Problem Problem Demokrasi

Oleh Muhammad Julijanto

Demokrasi sebagai solusi sistem kehidupan sosial ternyata menyimpan sejumlah fakta adanya penyimpangan dalam praktek yang berkembang di tengah masyarakat bahkan dalam sistem ketatanegaraan.

Fungsi klasik negara adalah melindungi warga negara dengan diberi monopoli wewenang menggunakan kekerasan secara sah, sebagai pembeda dengan institusi non-negara. Negara bisa melakukan apa saja. Termasuk memberikan sanksi hukum terhadap para pelanggar hukum.

Sebaliknya praktik demokrasi menghasilkan aristokrasi baru dalam tampuk kekuasaan yang ada baik tingkat daerah maupun di pusat kekuasaan. Dimana para elit politik masih mempunyai hubungan genealogis dengan kader-kader yang dia didik selama ini.

Gaya kepemimpinan baru di daerah dan munculnya problem korupsi baru di daerah yang bahkan lebih parah dari sebelumnya. Desentralisasi politik dan desentralisasi korupsi juga terjadi terbukti makin banyaknya kepala daerah dan pejabat daerah yang tersangkut dengan masalah pengelolaan anggaran belanja daerah (APBD) maupun dana APBN yang dikelola oleh pejabat di daerah.

Dari data dapat terlihat bagaimana kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah, justru tidak amanah terhadap amanat penderitaan rakyat. Hasil pemantauan ICW semester I Tahun 2010 tentang keuangan daerah tetap menjadi sektor yang rawan dikorupsi dengan APBD sebagai obyek korupsi.

Emerson Yuntho menyebut ada lima besar korupsi yang terungkap selama semester I 2010, antara lain: penggelapan sebanyak 62 kasus, mark up 52 kasus, proyek fiktif 20 kasus, penyalahgunaan anggaran 18 kasus, dan suap 7 kasus.

Kasus korupsi terjadi di 27 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Korupsi paling banyak terjadi di Sumatra Utara dengan 26 kasus, Jawa Barat 16 kasus, DKI Jakarta 16 kasus, dan Nanggroe Aceh Darussalam 14 kasus, dan Jawa Tengah 14 kasus (Jawa Pos, 25/9/2010, hlm. 2).

Sementara imbauan KPK tak dihiraukan kepala daerah membiarkan pemberian parsel dan penggunaan mobil dinas untuk mudik pada musim lebaran yang lalu. Sekitar 20 kepala daerah mendukung pemakai fasilitas negara untuk mudik dan penerimaan parsel.

Tahun 2006 KPK mengeluarkan imbauan agar tak menerima parsel. Tahun 2009 semangat imbauan tersebut mengendur. Seharusnya, presiden melalui menteri dalam negeri memerintahkan agar diberikan teladan pada rakyat. Pejabat-pejabat kita seenaknya menggunakan fasilitas negara yang notabene uangnya dari pajak. Ada abuse of power (penyelewengan kekuasaan) yang tidak dikontrol dari atas.

Kinerja Pemberantasan Korupsi

Hasil pemantauan ICW tentang Putusan pengadilan korupsi periode 1 Januari – 10 Juli 2010, ada kecenderungan terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum. Bahkan, bisa dikatakan Indonesia masih sebagai surga bagi koruptor. Ini terlihat dalam data sebagai berikut : 54,82 persen terdakwa kasus korupsi diputus bebas di pengadilan umum. (Republika, 6/9/2010).

Menurut M Jasin menyadari hal itu merupakan domain pemerintah atau dalam tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya UU KPK, imbuh Jasin, berarti korupsi itu adalah hal yang luar biasa. Cara untuk memberantas korupsinya juga harus extraordinary. “Ada UU itu dibuat agar mereka (koruptor) jera, jika usaha kita sudah seperti itu tapi diberi kemudahan, itu kan artinya nggak zero tolerance kepada koruptor,” paparnya.

Sepanjang tahun 2008 kejaksaan menangani perkara 275 perkara korupsi dengan potensi kerugian negara Rp 18,72 triliun. Dari perkara itu, tersangka didominasi kalangan eksekutif dengan modus manipulasi atau menyimpangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kejaksaan di sembilan wilayah itu menyidik perkara korupsi pada berbagai bidang, dengan sektor tertinggi pada pemerintahan sebanyak 101 perkara, infrastruktur sebanyak 50 perkara dan bidang pendidikan sebanyak 36 perkara.

Dilihat dari sisi pelaku korupsi 403 orang dari eksekutif, 127 orang dari kalangan legislatif dan 122 orang dari kalangan swasta. Kejaksaan di sembilan wilayah itu pada tahun 2008 lebih banyak menangani perkara korupsi yang terjadi sebelum tahun 2008. Jumlah perkara adalah kejadian tahun 2007, sebanyak 27,54 persen (Kompas, 13 Mei 2009, hlm. 2).

Sedangkan menurut Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipublikasikan 16/9/2010 mengungkapkan bahwa korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja ekonominya. IMF menyarankan Indonesia untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut, terutama dalam memerangi korupsi, bila ingin tampil sebagai salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi yang terbaik.

Menurut IMF potensi ekonomi Indonesia untuk melesat menjadi terbaik sudah ada. Antara lain; Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan ekonomi 4,5 %. Ini merupakan pertumbuhan tercepat ketiga di antara negara-negara anggota Kelompok 20 (G-20) dan pertumbuhannya bisa kian pesat pada tahun-tahun mendatang.

Indikator ekonomi Indonesia 2007-2011. Pertumbuhan ekonomi 2007 6.3 %, 2008 sebesar 6.1 %, tahun 2009 sebesar 4.5 %, proyeksi tahun 2010 sebesar 6.0 % dan proyeksi tahun 2011 sebesar 6,2 %. Konsumsi swasta tahun 2007 sebesar 5,0 %, tahun 2008 sebesar 5,3 %, tahun 2009 sebesar 4,9 %, proyeksi tahun 2010 sebesar 5,3 %, dan proyeksi tahun 2011 sebesar 5,5 %. Total kredit bank tahun 2007 sebesar Rp 27,5 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 30,8 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 10,1 triliun. Utang luar negeri tahun 2007 sejumlah 137,4 juta $ AS, tahun 2008 sebanyak 149,7 juta $ AS, tahun 2009 sebanyak 172,8 juta $ AS, proyeksi tahun 2010 sebanyak 187,7 juta $ AS, proyeksi tahun 2011 sebanyak 195,5 juta $ AS. Kurs rupiah vs Dolar AS tahun 2007 sebanyak Rp 9,141, tahun 2008 sebanyak Rp 9.439, tahun 2009 sebanyak Rp 10.354. sedangkan Gros Domestic Product (GDP) tahun 2007 sebanyak Rp 3.957 triliun, tahun 2008 sebanyak Rp 4.954 triliun, tahun 2009 sebanyak Rp 5,613 triliun, proyeksi tahun 2010 sebanyak Rp 6,311 triliun, proyeksi tahun 2011 sebanyak Rp 7,071 triliun (Jawa Pos,18/9/2010).

Thomas Rumbaugh kepala Misi Pendanaan IMF untuk Indonesia mengatakan, pemberantasan korupsi merupakan tujuan yangt telah ditanamkan pemerintah untuk menghilangkan hambatan dalam mengundang arus investasi masa ke dalam negeri. Saat ini investasi asing di Indonesia meningkat 46 persen dalam enam bulan pertama. Pasar saham juga terus meningkat kuat.

Oleh karena itu semangat dibutuhkan stamina yang prima dari seluruh stakeholder-pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi sebagai problem demokrasi yang sangat nyata. Keperpihakan akan dapat terlihat dari tahapan penyelesaian kasus yang masuk dalam persidangan maupun kasus-kasus yang kini berada dalam timbunan pengetahuan publik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Dosen IAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s