DEMOKRASI, AGAMA DAN MIMPI KESEJAHTERAAN


Oleh Muhammad Julijanto

Ikhtiar menciptakan tata kelola kehidupan yang mampu mengcover segala kebutuhan hidup manusia di semua belahan bumi bukanlah ikhtiar yang final. Sebab kenyataannya berbagai inovasi cara pengelolaan kehidupan terus diupayakan agar kesejahteraan bisa merata dirasakan oleh semua masyarakat.

Kesenjangan masih menjadi agenda yang belum kelar diurai. Benang kusut tersebut akan menjadi agenda yang dipecahkan secara konsisten dan tidak hanya polarisasi yang dihasilkan dan hanya menguntungkan kelompok negara-negara maju dan kawasan yang mampu berkompetisi secara fair dalam lapangan kehidupan. Ikhtiar tersebut berupa tawaran demokrasi dan kesejahteraan for all. Tidak hanya kawasan tertentu yang dapat menikmati demokrasi dan kesejahteraan. Demokrasi yang selama ini berjalan belum juga kongruen dengan kesejahteraan yang menjadi fokus. Masih banyak praktek demokrasi yang belum mewujud berbuah kesejahteraan.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang sedang mencari bentuk ideal penyelesaian segala problema kehidupan, agama tidak akan pernah berhenti menawarkan cara penyelesaian segala konflik dalam kehidupan manusia. Agama datang ke tengah-tengah kehidupan manusia ditakdirkan untuk menjadi penengah segala problem kehidupan. Agama hanya menyediakan doktrin yang harus selalu dipahami dan diaplikasikan agar selalu memberikan jawaban teologis dan praksis dalam mengatasi masalah manusia. Tanpa pemahaman tersebut agama berhenti memberikan nilai tambah peradaban manusia.

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Dalam arti lebih manusiawi, egaliter, dan berkeadilan. Umar Masdar (1999) menyatakan demokrasi diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.

Banyak orang berharap pada demokrasi. Sebab orang berharap keputusan-keputusan demokrasi menentukan kehidupan kolektif akan mendasarkan pada pertimbangan publik yang luas. Orang juga berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif  menjadi lebih rasional.

Sebelum demokrasi tegak, terlebih dahulu dibangun budaya politik yang unsur-unsurnya antara lain; toleransi, keterlibatan politik, percaya kepada orang lain, jaringan keterlibatan warga, sikap percaya kepada institusi politik, dukungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan setiap kepada sistem.

Substansi demokrasi antara lain; adanya prinsip kedaulatan rakyat, adanya mayoritas yang mengakui hak minoritas, bukan sebagai belas kasihan (charity), penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya persoalan gender.

Upaya penguatan civil society antara lain; siap menerima prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kebebasan dalam memilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil untuk memilih parleman maupun kepala pemerintahan, siap menerima kenyataan hak-hak mayoritas, hak-hak mayoritas sama porsinya dengan hak minoritas, siap menerima penghargaan hak asasi manusia, persoalan gender.

Selama ini demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tersisih dalam kompetisi kehidupan. Statistik menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan dan pengangguran belum bisa sepenuhnya mendapat pemberdayaan yang memuaskan.

Sejak tahun 1998 terus terjadi pengurangan angka kemiskinan dari 49,50 juta atau 24,23 persen (1998) hingga 35,10 juta atau 15,97 persen (2005). Penduduk miskin bertambah empat juta orang yang tercatat pada Februari 2005 terdapat 11 juta orang pengangguran. Namun pada Maret 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 39,05 juta (17,75 persen) (Sensus 2006). Sedangkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir 2 Juli 2007 jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2007 mencapai 37,17 juta atau 16,58 persen dari total penduduk.

Biaya demokrasi yang besar belum kongruen dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Sebagai gambaran penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat, kepala daerah dan presiden dan wakil presiden menelan anggaran ratusan trilyun rupiah. Belum lagi pemilu kepala daerah yang pada tahun 2010 sebanyak 243 daerah provinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilu Kada (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), dimana masing-masing daerah menyerap anggaran yang begitu besar jumlahnya. Sebagai ilustrasi untuk satu putaran biaya demokrasi pemilu lokal kisaran Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar, padahal kemampuan daerah sangat terbatas dalam penyediaan anggaran teknis demokrasi. Sementara tingkat kesejahteraan belum beranjak bagi masyarakat menengah ke bawah. Politik anggaran masih belum pro rakyat, anggaran masih banyak untuk belanja aparat data menunjukkan dari APBD/APBN hampir 60 % untuk aparatur birokrasi, sementara yang langsung ke rakyat masih minim.

Wakil rakyat adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, hendaknya dapat dijadikan teladan dan rujukan moral. Semakin baik pemimpinnya, maka tingkat kebocoran anggaran semakin baik, sebab menjadi anggaota dewan adalah panggilan jiwa merupakan pengabdian yang  mendarmakan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat, melalui para legislator akan keluar perundang-undangan, peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas heidup dan kesejahteraan.

Bagi kelompok masyarakat kelas bawah fasilitas seperti pendidikan, layanan kesehatan adalah jauh api dari panggang, sekalipun program pemerintah melalui askeskin, pendidikan 9 tahun gratis, tetapi kebutuhan sarana yang dapat mendukung kegiatan tidak dimiliki, sehingga mereka berada pada lingkaran kemiskinan yang tidak pernah putus.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat kelas ekonomi miskin menjadi kelompok masyarakat yang mampu berdikari masih hanya program charitas-belas kasihan, yang memberikan bantuan berhenti pada konsumsi sesaat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan diplesetkan menjadi bantuan langsung telas–habis buat konsumtif. Keberpihakan dalam penyusunan anggaran yang memberdayakan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR/ DPRD.

Sektor usaha dan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat miskin belum banyak tersentuh oleh program-program pembiayaan pembangunan. Kewajiban pemerintah melaksanakan amanat konstitusi Pancasilan dan UUD 1945, terutama pada masyarakat miskin yang tidak tersentuh kue pembangunan.

Kaum miskin kota adalah kelompok masyarakat yang tersisih oleh persaingan di kota-kota besar mereka hidup tidak standar, dari sisi pemukiman, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan serta pendidikan. Mereka rentan terhadap wabah penyakit menular karena kebersihan dan kesehatan.

Kaum miskin kota seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dibangun oleh pemegang  kekuasaan pemerintahan kalaupun mereka ditertibkan hendaknya dengan pendekatan persuasif dan diberikan penampungan yang layak. Karena itu problem riil kemiskinan. Pembangunan mestinya menyentuh langsung kelompok masyarakat miskin.

Program-program ekonomi kerakyatan dan pro rakyat adalah mengangkat kelompok marginal tersebut dari lembah kemiskinan. Program-program ekonomi menjadi prioritas masyarakat miskin dengan menyediakan sandang, pangan dan papan yang layak untuk hidup wajar dan beradab. Oleh karena itu pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menyentuh kelompok marginal ini. Agar generasi yang lahir dari kelompok marginal tidak mewarisi kemikinan berikutnya, dengan pendidikan bagi semua bisa terjangkau oleh ekonomi lemah, sehingga di masa yang akan datang mereka bisa pula melakukan mobilitas vertikal dengan keluar dari jerat kemiskinan.

Kritik moral pembangunan  menyatakan bahwa pembangunan hanya dapat dijalankan oleh kelompok  menengah ke atas. Sedangkan kelompok masyarakat lemah belum tersentuh tuntas oleh pembangunan, para pemikir hendaknya berupaya keras mengatasi problem kemiskinan tersebut.

Demokrasi hanya menyentuh masalah sistem politik belum menyentuh sistem ekonomi. Ekonomi demokrasi seharusnya dapat mengatasi masalah kemiskinan bahwa semua orang mendapatkan akses permodalan dan ekonomi yang merata. Demokrasi politik mengakui semua warga negara miskin dan kaya mempunyai hak konstituisonal yang harus terdaftar sebagai pemilih untuk menentukan kepemimpinan nasional (Pemilu nasional maupun Pemilu Kada). Sementara demokrasi ekonomi belum menyentuh masyarakat miskin kota maupun miskin desa.

Dunia berkembang kini sedang berevolusi ke arah sistem-sistem politik yang lebih demokratis. Setiap bangsa dituntut untuk bisa menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang senantiasa menghendaki keputusan-keputusan yang sangat mendesak, kompleks dan hakiki. Sehingga cara-cara lama untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama menjadi kuno dan perlu dibugarkan kembali, proses ini disebut demokratisasi.

Sebuah aksioma menyatakan bahwa sebuah bangsa menuju keadaan yang lebih baik atau buruk pada dasarnya tergantung pada ikhtiar bangsa itu sendiri. Membangun negara berbeda dengan membangun mesin politik.yang pertama meliputi usaha pembinaan identitas dan konsesus nasional. Kedua pemberdayaan  sarana politik suatu bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s