MENUNGGU BAKTIMU PEREMPUAN

MENUNGGU BAKTIMU PEREMPUAN

Oleh Muhammad Julijanto

Kebangkitan wanita dalam berbagai bidang merupakan revolusi terhadap dunia saat ini, meskipun angka peranan wanita juga menjadi perhatian tersendiri, beberapa penelitian social yang dilakukan dengan perspektif perempuan mencoba menggunakan metodologi penelitian yang berperspektif perempuan untuk melihat kualitas dan kuantitas yang telah dicapai perempuan dalam berbagai bidang.

Tampilnya beberapa perempuan dalam jabatan-jabatan public secara nasional masih jauh dari kebutuhan yang ada guna memperjuangkan kesetaraan gender, sebab perempuan masih dibayangi ketakutan terhadap eksistensi laki-laki dalam kehidupan social. Ambil contoh menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon jadi berdasarkan nomor urut.

Alvin Tofler dalam bukunya Future Shock dan The Third Wave menjelaskan perubahan yang terjadi dimana-mana, di semua bidang kehidupan, semestinya membawa perbaikan pada kehidupan manusia, tetapi tanpa terasa dari hari ke hari kehidupan kita diarahkan oleh suatu kekuatan yang membentuk keadaan diri kita. Itulah kekuatan media massa, informatika, dan teknologi informasi yang semakin canggih, apa yang terjadi di dunia lain pada saat itu juga dapat diserap di sini. Fenomena tersebut menurut praktisi  komunikasi diidentifikasi sebagai global village.

Will Durant sejarawan terkemuka pernah menulis bahwa manusia di seluruh penjuru dunia akan menyaksikan revolusi besar mulai abad kedua puluh. Revolusi tersebut menurutnya bukanlah revolusi politik atau militer, tetapi kebangkitan peran wanita di segala bidang kehidupan. Kemudian Naisbitt dan Patricia Aburdence dalam Megatrend 2000 meramalkan bahwa salah satu trend besar di tahun 2000-an adalah kebangkitan wanita.

Putusan MK

Kepedulian partai politik memajukan politik kaum perempuan dengan memberikan ruang demokrasi bagi warga Negara belum diimbangi kapasitas perempuan sendiri. Kaum perempuan masih perlu berjuang di bidang politik agar eksistensinya semakin diakui .

Pada saat pencalonan semua partai politik membuka pintu lebar-lebar untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 %, namun kenyataannya sebagaian partai politik tidak mampu memenuhinya, sekalipun begitu welcome terhadap partisipasi perempuan. Bahkan banyak partai politik yang tidak mampu menjaring caleg perempuan untuk setiap daerah pemilihan.

 Partisipasi perempuan dalam pemilu legislative dan pemilu eksekutif terbagi dalam tiga peran aktif antara lain: sebagai badan penyelenggara pemilu, sebagai pemilih-konstituen, sebagai calon legislative yang diusung peserta pemilu atau pasangan calon pada pemilu kepala daerah, pasangan calon presiden.dan wakil presiden.

Sebagai badan penyelenggara semangat mengakomodasi 30 % keterwakilan perempuan sudah ada benang merahnya, sekalipun kuantitas belum kongruwen dengan kualitas. Artinya banyaknya panitia penyelenggara pemilu dari kalangan perempuan belum seimbang dengan prosentase yang ada. Namun semangat sudah terwujud. Di tingkat KPU dan Bawaslu sudah terpenuhi, hanya untuk di tingkat Panitia Pengawas Pemilu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan apalagi Panitia Pengawas Lapangan yang ada di tiap-tiap desa belum bisa menjamin. Tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara belum banyak menyerap keterwakilan perempuan. Sebagai contoh pada pemilu 2004 sangat sulit untuk mencari petugas KPPS dari kelompok perempuan, apalagi di daerah terpencil, so pasti anggota KPPS didominasi oleh laki-laki.

Partisipasi perempuan sebagai pemilih, tentu secara normative ketika seseorang sudah berumur tujuh belas tahun, bertempat tinggal di suatu daerah, atau umur di bawah 17 tahun, tetapi sudah pernah menikah, maka berhak untuk didaftar sebagai pemilih. Dilihat dari jumlah pemilih terdaftar dapat dipastikan bahwa partisipasi perempuan memangang peran penting. Maka memotivasi perempuan menggunakan hak politiknya secara cesdas menjadi kewajiban dan tugas para parpol dan calegnya untuk mendekati kelompok sasaran perempuan. Dengan mengusai konstituen perempuan dapat menjamin seseorang bisa meraih kursi di parlemen. Memang belum ada data yang dapat menggambarkan partisipasi perempuan atau golput perempuan. Karena selama ini prosentase selalu diambil jumlah akumulatif dan tidak dibedakan dengan jender dalam menghitung jumlah golput. Dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok perempuan dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan. Pemilu 2009 diperkirakan jumlah pemilih dalam negeri kurang lebih 170.980.413 orang dan pemilih luar negeri 1.609.737 orang (Jawa Pos, 27/9/2008) dan separuh lebih adalah pemilih perempuan.

Perempuan sebagai caleg tidak lepas dari perjuangan, sebelum keputusan MK, mereka berjuang untuk mendapat nomor urut ketiga dalam daftar calon paling tidak. Data di situs KPU menyebutkan, jumlah daftar caleg (DCT) Pemilu 2009 mencapai 11.301 orang, terdiri 7.391 laki-laki dan 3.910 perempuan, sehingga prosentase caleg perempuan 34,60 %.

Implikasi putusan MK meningkatkan persaingan merebut kursi anggota legislative semakin ketat, sebab semua caleg harus bekerja keras, bahkan internal partai cenderung bersaing. Sebab itulah dinamika politik yang dari waktu ke waktu akan bergerak sangat cepat tergantung siapa yang dapat memberikan pengaruh terkahir saat menjelang pemungutan suara.

Lalu apa implikasi terhadap partisipasi perempuan dalam kompetisi menuju kursi dewan, bagi perempuan tentu zipper system  tiga caleg sekurang-kurangnya satu perempuan dalam daftar calon anggota legislative menjadi tidak ada pengaruhnya, karena sudah tidak ada lagi jaring pengaman untuk memuluskan perempuan menjadi legislator, semuanya tidak ada lagi unsur belas kasihan (charitas), tetapi yang ada ada kerja keras dan peduli serta turun ke bawah mendekat kepada calon konstituennya. Semakin banyak kontituen yang didekati kemungkinan perolehan suara semakin banyak, tidak hanya mengandalkan posisi di nomor urut calon.

Partisipasi perempuan dalam politik akan berpulang kepada perempuan sendiri, dan terbuka bagi semua anggota masyarakat bersaing secara fair, edukatif dan memberdayakan, termasuk di dalammnya perempuan sebagai kekuatan baru di masyarakat. Kualitas perempuan (SDM) sangat mempengaruhi keberhasilan politiknya.

Berdasarkan penghitungan sementara dapat disimpulkan tampilnya wajah-wajah baru di panggung politik local maupun nasional. Seperti DPRD Kota Surakarta ada sekitar 10 caleg perempuan yang bakal melenggang ke Gedung Dewan. Sebelumnya pada pemilu 2004 hanya empat perempuan yang masuk. di Kabupaten Wonogiri pemilu 2004 menempatkan 3 Srikandi di jajaran anggota legislative, pada pemilu 2009 menjadi lima anggota DPRD perempuan dari 50 anggota.

Dimana keberhasilan caleg perempuan meraih dukungan maksimal dengan aneka latar belakang popularitas mereka, ada yang sebagai public figure dengan keartisannya, ada yang punya hubungan keturunan dengan ketokohan orang tuanya, atau ketokohan suami sebagai pejabat, sehingga memudahkan akses kepada masyarakat lebih luas diperoleh dan berujung pada peningkatan perolehan suara cukup signifikan.

Sementara perempuan yang berlatar belakang aktivis dan popularitasnya kurang tidak terlalu mempunyai banyak dukungan. Sehingga kemungkinan mereka tidak bisa masuk ke dewan disebabkan dukungan yang minim.

Selamat datang tampilnya perempuan dalam panggung politik nasional. Sekalipun perjuangan akan terus dikobarkan. Pantang menyerah sampai keadilan dan kesejahteraan terwujud. Selamat hari Kartini. Semoga baktimu mengharumkan Indonesia.

Muhammad Julijanto, M. Ag adalah Dosen STAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s