MENYUSUN ANGGARAN PILKADA YANG RASIONAL

MENYUSUN ANGGARAN PILKADA YANG RASIONAL

 

Solopos, Edisi : Rabu, 14 Oktober 2009 , Hal.4
Masa jabatan beberapa kepala daerah; gubernur, bupati dan walikota hampir habis. Kegiatan Pemilu lokal segera dimulai bahkan tahapan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 17 kabupaten/kota dan khususnya di Soloraya sudah mulai berjalan sejak awal Oktober.
Misalnya pembentukan badan penyelenggara panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu lapangan.
Becermin pada pelaksanaan Pilkada tahun 2005, ada yang berbeda dalam Pilkada 2010 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai calon perseorangan atau independen yang mendapat peluang lebar. Partai politik yang mempunyai kursi 15% di DPRD dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah sendiri. Peluang masyarakat yang tidak punya kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah jalur independen semakin terbuka lebar. Hanya tinggal pemenuhan syarat administrasi yang harus terpenuhi yaitu dukungan riil dari masyarakat yang disertai fotokopi KTP.
Untuk suksesnya Pilkada, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu pertama, adanya aturan hukum yang jelas sebagai alasan konstitusional landasan pelaksanaan. Pilkada menjadi kewenangan KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/walikota. KPU provinsi/kabupaten/kota membuat regulasi/aturan main yang fair dan jelas. Regulasi pelaksanaan Pilkada hendaknya mengacu kemampuan daerah setempat. Sekalipun antardaerah bisa menyatukan persepsi dalam hal-hal teknis yang memungkinkan adanya kebersamaan antardaerah.
Kedua, antusiasme rakyat dalam mengikuti semua tahapan Pilkada. Sekalipun pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang lalu, angka Golput masih tinggi, hal tersebut sebagai bukti bahwa partisipasi menjadi persoalan tersendiri yang harus diatasi oleh badan penyelenggara maupun pemangku kepentingan dari mulai partai politik, KPU, Panwaslu dan pemerintah.
Anggaran rasional efisien
Ketiga, sarana dan prasarana pendukung seperti tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan semua tahapan. Tidak hanya putaran pertama Pemilu tetapi mencakup semua tahapan Pilkada harus terpenuhi anggarannya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mempunyai cadangan anggaran rutin karena setiap lima tahun ada momentum Pilkada. Sehingga, jauh-jauh hari sudah dialokasikan dana agar tidak kesulitan mendanai Pilkada.
Seperti DPRD Klaten bakal memangkas anggaran penyelenggaraan Pilkada 2010 yang diajukan oleh KPU dan Panwaslu. Pada tahun ini, APBD Klaten berada dalam kondisi defisit Rp 32 miliar sehingga terpaksa utang sekitar Rp 22 miliar untuk menutupnya. Sementara untuk Pilkada tersedia dana cadangan maksimal Rp 10 miliar, padahal KPU mengajukan anggaran Rp 41 miliar dan Panwaslu Rp 4 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran Pilkada 2005 Rp 7 miliar untuk dua putaran (SOLOPOS, 5/10).
Beberapa kabupaten/kota di Soloraya akan menggelar Pilkada 2010. Wacana yang berkembang adalah persoalan dana. Permasalahannya, sejauh mana anggaran yang ada bisa diefisienkan sehemat mungkin dan dimaksimalkan penggunaannya.
Dalam beberapa tahun ini, keuangan daerah kondisinya bervariasi. Kabupaten Klaten defisit anggaran Rp 32 miliar, Wonogiri Rp 16 miliar. Pengajuan anggaran Pilkada Wonogiri Rp 27 miliar untuk dua putaran. Sementara Pilkada 2005 menghabiskan dana Rp 7 miliar untuk satu putaran.
Bahkan, Boyolali terancam bangkrut pada 2011, sebab krisis anggaran dalam penyusunan APBD terus terjadi dalam tiga tahun terakhir. Anggaran belanja langsung mengalami penurunan. (SOLOPOS, 26/9). Menurut anggota DPRD Kabupaten Boyolali Thontowi Jauhari, kalau tidak segera dibenahi bisa menjadi ancaman, pembangunan infrastruktur di Boyolali. Padahal KPU Boyolali menghitung kebutuhan biaya Pilbup satu putaran mencapai Rp 16 miliar dan untuk dua putaran Rp 26 miliar.
Sementara, Sukoharjo memprediksi anggaran Pilkada 2010 Rp 24 miliar, bahkan menurut KPU Sukoharjo, angkanya bisa lebih besar. Berarti ada kenaikan luar biasa. Dibanding Pilkada 2005, anggaran untuk honor badan penyelenggara mengalami kenaikan, juga logistik dan semua kebutuhan, sehingga mengatrol naiknya anggaran Pilkada secara keseluruhan.
Penghematan bisa terjadi apabila Pilkada yang jumlah calonnya lebih dari tiga pasangan, dapat dilaksanakan satu putaran. Namun sangat tergantung bagaimana partisipasi masyarakat dan menguatnya calon, sehingga calon memperoleh suara mayoritas atau lebih dari 50 persen suara pemilih (Pasal 107 UU No 32/2004).
Jika pengajuan anggaran Pilkada jor-joran sekalipun hal tersebut adalah kebutuhan riil, dikhawatirkan justru akan menjadi beban pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu ada prinsip efisiensi dalam pengajuan dan penggunaan anggaran. Pengadaan yang mendesak seperti surat suara mutlak harus ada, tetapi pengadaan alat transportasi bisa ditunda terlebih dahulu. Untuk sementara, gunakan fasilitas yang ada. Anggaran yang diajukan juga harus rinci dan valid, bukan menggunakan asumsi. Berapa pun ajuan yang dilakukan KPU kabupaten/kota, DPRD-lah yang mengetok palu. Harapannya, tidak ada anggaran yang salah sasaran, apalagi muspra.
Beberapa pos anggaran yang perlu diefisienkan seperti logistik, jumlah TPS, personel badan penyelenggara. Kalau dulu, petugas di TPS bisa mencapai sembilan orang, efisienkan menjadi tujuh orang. Anggaran pelantikan kepala daerah yang mewah dan menghambur-hamburkan anggaran tidak perlu dilakukan. Pelantikan hendaknya dilakukan secara sederhana dan yang penting, secara konstitusional terpenuhi.
Keempat, jaminan rasa aman dan keamanan wilayah. Setelah penggerebekan gembong teroris Noordin M Top, keamanan wilayah tetap menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk terlaksananya Pilkada yang Jurdil dan beradab, aspek keamanan harus terpenuhi. Keamanan bukan hanya bertumpu pada standby-nya aparat keamanan, tetapi yang jauh lebih penting adalah partisipasi semua rakyat untuk mewujudkan keamanan secara luas. Hal ini jauh lebih efektif untuk dilaksanakan, daripada bertumpu pada pengamanan aparat Polri maupun TNI.
Kita berharap dengan anggaran yang terbatas, Pilkada berhasil memilih pasangan calon yang dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah. Prinsip pengajuan anggaran Pilkada yang rasional serta berorientasi pada prioritas kebutuhan paling pokok, menjadi cara agar anggaran daerah tidak terbebani dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat bisa terwujud. Sehingga, Pilkada benar-benar menjadi solusi bagi demokratisasi masyarakat lokal, bukan membebani. – Oleh : Muhammad Julijanto M Ag Dosen STAIN, mantan anggota KPU Wonogiri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s