PERLINDUNGAN PAHLAWAN DEVISA

PERLINDUNGAN PAHLAWAN DEVISA

Oleh Muhammad Julijanto

Upaya pemerintah kabupaten (pemkab) Wonogiri untuk mengatasi di antara tujuh masalah pokok kabupaten Wonogiri (kemiskinan, pengangguran, kekeringan, pendidikan, sumber daya manusia, birokrasi dan lingkungan hidup) patut mendapat apresiasi dan dukungan di tengah tsunami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang begitu masif karena imbas krisis global.

Beberapa bulan yang lalu sebelum pemilu 2009 pemerintah kabupaten Wonogiri melakukan lawatan budaya yang dimotori oleh Bupati H. Begug Poernomosidi ke manca negara seperti Cina, Belgia yang saat itu sempat mendapat reaksi dari masyarakat Wonogiri, karena misi tersebut menyisakan masalah biaya akomodasi tidak terbayar, meskipun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga publik Wonogiri mempunyai persepsi bahwa kunjungan tersebut tidak ada kontribusi yang signifikan sementara anggaran yang tersedot cukup banyak.

Kini pemkab Wonogiri membuktikan janjinya bahwa misi budaya berikutnya ke Singapura tidak hanya sekedar nglencer atau menghabiskan anggaran, tetapi tidak ada sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kerja sama pemkab Wonogiri dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura terkait dengan ketenagakerjaan di Wonogiri yang akan mengirim 1.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Singapura. Bahkan, ada tawaran dari KBRI Singapura untuk mengirim tenaga kerja sebanyak 1.000 orang per bulannya (Solopos, 16/4).

Jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran di kabupaten Wonogiri meningkat dari tahun ke tahun dan upaya untuk mengurangi tersebut di antaranya dengan pengiriman TKI ke Singapura. TKI yang dikirim adalah tenaga kerja yang terampil dengan skill khusus dimana sebelum berangkat mendapatkan pembekelan atau diklat serta keterampilan berkomunikasi bahasa Inggris dan Mandarin.

Kemampuan bahasa akan menjadi modal agar TKI tidak sekedar modal nekat tanpa bekal pengetahuan yang cukup, dengan program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Wonogiri dimana secara nasional angkatan kerja terus meroket.

Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil perhitungan angka kemiskinan pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta atau 17,75 % dari total penduduk 222 juta jiwa. Penduduk miskin bertambah 4 juta orang yang tercatat pada Februari 2005, selain itu terdapat 11 juta orang pengangguran.

Tahun 2003 angka pengangguran terbuka 1,13 juta jiwa atau 6,97 % meningkat Agustus 2007 1,36 juta jiwa atau 7,7 % dari jumlah angkatan kerja 17,66 juta jiwa. Pertumbuhan angka pengangguran ini disebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibanding jumlah lowongan pekerjaan.

TKI perlu perlindingan hukum tidak hanya dibekali skill seperti tata boga, menjahid, kursus spa, tetapi juga pemahaman terhadap hukum ketenagakerjaan dan sedikit hukum internasional, sehingga TKI dapat perlindungan hukum dan tidak diperlakukan semena-mena.

Selama ini perlindungan hukum terhadap TKI sangat lemah, sehingga sering terjadi penganiyayaan terhadap TKI yang berimpliksai bukan kesejahteraan atau keberuntungan yang didapat, tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan, bahkan kabar yang dikirm ke tanah air bukannya devisa, tetapi jasat yang tak bernyawa. Sementara devisa yang harus dinikmati keluarga hasbi hanya untuk mengurus hak-hak yang harus mereka perjuangkan di negeri sebrang. Sungguh ironis. Oleh karena itu perlindungan hukum mutlak diberikan kepada TKI agar terhindar penganiyayaan atau pelecehan seksual, dan tidak sesuai dengan kontrak yang dilakukan sebelum pemberangkatan oleh lembaga pengirim. Kalau dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sangat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi.

Pengiriman TKI dalam bentuk semacam ini harus dipantau dari pembekelan sebelum berangkat, penempatan kerja di luar negeri dan perlindungan apabila menghadapi masalah di negeri sebrang. Sebab hak mendapatkan kehidupan dan penghiudpan yang layak dijamin dalam pasal 27 (2) UUD 1945.

Dimana pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur yang merata baik materiil maupun spiritual dalam bingkai pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk TKI dimaskudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh/TKI dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan pasar global.

Oleh karena itu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja perlu dipahami dan dibekalkan kepada tenaga kerja dan TKI kita sebagai pahlawan devisa.

PHK pemutusan hubungan kerja

Kalau kita amati fenomena kehidupan di sekitar kita. Akibat krisis global, apa yang terjadi di suatu Negara akan berimbas kepada bangsa lain, karena terjalin hubungan ekonomi dan politik. Hal tersebut terbukti beberapa krisis yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Data PHK tahun 2008 akibat krisis global menurut Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi “Kami perkirakan tenaga kerja yang dirumahkan dari berbagai sector sekitar 1 juta hingga 1,5 juta pegawai. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan krisis 1998 yang mencapai 3 juta orang”. (Solopos, 20/12/2008).

Potensi PHK disektor konstruksi sebanyak 150.000 orang dan industri kayu sebanyak 100.000 orang. Di sector tekstil mencapai 70.000 sampai 80.000 orang dan 30.000 dirumahkan dan PHK. Sector sepatu terjadi PHK 30.000 orang sampai akhir tahun 2008 mencapai 10.000 orang. Disektor otomotif belum berdampak pada PHK, namun akan ada pemotongan jam lembur/kerja sebagai bagian pengurangan produksi.

Program-program padat karya yang mampu memobilisasi tenaga kerja perlu diselenggarakan sebagai antisipasi bertambahnya pengangguran. Demikian juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya saling berlomba untuk mengatasi masalah ketetagakerjaan, baik melalui sektor formal maupun informal serta pemberdayaan TKI.

Hanya persoalannya adalah perlindungan TKI di luar negeri menjadi tanggung jawab Negara untuk melindungi warganya. Di sinilah peran Departemen Luar Negeri yang bertugas melayani dan melindungi kepentingan nasional termasuk warga Negara kita yang ada di luar negeri. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada para calon TKI sehingga di pasar global dia dapat mempertahankan haknya secara legal formal, ketika kewajiban telah dijalankan dengan baik dan benar, maka hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan juga setipal dengan apa yang telah mereka curahkan dalam menjalankan tugas. Kita sangat sedih dengan adanya berita media yang mengungkap tenaga kerja kita disiksa majikan, diperlakukan dengan melanggar HAM di negeri orang. Ini berarti perlindungan hukum kepada TKI sangat rendah. Oleh Karena itu harus ada upaya kongkrit meminimalisir dan bahkan menghilangkan kasus tersebut dengan cara sebelum berangkat TKI dibekali pengetahuan hukum perburuhan internasional dan Hak Asasi Manusia, agar dia tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh majikan maupun di mana dia bekerja.

Dari aneka persoalan kehidupan baik sifatnya personal, komunal hingga berbangsa dan bernegara dibutuhkan mentalitas anak bangsa yang pandai mensyukuri anugerah, selalu berusaha mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat adil makmur, kearifan dan kengarawanan harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, sehingga semua tetap dalam control dan kendali. Mencari akar persoalan terletak pada ikhtiar manusia dalam semua sector kehidupan. Tugas manusia berusaha, tetapi hasil akhir ada kuasa Tuhan. Maka pendekatan moral spiritual dan material rasional merupakan perpaduan yang harmoni mewujdukan tata kehidupan yang sejahtera.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen STAIN Surakarta, tinggal di Wonogiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s