WASAPADA HAMBATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh Muhammad Julijanto

Cerita korupsi di Indonesia dan penumpasannya, seperti cerita tikus got dengan kucing rumahan. Aparat penegak hukum yang seharusnya mempunyai nyali untuk menumpas dan menyelesaikan segala bentuk kejahatan eknomi malah dibuat terbirit-birit lari tinggalkan gelanggang atau sebaliknya melawan hukum seperti masanganya.

Itulah ketakutan kucing rumahan terhadap tikus-tikus got yang lebih besar postur tubuhnya dengan bulu-bulunya yang gundul, nambah seram dan membuat para kucing bertekuk lutut padanya. Yang akhirnya tidak mau menerkam, malah dia takut sendiri.

Inilah fenomena yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di negri loh jinawi. Para koruptor kelas wahid laksana tikus got yang menyeramkan, sehingga para penegak hukum harus tunduk padanya karena kekuatan uang korupsi yang dilakukan dapat untuk menyuap penegak hukum kita.

Berapapun jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) yang dialokasikan untuk meningkatkan nyali para penumpas koruptor, tetap akan mandeg. Jika memang kebobrokan mentalitas para penegak hukum kita baru sampai tahap ini.
Kasus jaksa Urip Tri Gunawan, Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan merupakan gumpalan gunung es. Di mana beberapa kasus yang tidak jelas ujung penyelesaian, banyak dikeluhkan oleh koruptor yang mengalami nasib serupa, karena tidak mampu membeli perkara. Sehingga kasusnya bisa cepat selesai.
Belum lagi kalau kasus tersebut sudah pada tahap sidang pengadilan, semakin kompleks dan bahkan pengadilan yang mempunyai prinsip sidang cepat, sederhana, menjadi sidang yang berlarut-larut dan banyak biaya.
Sebagai warga negara yang taat hukum, kita wajib bersyukur dengan semakin fokusnya penegakan hukum. Sekalipun masih ada penyelesaian hukum yang berlarut-larut. Tidak fokus penyelesainnya, bahkan kasus hukum diselesaikan secara politis, sehingga mengaburkan kepastian hukum kita.

Paduan suara atau kor kasus-kasus hukum silih berganti bermunculan ke tengah publik memberikan tontonan yang memilukan dan menyayat hati nurani rakyat. Belum lagi berita-berita media yang mempertontonkan anomali, ketimpangan yang saling berkaitan, karena perilaku korup yang dilegalisasi melalui keputusan-keputusan politik maupun rumusan-rumusan pasal yang hakikatnya bertentangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seperti terungkapnya aliran dana talangan (Bail Out) Bank Century legalitas hukum sebagai payung kesejahteraan telah diselewengkan untuk kepentingan tertentu yang berujung pada penggunaan uang rakyat yang tidak proporsional, padahal sektor lain yang sangat membutuhkan tidak mendapat alokasi yang cukup.
Belum lagi kor paduan suara di DPRD-DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dari tahun ke tahun terus mengalami defisit. Sebagai contoh RAPBD tahun 2009 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Sukoharjo mengalami defisit Rp 39 miliar. Dari total anggaran senilai Rp 720.379 miliar hanya 15 % yang digunakan untuk belanja hajat hidup masyarakat Sukoharjo. Sementara sisanya dipakai untuk belanja gaji pegawai yang membengkak (Solopos, 16/2/2009).
Selain itu menurut survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, Indonesia menjadi negara paling korup se-Asia Pasifik. Sedangkan berdasarkan rilis global baromater 2009 oleh Tranparancy International (TI) korupsi tertinggi adalah di parlemen dengan skor 4,4. peringkat kedua institusi peradilan dengan skor 4,1. partai politik peringkat tiga dengan skor 4,0, kemudian pegawai publik skor 4,0 dan disusul sektor bisnis skor 3,2. sementara daerah terokrup peringkat 1-8 adalah Kupang, Tegal, Manokwari, Kendal, Purwokerto, Pekanbaru, Padang Sidempuan dan Bandung (Ali Mustofa, (Solopos, 18/6/2010).

Ketaatan pada hukum erat hubungannya dengan kesadaran. Tanpa kesadaran hukum sukar diharapkan orang akan taat pada hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatannya kepada hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum.
Wakil rakyat adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, hendaknya dapat dijadikan teladan dan rujukan moral. Semakin baik pemimpinnya, maka tingkat kebocoran anggaran semakin baik, sebab menjadi anggota dewan adalah panggilan jiwa merupakan pengabdian yang mendarmakan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat, melalui para legislator akan keluar perundang-undangan, peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Bagi kelompok masyarakat kelas bawah fasilitas seperti pendidikan, layanan kesehatan adalah jauh api dari panggang, sekalipun program pemerintah melalui askeskin, pendidikan 9 tahun gratis, tetapi kebutuhan sarana yang dapat mendukung kegiatan tidak dimiliki, sehingga mereka berada pada lingkaran kemiskinan yang tidak pernah putus.
Korupsi mengancam national security (keamanan Nasional). Karena itu, korupsi harus ditangani secara luar biasa. Sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Bila korupsi di Indonesia dijadikan ordinary crime (kejahatan luar biasa) implikasinya terjadi pemberatan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi berlebihan yang bisa menggunggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum memiliki kekuasaan luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi (Kompas, 10 April 2007).
Belum lagi masalah pelemahan dan pembusukan dari dalam lembaga-lembaga penegakan pemberantas korupsi yang seharusnya diperkuat, tetapi mendapat serangan balik dilemahkan bahkan dibuat tidak berdaya, ada lembaganya tetapi tumpul hasil kerjanya.
Waspada Hambatan

Oleh karena itu hambatan-hambatan pemberantasan korupsi yang harus diwaspadai antara lain: Perama, upaya mempreteli kewenangan yang teLah dimiliki oleh lembaga penegak dan penindak korupsi, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung, melalui legal drafting, sehingga kekuatan yuridisnya menjadi tumpul dan tidak optimal.

Kedua, upaya kriminalisasi terhadap para pelaksana dan aparatur penegak hukum sendiri yang konsisten dan jujur dalam menjalankan tugas. Kita bisa belajar pada kasus Bibit-Candra Hamszah.

Ketiga, upaya mengurangi anggaran yang dialokasikan kepada lembaga pemberantas korupsi, sehingga kinerjanya menjadi mandul. Seperti KPK dapat anggaran Rp 575 miliar, anggaran pemerantasan korupsi hanya Rp 19, 2 miliar. Tahun 2010 dana pemberantasan korupsinya Rp 26,3 miliar. Kejagung mendapat anggaran Rp 154 miliar menjadi Rp 178 miliar naik dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 2,6 miliar anggaran pemberantasan korupsi. Sementara Polri anggaran keseluruhan Rp 28,3 triliun dan anggaran pemberantasan korupsi hanya Rp 1,4 miliar (Republika, 18/12/2010). Hal ini memunculkan kecurigaan tentang adanya skenario penggembosan pemberantasan korupsi.
Keempat, melemahkan stamina kelompok masyarakat sipil yang aktive menyuarakan dan memperjuangkan penegakan hukum yang fair dan adil terhadap koruptor dan stakeholders. Dimana kontrol publik harus selalu dilakukan dalam setiap tahap penegakan hukum, dari kepolisian, kejaksanaan, KPK, hingga proses peradilan di lembaga peradilan. Sehingga proses yang tidak sesuai dengan prosedur, maupun subtansi keadilan bisa diperbaiki.
Inilah semangat yang harus selalu dipompa agar kanker demokrasi tidak menjalar kemana-mana. Dibutuhkan stamina lebih untuk bisa bertahan sebagai bangsa yang besar.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen STAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s