BIROKRASI DAN POLITIK PELAYANAN

Oleh Muhammad Julijanto

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri telah usai, bahkan kemenangan salah satu pasangan calon tak terungguli oleh kandidat yang lain, diakui secara legawa semua kandidat yang kalah, dan mereka berikrar akan mendukung kepemimpinan calon terpilih. Inilah sikap kesatria yang perlu kita contoh dari elit politik di daerah, sehingga semua elemen masyarakat secara paternalistik akan mendukung sepenuhnya pemimpin pilihan rakyat, berapapun jumlah dukungannya pada saat penghitungan suara, 40 persen maupun 50 persen.

Seiring dengan perjalanan waktu mengantarkan calon pemimpin baru dilantik, maka agenda pertama adalah menjalin komunikasi kepada semua stakehorders-pemangku kepentingan di daerah. Tidak kecuali yang menjadi motor penggerak kegiatan pemerintahan yaitu kaum birokrat atau jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah. Birokrasi menjadi sangat signifikan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan daerah. Dengan birokrasi yang baik maka visi, misi dan program kerja sang pemimpin akan dapat diimplementasikan secara nyata dan rasional dalam upaya peningkatan kesejahtaraan rakyat.

Membangun birokrasi yang profesional tidak hanya sebagai kampanye belaka, tetapi harus diwujudkan dalam langkah dan praktek ketatanegaraan. Birokrasi yang profesional di antaranya diwujudkan dalam penempatan pejabat berdasarkan pendidikan-pelatihan, karir dan prestasi birokrat tersebut. Bukan berdasar hubungan kedekatan, kekeluargaan, pertemanan, kolegial, namun lebih pada pertimbangan rasional daripada emosional. Bukan karena si A pernah memberikan dukungan pada saat pencalonan dahulu dan si B tidak pernah memberikan dukungan, sehingga sekarang sebagai konsesi akan ditempatkan di pos jabatan tertentu. Menempatkan orang pada job yang sesuai dengan keahlian dan jenjang karir yang pernah dialami, sehingga akan terbangun kultur birokrasi yang berbasis pada kinerja dan prestasi. Dari sisi ini akan terjadi sinergi yang pas. Birokrasi juga memahami apa yang menjadi visi, misi dan program dari sang  pemimpin.

Birokrasi profesional

Sebaliknya pemimpin juga tidak semena-mena dan membabibuta ketika melakukan reshuffel kabinetnya, dengan melengser semua pejabat yang dahulu tidak mendukung pada saat pencalonan. Sehingga yang terbangun justru sikap like and dislike.

Menurut kepala BKN Dr. Edy Topo Ashari bahwa salah satu esensi dari Reformasi Birokrasi adalah merubah mindset dari birokrat yang sok berkuasa dan mempersulit (dilayani) manjadi melayani dan mempermudah (bkn. go.id., 11/10/2010).

Sementara menurut Chozin Chumaidy (2009) menyebutkan ada tiga tugas pokok pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran. Saatnya masyarakat sekarang lebih proaktif untuk mengawasi kinerja dan perilaku birokrasi.

Bupati terpilih Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan “Para birokrat berkonsentrasi sebagai pelayan dan pengayom semua elemen masyarakat. Birokrat dilarang berpolitik, karena akan menjerumuskan masyarakat”. (Solopos, 21/9/2010).

Praktek-praktek culas yang dilakukan para politisi dan kaum biroktrat, berupa kejahatan entah dilakukan secara terstruktur ataupun secara perorangan. Kejahatan yang dilakukan oleh para elit politik termasuk aparat birokrasi mempunyai pengaruh negatif bagi masyarakat. Pengaruh itu mewujudkan dalam bentuk praktek mimesis dan kemarahan sebagai reaksi terhadap tindakan kejahatan para politisi

Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi, bahkan dalam jangka panjang dapat menghapuskan investasi yang pengaruhnya lebih kompleks, termasuk di antaranya polarisasi sosial, tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, praktik-praktik yang tidak demokratis serta penyimpangan dana untuk kepentingan pemberian pelayanan umum.

Penyimpangan sumberdaya oleh pihak-pihak yang korup dapat dipastikan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mendasar bagi warga yang sebenarnya harus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan politik secara kesinambungan. Penyimpangan tersebut dapat berdampak lebih jauh lagi, yaitu membahayakan kesehatan dan keselamatan warga, karena proyek-proyek prasarana dirancang dengan buruk atau proyek persediaan obat yang kedaluwarsa.

Kewajiban pemerintah melaksanakan amanat konstitusi Pancasilan dan UUD 1945, terutama pada masyarakat miskin yang tidak tersentuh kue pembangunan. Sektor usaha dan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat miskin belum banyak tersentuh oleh program-program pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu birokrasi yang profesional serta tidak tergoda oleh elit politik untuk bermain anggaran yang tidak rasional dan berdasarkan kebutuhan rakyat di lapangan. Pemimpin seharusnya ikut merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh masyarakat bawah ditengah kehidupan dan persaingan yang sulit, terutama dalam suasana krisis keuangan, namun para pemimpin dengan teganya berfoya-foya bahkan meningkatkan pendapatannya yang sangat berlebihan sementara sebagian rakyatnya begitu sulit untuk mencapai kehidupan layak.

Pembaharuan birokrasi merupakan transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efeisiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi dicapai dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya sistem dan organisasi pemerintah. Pembaruan dengan penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Pembaruan menciptakan organisasi dan sistem pemerintah yang terus-menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas pelayanan publik, tanpa mendapat tekanan dari pihak luar. Pembaruan dengan penciptaan sektor pemerintahan mempunyai dorongan dari dalam untuk melakukan perbaikan dari dalam atau disebut sistem pembaruan diri. Pembaruan berusaha membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa diantisipasi, termasuk penggunaan anggaran yang akan datang sudah dipakai saat ini, yang menyebabkan defisit dalam setiap perhitungan anggaran yang sedang berjalan. Seperti defisit anggaran APBD 2010 Pemerintah Daerah Sragen natara Rp 57 miliar – Rp 60 miliar disebabkan sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) APBD 2009 tidak cukup untuk menutup defisit (Solopos, 29/12/2009 hlm. IX). Kondisi keuangan RAPBD 2010 Kabupaten Wonogiri defisit Rp 806,6 juta.

Paradigma birokrasi yang lebih mengembangkan sumber daya untuk menghasilkan benefit yang lebih pada masa yang akan datang. Dengan demikian birokrasi tidak hanya bisa menghabiskan anggaran tanpa ada hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun juga bukan berarti birokrasi yang membisniskan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan personal, karena yang demikian jelas melanggar undang-undang. Sebaliknya birokrasi yang produktif yang mampu memanfaatkan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan tingkat produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar. Artinya birokrasi yang mampu menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Dengan birokrasi yang profesional, maka pelayanan publik akan berjalan dengan baik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Dosen STAIN Surakarta.

Sumber : Solopos, 2 November 2010 hlm. 4

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s