PUNGLI KORUPSI YANG DILEGALKAN ?

Oleh Muhammad Julijanto

Clean government (pemerintah yang bersih) adalah salah satu komponen penting yang diperlukan sebuah negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Munculnya peluang dan perilaku korup dalam masyarakat, kadang tidak disadari bahkan menjadi kronis akibat akumulasi yang tidak pernah ada penyelesaian. Adanya praktek pungli pada pelayanan public sebenarnya sudah lama, bahkan seumur negri ini merdeka.
Merespon tajuk Tegakkan Hukum Untuk Berantas Pungli pada Solopos 18/6/2010 menarik penulis untuk urun rembug. Adanya praktek pungli dalam layanan public yang tidak sesuai dengan Perda aturan hukum lainnya, tetapi menjadi praktek yang terselubung di dinas instansi pemerintah bahkan termasuk di dalamnya kalau sekarang DPR sedang membahas wacana dana aspirasi yang besarannya Rp 15 M setiap anggota.
Sering juga terdengar praktek pungli terjadi dalam pengurusan proyek-proyek yang mempunyai nilai besar. Petugas yang mengurusi tender mendapatkan fee dari pemenang tender baik yang dipersyaratkan di depan maupun di belakang bila menang tendernya, atau jika telah selesai pengerjaan proyek mereka memberikan imbalan kepada petugas atau pimpronya
Mengapa pungli lebih tumbuh subur dalam pelayanan publik. Padalah itu adalah tugas aparat yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara yang bersangkutan sudah mendapat gaji sebagai imbalan dari tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Bukan meminta tambahan atau fee kepada masyarakat melalui bentuk pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya dan besarannyapun tidak ada patokan. Sehingga dirasa memberatkan bahkan menjadi tradisi dalam pengurusan administrasi di instansi pemerintahan.
Seharusnya di setiap kantor pemerintah yang memberikan layanan publik kepada masyarakat dan mengeluarkan pungutan harus ada dasar hukumnya dan besaran jumlahnya dicantumkan di papan pengumuman sekaligus prosedur yang harus dijalankan. Diberikan tenggang waktu untuk pengurusan berapa waktu yang dibutuhklan berapa biaya yang dikeluarkan dan ditempel pada saat masyarakat masuk akan melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada pungutan yang tidak ada dasar hukumnya dan tanda bukti penyetorannya. Pungutan harus kembali ke kas negara atau kas daerah bila retrisbusi tersebut dikelola oleh pemeirntah daerah.
Sebagai contoh untuk mengurus pembuatan KTP dimulai dari RT/RW diberi blangko dan pungutannya berapa, naik kelurahan berapa biaya dan waktunya, ke kecamatan berapa hari proses pengerjakan dan harus bayar berapa, harus jelas dan transparan biaya yang harus dikeluarkan. Termasuk parkir, retribusi parkir dan karcisnya harus diberikan kepada pengguna parkir, parkir yang tidak ada karcis ritribusinya rawan penyimpangan.
Inilah potret pelayanan birokrasi yang merupakan gundukan gunung es, kasusnya satu dua yang muncul ke permukaan tetapi sebenarnya banyak di dalamnya. Hanya keberanian masyarakat yang mampu mengungkapkan kepada publik.
Aturan jika sudah ada harus diterapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Sehingga bila ada penyimpangan siapa dan bagaimana penangannya. Pengaduan masyarakat juga diberikan termasuk dalam pelayanan publik. Sehingga menunjukkan good governance bagi pelayanan publik.
Kasus pungli umumnya dalam pengurusan suatu urusan yang menyangkut lembaga pemerintah. Pungli juga terjadi antaraparat pemerintah sendiri, sebagai contoh seorang pegawai mau mengurus kenaikan pangkat harus menyetor sejumlah uang kepada petugas yang mengurus masalah kepegawai agar urusan kepangkatannya bisa cepat dan lancar, dan itu sudah menjadi budaya bahkan meningkat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan bila ingin urusan kenaikan pangkatnya berjalan lancar. Pada hal petugas kepegawaian adalah berurusan dengan mengurus administrasi kepegawaian tersebut. Itu bukan rahasia lagi tetapi sudah menjadi fakta lembaga-lembaga pemerintahan.
Lalu bagaimana menangani mentalitas korup aparatur kita?. Selain sistem dan mekanisme yang diperbaiki serta bila ada pelayanan dan pelaksanaan tugas yang menyimpang jangan diamini tetapi harus mendapat teguran bahkan pimpinan juga ikut mengawasi bawahannya, bukan sebaliknya pimpinan lembaga sebagai inisiator pungli itu sendiri dengan dalih untuk operasional lembaga atau apalah argumentasinya.
Pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat untuk menjalankan demokratisasi. Tanpa pemerintahan yang bersih demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Kanker demokrasi adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Korupsi mengancam national security (keamanan Nasional). Karena itu, korupsi harus ditangani secara luar biasa. Sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Bila korupsi di Indonesia dijadikan ordinary crime (kejahatan luar biasa) implikasinya terjadi pemberatan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi berlebihan yang bisa menggunggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum memiliki kekuasaan luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi (Kompas, 10/4/ 2007).
Oleh karena itu demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.
Kita berharap sekecil apapun bentuk pungli bila tidak segera diatasi, bisa menjadi kanker bagi penegakkan hukum terutama yang berhubungan dengan pelayanan public. Sudah saatnya pemerintah daerah mengawasi jajarannya di tingkat bawah seperti Desa/Kelurahan/ Kecamatan bahkan di loket-loket pelayanan public, adakah pungutan liar yang dilakukan oleh petugas untuk memperlancar urusan. Bila itu terjadi meskipun masyarakat mau memenuhi keinginan petugas tersebut, tetap harus ditindak.
Sehingga penyimpangan sedikit segera diatasi, jangan sampai menjadi kronis dan menjadi budaya di tengah masyarakat, yang sulit untuk diatasi. Kita berharap good governance terwujud dalam semua lini pelayanan public, baik tinggkat bawah hingga pusat. Pelayanan standar sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah diditetapkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s