DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

Oleh Muhammad Julijanto

Pemilu sebagai sarana untuk meraih dukungan dari konstituen yang dapat mengantarkan seseorang mencapai kedudukan terhomat di kursi anggota legislatif, sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi, sebagai penyambung lidah rakyat yang akan mewujudkannya dalam rumusan pasal-pasal dan kebijakan pembangunan.

Dari sinilah korelasi antara demokrasi dengan kesejahteraan terlihat. Apakah mampu para legislator kita merumuskan kebijakan pembangunan yang mensejahterakan rakyat dengan rumusan peraturan perundangan?. Jika rumusan peraturan perundangan (Undang-Undang) termasuk Perda (Peraturan Daerah) dapat menggali potensi asli daerah dan berjuang merumuskan aturan yang dapat mengangkat derajat dan martabah rakyat di daerah pemilihan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Hakekat wakil adalah mewakili kepentingan dari orang yang telah menyalurkan aspirasinya dan menjatuhkan pilihan hanya kepadanya, pilihan rakyat adalah amanah yang harus diemban secara baik oleh para wakil rakyat, sungguh rakyat sangat menaruh harapan besar kepada legislator terpilih.

Oleh karena itu apa yang telah terucap pada masa kampanye merupakan kontrak politik yang mereka lakukan, materi kontrak yang terlontar itulah yang harus dijunjung tinggi sebagai komitmen yang harus diperjuangkan dengan segala potensi dan dedikasinya. Karena kata-kata tersebut mempunyai kandungan nilai filosofis. Sekalipun orang kadang memilih bukan karena apa yang pernah mereka sampaikan, tetapi mereka meyakini bahkan pilihannya merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa peduli terhadap calon legislatif, sebab tanpa kepedulian mereka tidak akan menjatuhkan pilihan pada saat pemungutan suara. Maka berapapun perolehan suara merupakan bentuk amanah yang luar biasa. Jangan sampai menyia-nyiakan potensi yang sedemikian besar dan kepercayaan yang baik ini.

Umur demokrasi sudah setua manusia, tetapi dunia mempercayakan bahwa mekanisme demokrasi sebagai cara untuk mempercepat tercapainya harapan kesejahteraan manusia, sehingga demokrasi diperjuangkan untuk diwujudkan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Jika benar demokrasi adalah salah satu mekanisme yang dipercaya dapat meningkatkan derajat kesejahteraan. Bagaimana wujud dan partisipasniya. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan.

Demokrasi bisa mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya bagi kesejahteraan para legislator yang duduk di kursi terhormat dengan mobilitas vertikal yang mengangkat harkat dan martabatnya meningkat serta pendaptanya menjadi berlipat-lipat, kadang diselingi dengan korupsi dan suap menyuap. Tetapi rumusan demokrasi yang tertuang dari komitmen para wakil rakyat guna memperjuangkan rumusan keputusan, ketetapan politik yang berpihak kepada rakyat. Bukan hanya dapat dinikmati oleh 50 atau 45 anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau 100 orang anggota DPRD Provinsi dan 560 anggota DPR RI.

Tetapi kesejahteraan merupakan milik semua rakyat Indonesia yang merindukan keadilan, kesejahteraan yang sama. Secara statistik jumlah penduduk 230 juta jiwa. Semuanya mengharapkan kesejahteraan.

Harapan besar itu hendaknya direspon dengan sungguh-sungguh dengan mereka datang ke rapat sidang tentang rakyat. Jangan sebaliknya mereka justru meninggalkan sidang tentang rakyat hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sementara mandat yang mereka terima tidak dimanfaatkan dengan baik.

Di akhir masa jabatan hendaknya para wakil rakyat yang tidak akan duduk kembali di kursi terhormat menebus semua janjinya dahulu, apa yang berlum mereka wujudkan dalam kerangka menyejahterakan rakyat. Janji politik dan kontrak politik akan segera berakhir. Apakah mereka termasuk wakil yang melakukan wan prestasi yaitu ingkar janji. Momentum ini penting untuk mengingatkan kembali masa lima tahun yang lalu sebagai review rekam jejak wakil rakyat kita.

Di masa akhir masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD baik yang terpilih kembali maupun yang tidak, hendaknya tetap konsisten memenuhi kewajiban, meskipun kini mereka sudah sibuk menyiapkan RUU/Raperda untuk mengucurkan dana purna bakti, yang bersarannya lumayan sepuluh kali Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi masyarakat penerima BLT jauh sangat lumayan.

Berdasarkan aturan yang legal dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 23 PP No. 35/2005 mengenai perubahan atas PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Besaran uang jasa pengabdian diberikan dengan ketentuan maksimal enam kali uang representasi. Masing-masing anggota DPRD mendapatkan hak jasa pengabdian kisaran Rp 9 juta hingga 12,6 juta sesuai dengan kedudukan dan jabatannya di dewan. Di Wonogiri tunjangan purnabakti DPRD menyerap dana RP 417 juta untuk 45 anggota DPRD.  Di Karanganyar mecapai total anggaran RP 429,660 juta. Di Klaten dana akhir jabatan DPRD sebesar Rp 429,6 juta, Boyolali siapkan dana purnabakti DPRD RP 429,6 juta..

Kini di beberapa daerah DPRD ada yang sedang dan bahkan ada yang sudah membahas Raperda dana purna bakti. Pada masa yang lalu DPRD hasil pemilu 1999-2004 ada beberapa daerah yang tersangkut masalah dana purna bakti, seperti di Kabupaten Wonogiri sejumlah anggota DPRD harus mengembalikan dana purna bakti karena persoalan prosedur pencarian yang dianggap merugikan negara, dan ditempuh penyelesaian mengembalikan ke kas daerah dengan berbagai cara kes maupun angsuran, sementara unsur tindak pidananya tidak ada penyelesaian yang tuntas. Di Sukoharjo belum ada titik terang tentang penyelesaian dana purnabakti DPRD 1999-2004 berdasarkan hasil perhitungan Kejaksaan Negeri Sukoharjo total kerugian Negara mencapai Rp 1,8 miliar (Solopos, 20/5). Kita berharap di akhir masa jabatan para legislator tidak terjebak pada persoalan yang sama, dan dapat mengambil pelajaran yang berharga dari sejarah.

Kembali ke korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan belum secara nyata dapat dinikmati kalangan masyarakat bawah, sebab yang mencolok justru para pemangku jabatan, sementara rakyat masih tetap dalam keadaan subordniat dalam kesejahteraan ekonomi, atau paling tidak berbagai pelayanan publik, pendidikan dasar, dan kesehatan dapat dinikmati secara merata, inilah pekerjaan rumah yang segera diselesaikan bagi para legislator periode 2004-2009 yang akan berakhir bulan Agustus 2009 nanti.

Jika merujuk pada masa sidang I tahun 2008-2009 DPR telah menyelesaikan RUU 21. sampai saat ini DPR periode 2004-2009 telah menghasilkan 141 RUU dari 284 atau 50 % (Solopos, 31/10/2008). Mampukah DPR, DPD, DPRD masa bakti 2004-2009 menuntaskan semua tunggakan RUU/Raperda yang belum dibahas. Hal ini sangat terkait dengan kinerja para legislator kita yang tinggal menunggu waktu purna. Kita berharap para anggota DPR, DPD, dan DPRD 2004-2009 dapat mengakhiri masa jabatannya dengan khusnul khatimah semoga tidak ada hutang di antara kita.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen STAIN Surakarta, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s