POSISI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

POSISI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

(Studi Hukum Islam Masa Orde Baru dan Era Reformasi)

Oleh Muhammad Julijanto[1]

 

Abstrak

Mencari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam). Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara. Hukum Islam dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah[1], yaitu (1) hukum-hukum positif  yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain

Kata kunci: Posisi, Hukum Islam, Hukum Positif, Sistem Hukum Nasional, Orde Baru, Orde Reformasi

Pendahuluan

Islam adalah suatu sistem di dalamnya mencakup sistem aqidah, sistem syari’ah dan sistem akhlaq. Sebagai sistem akidah Islam membutuhkan ajaran keimanan yang dapat mengikat semua umatnya. Sebagai sistem syari’ah Islam mempunyai seperangkat ajaran hukum yang dapat diterapkan guna mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kemakmuran. Baik dalam kerangka hubungan individu-masyarakat, dalam kerangka yang lebih luas dalam wadah negara. Sebagai sistem akhlaq Islam mewadahi berbagai perilaku kehidupan yang menjamin moralitas dalam pergaulan antar sesama manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik  dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya[2]. Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (al-dinul) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari’at Islam (Islamic law)[3]. Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syari’at wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syari’at ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tulisan ini akan mengkaji status hukum Islam pada masa Orde Baru dan Era Reformasi[4], karena tuntutan terhadap implementasi hukum Islam ini menjadi indikasi yang jelas bagi revivalisme Islam di dunia. Kajian ini didasarkan atas asumsi bahwa walaupun politik idealnya harus tunduk kepada hukum, namun kenyataannya hukum ditentukan oleh konfigurasi politik dari kekuasaan politik yang ada. Dengan demikian tulisan ini akan mendiskripsikan dan menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dengan kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia serta bagaimana posisi hukum Islam dalam konteks pembangunan hukum nasional ?.

 

Wacana Islam Politik

Hubungan Islam dan negara selalu menarik untuk dibicarakan dalam konteks bangsa Indonesia, mengingat kekuatan Islam menjadi kekuatan penyokong terbesar bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia ke depan. Di mana mayoritas penduduknya dengan 87 % menganut agama Islam. Hal ini akan mempengaruhi penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di mana nilai-nilai tersebut menjadi norma-norma hukum yang mana selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembentukan hukum nasional. Namun selain mendorong pengembangan norma-norma hukum yang berkembangan dalam masyarakat yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana politik hukum penguasa terhadap posisi hukum Islam tersebut.

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang meliputi pembangunan hukum dalam arti pembuatan dan pembangunan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang digariskan serta meliputi pula pelaksanaan ketentuan yang telah ada[5]. Sedangkan sistem politik merupakan suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab[6].

Berangkat dari kondisi sosial yang melatarbelakangi, maka secara umum dapat dipotret perjuangan politik Islam ada dua bentuk; strategi struktural dan strategi kultural. Strategi struktural mengedepankan pencapaian kekuasaan dan distribusinya oleh umat Islam dalam pemerintahan yang sah, sehingga segala kebijakan untuk membangun bangsa akan lebih bercorak Islami lebih kuat, karena kebijakan tersebut diambil oleh pemimpin yang berasal dari kalngan Islam. Bentuk ini Islam telah menjadi idealogi negara.

Sedangkan strategi kultural lebih menitikberatkan kepada bagaimana sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Islam secara kultur dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa harus secara formal melegitimasi dengan simbol Islam secara fulgar. Pendekatan ini lebih bersifat inklusif dan siap berdialog dengan berbagai ideologi yang berbeda sekalipun.

Dalam tranformasi sosial, telah terjadi diversifikasi makna politik Islam. Pendukung madzhab transformasi sosial ini mengajak umat Islam untuk; 1) memahami makna politik secara luas dalam pengertian yang sebenarnya mencakup program, strategi dan wilayah perjuangan, 2) merumuskan hubungan secara subtantif lebih signifikan antara kekuatan politik Islam dengan negara serta lembaga-lembaga sosial politik yang ada, 3) merumuskan kembali tujuan-tujuan politik Islam yang lebih bersifat inklusif[7].

Aspirasi umat Islam dalam bidang hukum Islam tidak pernah sirna dan surut dari periode ke periode, selama ketidakadilan terhadap masyarakat Islam[8] belum terpenuhi, sebab secara politik hukum umat Islam sering ditindas dan tidak didudukkan secara proporsional dalam peta politik nasional, sehingga terjadi gejolak yang terus-menerus. Hipotesa yang dapat dimunculkan dari realitas tersebut adalah bahwa kekuatan Islam diabaikan dalam percaturan politik nasional, meskipun diberi peran tetapi selalu dicurigai akan menghambat modernisasi dan demokratisasi.

Pada masa Orde Baru dan Era Reformasi kekuatan Islam mulai mengkristal melakukan peran-peran strategis dalam memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan menuju Indonesia yang lebih demokratis. Namun usaha mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Tidak hanya sebagai kepanjangan tangan kekuasaan internasional yang menggunakan standar ganda dalam memperjuangkan demokratisasi dan perjuangan hak asasi manusia.

Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Islam

Hukum Islam dan sistem hukum apapun dapat dipandang sebagai sesuatu yang otonom, namun iapun berintegrasi dengan unsur lain di dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Hukum Islam merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat yang memiliki posisi dan fungsi tersendiri. Dengan gambaran demikian, terjadi pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, yaitu melalui pranata sosial yang tersedia, melalui organisasi sosial dan kemasyarakatan dan melalui badan penyelenggara kekuasaan negara, legislatif, UU, eksekutif PP, Inpres, PMA, PMDN, KMA dan yudikatif putusan PA dan PN.

Meskipun dikatakan bahwa tiap-tiap negara mempunyai tata hukum sendiri tetapi tidak setiap negara mempunyai sistemnya sendiri. Oleh Cornelis van Vollenhoven dikemukakan bahwa benua Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan, Australia dan Selandia Baru merupakan penganut dari salah satu sistem hukum barat[9].

Sebaliknya Asia, Afrika Utara dan Tengah dan Malagasi masih dapat mempertahankan sifat ketimuran dalam bidang hukumnya. Sedangkan sepertiga bagian dunia lainnya seperti Amareka Tengah, Afrika Selatan dan pulau-pulau Pasifik tidak dapat ditentukan dengan pasti bagaimana hukum yang berlaku bagi warganegaranya.

Di negara-negara yang mempunyai kebudayaan barat dikenal dua sistem hukum yang masing-masing meluas sampai keluar batas daerah asalnya. Pertama sistem hukum Romawi. Kedua sistem hukum Anglo Saxon disebut Cammon Law.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara[10]. Ketika masyarakat siap menerima nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam sebagai rujukan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, pada saat itulah muncul kebutuhan akan pelembagaan hukum Islam.

Upaya untuk melakukan institusionalisasi atau pelembagaan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan kebutuhan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pengembangan ajaran Islam yang lebih menyatu dengan karakter dan kebutuhan akan rasa keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Institusionalisasi Hukum Islam di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Pemikiran ini mencoba menganalisa perkembangan hukum Islam dalam perspektif sejarah dan yuridis formal dalam tata hukum di Indonesia.

Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mempositifkan hukum Islam secara nasional di bumi Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah segala norma hukum yang berasal dari syari’at Islam seperti halnya hukum keluarga, perbankan yang berdasarlan prinsip bagi hasil atau perbangkan syari’ah. Hukum ibadah yang membutuhkan keterlibatan negara dalam mengatur terselenggaranya ritual agama secara lebih baik. Demikian juga dengan sistem hukum publik yang berusaha mengatur dan mencegah terjadi pelanggaran yang lebih besar, sehingga legislasi hukum publik Islam menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah[11], yaitu (1) hukum-hukum positif  yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.

Sedangkan Padmo Wahjono mencatat bahwa mengfungsikan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara[12].

Sejarah keberadaan hukum Islam dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara yang sudah berlangsung lama, dapat ditelusuri dalam beberapa tahap.

Di masa pemerintahan kolonial Belanda dibedakan dalam dua periode ; Pertama, periode penerimaan hukum Islam bagi orang Islam yang diistilahkan dengan teori Receptio in Complexu, yaitu suatu pemberlakuan hukum Islam bagi orang-orang Islam di kepulauan Nusantara hingga ketika VOC datangpun memberikan pengakuan dalam bentuk ditetapkannya peraturan resolutie der Indische Reggeering, 25 Mei 1760, yang kemudian oleh pemerintah Belanda mengakuinya dalam bentuk pemberian dasar hukum berupa Reggeering Reglement (RR) tahun 1885.

Kedua, periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum Adat, yang populer dengan teori Receptie. Yaitu hukum Islam berlaku apabila diterima oleh Hukum Adat. Teori ini diberi dasar dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebagai pengganti RR, yaitu wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie (IS), melalui IS tahun 1929 diundangkan dalam Staatblat No. 212 Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata Hukum Hindia Belanda sebagai upaya untuk memperkuat bercokolnya kekuasaan kolonialisme Belanda di kepulauan Nusantara.

Ketiga, Ketika Belanda menyerah kepada pemerintah Jepang, tokoh-tokoh Islam berupaya menggungat kembali citra Hukum Islam dalam tata hukum nasional melalui BPUPKI, akan tetapi para anggota BPUPKI bukan orang-orang Islam yang taat, dalam arti nasionalisme Islam, tetapi di antara mereka ada nasionalisme sekuler. Kedua kelompok tersebut kesulitan untuk mencapai kata sepakat menentukan formulasi negara, sehingga solusinya terbentuklah Piagam Jakarta.

Keempat, Pada masa awal kemerdekaan, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif, yaitu sumber hukum bagi mereka yang telah meyakininya. Kata-kata dalam Piagam Jakarta sebagai isyarat posisi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun Piagam Jakarta merupakan penawaran politik yang mengagumkan antara nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler berlaku hingga 5 Juli 1959.

Kelima, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, posisi Hukum Islam menjadi lebih kuat, tidak hanya sebagai sumber hukum persuasif tetapi telah menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Dimana dalam Dekrit Presiden disebutkan  “ Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”.

Kata menjiwai dalam Dekrit Presiden tidak boleh ada perundang-undangan yang bertentangan dengan Hukum Islam, sebaliknya para penganut agama Islam harus menjalankan syariatnya secara konsisten [13] .

Kondisi obyektif umat Islam pada saat itu belum memungkinkan adanya konstitusionalisasi Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, namun realitas hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (living law) di masyarakat, tidak dapat disangkal bahwa jiwa ajaran Islam bersentuhan dengan noram-norma lokal, maka serta merta itu akan  tunduk di bawah kekuatan hukum Islam [14].

Keenam, ketika pemerintah orde baru semakin stabil, bebarengan dengan tampilnya produk-produk pesantren dalam kancah politik nasional, maka bukan saja mendorong lahirnya produk-produk hukum baru yang bernafaskan Islam, tetapi juga melahirkan isu politik “penghijauan[15]di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Maka dalam perspektif ini, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejajar dengan lembag-lembaga peradilan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 72 Tahun 1992  tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah salah satu peraturan pelaksana dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1992 menjelaskan: “Prinsip bagi hasil sebagamana dimaksud pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari’at”. Sementara itu penjelasan pasal 1 ayat (1) PP tersebut berbunyi: “ Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil hasi dalam PP ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.”.[16]

Perdebatan politik dalam setiap tingkat pemberlakuan Rancangan Undang-Undang di negeri ini. Hukum Islam sekaligus umat Islam sebagai penyeleksi pelaksanaan hukum positif. Segala peraturan-perundangan yang bertentangan dengan hukum Islam akan selalu berhadapan dengan kekuatan massa Islam dan sistem hukumnya. Sehingga RUU yang bertentangan harus dihapuskan atau didrop dari rancangan UU tersebut. Hal ini telah terbukti dalam perjalan RUU Perkawinan (1973) RUU Peradilan Anak tahun 1996. Karena RUU tersebut bertentangan dengan hukum Islam yaitu masalah anak angkat dan perwalian. Rancangan Undang-Undang peradilan anak ditolak karena tidak mengakomodir kepentingan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Perdebatan terjadi dalam lembaga legislative yang mempunyai otoritas dalam membahas, sedangkan kekuatan umat Idi luar parlemen juga memberikan kontribusi akan adanya tuntutan maupun aspirasi hukum Islam. Keduanya akan saling menyokong legislasi yang lebih aspiratif.

Oleh karena itu menurut Mahfud MD. Keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang bastrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik[17]. Oleh sebab itu secara riil siapa atau kelompok apa yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam suatu produk hukum, maka dia atau mereka harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legislative bahwa nilai-nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum. Di sinilah agenda hukum Islam akan berhadapan dengan sosialisasi hukum Islam secara nasional sebelum menjadi konsep hukum atau pengkanunan[18].

Usaha peng-kanun-an hukum syara’ menurut Bustanul Arifin[19] dengan mengikuti  saran Padmo Wahjono yang secara sederhana mengungkapkan teori pertingkatan hukum, teori ini terdiri tiga tingkat norma: norma abstrak, norma antara dan norma konkret. Norma abstrak merupakan nilai-nilai   di dalam   kitab suci     al-Qur’an (universal dan abadi dan tidak boleh diubah manusia). Norma antara merupakan asas-asas (principles) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar/ilmuwan, kebiasaan. Sedangkan norma konkret adalah semua (hasil) penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukum di pengadilan (hukum positif, living law). [20]

Pada Era Reformasi legislasi hukum Islam mengalami perkembangan yang drastis, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari’ah dengan prinsip bagi hasil. Kemudian keluarnya Undang-Undang Nomor 183 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari’at Islam di Nangroe Aceh Darussalam, sebagai bentuk akomodasi penguasa dengan kalangan Islam agar Aceh tidak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga rakyat Aceh diberi keleluasaan untuk mengatur secara mandiri dengan otonomi khusus.

Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia paling tidak ada teori tentang Peradilan Agama yang patut kita simak : 1) Peradilan Agama tumbuh dan berkembang seirama dengan tumbuh serta perkembangan masyarakat Islam. 2) Tahap perkembangan Peradilan Agama ialah tahkim, peradilan masjid (kuasi peradilan) dan peradilan yang sebenarnya. 3) Pertumbuhan eksistensi serta kewenangan peradilan Agama dipengaruhi oleh politik hukum negara. 4) Peradilan Agama tidak pernah sirna dari masyarakat Islam. Kalau tekanan politik hukum negara sangat kuat, maka Peradilan Agama menjelma menjadi tahkim yang merupakan wujud terendahnya [21].

Dari sini kita melihat peluang dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia, seiring dengan perkembangan peradilan agama, dengan semakin kokohnya keberadaan peradilan agama akan memperkuat sendi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Sebab eksistensi peradilan agama tidak tergantung pada kuantitatif, mayoritas atau minoritas massa Islam, tetapi bergantung pada kualitasnya. Maka perkembangan Hukum Islam sangat dipengaruhi kualitas sumber daya umat Islam.

Kesimpulan

Mencari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam).

Dalam konteks pembangunan hukum, maka hukum Islam selain sebagai norma hukum yang dapat ditranformasikan menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.

Peluang yang telah dirintis dari periode ke periode menunjukkan fenomena yang lebih prospek terhadap keberadaan hukum Islam dengan syarat peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam bidang hukum Islam akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

 


[1]   Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag. adalah Staf Pengajar  STAIN Surakarta dan  Anggota KPU Kabupaten Wonogiri 2003-2008.


[1] Masykuri Abdullah, “ Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional” dalam Jauhar Vol. 1 No. I Desember 2000, hlm. 51-71.

[2]  Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Eddi Rudiana Arief dkk. (Ed. ), Pengantar Juhaya S. Praja, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994, cetakan II, hlm. 114.

[3]  Abdullah Gofar, “ Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya” dalam Mimbar Hukum Nomor 51 Thn. XII 2001, hlm. 16.

[4] Orde baru 1966-1998. Era reformasi dimulai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada 22 Mei 1998  dan munculnya kepemimpinan nasional dibwah kepemimpinan B.J. Habibie (1998-2000) dan Abdurrahman Wahid (2000-2001), Megawati Sukarno Putri (2001-sekarang).

[5] Moh. Mahfid MD., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES dan UII Press, 1998, hlm. 9. Lihat Pula Moh. Mahfud MD., “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, dalam Jurnal Ilmiah Al-Jami’ah ,edisi Nomor 63/VI/1999, hlm. 29-49

[6]  Munawir Sadzali, Sistem Tata Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 2-3

[7] Rahmani Tirmarita Yulianti, “ Reaktualisasi strtegi Politik Islam di Indonesia” dalam Jurnal Al Mawardi, Edisi VII Februari 1999, hlm. 91-103.

[8]  Masyarakat Islam adalah suatu komunitas yang menghedaki sebauh tatanah sosial yang tidak hanya bersifat Islami an sich, namun segala sistem kehidupan masyarakatnya Islam menjadi aturan hukum yang konkrit dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan masyarakat muslim adalah komunitas muslim yang menghendaki pelaksanaan ajaran Islam secara subtansif, dimana tata kehidupan diatur secara Islami tanpa harus mengedepankan sismbol-simbol Islam secara konkrit. Masyarakat muslim merupakan tahap dari perkembangan menuju masyarakat Islam. Menurut Mohammad Daud Ali masyarakat Islam mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an dan Al Sunnah. Diantaranya adalah: 1) Persaudaraan, 2) Persamaan, 3) Toleransi, 4) Amar ma’ruf nahi munkar, 5) Musyawarah, 6) Keadilan, 7) Keseimbangan antara kewajiban dan hak antara kepentingan individu dan hak individu, antara kewajiban antara kewajiban masyarakat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sehingga cita perjuangan politik termasuk dalam legislasi nasional adalah masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam merupakan kerangka acuan untuk masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang ada sekarang harus dikembangkan menuju masyarakat Islam dengan berbagai cara dan upaya. Lihat Mohammad Daud Ali, “ Hukum Islam dan Masalahnya di Indonesia” dalam Mimbar Hukum  No. 31 Thn VII 1997, hlm. 11.

[9] Ronny Hanitijo Soemitro, “Sejarah Hukum Indonesia” dalam Masalah-Masalah Hukum  Nomor 1 Tahun 1990, hlm. 26-38.

[10] Sopyan, “Prospek Hukum Islam di Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam An-Nida’ Nomor 2   Th. 2000, hlm. 22-42.

[11] Masykuri Abdullah, “ Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional” dalam Jauhar Vol. 1 No. I Desember 2000, hlm. 51-71.

[12] Padmo Wahjono, “Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang” dalam Mimbar Hukum, Nomor 3 Thn. II 1991, hlm. 1-9.

[13] Ismail Sunny, “ Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum” dalam Mimbar Hukum, Nomor 8 Thn. IV 1993, hlm. 19-28.

[14] Nasruddin Umar, “Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam Majalah Justisia Fakultas Syariah IAIN Syarrif Hidayatullah Jakarta Edisi I/ Th I/ 1996 hlm.  6

[15] Penghijauan merupakan istilah yang muncul untuk menggambarkan hubungan akomodatif antara pemerintah dengan umat Islam sebagai puncak harmonisasi kekuasaan. Munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai kendaraan politik politikus muslim dalam memperjuangkan aspirasi politik Islam sebagian.

[16] Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Pengantar Busnthanul Arifin, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 133.

[17]  Moh. Mahfud MD, “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam” dalam Al-Jami’ah, Nomor 63/VI/1999, hlm. 44.

[18] Pengkanunan merupakan upaya yang dilakukan untuk mentransformasikan hukum agama menjadi hukum positif dengan mengambil sumber dari doktrin agama yang telah melalui penurunan (derevasi), sehingga bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa agama secara utuh sebagaimana pengalaman system hukum di Arab Saudi, tetapi sudah menjadi bahasa hukum.

[19] Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 73. Selanjutnya ikuti pemaparan Taufiq, “Transformasi Hukum Islam dalam Legislasi Nasional” dalam Mimbar Hukum, Nomor 49 Thn XI 2000, hlm. 7-25.

[20] Padmo Wahjono, “ Budaya Hukum Islam…hlm. 8-9.

[21] Taufiq, “ Prospek Peradilan Agama” dalam Majalah Justisia, Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syarrif Hidayatullah  Edisi I/ Th I /1996 hlm. 24-25

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s