PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH

PENANGANAN KORUPSI DI DAERAH

Oleh Muhammad Julijanto

Pada tahun 2002 Lembaga Transparansy International yang berbasis di Berlin-Jerman menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup keempat di tingkat dunia setelah Anggola, Tajikistan, dan Haiti. Sementara di kawasan Asia, pada tahun 2002 Indonesia menempati urutan ketiga setelah Banglades dan Myanmar.

Hasil penelitian PERC yang mensinyalir bahwa Indonesia termasuk negara yang terkorup di Asia, bila kita mengakui hasil penelitian itu kita boleh tidak setuju bahkan menolak dari hasil atau kesimpulan tersebut. Namun kita harus lapang dada jika hasil penelitian ini merupakan wujud perhatian dan melihat potensi bangsa ini dalam konstalasi percaturan Asia bahkan dunia. Bila hal tersebut berdasarkan kaidah ilmiah kita bisa menerima yang pada dasarnya ternyata di Usia 64 tahun bangsa ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Secara konstitusional, landasan moral dan normatif telah kokoh, namun ketika nilai-nilai normatif dan moral tersebut tidak mampu terimplemantasi dalam perilaku masyarakat maka kebobrokan moral baik rakyat maupun birokrat yang memegang amanat perlu kita pertanyatakan? Mengapa bangsa ini masih jauh dari realitas pemerataan pembangunan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Dalam konteks demikian, kita harus berfikir kembali serta membangun cita sebagai bangsa yang adil. Sementara globalisasi akan terus bergulir, seiring dengan itu maka demokrasi dan transparansi akan menjadi tuntutan masyarakat dalam konteks dunia. Di sini rumah tangga suatu negara akan diacak-acak oleh berbagai kekuatan dunia yang mencoba untuk menggali asset bangsa kita.

Otonomi Daerah

Setelah adanya era otonomi di sejumlah daerah tumbuhnya raja-raja kecil yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi semakin terbuka, di mana korupsi dapat dilakukan dalam semua jalur dari pusat hingga daerah, semua departemen, lembaga tinggi negara, bahkan menimpa juga lembaga atau departemen suci dari urusan dunia seperti departemen agama sekalipun. Di daerah potensi penyimpangan semakin terbuka karena ada dana-dana nilainya besar mengalir ke seluruh daerah.

Keberanjakan dari pengelolaan keuangan terpusat di pemerintah pusat mengalir dengan adanya pelimpahan kewenangan dalam otonomi daerah telah memberikan ruang lebih leluasa bagi daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri, hal ini berdasarkan dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

 Namun demikian setiap periodik akan ada audit secara internal maupun secara eksternal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) maupun (BPKP) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Namun demikian efektifitas penanganan korupsi di daerah sebagai implikasi dari terbuka keran dalam pengelolaan keuangan semakin terbuka terjadinya penyimpangan di daerah oleh karena itu lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan juga harus ekstra untuk mengawasi agar supaya anggaran yang ada tetap tepat saran dan untuk pembangunan daerah tanpa dikurangi untuk kepentingan tertentu, sekalipun penggunanya adalah penguasa di daerah.

Semangat penyelenggaraan pemerintahan yang good governance harus selalu didengungkan agar sasaran pembangunan berjalan tepat sasaran. Penanganan tindak korupsi di daerah seiring dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bersih dari korupsi, kini satu persatu penyimpangan penggunaan anggaran di daerah diungkap oleh Kejaksaan setempat bahkan sebagian masuk wilayah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penanganan perkara korupsi di daerah oleh kejaksaan, sekalipun telah banyak membuat jera pelaku korupsi di daerah. Namun beberapa kasus belum sepenuhnya mampu menjerat koruptor, karena persoalan sumber daya dan mentalitas aparat penegak hukum sendiri, sehingga masih ada kasus korupsi yang secara fakta hukum memang terjadi korupsi, tetapi perangkat hukum dan pembuktian tidak mampu menjerat tersangka. Oleh karena itu kasus koprusi yang berat akan dilimpahkan ke KPK.

Catatan Kejaksaan Agung pada kurun waktu Januari – September 2009 Kejaksaan menangani 1.114 perkara korupsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 811 perkara di antaranya sudah di tahap penuntutan (Kompas, 30/10/2009 hlm. 8).

Bergesernya pusat-pusat korupsi dari pusat beranjak ke daerah seiring dengan kewenangan yang diberikan melalui UU No. 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Kepala daerah berserta perangkta daerah mempunyai kewenangan mengelola anggaran belanja daerah, hal ini memicu maraknya kasus korupsi di daerah. sementara upaya untuk mewujudkan good governance di daerah belum berjalan maksimal. Hal ini masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi di daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum.

Di beberapa daerah kasus korupsi merupakan kasus lama yang belum selesai penanganannya lambat tetapi jalan terus, namun demikian ada beberapa kasus yang menjadi pelajaran bagi para pejabat pengelola anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD di daerah.

Dari sekian kasus tindak pidana korupsi di daerah dari tahun 1999-2004, 2004-2008. semantara kasus aktual yang cepat penyelesaiannya belum ada. Sebagai contoh kasus pengadaan buku ajar yang pengadaannnya pada tahun 2003 hal ini menunjukkan pola yang dijadikam modus operandinya adalah sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Di Soloraya penanganan perkara buku ajar sudah berjalan seperti di Wonogiri  Pengadaan buku ajar sebanyak 496.911 eksemplar yang realisasi 453.659 eksemplar terdapat kekurangan 43.252 eksemplar dengan nilai kerugian Negara Rp 631,69 juta (Solopos 19/6/2009), Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Boyolali kasus buku ajar menjerat mantan bupati dengan dugaan korupsi Rp 8,7 miliar, kini telah menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan dan mantan Kasubsi TK/SD menjadi terdakwa (Solopos, 1/10/2009). Klaten dan Karanganyar

Kalau diperhatikan kasus buku ajar melibatkan kebijakan tertinggi di tingkat pemerintahah  di daerah yaitu bupati/wali kota sebagai decition makernya. Korupsi dan kolusi beserta seluruh jelmaannya (nepotisme, suap-menyuap, monopoli, oligopoly, penyelundupan, pengurangan, penyunatan, penambahan, penggelembungan angka-angka, mark up biaya proyek dari yang seharusnya, belum lagi pungutan “liar” maupun “setengah resmi”), dan perampokan hak-hak rakyat adalah sejumlah tindakan yang semakin marak di banyak Negara hingga saat ini (Nur Achmad, 2004).

Gelombang reformasi di Indonesia yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998 ternyata belum banyak membawa perubahan mendasar. Kinerja pemerintahan masih rendah, korupsi merajalela, investasi rendah, pengangguran bagi puluhan juta rakyat, dan kebebasan pers dan ekspresi terancam. Tidak ada hukum dan tidak ada keadilan. Setidaknya yang sangat jelas di depan mata adalah kegagalan dalam pemberantasan korupsi.

Cita otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola segala sumber daya alam, manusia dan pengelolaan keuangan daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah. Bukan sebaliknya otonomi daerah mengalihkan praktek korupsi dari pusat menyebar hingga daerah. Oleh karena itu prinsip good governance seperti: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsive, orentasi kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis, sebagaimana Lembaga Administrasi Negara (LAN) simpulkan menjadi sembilan aspek fundamental dalam perwujudan tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Staf Pengajar STAIN Surakarta, Aktif di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum STAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s