FATWA GOLPUT PERLUKAH?

Oleh Muhammad Julijanto

Perkembangan pemikiran hukum Islam tidak pernah mengalami kemandegan, adapun pernah terlintas dalam sejarah pemikiran hukum Islam fase berhentinya proses ijtihad sebagai lembaga formal yang digunakan oleh kaum muslimin dalam merumuskan hukumnya terutama dalam menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat muslim di dunia Islam. Tetapi kekosongan pemikiran hukum Islam ini pada hakikatnya diisi oleh garda terdepan golongan pembela syari’at, yakni para qadhi-hakim dan mufti yang senantiasa melayani kebutuhan masyarakat muslim dalam mencari pemecahan persoalan yang dihadapi.
Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam menurut Mohammad Atho Mudzhar (1990), yakni; kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundang-undangan negeri-negeri muslim. Dalam konteks perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia perkembangan hukum yang menarik untuk dicermati sebagai motivasi dan selain itu juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah berhenti dalam membimbing kehidupan masyarakat muslim memenuhi kebutuhan spiritual maupun material dalam suasana kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama sesuai dengan ajaran agamanya.
Dengan demikian salah satu hal yang penting dalam konteks ini adalah peranan fatwa dalam mengisi kekosongan pemikiran hukum Islam sangat besar, sebab fatwa sifatnya merupakan nasehat yang tidak mengikat seseorang dalam melaksanakan hukum, tergantung kepada orang yang meminta fatwa tersebut dalam melaksanakannya. Dan daya responnya sangat cepat tergantung kebutuhan yang mendesak.
Menarik gagasan yang dilontarkan oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tentang usul MUI, Muhammadiyah, NU dan oramas Islam mengeluarkan fatwa haram golput guna menyikapi fenomena minimnya angka partisipasi msayarakat dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di tanah air, baik pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi dan kabupaten/kota (Solopos, 13/12/2008).
Tulisan ini akan mengulas tentang hubungan fatwa, partispasi masyarakat, dan strategi apa yang dilakukan guna mengurangi angka golput? Haruskah MUI mengeluarkan fatwa haram golput.
Kajian Mohammad Atho Mudzhar (1990) pada disertasi doktor (Ph.D) tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ada hubungan antara bagaimana bentuk fatwa MUI dan pengaruh politik, hubungan antara kondisi sosial politik mempengaruhi bagaimana fatwa itu dikeluarkan.
Dalam perumusan fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagian bersifat politik. Faktor pertama yang harus diketahui dalam perumusan fatwa-fatwa adalah berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial politik, yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di dalamnya.
Fenomena Golput
Pada pemilu 1955 angka golput 12,24 %, pemilu 1999 angka golput turun menjadi 10,4 % dan pada pemilu 2004 angka golput naik menjadi 24,4 %. Pemilu kepala daerah selama 2005-2006 tingkat partisipasi pemilih dinilai sangat rendah sebagai contoh pilkada Banten 60,83 %, Depok 58,1 % dan Bekasi 53,76 %. Fenomena ini juga terjadi pada beberapa daerah di luar Jawa, di Bukittinggi partisipasi masyarakat 53,1 % bahkan di kota cosmopolitan seperti Batam pilkada hanya menarik perhatian 45,19 % pemilih yang berarti angka golput lebih tinggi dari partisipasi rakyat.
Persoalannya adalah mengapa badai golput itu trendnya meningkat setiap ada pemilihan umum dari tahun ke tahun. Persoalan inilah yang harus dijawab dengan melihat realitas dan kecenderungan yang ada. Berdasarkan fakta yang ada demokrasi belum bisa menjawab kebutuhan kesejahteraan ekonomi rakyat. System demokrasi sudah dilaksanakan dimana jabatan-jabatan public dipilih secara demokratis melalui lembaga yang melaksanakan secara konstitusional. Bahkan sebaliknya dengan demokrasi kualitas ekonominya semakin turun, dan rakyat belum tersentuh secara subtansial peningkatan kesejahteraannya.
Bila menengok data statistik kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, angka-angka tersebut belum berarti perubahannya. Hal tersebut pasti ada yang salah dalam pengelolaan bangsa dan Negara ini. Apakah budaya kita yang semakin permisif, apakah perilaku kita sebagai anak bangsa yang kurang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fatwa MUI?
Upaya mengantisipasi dan mendorong rakyat menggunakan hak politiknya sangat tergantung program yang ditawarkan calon, partisipasi pemilih Partispasi pemilih sangat tergantung pada daya tarik elit politik baik sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, setelah terpilih dan duduk di kursi kekuasaan. Jika mentalitas mereka tidak konsisten antara kata dan perbuatan, antara janji dan realisasi, antara kontrak politik yang disampaikan kepada rakyat dengan jabatan yang disandang adanya perbedaan yang sangat menyolok, bahkan cenderung mengingkari amanat penderitaan rakyat, hal inilah yang membuat kepedulian rakyat terhadap proses pemilihan ini semakin menambah apatis. Tetapi jika perilaku elit semakin santun, bersahaja, mereka benar-benar memperjuangkan rakyat tidak hanya saat menjelang pemilu, tatapi sepanjang masa jabatannya tetap konsisten peduli dan berupaya memberdayakan rakyat konstituennya. Insya Allah kredibilitas lembaga yang terhormat semakin moncer dan antusiasme rakyat sangat menaruh harap kepada para perjabat yang terpilih.
Oleh karena itu perbaiki kinerja dan sapa rakyat setiap saat, apalagi ketika rakyat dirundung kesulitan seperti PHK, kekurang elpigi, minyak tanah, kekurangan bahan kebutuhan pokok dll, tidak hanya habis manis sepah dibuang. Rakyat didekati dan dimanfaatkan saat menjelang pemilu, setelah terpilih mereka campakkan rakyat, hati nurani rakyat tidak pernah didengar sebagai aspirasi yang harus diserap, tidak perlu rakyat melakukan demontrasi dulu tetapi cukup kegelisahan rakyat segera direspon tanpa menunggu tindak anarkhis dan kekerasan yang muncul di tengah masyarakat.
Dengan semakin menurunnya angka partisipasi, apakah perlu fatwa haram golput dikeluarkan, sebab angka partispasi masih dirasa lebih dari cukup, kecuali jika angka pastisipasi dibawah 45 % dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Toh selama ini dalam UU pemilu belum pernah mematok angka minimal yang harus dipenuh rakyat berpartispasi. Yang ada prosentase jumlah perolehan candidat dari jumlah suara sah. Bukan prosentase dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap setiap pemilu diselenggarakan. Jika aturan yang dicantumkan menyatakan partispasi pemilih minimal. Disinlah urgnesi fatwa perlu dikeluarkan. Mengingat sifat fatwa yang memberikan pertimbangan hukum pada masyarakt muslim yang mempunyai hak pilih secara syar’i.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen STAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s