering terjadi karena kependudukan tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya orang memalsukan identitas ganda. Ketika menggunakan KTP palsu biasaya untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya seseorang yang tertib administrasi kependudukannya bisa dipastikan tidak gegabah untuk melakukan kejahatan.
Suatu harapan terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di tanah air dengan adanya e-KTP semakin bisa diredam, sehingga tingkat keamanan dan kepercayaan publik luar terhadap Indonesia semakin meningkat yang berujung pada tingkat kesejahteraan rakyat semakin mendekati amanat konstitusi.
Sekalipun ketertiban administrasi kependudukan akan banyak keuntungan yang dipetik oleh warga masyarakat, namun jika denda yang dikenakan memberatkan, ya akhirnya sama saja, bahwa sanksi lebih pada upaya untuk peningkatan PAD, mestinya masyarakat disosialisasi terlebih dahulu, bahkan perlu adanya uji coba, setlah uji coba ada evaluasi baik secara konsep maupun teknis dilapangan dalam penegakkan aturan, sehingga ada persiapan dari masyarakat, kalau sosialisasi secara masif sudah dilakukan, perda apapun sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya. Karena perda memang bertujuan untuk mencapai tatanan yang lebih baik termasuk peningkatan kesejahteraan warga melalui tertib administrasi kependudukan.

MENTALITAS APARATUR DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh Muhammad Julijanto

Globalisasi yang membawa implikasi kepada sistem perekonomi dunia yang belum bisa membawa pemerataan kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang merata kepada semua negara yang ada belahan palnet bumi ini, tetapi yang ada adalah sebagaian belahan dunia bisa menikmati kemakmuran, sementara belahan dunia yang lain termasuk kategori negara terbelakang dan berkembang atau negara yang miskin.

Hal tersebut juga sama dengan status daerah otonom yang tidak mampu menyejahterakan rakyat, karena sistem pemerintahan dan mentalitas birokrasi pemerintahannya korupsi sehingga dana-dana (APBN-APBD) yang seharusnya untuk membiayai pembangunan hanya berhenti dan dinikmati oleh pemangku kepentingan atau stakehoders (raja-raja kecil) di daerah saja. Sementara rakyat secara luas hanya menikmati penderitaan dan kesengsaraan bahkan konflik sosial yang berkepanjangan dari ulah perekonomian daerah yang karut marut (kacau balau) tidak jelas hasil yang dicapai.

Oleh karena itu rakyat di daerah memang sudah sewajarnya menuntut pemenuhan hak-hak ekonomi, hak-hak politik dan kesejahteraan sehingga mereka bisa mendapatkan akses ekonomi dan politik yang seimbang dan tanpa adanya diskriminasi baik oleh pemerintah daerah itu sendiri maupun oleh pemerintahan pusat yang mendapat mandat dari konstitusi negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat seluruh nusantara tanpa kecuali.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20 % pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80 % pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi dan program desentralisasi. Faktor apa yang menyebabkan lambatnya pembangunan di daerah, regulasinya yang kurang kuat, sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang kurang berdaya, baik secara moralitas, mentalitas, dan profesionalitas? Atau faktor alam yang kurang mendukung pengembangan daerah otonom?

Mentalitas dan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin baik dari sisi regulasi, membawa efek negatif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah menyebabkan semakin banyak kasus yang menimpa kepala daerah sebagai kader terbaik di daerah terjerat kasus korupsi. Otoritas pengelolaan keuangan daerah tidak diimbangii dengan pengawasan menyebabkan penyimpangan.

Hal ini membawa kerugian yang besar bagi daerah. Satu sisi mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis telah mengantarkan kader terbaik daerah tampil mempimpin daerahnya sendiri dengan harapan kedekatan psikologis bisa membangunkan semakin reformasi di daerah bisa lebih sejahtera. Namun sebaliknya menyebabkan moralitas dan mentalitas aparatur di daerah mudah tergiur dengan aliran dana pusat kepada daerah yang begitu besar. Sementara kemampuan profesionalitas pengelolaan anggaran belum mendapatkan pelatihan sumber daya yang memadai, sehingga banyak penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan data tentang terjadinya tidak pidana korupsi di daerah sebagai contoh dari 35 daerah otonom kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selama 2011 kasus korupsi yang ditangani Polda Jateng tercatat 78 kasus dengan 86 tersangka. Polda mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara sebanyak Rp 34.612.637.000. Jumlah tersebut naik sekitar 143 persen dari tahun 2010 yang berjumlah 32 kasus. Jumlah tersangka pada tahun lalu pun kalah jauh yang hanya berjumlah 31 orang dengan kerugian negara Rp. 23.693.274.000 (Suara Merdeka, 13/12/2011).

Sepanjang 2004-2011 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sebanyak 158 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara dalam periode 2008-2011, sedikitnya terdapat 42 anggota DPR terseret kasus korupsi (Republika, 5/12/2011).

Rakyat merasa sayang bila APBD dan APBN selalu defisit, namun kesejahteraan rakyat tidak terasakan oleh rakyat di daerah. Maka bisa ditebak bahwa pasti ada penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan. Sebagai bukti visi, misi dan program otonomi daerah tersebut tidak optimal. Berdasarkan data Kementrian Dalam negeri yang menunjukkan bahwa 158 kasus korupsi kepala daerah. Sungguh suatu ironi pembangunan di negeri katulistiwa ini.

Otonomi yang digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan rakyat di daerah sebaliknya menjadi buah simala kama yang menelan korban kader-kader terbaik rakyat di daerah. Menjerat kepala daerah sebagai kader terbaik di daerah terjerat kasus korupsi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan.

Managamen Sumber Daya Alam

Otonomi pada hakikatnya adalah kemandiran-pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal untuk mencapai kemakmuran rakyat di daerah, dengan pemberian kewenangan dan anggaran seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Kreativitas, kesiapan aparatur, keprofesionalan birokrasi, akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan, akan menjadi modal yang cukup untuk meningkatkan daya saing daerah dan kebangkitan dari dari segala ketertinggalan. Setiap daerah berpacu menjadi yang terbaik dan terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa menyejahteraakan rakyat di daerah. Bukan berpacu menjadi daerah terkorup, defisit anggaran APBD tetapi tidak berbuah kesejahteraan rakyatnya.

Sumber daya alam dikelola dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat di daerah. Bukan sebaliknya sumber daya yang limpah rakyat di daerah hanya sebagai penonton. Sama dengan ungkapan tikus mati di lumbung padi. Karena ketidakadilan, karena keserakahan dan diskriminasi sehingga rakyat yang seharusnya beradulat di tanah airnya, terpaksa tersingkir dalam pusaran ekonomi dan politik, dan hanya sebagai pemain cadang bahkan hanya sebagai penonton kesejahteraan. Sungguh ironi yang tidak perlu terjadi bila prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan bersih, peduli-responsif, ringkasnya konsep good governance dijalankan dengan baik dan konsisten.

Sudah saatnya rakyat di daerah berdaulat di tanah airnya, dengan mendapatkan segala hak yang dijamin dalam konstitusi tanpa terkurangi, hak hidup, hak agraria, hak ekonomi, hak politik, hak kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, bukan pelayanan birokrasi pemerintah yang ala kadarnya dan penuh dengan diskriminasi.

Gejolak sosial di beberapa daerah lebih banyak dipicu karena kesenjangan ekonomi dan politik. Secara ekonomi masih banyak daerah otonom yang belum bisa mandiri sepenuhnya, dikarenakan jeleknya aparatur pemerintahan, banyaknya penyimpangan dalam penyelenggaraan otonomi, kurang becusnya pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah baik otonomi bisa maupun otonomi khusus harus selalu dalam pengawasan, dalam evaluasi yang terukur, sehingga kesejahteraan rakyat di daerah segera bisa diatasi. Jangan menunggu banyak korban berjatuhan karena konflik di daerah.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah memang sudah menjadi kewajiban. Sebab sebaik apapun pemimpin yang terpilih, masih ada ruang untuk melakukan korupsi, represif dan otoriter sebagai suatu watak kekuasaan, siapapun penguasanya. Sehingga dengan adanya kontrol dari semua pihak-stakeholders akan mengawal proses pembangunan tepat sasaran, efektif dan efisien, sehingga kue pembangunan segera bisa dinikmati oleh semua rakyat di daerah tanpa adanya diskrimanasi.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri.

ISLAMIC AS THE MOVEMENT OF THE INDONESIAN FORMATION

ISLAMIC AS THE MOVEMENT OF THE INDONESIAN FORMATION
Oleh Muhammad Julijanto
Abstract: Bagi masyarakat Indonesia keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial tampak semakin jelas dan signifikan. Interaksi antara Islam dan berbagai masalah aktual, bukanlah produk sejarah yang telah selesai, melainkan suatu proses yang berkelanjutan. Islam diyakini memiliki ajaran yang sangat kuat untuk membangun masyarakat madani. Dengan catatan, apabila ajaran Islam dipahami secara utuh, komprehensif, terpadu, dan aktual. Dalam konteks pembentukan negara Indonesia peranan Islam cukup signifikan bila melihat perdebatan yang terjadi di kalangan anggota BPUPKI. Artikel ini akan membahas keIslaman sebagai inspirasi terbentuknya Indonesia.

Keyword: Islam, Indonesia, Gerakan Islam

Preface
The religion was believed in could resolve various problems, both that was mental-spiritual and physical-material. Because of that the religion was always involved in by his adherents responding to various problems that were dealt with by him, so as the presence of the religion could be functionally felt by his existence in the real life.
For the Indonesian community the involvement of the religion in responding to various problems of the social life of appearance was increasingly clear and significant. The religion became the source of legitimisation towards various problems that were dealt with by his adherent, good in the context of the individual, until the problem had a nation and was national. Because of the history factor and cultural, Islam in Indonesia was the religion that lived and vital. Currently Islam always is involved in in the process of the transformation from the position of the quantity heading the position of the quality.
In konsteks this, the interaction between Islam and various actual problems, not the history product that was finished, but a continuous process. Therefore, Indonesia must continue to grow as the based nation ethics and moral him Islam. A nation that grew in the basis of strong ethics will be delivered to the nation that advanced and strong. His problem the Indonesian nation was to be classified as the nation soft state; the good and bad concept very-very bolted. The ethos furqan (the distinguishing feature between that was true and that was wrong) this nation was weak.

According to Nurcholish Madjid, this happened because of the method penganutan the religion of most Moslems was formal and symbolic, that was dominated by the historic-sociological category. As a result the symbolism was more emphasised than the substance, for example the Islam Country or Islam islamic canon law, or Islam details other. So as this matter rarely was not contra-productive with the Islam values that were true .

Where the source of the spring to Indonesiaan was Islam. This source afterwards flowed and formed the bend in rivers that supplied requirements for life as a nation and a country. However together with the time expansion (the reform era) this source whether by chance, deliberate or did not begin to be forgotten even to have the trend was “removed”, by some of the Islam circles personally and from the outsider.

What was the trend to forget and remove this source that afterwards caused the occurrence of the tension continually between Islam and the country. Some Islam groups believed that this country was illegal because that had the right to be “made adversarial”,” to the other side of the believing then country that they as the movement ekstrimis as far as the terrorist. This article would menggupas Islam relations and the country, especially how the Islam role in forming Indonesia just? .
About the Islam arrival to Indonesia, there is now the historian who said directly from the Arabian land, now other said came from Gujarat, Persia and Egypt. As for his bearer, there were those who believed that Islam was brought by the Arabian merchants, now that was other said the mystics really played a role in bringing the Islam religion to Indonesia.

The problem of politics in Islam started from succession post the death of Rasulullah Muhammad Saw, the friends of the meeting prophet to determine who the replacement of the prophet as the leader of group. Because of the prophet in a nas manner did not give the special message who his replacement.
Politics as a containing conception the provisions about the source of the authority of the country, the implementation of the authority of the country, the foundation and the determination method of the authority was given, and implementation responsibility of this authority. The understanding of piety of various problems of politics that was sent by leading figures evidently different. Several thinkers Islam that konsen towards the problem of politics in part: Handsome Al Bana, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, Al-Maududi, Ali Abd Al-Raziq, Thaha Huesein and Muhammad Husein Haikal.

The difference of thinking terpolarisasi to: 1). Islam was the Religion that was perfect and complete in the form of the regulation for all the aspect of the life of humankind, including life as a country. 2). Islam was the religion in the West understanding, available his relations with the state affair. 3). In Islam was not gotten by the system ketatanegaraan, but was received a set of the order the value of ethics for life as a country. The understanding of comprehensive and intact piety will produce the understanding of comprehensive and intact politics also. And in turn could create the condition that enabled the religion to grow and developed good.

Islam was in Indonesia acknowledged as the religion that revered the values of humanity. The egalitarian values (kesederajatan), democracy (appreciated the person’s other opinion and togetherness), justice, honesty, the social solidarity and humanity, that were further were known as the community madani (civil society), was expected to be able to colour the face of the Indonesian nation politics in the middle of the movement of the dynamics of the reform flow. Islam was believed in had the teaching that was very strong to build the community madani. With the note, if this Islam teaching was understood in an intact manner, comprehensive, solidest, and actual .
According to Masykuri Abdillah (1995: 1-2) Indonesia was one of the nations most the plural in the world and the people’s majority him was muslim (88%), and Islam was sources in the formation the value, the standard and the behaviour of his community so as Islam had the important role in the social life, politics and cultural in this country. With 17.ooo (17 thousand) the available island in his territory, both that was big and small, both that was occupied and that not, Indonesia also was the biggest archipelagic state in the world and the country with the most multitudinous background. With approximately 400 ethnic groups and the available language under their auspices, Indonesia also was a country with very heterogenous culture .

Timur nations then, like Indonesia, had the background of the life of politics that was ripe in his community’s order. Apart from institutional available politics, political thinking in the East world like Indonesia available was the world of quite dynamic thinking. Increased with various influences that were present here, both that was carried by the ancestors personally, colonisers and the traders and the disseminator of the religion gave the foundation of political thinking that was rich in various colour features of the current .
Moreover, must be admitted that thinking that most affected the world of politics anywhere was the West tradition of political thinking. In Indonesia this, the influence not only along with the entry of foreign strengths to the Indonesian Archipelago earth, but also the progress that was gained by them blew to other places in this world where they were present. Meaning that, the spreading of ideas of politics and hardware that were with him of following the existence flow and their adventure to various corners of the world. The last era from colonialism witnessed the Boedi Oetomo birth, Sjarikat Islam, Muhammadiyah, Communist Party, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, Partai national, Parindra et cetera as him, recorded the emergence of thinkings like Tjipto Mangunkusumo, Tjokroaminoto, Agus Salim, Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantara, Tan Malacca, Soekarno, Moh Hatta, Natsir, Sjahril, and Sutan Takdir Alisjahbana et cetera. Many political thinkers who emerged in Indonesia at that point reminded us of the period of the middle age and Renaissance in Europe that was full of the upheaval of the thinker of political thinkers. This produced a map of the Indonesian political earth that in part was coloured by the difference of opinion, the dissimilarity of the train of thought, as well as the clash of the ideology.

Herbert Feith divided the development of Indonesian political thinking into three the different period: the first period, the period of the armed revolution (1945-1949), relations between the colonial era and the independence era still were very clear appeared, especially because political thinkings at that time still were having the shape of the privilege from several the educated group that at first pioneered the national movement in the colonial time and afterwards met themselves as the leaders from a republic that just was established by them together.

The second period, the liberal period (1950-1959), several political thinkers just sprang up by old people. This period was influenced by the conflict between the party and the excessive ideological conflict that caused the thinker young released himself to be not directly involved in the game of actual politics. The third period, the period of the guided democracy time (1959-1965) was marked by forcing of acceptance of ideas of Soekarno’s politics like socialism in an Indonesian style and Nasakom (Nationalism, Agamaisme, and Communism). Political thinking that earlier developed free from various backgrounds of the thinking current, suddenly was in the narrow capillary pipe that required everyone to be carried the flow to one political thinking (hlm. 3-4). The religion and the country were two different forms and to one another had garapan his field was their respective, so as his existence must be separated and might not to one another carried out the intervention. Be based on in the understanding that dikotomis this, then the current positive law was the law that really came from the human agreement through social contract and did not have his connection with the religious law (islamic canon law).

Religious relations and the country that was antagonistik where the country really suspected Islam as the strength that was potential in competing with the existence of the Country. On the other hand, Moslems personally in the period had ghirah that to bring about Islam as the source of the ideology in undertaking the government. Religious relations and the country that were accommodating as a result of the existence of Moslems’s Indonesian trend increasingly understood the policy of the country, especially in the context of the implementation and acceptance of the Kepancasilaan the one and only principle. The policy emergence of the country towards Islam also became the part that was important in understanding religious relations and the country in the period early the 1980 ‘s, for example the ratification of the Pendidikan Nasional BILL, RUU Peradilan Agama, Munculnya ICMI as well as the Foundation’s emergence of the Muslim Service Kepancasilaan that built the mosque in various areas.

Why the existence of Islam relations accommodation and the Country? Because first, from the government spectacles, Islam was the strength that could not be ignored that in the long run if being placed in the position of the edge will cause the problem of quite complicated politics. Because of that diakomodasi to stifle the conflict was earlier. Secondly, the government circle was received by several figures that not the phobia towards Islam, in fact had the strong Islamic foundations. Like Emil Salim, BJ Habibie, Akbar Tanjung etc.. Thirdly, the existence of the change in the perception, the attitude and the orientation of politics in the Islam circle personally.
Bahtiar Effendi determined two reasons for displaying the country did accommodation towards Islam ; first, during the last 25 years, Moslems experienced the process of the significant socio-economic-politics mobilisation. This was caused by the development of economics and expanded him access to modern higher education. They were transformed into the middle level entity, both socially, economics and politics.

Secondly, the existence of the transformation of thinking and the behaviour of new Islam generation politics. Moslems experienced the transformation of the intellectual and aktivisme that all was legalistik formalistik to more substansialistik. The struggle for independence achieved the end point with diprokamasikan Indonesian independence on August 17 1945. Nevertheless the consequences of independence with the establishment of an independent country were the need dirumsukan the fundamental foundation that was the philosophical base this state regulation of the life order in a formulation that was acknowledged as Dasar regulations.

The search for the form of the country that was ideal by the founders and the framer of the Indonesian country pushed the Islam emergence of the country’s conception to the surface of the Indonesian political arena. In the beginning period of rumours independence of the Islam country caused two Islam branches to begin bersimpangan the road in mensikapi the problem of the formulation of the foundation of the country. The Islam branch the bureaucrat and snobbish that in this case afterwards was known with the nationalist-secular group to refuse the country’s Islam conception. They considered that the Indonesian country must be built on the base sosio-culture the firm community. And that significant not the Islam country. Because of that they formulated the foundation of the Indonesian country merdekan in accordance with the root of the nation culture that developed in the life of the people. Now the Islam branch that was other that afterwards was known with the nationalist-Islami group mengendaki a foundation of the originating country direct from the Islam teaching.

In the context of the formation of the Indonesian country the Islam role was significant enough when seeing the debate that happened in the member’s circle BPUPKI (the Penyelidik Body Persiapan efforts for Indonesian Independence) was seen from the historic data the membership composition of the Group of Muslim. All the member BPUPKI numbering 62 people (as many as 6 people were added afterwards). In his book that was entitled the Historis Growth of the Dasar Formula of the Country and a Reflection, Prawoto Mangkusasmito, one of the second-hand important leading figures the Masyumi party, recorded only 15 representatives of the Islam Group/Nasionalis Islami (around 20 percent) that became the member BPUPKI. Sedang the rest, 80 percent, was representatives of the Group of the Nationality. The composition of this kind stayed reflected in the formation of committees, including the UUD compilation committee 1945.
BPUPKI, that was formed on April 29 1945 and was declared by the Commander of the Japanese Military in Java on May 28 1945, held his session in two stages. The session of the first stage took place from May 29 -1 in June, and the second stage from June 10-16 1945. BPUPKI was formed by the Indonesian leaders following the Japanese promise to give independence to the Indonesian nation.

There were two important groups that became the member BPUPKI at that time. Dr. Mohammad Hatta, one of the proclaimers and the perpetrators in his book Proklamasi seconds 1945 acknowledged the two groups as the Nationality group and the Islam Group. The difference of the attitude from various Muslim groups concerning the problem above also reflected the condition for Muslim who formed the background of the conflict concerning the foundation of the country and the country’s Islam conception personally for the objective. In afterwards the day evidently the idea of the Islam country was understood in a different manner between the Tradisionalis group and Modernis from the group Nationalist-Islami that afterwards was known with the group of the student personally. The difference concerning the idea and the concept of the Islam country that originally with very strong was maintained by the Modernis group as part of the realisation of the idea of the Islam struggle, in the last period began to be more unpopular in fact the taboo to be discussed. Nevertheless the idea and gegasan the foundation of the Islam struggle apparently still continued to remain as the source of the inspiration of various social Islam movements and preaching .

Abdul Munir Mukhlan elaboret that the change in the attitude towards the concept of the Islam country permanently maintained the idea and the idea of the Islam struggle to push the Islam emergence of thinking reform contemporary both in the political field and theology and science especially the law fiqih . Some kencenderungan Islam thinking that became the rules thought rational and functional as kerengka the methodology of the re-interpretation of the Islam teaching.
Islamic as the movement of the Indonesian formation mempu him the role that was strategic, was seen from Moslems’s contribution in all peredabatan important about built Indonesia. Till at this time this process will continue to continue. Because the Islam mission was to head the just order and improved the social condition, including in the related and national context.
Historically this note was very real. Because of that how pelanjut the Islam history will play this role in the Indonesian context now.

References
Abuddin Nata (ed.), Problematika Politik Islam di Indonesia, Kata Pengantar Azyumardi Azra, Jakarta: Grasindo, 2002.
_______________, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, cet.9.
Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan Dalam Islam, Pengantar Kuntowijoyo, Yogyakarta: Sipress, 1994Abdul Wahhab Khalaf, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin, Herdi Sahrasad, Federasi atau Disintegrasi Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federasi Dalam Perspektif Islam Nasionalisme dan Sosial Demokrasi, Edi Riyanto, T. Taufiqulhadi, M Muntasir (ed.), Jakarta: Madani Press, 2000.
Anhar, “Nasionalisme Religius: Identitas Wawasan Kebangsaan Umat Islam Indonesia”, dalam Makalah dipresentasikan pada Annual Conference on Islamic Studies IX Tahun 2009, Surakarta tanggal 2 s.d.5 November 2009
Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1996. Cet kedelapan.
Faisal Ismail, Ketegangan Kreatif Peradaban Islam Idealisme Versus Realisme, Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2003
Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005, cet.1.
Imam Munawwir, Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantangan yang Didapai dari Masa Ke Masa, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
Imam Suprayogo, Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai, Malang: UIN Malang Press, 2009. Cet.II.
Jamali Sahrodi, Metodologi Studi Islam Menelusuri Jejak Hostoris Kajian Islam ala Sarjana Orientasli, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, cet.1.
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993
Nanang Tahqiq (ed), Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2004, cet.1.
Taufiq Muhammad Asy Syawi, Syura Bukan Demokrasi, Bandung: Gema Insani Press, 1997, cet.1.
Zarkasji Abdul Salam, Pengadilan Surambi di Yogyakarta (Studi Historis tentang Pengadilan Agama di Yogyakarta Tahun 1755-1882), Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000.

HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM MODERN

HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM MODERN
(Telaah Perbandingan atas Sistem Peradilan Islam
Turki, Mesir dan Indonesia)
Oleh Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

A. Pendahuluan
Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi “hukum-hukum” agamanya, mulai dari yang paling “ekstrim kiri” sampai yang “ekstrim kanan” . Ekstrim kiri yang dimaksud adalah negara-negara muslim yang sangat kental dengan faham sosialismenya dalam menerapkan hukum Islam dalam ranah kehidupan negara. Sedangkan ekstrim kanan merupakan kekuatan Islam yang tumbuh dan berkembang dengan visi dan misi menerapkan syariat Islam sebagai paradigma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sistem sosial yang dibangun berlandaskan kepada hukum Islam.

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Meskipun dalam bidang-bidang lain seperti hukum muamalah atau tata perekonomian yang berdasakan syari’ah juga sedang diperjuangkan, hukum pidana Islam (jinayah) serta politik hukum Islam (siyasah syar’iyah). Hukum ekonomi Islam mengembangkan sistem ekonomi yang berdasar syari’ah; sistem bagi hasil. Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum publik yang berdasarkan syari’ah Islam.

Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memperjuangkan hukum Islam dan pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu. Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan memberikan kontibusi kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar.

Untuk melaksanakan hukum keluarga atau perundang-undangan hukum perseorangan (personal status), maka keberadaan suatu sistem peradilan merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan.

Di beberapa kawasan untuk menyebutkan sistem peradilan Islam yang melaksanakan hukum keluarga dengan beraneka nama; di Indonesia dengan nama Peradilan Agama, Mahkamah Syari’ah, Kerapatan Qadhi, Peradilan Ugama, Raad Agama, Family Court, Peradilan Surambi, Pristeraad, Majelis Syara’ dan lain-lain.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan sekitar sistem peradilan yang melaksanakan hukum keluarga Islam di beberapa negara. Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di negeri-negeri muslim (khususnya Turki, Mesir dan Indonesia) itu, khususnya mengenai berbagai pasal yang berhubungan dengan sistem peradilan hukum keluarga. Dan mencoba membandingkan antar beberapa negara. Mengapa dimana ada komunitas muslim, maka pelaksanaan hukum keluarga menjadi sebuah kebutuhan bagi keberadaan masyarakat tersebut? Bagaimana hukum keluarga dilaksanakan secara kelembagaan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan dalam bidang pemerintahan dan kehakiman.
Pertanyaan di atas dibahas dengan cara mendeskripsikan sistem peradilan hukum keluarga di negara-negara muslim modern. Untuk menjawab permasalahan di atas disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Pendahuluan akan dikemukakan masalah konstitusi negara Turki, Mesir dan Indonesia, hal ini dimaksudkan melihat gambaran secara global tentang negara tersebut. Kemudian akan dikemukakan masalah sketsa politik di ketiga negara tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai bahan analisis tentang pengaruh politik terhadap hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Selanjutnya dikemukakan tentang hukum keluarga di ketiga negara serta sistem peradilan hukum keluarganya. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan analisis apakah hukum keluarga itu sesuai dengan madzhab fikih, terutama mazhab yang dominan di ketiga negara tersebut. Studi ini akan ditutup dengan kesimpulan.

B. Sejarah Peradilan
Hukum Islam mempunyai akar-akarnya dari dalam masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat ini berikut hukum-hukumnya menunjukkan ciri-cirinya yang profan dan magis. Hukum ini berciri magis mengingatkan kaidah-kaidah untuk penyidikan dan pembuktian yang dikuasai oleh prosedur-prosedur sakral, seperti ramalan, sumpah dan kutuk. Sedangkan ciri profan mengingat bahwa hukum pidana pun dipersempit menjadi masalah ganti rugi dan pembayaran. Tidak ada bukti-bukti bahwa hukum agama telah berlaku di dalam kegiatan bangsa Arab penyembah berhala. Oleh karena itu hal ini menjadi lapangan pembaharuan bagi Islam.

Di dalam masyarakat Arab pra Islam tidak ada kekuasaan politik yang terorganisir, juga tidak ada sistem peradilan yang terorganisasi . Namun demikian jika sengketa timbul mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum lain selain pembunuhan, sengketa demikian umumnya tidak diputus oleh upaya sendiri, melainkan oleh pertolongan seorang wasit, dalam perundingan antara pihak-pihak yang bersengeta sendiri tak berhasil. Keputusan wasit bukanlah merupakan keputusan yang bisa dipaksakan berlakunya, tetapi merupakan pernyataan tentang apa kata hukum adat, atau bagaimana seharusnya. Fungsi wasit menjadi menyatu dengan fungsi pembentuk undang-undang, pengurai yang berwenang terhadap kebiasaan hukum yang normatif atau sunnah.

Fungsi wasit yang demikian dalam masyarakat pra Islam dialihkan ke dalam konteks Islam. Konsep sunnah menjadi sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Dan ulama menjadi pengurai hukum yang berwenang bukan seksedar pada dataran teoritis melalinkan praktis menjadi pembentuk undang-undang dalam Islam.
Muhammad SAW memulai kegiatan umumnya di Mekah sebagai seorang pembaharu agama. Beliau menjadi penguasa serta pembuat undang-undang bagi masyarakat baru yang berdasarkan keagamaan, dimana sistem kemasyarakatan yang dibangun sebagai pengganti masyarakat kesukuan Arab. Pada periode Madinah Muhammad SAW memprotes terhadap pandangan kaum penyembah berhala yang sekedar melihat sebagai seorang juru nujum belaka. Sehingga timbullah pada awal periode Madinah penolakan terhadap praktek perwasitan yang berlaku di kalangan bangsa Arab penyembah berhala. Tetapi ketika Muhammad dimohon untuk memutus sengketa di kalangan umatnya sendiri ia meneruskan peranan sebagai seorang wasit.

Peradilan Islam pada awal perkembangannya berdasarkan teori keberadaan peradilan sebagai berikut: Pertama, Peradilan Agama tumbuh dan berkembang seirama dengan tumbuh serta perkembangan masyarakat Islam. Kedua, Tahap perkembangan Peradilan Agama ialah tahkim, peradilan masjid (kuasi peradilan) dan peradilan yang sebenarnya. Ketiga, Pertumbuhan eksistensi serta kewenangan Peradilan Agama dipengaruhi oleh politik hukum negara. Keempat, Peradilan Agama tidak pernah sirna dari masyarakat Islam, kalau tekanan politik hukum negara sangat kuat, maka Peradilan Agama merupakan wujud terendahnya .

Setiap negara, bagimana bentuknya selalu memerlukan hukum yang berlaku di negera masing-masing, dan setiap hukum memerlukan peradilan untuk menegakkannya. Islam adalah aqidah dan syari’ah, keyakinan dan hukum. Karena itu pulalah masyarakat Islam memerlukan peradilan yang akan menegakkan hukum .

C. Perbandingan Sistem Hukum keluarga dan Sistem Peradilan
Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan ahwal al Syahsiyah (nikah, cerai, rujuk, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah) dapat disebutkan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang relatif fenomenal.
Yordania, misalnya merumuskan Jordanian Law of Family Right tahun 1951, Syiria dengan Syirian Law of Personal Status tahun 1953, Maroko mengundangkan Family Law of Marocco tahun 1957, Pakistan dengan Family Law of Pakistan pada tahun 1955, Irak mengundangkan Law of Personal Status for Iraq tahun 1955, Tunisia dengan Code of Personal Status tahun 1957 dan Sudan dengan Sudan Family Law tahun 1960 .

Beberapa hal yang baru pada waktu itu dalam Hukum perkawinan, meliputi pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tindakan hukum yang merupakan upaya untuk mewujudkan perkawinan dengan segala akibatnya.

Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dapat dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa perundang-undangan di negara muslim tersebut.

D. Kompetensi peradilan
Bagian ini membahas tentang yurisdiksi peradilan hukum keluarga di tiga negara. Indonesia yurisdiksi peradilan hukum keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi; perkawinan, kewarisan, sadaqah infaq dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Perkara perkawinan yang dimaksud ada 22 jenis, antara lain: 1) Izin beristeri lebih dari seorang, 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) Dispensasi kawin, 4) Pencegahan perkawinan, 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6) Pembatalan perkawinan, 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, 8) Perceraian karena talak, 9) Gugatan perceraian, 10) Penyelesaian harta bersama, 11) Mengenai penguasaan anak-anak, 12) Ibu dapat memilkul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, 14) Putusan tentang sah atu tidaknya sorang anak, 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) Pencabutan kekuasaan wali, 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 18) Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yatim ada di bawah kekuasaannya, 20) Penetapan asal-usul seorang anak, 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yurisdiksi peradilan agama dalam bidang waris ialah hal-hal penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Perkembangan baru dari Peradilan Agama di Indonesia, kini sudah dalam satu atas dengan semua lembaga peradilan, dimana sebelum berlakunya UU No 4 Tahun 2004, peradilan agama secara administrasi umum berada di bawah Deaprtemen Agama dan teknis yuridis berada di bahwa Mahkamah Agung RI. Setelah diberlakukannya UU Mo 4 Tahun 2004 kini peradilan Agama baik secara administrasi umum maupun yuridis di bahwa pembinaan Mahkmah Agung RI. Termasuk di dalamnya perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah atau ekonomi Islam.

Di Mesir yurisdiksi peradilan mulai 1874 telah menerima yurisdiksi atas kasus-kasus sipil dan komersial antara orang mesir dan orang-orang asing, antara orang asing yang mempunyai kebangsaan berbeda, atau ketika kepentingan asing terlibat di dalamnya.

Pengadilan nasional Mesir yang diorganisasi pada 1884, berfungsi seiring dengan pengadilan campuran. Masalah stutus personal tetap dilimpahkan kepada pengadilan syariat. Pemerintah melakukan pengaturan organisasi pengadilan syariat dan kualifikasi para hakimnya. Untuk itu pemerintah membangun sekolah baru untuk pendidikan dan pelatihan hakim pada tahun 1907. Sementara itu, berbagai pengadilan millah tetap dipertahankan hidup. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi guna melayani kasus-kasus yang berhubungan dengan komunitas religius non-muslim sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan status personal mereka; ini berada di luar pengaturan negara. Tetapi baru tahun 1955 Mesir menyatukan sistem peradilannya, yang meletakkan semua perkara hukum di bawah kewenangan pengadilan nasional. Akan tetapi dalam kasus-kasus status personal hukum yang diberlakukan masih ditunjukkan oleh afiliasi religius pihak-pihak yang berselisih.

Dari Undang-undang Dasar Republik Arab Mesir tahun 1980 disimpulkan bahwa Mesir adalah negara sosialis demokratis. Islam merupakan agama negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum. Sistem hukum di Mesir dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan masih berlaku hukum Islam cukup utuh, sedangkan bidang-bidang perdata yang lain dan pidana. Prinsip hukum Islam (hanya) merupakan salah satu sumber utama hukum disamping sumber-sumber yang lain termasuk hukum barat .

Di Turki yurisdiksi yang berhubungan dengan hukum keluarga (ahwal asy syahsiyah) menjadi yurisdiksi Mahkamah Syari’ah. Materi hukum tersebut diambil dari Majjalat al Ahkam al ‘Adliyah sebagai hukum materiil.
.
E. Hukum Materiil (Fikih), Hukum Formil/Acara dan Keberanjakannya
Dalam fikih perceraian disebut dengan istilah talak, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang sah. Dalam fikih perceraian dapat terjadi dengan berbagai macam kondisi yang sangat sederhana dan begitu mudahnya sehingga gurauan saja dalam fikih dapat menyebabkan seseorang bercerai dari isterinya. Selain itu talak seakan-akan hanya menjadi hak mutlak suami untuk menjatuhkannya, sedangkan isteri tidak dapat berkutik dan berbuat apapun meskipun menderita dalam perkawinannya. Fikih juga menjelaskan bahwa talak bisa dilakukan dimana saja. Sehingga demikian mudahnya orang untuk memutuskan hubungan perkawinan padahal resikonya adalah terlantarnya anggota keluarga yang ditinggalkan akibat perceraian tersebut.

Masalah ini menjadi keprihatinan pada masa sekarang dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, saling asah, asih dan asuh sesama anggota keluarga.
Perceraian barangkali merupakan bidang hukum yang terpenting dalam pembaharuan hukum. Di antara perubahan-perubahan pokok yang disahkan adalah diperbanyaknya alasan-lasan yang membolehkan wanita menunutut perceraian (talak) dari suami dan pembatasan hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak, perceraian harus di hadapan pengadilan.

Pencatan perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kitab-kitab fikih belum ada – untuk menyatakan tidak ada – yang membicarakan pentingnya pencatatan oleh petugas yang diserahi wewenang oleh pemerintah yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi selain pemeluk Islam.
Tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai langkah perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak perempuan. Dalam konteks inilah negara sebagai kepanjangan tangan dari realisasi konsep ulil amri berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kepentingan rakyatnya guna mewujudkan kemaslahatan.

Perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan. Hak untuk menceraikan isteri dalam fikih klasik menjadi hak dan wewenang suami di mana saja dapat dilakukan. Anggapan ini berangsur-sangsur berubah dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu dipertahankan keutuhannya. Dan isteri juga memiliki hak untuk menuntut cerai, jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang. Yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah agar masing-masing memahami tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

F. Pelaksanaan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan
Menurut J.N.D. Anderson tipologi pembaharuan Hukum Islam di kawasan dunia muslim ada tiga corak, yaitu (1) negera-negara yang masih menganggap Syari’ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya, (2) Negara yang membatalkan hukum Syari’ah dan telah menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler (Hukum Barat) dan (3). Negara yang menempuh jalan kompromi antara Syari’ah dan Hukum sekuler . Adapun negara yang termasuk kategori pertama adalah Saudi Arabia, kategori kedua adalah Turki dan kategori yang ketiga negara seperti Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.

1. Turki
Turki dikenal sebagai negara muslim sekuler pertama sebagai salah satu negara pengganti yang tercipta dari reruntuhan Kesultanan Utsmaniah setelah perang dunia pertama. Turki mengumumkan jati dirinya sebagai negara republik pada oktokber 1923. Pembatalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekuler berdasarkan aturan-aturan Hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekuler pada tahun 1928 merupakan penyimpangan radikal dari tradisi.

Turki baru didominasi oleh kaum muslim dengan jumlah kaum non-muslim hanya 2,6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 1927. Pada saat dimulainya revolusi, pemerintahan Mustofa Kemal Attaturk memang mendeklarasikan akan diberlakukannya undang-undang baru yang bersumber dari warisan Islam Turki, tetapi setelah program tersebut berjalan beberapa bulan, perbedaan pendapat di antara anggota komite (legislatif) tidak habis-habisnya untuk merumuskan tujuan ini, pemerintah kehilangan kesabarannya. Pada saat inilah mereka menetapkan untuk membawa negaranya ke dunia Barat bukan ke Timur. Secara drastis mereka mengambil alih Hukum Eropa.
Pada tahun 1926 Hukum Swiss ditetapkan sebagai pengganti Syari’ah termasuk hukum keluarga; monogami ditetapkan sebagai pengganti poligami, dan perceraian atas ketetapan hakim, berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sama bagi suami atau isteri yang berperkara diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh pihak suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.

Lebih dari itu sekularisasi di Turki bukan saja dalam bidang institusi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan. Pada tahun 1924 jabatan khalifah dihilangkan, jabatan syaikhul Islam dihapuskan, dan kemudian disusul dengan penghapusan mahkamah-mahkamah Islam . Dengan kata lain yurisdiksi peradilan agama dibatasi.

2. Mesir
Mesir, agama berperan besar di Mesir dewasa ini. Hampir 90 persen dari kira-kira 61 juta penduduk Mesir modern adalah muslim sunni .
Di Mesir Undang-undang No. 44 tahun 1979 dikeluarkan melalui dektrit persiden yang mengamandemen Undang-undang 1920 dan 1929. Pernyataan talak oleh suami harus dicatat dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada isteri. Perceraian tidak terjadi jika pemberitahuan belum sampai kepada isteri. Jika isteri memohon cerai ke pengadilan, yang diurus oleh arbritor, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun isteri harus membayar kompensasi .
Reformasi hukum status personal dikukuhkan oleh Dekrit Presiden Anwar Sadat 1979, antara lain yaitu; hukum menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke rumah orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahun kepada isterinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan isteri pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh seorang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.

Bahkan reformasi seperti itu menyulut reaksi balik kaum konservatif. Pada tahun 1985, Pengadilan Konstitusional Tinggi Mesir menyatakan bahwa cara pemakluman undang-undang itu tidak konstitusional. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar terhadap gerakan feminis Mesir yang sedang tumbuh. Setelah Undang-undang tahun 1979 dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diberlakukan undang-undang kompromi yang mecairkan reformasi tahun 1979 oleh Majelis Rakyat .

3. Indonesia
Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Sehingga Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain Hukum Adat, dan Hukum Barat.

Indonesia bila merujuk identifikasi tipologi pembaharuan hukum Islam merupakan tipologi yang ketiga, sebab menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fikih klasik, fikih modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap Hukum Barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (Reglemen Indonesia yang diperpaharui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.
Persoalan pencatatan dalam fikih klasik bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolok ukur kehidupan modern saat ini, akan tetapi bila idea moral mengacu kepada semangat al Qur’an sangat jelas sekali bahwa al Quran secara langsung memerintahkan perlunya sistem administrasi yang rapi dalam urusan hutang piutang maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang berhubungan dengan perbuatan hukum seseorang seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan yang mempunyai akibat hukum lebih kompleks, pencatatan mempunyai peran yang lebih penting.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim di dunia, sedangkan madzhab fikih yang paling dominan adalah madzhab Syafi’i.

G. Kesimpulan
Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim khususnya Turki, Mesir dan Indonesia mempunyai corak atau tipologi yang berbeda, meskipun ada perbedaan dan kesamaan di sana-sini.
Perbedaan itu adalah Turki masuk dalam kategori negara yang membatalkan hukum Syari’ah dan menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler atau berasal dari Hukum Barat. Sedangkan Mesir dan Indonesia masuk dalam kategori negara yang menempuh jalan kompromi antara syari’ah dan hukum sekuler.

Sedangkan kesamaan pembaharuan hukum keluarga merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi sejalan dengan tujuan syari’ah agar kehidupan di dunia ini lebih lestari dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, serta menjaga nilai-nilai secara baik di tengah masyarakat. Sebagaimana tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan harapan terjaminya hak-hak setiap individu dalam keluarga dapat menjaga kehormatan dan hak asasinya.

Upaya tersebut dengan pencatatan maupun perceraian harus di depan pengadilan maupun didaftarkan. Sedangkan tujuan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
Basri,Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cetakan II
_____________, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta: Logos, 1998, Cetakan I
_____________, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: PT. Rosdakarya, 1997, cetakan I
Calder, Norman, “Hukum: Pemikiran Hukum dan Yurisprudensi dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 191-199
Donoue, Ohn J., Esposito, John L., Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah, Penerjemah Machnun Husein, Penganta M. Amin Rais, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, cetakan IV.
Doumanto, Eleanor Abdella, “ Pernikahan dan Perceraian: Paraktik Modern” dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 346-350
Al-Hibri, Azizah Y., “ Pernikahan dan Perceraian: Landasan Hukum”, dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 343-346
Hooker, M.B., Undang-Undang Islam di Asia Tenggara, Penerjemah Rohani Abdul Rahim, Raja Rohana Raja Mamat, Anisah Che Ngah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid fi Nihayat al Muqtasyid, Syirkah al Nur Asia: Tanpa Tempat, Tanpa Tahun
Lev,Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta: LP3ES, 1990
_____________, Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum, Jakarta: Penerbit Intermasa,1980, cetakan I
Mackeen, Abdul Majeed Nohamed, “The Syari’ah Law Courts in Malaya”, dalam Readings on Islam in Southeast Asia, Compiled by Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, Yasmin Hussain, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Heng Mui Keng Terrace, 1990, cetakan I
Mahmood, Tahir, Family Law Reform in The Muslim World, N.M. Tripahti Pvt.: New Delhi, 1972
______________, Personal Law In Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis), New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
Masrani, “Perjanjian Perkawinan (Taklik Talak) dalam Perkawinan Islam di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, K.H.I (Inpres No. Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1989)” dalam Jurnal Hukum Islam Volume No. 2 Nomor 2 tahun 2000, hlm. 77-83
Mayer, Ann Elizabeth, “Hukum: Reformasi Hukum Modern” dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 209-218
Mudzhar,M. Atho Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, cetakan I
Nafis, Muhammad Wahyuni dkk. (ed.) ,Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof.Dr.H. Munawir Sadjzali, MA., Jakarta: Paramadina, 1995, cetakan I
Pearl, David Stephen, “Keluarga, Hukum” dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 6, hlm. 159-163
Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Pengantar K.H. M.A. Sahal Mahfudh, Yogyakarta: Gama Media, 2001, cetakan I
Sachedina, Abdulaziz “Hukum: Mazhab-Mazhab Syi’ah” dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 207-209
Shiddieqy, T. M. Hasbi As Peradilan dan Hukum Acara Islam, Bandung : PT. Alma’arif, 1964
Syamsuhadi, Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnya, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000, cetakan II.
Taufiq, “Prospek Peradilan Agama” dalam Jurisdiksi, Jakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah, Edisi I/Tahun I 1996, hlm. 24-29.
Tebba, Sudirman, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Penerjemah Hendro Prasetyo, Bandung: 1993, cetakan I
Ullah, Al-Haj Muhammed, The Administration of Justice in Islam An Introduction to The Muslim Conception of The State, New Delhi: Nusrat Ali Nasri fo Kitab Bhavan, 1990, Third Edition.
Wahid, Marzuki dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2001, cetakan I
Ziadeh, Farhat J. “Hukum: Mazhab-Mazhab Hukum Sunni” dalam Ensikplopedi Oxford Dunia Islam Modern, John L. Esposito (editor), Bandung: Mizan, 2000, jilid 5, hlm. 199-207
Rasyidi, Lilik, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Bandung: Rosyda Karya, 1996, Cetakan I
Jurnal Al Ahkam Volume 6, Nomor 2, September 2008

Pengantar Hukum

PENGANTAR HUKUM
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Dunia hukum adalah salah satu mekanisme untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Hukum diciptakan untuk terjaminnya hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Hukum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hukum dibuat untuk menjamin terlindungi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ketertiban dan ketenteraman dan terpenuhinya rasa keadilan sosial dan keadilan yang sejati, tidak hanya keadilan formal, justru merasuk pada dimensi subtansi dari keadilan itu sendiri.

Hukum juga sebagai salah satu alat untuk melakukan rekayasa sosial. Di tangan pemimpin yang bijak hukum akan digunakan untuk menegakkan yang bengkok dan meluruskan yang benar. Melindungi yang terdholimi. Sebaliknya hukum di tangan pemimpin yang otoriter digunakan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik kekuasaannya. Bahkan para penjuang hukum dan pejuang hak asasi manusia berada diujung tanduk menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia berikutnya.

Apapun masalah hukum yang sedang dihadapi oleh suatu negara keadilan harus ditegakkan. Implementasi semboyan fiat justitia et ruat coelum (keadilan harus ditegakkan meski langit harus runtuh) .
Tulisan ini akan membahas hukum dari yang dasar sebagai gambaran dan bagaimana impelentasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa pengertian hukum, cakupan hukum, bagaimana penegakan hukum, kendala penerapan hukum, implikasi terhadap sistem sosial, jika hukum tidak ditegakkan secara fair, jujur dan adil?

Definisi hukum
Pengertian Hukum dapat dilihat dari 2 cara yaitu : secara etimologis dan dari terminologi para ahli. Secara etimologis Hukum dapat di bagi menjadi 4 yaitu : Hukum, Recht, Lex, Ius.

Hukum berasal dari bahasa Arab dan bentuk tunggal, jamaknya dari istilah Al ahkam yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Recht berasal dari bahasa Latin Rechtum yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan. Selalu didukung oleh kewibawaan. Menimbulkan istilah Bahasa Belanda Gerechtigdheid dan Gerechtigkeit dari Bahasa Jerman yang berarti keadilan. Lex berasal dari bahasa Latin berasal dari kata Lesere artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Ius berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum. Dari kata Lubere yang berarti mengatur / memerintah. Secara Etimologis disimpulkan ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur : wibawa, keadilan, dan tata kedamaian .

Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara), undang-undang, peraturan sdb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis .

Hukum juga berarti sekumpulan aturan-aturan (regels, rules) mengenai sikap dan tingkah laku (persoon, person, persona) atau orang-orang di dalam menghadapi sesama orang mengenai sesuatu yang menjadi obyek tata hubungan mereka. Orang (persoon, person) dalam hukum, disebut subyek hukum, adalah setiap manusia atau badan hukum (rechtspersoon, legal person) yang menjadi pemikul (atau pembawa) daripada hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum .
Hukum selalu berhubungan dengan manusia lain. Kadang-kadang hanya mengenai hubungan antara manusia dengan manusia (seperti halnya dengan perkawinan), kadang-kadang mengenai hubungan dengan suatu benda (misalnya jual beli, sewa-menyewa, pewarisan dll). Perkawinan, jual beli, pewarisan dsb dinamakan lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum dilakukan oleh manusia menurut ketentuan-ketentuan yang bersandar pada dan muncul dari kesadaran pergaulan hidup manusia tempat hukum berlaku; kesadaran hendak mencapai dengan ketentuannya itu suatu keadilan, ialah suatu keadaan dalam pergaulan hidup manusia yang menunjukkan keseimbangan, baik matriil maupun spirituil .

Hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja- jika diartikan dalam arti luas, maka hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process)yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan .
Utrecht mendefinisikan hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu .
Dari berbagai pendapat dapat ditarik pengertian tentang hukum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Adanya peraturan dan tingkah laku manusia.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Adanya sanksi bagi pelanggat terhadap peraturan tersebu t.
Hukum mengandung unsur-unsur, unsur-unsur hukum terdiri dari unsur riil yaitu berkenaan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam. Unsur idiil yaitu berkenaan dengan logika mengenai pengertian dan sistematika, etika dan estetika mengenai asas, nilai, dan kaidah.
Cakupan hukum

Seorang filosof Romawi kuno bernama Cicero (106-43 SM) pernah menyatakan ubi societas ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia di mana pun berada selalu terikat oleh aturan atau norma kehidupan .

Negara hukum ialah negara yang segala kegiatan atau tindakan pemerintah ataupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Demikian juga rakyat harus tunduk kepada hukum. Apabila tindakannya melanggar hukum rakyat dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.
Unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) menurut Friedrich Julius Stahl antara lain: adanya jaminan hak asasi manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan bersadarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan . Menurut AV. Dicey negara yang berdasarkan hukum (the rule of law) harus memenuhi tiga unsur berikut: supremasi hukum (supremacy of the law) yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum, kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), terjaminnya HAM dalam undang-undang atau UUD.
Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional (International Commission of Jurists) dalam konferensinya di Bangkok 1965, pemerintah yang demokratis di bawah the rule of law harus memenuhi syarat: adanya perlindungan konstitusional, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, adanya pendidikan kewargangeraan (civic education) .

Mutammimul ‘Ula SH mengidentifikasi ciri penting negara hukum, antara lain: 1) Perlindungan terhadap HAM, 2). Rule of Law, penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan hukum, 3). Due process, penegakan hukum hanya berdasarkan hukum, 4). Equality before the law, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum; dan 5). Lembaga peradilan yang mandiri .

Implikasi sosial hukum
Pada kenyataanya kita sekarang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu, dimana pada hakekatnya setiap individu diciptakan merdeka. Kemerdekaan setiap individu dalam masyarakat akan berbenturan dengan kemerdekaan individu lainnya, jika kemerdekaan tersebut dilaksanakan tanpa batas. Benturan itu wujudnya dapat bermacam-macam. Dapat berupa konflik, persaingan, atau justru berupa kerja sama.

Yang dikehendaki mestinya hubungan antar individu yang berupa persaingan yang sehat atau kerja sama. Bukan konflik atau peperangan antar individu/kelompok. Peperangan atau konflik dapat terjadi, apabila kemerdekaan individu diterapkan tanpa batas, sedemikian rupa hingga menghilangkan kemerdekaan individu yang lain. Hal ini memang menjadi kecenderungan setiap individu. Maka itu kemerdekaan perlu diatur sedemikian rupa sehingga diterapkan secara proporsional untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengatur kemerdekaan diperlukan rambu-rambu dalam kehidupan, yang selanjutnya akan menjadi tata aturan hidup. Tata aturan ini sering disebut sebagai hukum bagi manusia. Dengan hukum atau tata aturan, maka dengan sendirinya kemerdekaan individu menjadi terbatas, yakni dibatasi oleh kemerdekaan inidvidu yang lain.
Perbedaan kebudayaan manusia akan melahirkan produk hukum yang berbeda pula. Maka gilirannya di dunia akan terdapat berbagai macam produk hukum dan versi hukum yang mengatur komunitasnya sendiri-sendiri. Produk hukum dapat bersumber dari norma sosial, agama, kebiasaan, tradisi dan sistem sosial budya lainnya.

Hukum sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya .
Problem penegakan hukum
Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Tiap manusia mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individuil maupun kolektif. Harta kekayaan, anak, isteri, nama baik golongan dan sebaginya, itu semuanya merupakan kepentingan manusia.

Banyaknya jumlah manusia serta beraneka ragamnya jenis kepentingan manusia tidak mustahil menimbulkan pergeseran atau pertentangan antar manusia yang satu dengan yang lain, yang menimbulkan kerugian, sehingga kepentingan-kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik bahaya yang datangnya dari sesama manusia maupun bahaya dari luar. Pencurian, pengrusakan, penculikan, pembunuhan, perzinahan, mebeli tidak membayar, hutang tidak melunasi itu semuanya menyerang kepentingan-kepentingan manusia.
Oleh karena bermacam-mana bahaya yang mengancam manusia, perlu akan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan agar dapat hidup tentram, teratur dan tercapai harapan hidupnya. Perlindungan kepentingan tercapai dengan membentuk suatu perturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang berisfat mengikat dan memaksa .

Usaha untuk mewujudkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan. Karena pertama, situasi supremasi hukum yang sedang terpuruk di tanah air telah memberi peluang dan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap subtansi hukum masa lalu. Kedua, situasi saat ini juga merupakan tantangan bagi ahli-ahli hukum untuk dapat merumuskan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan semangat zamannya, yaitu adanya tuntutan terciptanya masyarakat sipil atau masyarakat madani dengan sistem politik demokratis .

Karena itu pertanyaan yang manarik yang perlu dikemukakan, bagaimana hukum yang legitimet memiliki komitmen terhadap supremasi hukum, baik dalam arti penegakan hukum (enforcing law) maupun hukum sebagai harapan atau andalan (involving law) dalam melindungi hak-hak masyarakat?.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting ketika pengak hukum dapat menjalankan fungsi-fungsi utama tegaknya tujuan negara. Namun, terbukti harapan tersebut telah kandas sebab partisipasi masyarakat sebagian telah membentuk tembok anarkisme. Salah satu sebabnya, selalin terjadi kegamanangan di kalangan penegak hukum, juga sikap indpenenden, netral dna adil tidak dimiliki. Pada tahun terakhir ini telah dicatat 17 kali penegak hukum, polisi, dan tentara terlibat dalam konflik fisik. Begitu juga, masyarakat telah kecewa, ketika kasus korupsi dan HAM dibiarkan tanpa penyelesaian .
Oleh karena itu masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, bagaimana rumusan undag-undang, faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk amupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pengakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Konstitusi HMI
Hukum dasar yang tertulis dari sebuah organisasi atau sebuah masyarakat tertentu disebut sebagai konstitusi. Misalnya undang-undangan dasar dari sebuah negara, dan anggaran dasar dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi. Di dalam organisasi HMI ini juga terdapat produk kosntitusi yakni AD dan ART HMI yang merupakan aturan dasar dan tertinggi bagi HMI. AD dan ART HMI mengatur semua gerak organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota. Oleh karena itu AD dan ART ini hanya ditetapkan di dalam Kongres yang merupakan forum tertinggi HMI untuk mengambil keputusan. Dalam kongres itu semua anggota terwakili .

Kesimpulan
Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku hubungan inidividu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tercapai keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan keadilan secara formal maupun subtansial, yang berisi perintah dan larangan, yang bila dilanggar ada sanksi agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial.
Hukum sebagai gejala sosial merupakan sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban.
Oleh karena itu di dalam organisasi HMI ini juga terdapat produk kosntitusi yakni AD dan ART HMI yang merupakan aturan dasar dan tertinggi bagi HMI. AD dan ART HMI mengatur semua gerak organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Daftar Pustaka
A.G. Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1977.
Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1999
Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaharuan, Yogyakarta: Madyan Press, 2002
Moh Mahdfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakkarta: Liberty, 1993.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: rajawali, 1986
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, JakartaRajaGrafindo Persada, 1994
Sri Sukesi Adiwimarta dkk., Kamus Bahasa Indonesia Jilid I, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembnagan Bahasa Departem Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
Sudino Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984.
Sutarto HP, et al., Kapita Selekta Latihan Kader I, Surakarta: LPLK HMI Cabang Surakarta, Badko HMI Jawa Bagian Tengah, 1997.
Tim Penulis, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk SMA, Madrsah, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
Mutammimul ‘Ula, Mengawal Penegakkan Hukum, Jakarta: Inovasi, 2006

Disampaikan pada Acara Latihan Kader I (Basic Training) HMI Komisariat Lukman Hakim HMI Cabang Sukoharjo di Janti Klaten, 6 s/d 9 Januari 2011.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Dosen STAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, Wonogiri, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Surakarta

SALAH BOLEH TETAPI BERBOHONG TIDAK BOLEH

Oleh Muhammad Julijanto

Beberapa waktu yang lalu tokoh lintas agama berkumpul dan mengeluarkan pernyataan bersama tentang kebohongan publik rezim Presiden SBY ? (Senin, 10/1/2011).

Satu ungkapan yang berbunyi al insanu mahalul khata’ wan nisyan- manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka ada ungkapan juga pejabat kita banyak yang mengindap penyakit amnesia ketika sedang menjabat-mudah lupa terhadap janji-janji waktu kampanye dulu. Rakyat tidak menghujat, tetapi hanya memberikan kritik dan saran agar kata-kata kampanye direkam kembali dan ditayangkan kembali, sehingga sangat jelas apa yang mereka katakan, bagaimana hasil yang telah dicapai untuk mewujudkan pernyataannya dahulu. Bagaimana mewujudkan sisa masa jabatannya bisa memenuhi apa yang pernah mereka janjikan kepada rakyat. Supaya tidak ada kebohongan publik. Sehingga terlihat betul, mana yang bohongan saja, dan mana yang realitas atau faktanya demikian.

Kata-kata bohong kini sedang naik daun, seiring dengan ketidakberdayaan masyarakat mengontrol jalannya pemerintahan dalam menangani berbagai kasus hukum terutama yang berhubungan dengan korupsi, mafia hukum, mafia pajak, hingga persoalan moral semakin parah menjangkiti sistem birokrasi. Kebijakan satu lahir dari kebohongan yang dibuat untuk memproduksi kebohongan berikutnya.

Banyak kebohongan dalam penyelenggaraan negara, dimana banyak kasus hukum yang sudah pada tahap sidang di pengadilan tetapi tidak ada putusan yang menyatakan bersalah padahal benar-benar orang yang bersangkutan adalah melakukan kesalahan. Mengapa banyak kebohongan terjadi di sekitar kita bahkan hingga merambah pada penyelenggaraan negara?

Kasus korupsi yang menimpa para pejabat dari pusat hingga daerah adalah wujud dari kebohongan yang melanda negeri katulistiwa ini. Dengan bahasa lain manipulasi, Markup, Penyelewengan, Penyunatan, Penggelapan, Proyek fiktif, Gratifikasi (Solopos, 9/12/2010 hlm. 1) dll. merupakan bentuk kebohongan dalam laporan keuangan.. Dimana birokrasi tidak melakukan kebohongan. Disitulah yang tidak mungkin dilakukan. Sehingga kebohongan menjadi kewajaran yang menyebabkan akumulasi yang kronis di tengah masyarakat.

Bohong secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yg sebenarnya. Secara psikologi kebohongan berakibat pada kebohongan berikutnya. Semakin orang mampu menyembunyikan kebohongannya, akan semakin sering orang tersebut akan berbuat bohong berikutnya. Dalam ungkapan lain dosa kecil yang tidak segera ditutupi dengan berlaku benar dan baik-taubat, akan mengakibatkan perbuatan jelek berikutnya. Akumulasi dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk akan menyebabkan seseorang semakin nekat untuk melakukan dosa besar berikutnya. Kemampuan mencegah dan mengontrol diri adalah obat yang paling baik. Namun kontrol diri sangat tergantung kekuatan iman yang menghunjam dalam sanubari yang terdalam. Oleh karena itu dibutuhkan kontrol eksternal dari kalangan masyarakat yang berperan sebagai kelompok masyarakat sipil atau masyarakat madani yang peduli terhadap nasib bangsanya.

Pengakuan seseorang yang melakukan kejahatan dan bertaubat jauh lebih baik daripada mempertahankan kebenaran di atas kebohongan, yang suatu saat bila lupa dalam mempertahankan kebohongannya akan terungkap secara alamiah, karena kebohongan tidak akan langgeng, karena tidak mungkin orang selamanya akan berbohong. Karena sekali berbohong, orang harus konsisten dengan kebohongannya, sampai batas kemampuan mempertahankan kebohongan tersebut. Sebab jika orang tidak konsisten dengan kebohongannya, justru akan terbongkar kedoknya. Bohong adalah ketidakwajaran dari perilaku manusia, dan itu adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang salah dan mengandung bahaya.

Orang berbohong memakan energi yang lebih banyak daripada orang yang berlaku jujur, memang orang yang jujur awalnya berat banyak tantangan dan hambatan namun enak di akhirnya. Sebaliknya berbohong mungkin awalnya enak, nikmat, gagah dan terpandang namun pada hakikatnya justru sebaliknya berat dikemudian harinya. Dia akan menyerang dirinya sendiri-menjadi bumerang, karena kerapuhan manusia.

Sejarah telah membuktikan banyak orang jatuh karena kebohongan yang dibangunnya. Seperti ungkapan sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Kesalahan kecil yang selalu ditoleransi bisa menjadi sebab kegagalan. Kesalahan boleh terjadi asal dalam batas wajar, tetapi jika kesalahan dilakukan karena kebohongan menyebabkan kerusakan sistem yang hancur. Berimplikasi kacaunya masyarakat-chaos. Karena peran yang dimainkan hanyalah sekedar kamulfase-tipuan belaka, atau kebohongan belaka. Hanya permainan angka, hanya suatu rekayasa agar sesuai nalar, bukan berdasarkan kebenaran sejati. Suatu kenyataan bisa direkayasa agar bisa dinalar dan dilogika, tetapi kebenaran tidak bisa hanya direkasaya seakan-akan benar adanya, seperti halnya dalam konteks suatu dokumen itu benar, tetapi sejatinya adalah palsu, asli tapi palsu.

Dusta-Bohong dalam tinjauan Islam

Berkata dusta dan bersumpah palsu adalah merupakan dosa yang amat buruk dan cela yang sangat menyolok. Rasulullah Saw bersabda : Takultah kamu semua akan berkata dusta, sebab dusta itu sama dengan kecurangan dan keduanya ada di dalam neraka (HR Ibnu Majah dan Nasai). Nabi Saw bersabda : Sesungguhnya berdusta itu adalah salah satu pintu dari beberapa pintu kemunafikan (HR Ibnu ‘Adiy). Nabi Saw bersabda: Amat besarlah pengkhianatannya jikalau engkau mengatakan suatu percakapan kepada saudaramu yang ia dapat mempercayai kata-katamu itu, sedang engkau sendiri berdusta padanya dalam kata-katamu tadi (HR Bukhari).

Sebuah lagi sabda Rasulullah Saw. yaitu pesannya kepada Mu’adz bin Jabal: Saya berwasiat padamu agar tetap bertaqwa kepada Allah, benar dalam berkata-kata, menunaikan amanat, menepati janji, menyedekahkan makanan dan merendahkan diri (HR Abu Na’im).

Imam Al Ghazali pernah berkata: “Seyogyanya senantiasa mengadakan penelitian dalam segala urusan mu’amalatnya dengan setiap orang yang berhubungan dengannya. Ingatlah bahwa setiap orang itu pasti selalu diamat-amati oleh Allah Ta’ala dan akan diperhitungkan segala langkahnya. Oleh karena itu baiklah seseorang itu menyiapkan pertanggungan jawabnya untuk persediaan pada hari hisab, hari perhitungan alam yakni hari kiamat nanti”. (Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, 1975: 315).

Bagaimana seorang pemimpin berdusta kepada rakyatnya. Dusta pada dasarnya perbuatan yang jelek dan dilarang agama, namun ada kalanya dusta juga dibolehkan dalam batas tertentu. Sebagai contoh berdusta sebabnya diharamkan, karena menyebabkan adanya kemadharatan pada orang yang diberitahu atau kepada orang lain. Tetapi ada juga dusta yang didalamnya mengandung kemaslahatan. Oleh sebab itu diizinkan. Bahkan dusta itu kadang-kadang menjadi wajib hukumnya, sekiranya dengan berkata benar, maka akan menyebabkan tertumpahnya darah seseorang. Misalnya orang yang sedang bersembunyi dari kejaran orang dzalim yang hendak berbuat aniaya kepadanya.

Sahabat Tsauban berkata: Dusta itu semuanya berdosa, kecuali dusta yang dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan kepada seorang muslim atau yang ditujukan untuk menolak suatu bahaya yang akan datang. Golongan salaf shalih menerangkan bahwa membelokkan kata itu dibolehkan untuk menghindarkan berkata dusta. Apabila seseorang terpaksa sekali harus berdusta, tetapi karena takut berdusta lalu dihindarinya dengan ucapan yang membelokkan. Jadi sekiranya tidak sangat terpaksa dan tidak ada kepentingan apa-apa, maka tidak bolehlah cara membelokkan ini ditempuh dan tidak boleh pula terang-terangan.

Oleh karena itu kebohongan harus dihentikan, apalagi kebohongan itu menjadi kebohongan publik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Dosen IAIN Surakarta.

Problem Problem Demokrasi

Oleh Muhammad Julijanto

Demokrasi sebagai solusi sistem kehidupan sosial ternyata menyimpan sejumlah fakta adanya penyimpangan dalam praktek yang berkembang di tengah masyarakat bahkan dalam sistem ketatanegaraan.

Fungsi klasik negara adalah melindungi warga negara dengan diberi monopoli wewenang menggunakan kekerasan secara sah, sebagai pembeda dengan institusi non-negara. Negara bisa melakukan apa saja. Termasuk memberikan sanksi hukum terhadap para pelanggar hukum.

Sebaliknya praktik demokrasi menghasilkan aristokrasi baru dalam tampuk kekuasaan yang ada baik tingkat daerah maupun di pusat kekuasaan. Dimana para elit politik masih mempunyai hubungan genealogis dengan kader-kader yang dia didik selama ini.

Gaya kepemimpinan baru di daerah dan munculnya problem korupsi baru di daerah yang bahkan lebih parah dari sebelumnya. Desentralisasi politik dan desentralisasi korupsi juga terjadi terbukti makin banyaknya kepala daerah dan pejabat daerah yang tersangkut dengan masalah pengelolaan anggaran belanja daerah (APBD) maupun dana APBN yang dikelola oleh pejabat di daerah.

Dari data dapat terlihat bagaimana kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, justru tidak amanah terhadap amanat penderitaan rakyat. Hasil pemantauan ICW semester I Tahun 2010 tentang keuangan daerah tetap menjadi sektor yang rawan dikorupsi dengan APBD sebagai obyek korupsi.

Emerson Yuntho menyebut ada lima besar korupsi yang terungkap selama semester I 2010, antara lain: penggelapan sebanyak 62 kasus, mark up 52 kasus, proyek fiktif 20 kasus, penyalahgunaan anggaran 18 kasus, dan suap 7 kasus.

Kasus korupsi terjadi di 27 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Korupsi paling banyak terjadi di Sumatra Utara dengan 26 kasus, Jawa Barat 16 kasus, DKI Jakarta 16 kasus, dan Nanggroe Aceh Darussalam 14 kasus, dan Jawa Tengah 14 kasus (Jawa Pos, 25/9/2010, hlm. 2).

Sementara imbauan KPK tak dihiraukan kepala daerah membiarkan pemberian parsel dan penggunaan mobil dinas untuk mudik pada musim lebaran yang lalu. Sekitar 20 kepala daerah mendukung pemakai fasilitas negara untuk mudik dan penerimaan parsel.

Tahun 2006 KPK mengeluarkan imbauan agar tak menerima parsel. Tahun 2009 semangat imbauan tersebut mengendur. Seharusnya, presiden melalui menteri dalam negeri memerintahkan agar diberikan teladan pada rakyat. Pejabat-pejabat kita seenaknya menggunakan fasilitas negara yang notabene uangnya dari pajak. Ada abuse of power (penyelewengan kekuasaan) yang tidak dikontrol dari atas.

Kinerja Pemberantasan Korupsi

Hasil pemantauan ICW tentang Putusan pengadilan korupsi periode 1 Januari – 10 Juli 2010, ada kecenderungan terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum. Bahkan, bisa dikatakan Indonesia masih sebagai surga bagi koruptor. Ini terlihat dalam data sebagai berikut : 54,82 persen terdakwa kasus korupsi diputus bebas di pengadilan umum. (Republika, 6/9/2010).

Menurut M Jasin menyadari hal itu merupakan domain pemerintah atau dalam tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya UU KPK, imbuh Jasin, berarti korupsi itu adalah hal yang luar biasa. Cara untuk memberantas korupsinya juga harus extraordinary. “Ada UU itu dibuat agar mereka (koruptor) jera, jika usaha kita sudah seperti itu tapi diberi kemudahan, itu kan artinya nggak zero tolerance kepada koruptor,” paparnya.

Sepanjang tahun 2008 kejaksaan menangani perkara 275 perkara korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 18,72 triliun. Dari perkara itu, tersangka didominasi kalangan eksekutif dengan modus manipulasi atau menyimpangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kejaksaan di sembilan wilayah itu menyidik perkara korupsi pada berbagai bidang, dengan sektor tertinggi pada pemerintahan sebanyak 101 perkara, infrastruktur sebanyak 50 perkara dan bidang pendidikan sebanyak 36 perkara.

Dilihat dari sisi pelaku korupsi 403 orang dari eksekutif, 127 orang dari kalangan legislatif dan 122 orang dari kalangan swasta. Kejaksaan di sembilan wilayah itu pada tahun 2008 lebih banyak menangani perkara korupsi yang terjadi sebelum tahun 2008. Jumlah perkara adalah kejadian tahun 2007, sebanyak 27,54 persen (Kompas, 13 Mei 2009, hlm. 2).

Sedangkan menurut Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipublikasikan 16/9/2010 mengungkapkan bahwa korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekonominya. IMF menyarankan Indonesia untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut, terutama dalam memerangi korupsi, bila ingin tampil sebagai salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi yang terbaik.

Menurut IMF potensi ekonomi Indonesia untuk melesat menjadi terbaik sudah ada. Antara lain; Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan ekonomi 4,5 %. Ini merupakan pertumbuhan tercepat ketiga di antara negara-negara anggota Kelompok 20 (G-20) dan pertumbuhannya bisa kian pesat pada tahun-tahun mendatang.

Indikator ekonomi Indonesia 2007-2011. Pertumbuhan ekonomi 2007 6.3 %, 2008 sebesar 6.1 %, tahun 2009 sebesar 4.5 %, proyeksi tahun 2010 sebesar 6.0 % dan proyeksi tahun 2011 sebesar 6,2 %. Konsumsi swasta tahun 2007 sebesar 5,0 %, tahun 2008 sebesar 5,3 %, tahun 2009 sebesar 4,9 %, proyeksi tahun 2010 sebesar 5,3 %, dan proyeksi tahun 2011 sebesar 5,5 %. Total kredit bank tahun 2007 sebesar Rp 27,5 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 30,8 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 10,1 triliun. Utang luar negeri tahun 2007 sejumlah 137,4 juta $ AS, tahun 2008 sebanyak 149,7 juta $ AS, tahun 2009 sebanyak 172,8 juta $ AS, proyeksi tahun 2010 sebanyak 187,7 juta $ AS, proyeksi tahun 2011 sebanyak 195,5 juta $ AS. Kurs rupiah vs Dolar AS tahun 2007 sebanyak Rp 9,141, tahun 2008 sebanyak Rp 9.439, tahun 2009 sebanyak Rp 10.354. sedangkan Gros Domestic Product (GDP) tahun 2007 sebanyak Rp 3.957 triliun, tahun 2008 sebanyak Rp 4.954 triliun, tahun 2009 sebanyak Rp 5,613 triliun, proyeksi tahun 2010 sebanyak Rp 6,311 triliun, proyeksi tahun 2011 sebanyak Rp 7,071 triliun (Jawa Pos,18/9/2010).

Thomas Rumbaugh kepala Misi Pendanaan IMF untuk Indonesia mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan tujuan yangt telah ditanamkan pemerintah untuk menghilangkan hambatan dalam mengundang arus investasi masa ke dalam negeri. Saat ini investasi asing di Indonesia meningkat 46 persen dalam enam bulan pertama. Pasar saham juga terus meningkat kuat.

Oleh karena itu semangat dibutuhkan stamina yang prima dari seluruh stakeholder-pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi sebagai problem demokrasi yang sangat nyata. Keperpihakan akan dapat terlihat dari tahapan penyelesaian kasus yang masuk dalam persidangan maupun kasus-kasus yang kini berada dalam timbunan pengetahuan publik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Dosen IAIN Surakarta

WASAPADA HAMBATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh Muhammad Julijanto

Cerita korupsi di Indonesia dan penumpasannya, seperti cerita tikus got dengan kucing rumahan. Aparat penegak hukum yang seharusnya mempunyai nyali untuk menumpas dan menyelesaikan segala bentuk kejahatan eknomi malah dibuat terbirit-birit lari tinggalkan gelanggang atau sebaliknya melawan hukum seperti masanganya.

Itulah ketakutan kucing rumahan terhadap tikus-tikus got yang lebih besar postur tubuhnya dengan bulu-bulunya yang gundul, nambah seram dan membuat para kucing bertekuk lutut padanya. Yang akhirnya tidak mau menerkam, malah dia takut sendiri.

Inilah fenomena yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di negri loh jinawi. Para koruptor kelas wahid laksana tikus got yang menyeramkan, sehingga para penegak hukum harus tunduk padanya karena kekuatan uang korupsi yang dilakukan dapat untuk menyuap penegak hukum kita.

Berapapun jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) yang dialokasikan untuk meningkatkan nyali para penumpas koruptor, tetap akan mandeg. Jika memang kebobrokan mentalitas para penegak hukum kita baru sampai tahap ini.
Kasus jaksa Urip Tri Gunawan, Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan merupakan gumpalan gunung es. Di mana beberapa kasus yang tidak jelas ujung penyelesaian, banyak dikeluhkan oleh koruptor yang mengalami nasib serupa, karena tidak mampu membeli perkara. Sehingga kasusnya bisa cepat selesai.
Belum lagi kalau kasus tersebut sudah pada tahap sidang pengadilan, semakin kompleks dan bahkan pengadilan yang mempunyai prinsip sidang cepat, sederhana, menjadi sidang yang berlarut-larut dan banyak biaya.
Sebagai warga negara yang taat hukum, kita wajib bersyukur dengan semakin fokusnya penegakan hukum. Sekalipun masih ada penyelesaian hukum yang berlarut-larut. Tidak fokus penyelesainnya, bahkan kasus hukum diselesaikan secara politis, sehingga mengaburkan kepastian hukum kita.

Paduan suara atau kor kasus-kasus hukum silih berganti bermunculan ke tengah publik memberikan tontonan yang memilukan dan menyayat hati nurani rakyat. Belum lagi berita-berita media yang mempertontonkan anomali, ketimpangan yang saling berkaitan, karena perilaku korup yang dilegalisasi melalui keputusan-keputusan politik maupun rumusan-rumusan pasal yang hakikatnya bertentangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seperti terungkapnya aliran dana talangan (Bail Out) Bank Century legalitas hukum sebagai payung kesejahteraan telah diselewengkan untuk kepentingan tertentu yang berujung pada penggunaan uang rakyat yang tidak proporsional, padahal sektor lain yang sangat membutuhkan tidak mendapat alokasi yang cukup.
Belum lagi kor paduan suara di DPRD-DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dari tahun ke tahun terus mengalami defisit. Sebagai contoh RAPBD tahun 2009 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Sukoharjo mengalami defisit Rp 39 miliar. Dari total anggaran senilai Rp 720.379 miliar hanya 15 % yang digunakan untuk belanja hajat hidup masyarakat Sukoharjo. Sementara sisanya dipakai untuk belanja gaji pegawai yang membengkak (Solopos, 16/2/2009).
Selain itu menurut survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, Indonesia menjadi negara paling korup se-Asia Pasifik. Sedangkan berdasarkan rilis global baromater 2009 oleh Tranparancy International (TI) korupsi tertinggi adalah di parlemen dengan skor 4,4. peringkat kedua institusi peradilan dengan skor 4,1. partai politik peringkat tiga dengan skor 4,0, kemudian pegawai publik skor 4,0 dan disusul sektor bisnis skor 3,2. sementara daerah terokrup peringkat 1-8 adalah Kupang, Tegal, Manokwari, Kendal, Purwokerto, Pekanbaru, Padang Sidempuan dan Bandung (Ali Mustofa, (Solopos, 18/6/2010).

Ketaatan pada hukum erat hubungannya dengan kesadaran. Tanpa kesadaran hukum sukar diharapkan orang akan taat pada hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatannya kepada hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum.
Wakil rakyat adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, hendaknya dapat dijadikan teladan dan rujukan moral. Semakin baik pemimpinnya, maka tingkat kebocoran anggaran semakin baik, sebab menjadi anggota dewan adalah panggilan jiwa merupakan pengabdian yang mendarmakan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat, melalui para legislator akan keluar perundang-undangan, peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Bagi kelompok masyarakat kelas bawah fasilitas seperti pendidikan, layanan kesehatan adalah jauh api dari panggang, sekalipun program pemerintah melalui askeskin, pendidikan 9 tahun gratis, tetapi kebutuhan sarana yang dapat mendukung kegiatan tidak dimiliki, sehingga mereka berada pada lingkaran kemiskinan yang tidak pernah putus.
Korupsi mengancam national security (keamanan Nasional). Karena itu, korupsi harus ditangani secara luar biasa. Sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Bila korupsi di Indonesia dijadikan ordinary crime (kejahatan luar biasa) implikasinya terjadi pemberatan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi berlebihan yang bisa menggunggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum memiliki kekuasaan luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi (Kompas, 10 April 2007).
Belum lagi masalah pelemahan dan pembusukan dari dalam lembaga-lembaga penegakan pemberantas korupsi yang seharusnya diperkuat, tetapi mendapat serangan balik dilemahkan bahkan dibuat tidak berdaya, ada lembaganya tetapi tumpul hasil kerjanya.
Waspada Hambatan

Oleh karena itu hambatan-hambatan pemberantasan korupsi yang harus diwaspadai antara lain: Perama, upaya mempreteli kewenangan yang teLah dimiliki oleh lembaga penegak dan penindak korupsi, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung, melalui legal drafting, sehingga kekuatan yuridisnya menjadi tumpul dan tidak optimal.

Kedua, upaya kriminalisasi terhadap para pelaksana dan aparatur penegak hukum sendiri yang konsisten dan jujur dalam menjalankan tugas. Kita bisa belajar pada kasus Bibit-Candra Hamszah.

Ketiga, upaya mengurangi anggaran yang dialokasikan kepada lembaga pemberantas korupsi, sehingga kinerjanya menjadi mandul. Seperti KPK dapat anggaran Rp 575 miliar, anggaran pemerantasan korupsi hanya Rp 19, 2 miliar. Tahun 2010 dana pemberantasan korupsinya Rp 26,3 miliar. Kejagung mendapat anggaran Rp 154 miliar menjadi Rp 178 miliar naik dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 2,6 miliar anggaran pemberantasan korupsi. Sementara Polri anggaran keseluruhan Rp 28,3 triliun dan anggaran pemberantasan korupsi hanya Rp 1,4 miliar (Republika, 18/12/2010). Hal ini memunculkan kecurigaan tentang adanya skenario penggembosan pemberantasan korupsi.
Keempat, melemahkan stamina kelompok masyarakat sipil yang aktive menyuarakan dan memperjuangkan penegakan hukum yang fair dan adil terhadap koruptor dan stakeholders. Dimana kontrol publik harus selalu dilakukan dalam setiap tahap penegakan hukum, dari kepolisian, kejaksanaan, KPK, hingga proses peradilan di lembaga peradilan. Sehingga proses yang tidak sesuai dengan prosedur, maupun subtansi keadilan bisa diperbaiki.
Inilah semangat yang harus selalu dipompa agar kanker demokrasi tidak menjalar kemana-mana. Dibutuhkan stamina lebih untuk bisa bertahan sebagai bangsa yang besar.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen STAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri