HUKUM DAN ADVOKAT INDONESIA

Oleh Muhammad Julijanto

 

Sejak reformasi bergulir, kebutuhan akan jasa advokat semakin meningkat. Kasus-kasus hukum yang dahulunya tidak pernah ada penindakan kini satu-persatu terungkap secara transparan di hadapan publik. Bahkan menyita perhatian publik yang luar biasa. Masyarakat rindu akan penegakkan hukum yang adil dan memenuhi rasa keadilan yang tidak hanya dari sisi legalitas hukum formal tetapi juga pada subtansi persoalan rasa keadilan hukumnya.

Kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kejahatan dan kriminal, narkoba, bahkan kejahatan terorisme menghiasi pemberintaan di media massa. Hal tersebut membutuhkan jasa konsultan hukum, pengacara atau advokat yang bisa membela dan melindungi hak-hak kemanusian seseorang yang tersangkut masalah hukum semakin signifikan. Sejak saat itulah peranan advokat menjadi sangat signifikan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Namun suatu ironi di tengah semangat penegakan hukum berjalan dengan pesat. Konflik yang kini memanas antara organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Konggres Advokat Indonesia (KAI), memberikan makna bahwa sakitnya organisasi sipil kita yang bergerak pada penegakkan hukum. Kita prihatin berlarut-larutnya konflik kedua organisasi advokat. Jika dirunut secara historis konflik keduanya berawal dari tiadanya pemahaman yang satu terhadap praktek organisasi advokat.

Konflik keduanya menyebabkan ribuan calon advokat baru yang akan berpraktek tidak bisa dilantik. Sebab salah satu syarat advokat bisa berpraktek secara litigasi di Pengadilan adalah adanya legalitas pengucapan sumpah dan pelantikan di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi atas nama ketua Mahkamah Agung RI.

 

Jumlah Advokat

Secara statistik jumlah advokat Indonesia disinyalir masih adanya kekurangan profesi advokat, jika dibandingkan dengan Negara lain, dimana jumlah advokat di Indonesia menurut catatan Ahmad-Taylor yang tedaftar di pemerintah Indonesia hanya 1.200 orang (bandingkan dengan 193 juta penduduk Indonesia tahun 1994). Walaupun ada perkiraan lain yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan yang berpraktek sekitar 5.000 orang, angka ini masih jauh dari nilai ideal yang memadai ditetapkan oleh konvensi tahunan American Bar Association (New York Times, 21/10/1994).

Sedangkan pada tahun 1996 menurut catatan harian umum (Bernas , 21/10/ 1996), jumlah advokat di Indonesia masih sedikit sekitar 10.000 orang. Antara jumlah advokat yang ada dengan jumlah penduduk Indonesia perbandingannya 1: 200.000. Di Singapura perbandingannya satu advokat melayani 2.000 penduduk. Bandingkan di Amerika Serikat terdapat 750.000 lawyers yang tergabung dalam ABA (Amerika Bar Association) dari jumlah penduduk 225.000.000 jiwa (Frans Hendra Winarta, 1995: 43).

Peradi mengadakan Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tanggal 4 Februari 2006 jumlah peserta 6.457 lulus 1.944, tanggal 9 September 2006 dengan peserta 3.404 lulus 593 dan tanggal 8 Desember 2007 jumlah peserta 5.473 lulus 1.659 advokat baru ( Buletin PERADI edisi kedua Th I Agustus 2008, hlm. 16).

Tahun 2007 advokat Peradi yang dilantik 1.400 dan tahun 2008 sebanyak 1.300. sedangkan tahun 2009 ada 2.666 advokat baru belum dilantik disebabkan adanya konflik antara dua organisasi advokat Peradi dan Konggres Advokat Indonesia (KAI) (Kompas, 25/7/2009, hlm. 4). Saat ini KAI mempunyai anggota sekitar 3000-an anggota yang tersebar di Nusantara.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 yang mengintruksikan pada ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengambil sumpah advokat baru hasil didikan dan ujian Peradi. Pasal 4 (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengharuskan advokat baru dilantik dan disumpah pada siding terbuka yang dipimpin ketua Pengadilan Tinggi tempatnya berdomisili. Kemudia keluar kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tentang penyumpahan Advokat hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi.

 

Wadah Tunggal

Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diakui oleh UU tentang wadah tunggal organisasi advokat. Sementara ini belum ada kata sepakat tentang organisasi advokat tersebut. Masih ada dua kubu yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Konggres Advokat Indonesia (KAI).

Oleh karena itu langkah cepat untuk rujuk kembali dan membentuk organisasi advokat yang baru dengan nama baru adalah langkah bijak keduanya. Dualisme organisasi advokat sangat merugikan bagi calon adviokat baru yang hingga kini belum dilantik dan demikian juga akan menghambat penegakan hukum yang fair dan berkeadilan. Karena jasa advokat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di Indonesai yang kita cintai. Dinamika perkembangan hukum dan tegaknya nilai-nilai kebenaran serta keadilan juga ditentukan oleh peranan, kualitas dan kuantitas advokat sebagai profesi hukum, salah satu pilar penegak hukum.

Embrio keadvokatan di Indonesia sudah tumbuh sejak penjajahan Belanda. Wujud keindonesiaannya baru lahir setelah Belanda meninggalkan Indonesia atau sesudah Indonesia merdeka di tahun 1945. Sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta – yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah advokat. Kemudian yang berwenang mengangkat seseorang menjadi advokat adalah Organisasi Advokat.

Dari konflik KAI dan Peradi perlu mencari titik temu yang bisa mengakomodir semua kepentingan secara seimbang, mengutamakan musyawarah dengan kepala dingin, sehingga akan tercapai solusi yang  melegakan , diharapkan jira ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka gunakan jalar hukum, hormati hak asasi manusia, dan jangan nodai dengan kekerasan dan anakhisme.

Terciptanya lembaga peradilan yang bebas, sebagai prasyarat dalam menegakkan rule af law dan melaksanakan nilai-nilai demokratis. Tanpa adanya kebebasan profesi advokat, niscaya sulit tercipta lembaga peradilan yang bebas. Semakin bebas profesi advokat semakin bebas lembaga peradilan, semakin mudah menegakkan rule of law dan akhirnya akan semakin demokratis pula suatu negara.

Pemulihan kewibawaan organisasi dan kemuliaan profesi advokat sepenuhnya terletak dipundak advokat sendiri. Selamat bersatu kembali, agar masyarakat tidak dirugikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s