Pengantar Hukum

sugai di Bulusari yang membelah desa Bulusulur antara dukuh Bulusari dan Kedungsono

PENGANTAR HUKUM
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Dunia hukum adalah salah satu mekanisme untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Hukum diciptakan untuk terjaminnya hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Hukum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hukum dibuat untuk menjamin terlindungi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ketertiban dan ketenteraman dan terpenuhinya rasa keadilan sosial dan keadilan yang sejati, tidak hanya keadilan formal, justru merasuk pada dimensi subtansi dari keadilan itu sendiri.

Hukum juga sebagai salah satu alat untuk melakukan rekayasa sosial. Di tangan pemimpin yang bijak hukum akan digunakan untuk menegakkan yang bengkok dan meluruskan yang benar. Melindungi yang terdholimi. Sebaliknya hukum di tangan pemimpin yang otoriter digunakan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik kekuasaannya. Bahkan para penjuang hukum dan pejuang hak asasi manusia berada diujung tanduk menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia berikutnya.

Apapun masalah hukum yang sedang dihadapi oleh suatu negara keadilan harus ditegakkan. Implementasi semboyan fiat justitia et ruat coelum (keadilan harus ditegakkan meski langit harus runtuh).
Artikel ini akan membahas hukum dari yang dasar sebagai gambaran dan bagaimana impelentasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa pengertian hukum, cakupan hukum, bagaimana penegakan hukum, kendala penerapan hukum, implikasi terhadap sistem sosial, jika hukum tidak ditegakkan secara fair, jujur dan adil?

Definisi hukum
Pengertian Hukum dapat dilihat dari 2 cara yaitu : secara etimologis dan dari terminologi para ahli. Secara etimologis Hukum dapat di bagi menjadi 4 yaitu : Hukum, Recht, Lex, Ius.

Hukum berasal dari bahasa Arab dan bentuk tunggal, jamaknya dari istilah Al ahkam yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Recht berasal dari bahasa Latin Rechtum yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan. Selalu didukung oleh kewibawaan. Menimbulkan istilah Bahasa Belanda Gerechtigdheid dan Gerechtigkeit dari Bahasa Jerman yang berarti keadilan. Lex berasal dari bahasa Latin berasal dari kata Lesere artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Ius berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum. Dari kata Lubere yang berarti mengatur / memerintah. Secara Etimologis disimpulkan ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur : wibawa, keadilan, dan tata kedamaian .

Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara), undang-undang, peraturan sdb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis .

Hukum juga berarti sekumpulan aturan-aturan (regels, rules) mengenai sikap dan tingkah laku (persoon, person, persona) atau orang-orang di dalam menghadapi sesama orang mengenai sesuatu yang menjadi obyek tata hubungan mereka. Orang (persoon, person) dalam hukum, disebut subyek hukum, adalah setiap manusia atau badan hukum (rechtspersoon, legal person) yang menjadi pemikul (atau pembawa) daripada hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum .

Hukum selalu berhubungan dengan manusia lain. Kadang-kadang hanya mengenai hubungan antara manusia dengan manusia (seperti halnya dengan perkawinan), kadang-kadang mengenai hubungan dengan suatu benda (misalnya jual beli, sewa-menyewa, pewarisan dll). Perkawinan, jual beli, pewarisan dsb dinamakan lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum dilakukan oleh manusia menurut ketentuan-ketentuan yang bersandar pada dan muncul dari kesadaran pergaulan hidup manusia tempat hukum berlaku; kesadaran hendak mencapai dengan ketentuannya itu suatu keadilan, ialah suatu keadaan dalam pergaulan hidup manusia yang menunjukkan keseimbangan, baik matriil maupun spirituil .

Hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja- jika diartikan dalam arti luas, maka hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process)yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan .
Utrecht mendefinisikan hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu .
Dari berbagai pendapat dapat ditarik pengertian tentang hukum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Adanya peraturan dan tingkah laku manusia.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Adanya sanksi bagi pelanggat terhadap peraturan tersebu t.
Hukum mengandung unsur-unsur, unsur-unsur hukum terdiri dari unsur riil yaitu berkenaan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam. Unsur idiil yaitu berkenaan dengan logika mengenai pengertian dan sistematika, etika dan estetika mengenai asas, nilai, dan kaidah.
Cakupan hukum

Seorang filosof Romawi kuno bernama Cicero (106-43 SM) pernah menyatakan ubi societas ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia di mana pun berada selalu terikat oleh aturan atau norma kehidupan .

Negara hukum ialah negara yang segala kegiatan atau tindakan pemerintah ataupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Demikian juga rakyat harus tunduk kepada hukum. Apabila tindakannya melanggar hukum rakyat dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Unsur-unsur negara hukum (rechtstaat) menurut Friedrich Julius Stahl antara lain: adanya jaminan hak asasi manusia (HAM), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan bersadarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan . Menurut AV. Dicey negara yang berdasarkan hukum (the rule of law) harus memenuhi tiga unsur berikut: supremasi hukum (supremacy of the law) yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum, kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), terjaminnya HAM dalam undang-undang atau UUD.

Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional (International Commission of Jurists) dalam konferensinya di Bangkok 1965, pemerintah yang demokratis di bawah the rule of law harus memenuhi syarat: adanya perlindungan konstitusional, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, adanya pendidikan kewargangeraan (civic education) .

Mutammimul ‘Ula SH mengidentifikasi ciri penting negara hukum, antara lain: 1) Perlindungan terhadap HAM, 2). Rule of Law, penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan hukum, 3). Due process, penegakan hukum hanya berdasarkan hukum, 4). Equality before the law, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum; dan 5). Lembaga peradilan yang mandiri .

Implikasi sosial hukum
Pada kenyataanya kita sekarang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu, dimana pada hakekatnya setiap individu diciptakan merdeka. Kemerdekaan setiap individu dalam masyarakat akan berbenturan dengan kemerdekaan individu lainnya, jika kemerdekaan tersebut dilaksanakan tanpa batas. Benturan itu wujudnya dapat bermacam-macam. Dapat berupa konflik, persaingan, atau justru berupa kerja sama.

Yang dikehendaki mestinya hubungan antar individu yang berupa persaingan yang sehat atau kerja sama. Bukan konflik atau peperangan antar individu/kelompok. Peperangan atau konflik dapat terjadi, apabila kemerdekaan individu diterapkan tanpa batas, sedemikian rupa hingga menghilangkan kemerdekaan individu yang lain. Hal ini memang menjadi kecenderungan setiap individu. Maka itu kemerdekaan perlu diatur sedemikian rupa sehingga diterapkan secara proporsional untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengatur kemerdekaan diperlukan rambu-rambu dalam kehidupan, yang selanjutnya akan menjadi tata aturan hidup. Tata aturan ini sering disebut sebagai hukum bagi manusia. Dengan hukum atau tata aturan, maka dengan sendirinya kemerdekaan individu menjadi terbatas, yakni dibatasi oleh kemerdekaan inidvidu yang lain.
Perbedaan kebudayaan manusia akan melahirkan produk hukum yang berbeda pula. Maka gilirannya di dunia akan terdapat berbagai macam produk hukum dan versi hukum yang mengatur komunitasnya sendiri-sendiri. Produk hukum dapat bersumber dari norma sosial, agama, kebiasaan, tradisi dan sistem sosial budya lainnya.

Hukum sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya .
Problem penegakan hukum

Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Tiap manusia mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individuil maupun kolektif. Harta kekayaan, anak, isteri, nama baik golongan dan sebaginya, itu semuanya merupakan kepentingan manusia.

Banyaknya jumlah manusia serta beraneka ragamnya jenis kepentingan manusia tidak mustahil menimbulkan pergeseran atau pertentangan antar manusia yang satu dengan yang lain, yang menimbulkan kerugian, sehingga kepentingan-kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik bahaya yang datangnya dari sesama manusia maupun bahaya dari luar. Pencurian, pengrusakan, penculikan, pembunuhan, perzinahan, mebeli tidak membayar, hutang tidak melunasi itu semuanya menyerang kepentingan-kepentingan manusia.

Oleh karena bermacam-mana bahaya yang mengancam manusia, perlu akan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan agar dapat hidup tentram, teratur dan tercapai harapan hidupnya. Perlindungan kepentingan tercapai dengan membentuk suatu perturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang berisfat mengikat dan memaksa .

Usaha untuk mewujudkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan. Karena pertama, situasi supremasi hukum yang sedang terpuruk di tanah air telah memberi peluang dan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap subtansi hukum masa lalu. Kedua, situasi saat ini juga merupakan tantangan bagi ahli-ahli hukum untuk dapat merumuskan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan semangat zamannya, yaitu adanya tuntutan terciptanya masyarakat sipil atau masyarakat madani dengan sistem politik demokratis .

Karena itu pertanyaan yang manarik yang perlu dikemukakan, bagaimana hukum yang legitimet memiliki komitmen terhadap supremasi hukum, baik dalam arti penegakan hukum (enforcing law) maupun hukum sebagai harapan atau andalan (involving law) dalam melindungi hak-hak masyarakat?.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting ketika pengak hukum dapat menjalankan fungsi-fungsi utama tegaknya tujuan negara. Namun, terbukti harapan tersebut telah kandas sebab partisipasi masyarakat sebagian telah membentuk tembok anarkisme. Salah satu sebabnya, selalin terjadi kegamanangan di kalangan penegak hukum, juga sikap indpenenden, netral dna adil tidak dimiliki. Pada tahun terakhir ini telah dicatat 17 kali penegak hukum, polisi, dan tentara terlibat dalam konflik fisik. Begitu juga, masyarakat telah kecewa, ketika kasus korupsi dan HAM dibiarkan tanpa penyelesaian .

Oleh karena itu masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri, bagaimana rumusan undag-undang, faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk amupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pengakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Konstitusi HMI
Hukum dasar yang tertulis dari sebuah organisasi atau sebuah masyarakat tertentu disebut sebagai konstitusi. Misalnya undang-undangan dasar dari sebuah negara, dan anggaran dasar dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah organisasi. Di dalam organisasi HMI ini juga terdapat produk kosntitusi yakni AD dan ART HMI yang merupakan aturan dasar dan tertinggi bagi HMI. AD dan ART HMI mengatur semua gerak organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota. Oleh karena itu AD dan ART ini hanya ditetapkan di dalam Kongres yang merupakan forum tertinggi HMI untuk mengambil keputusan. Dalam kongres itu semua anggota terwakili .

Kesimpulan
Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku hubungan inidividu dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tercapai keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan keadilan secara formal maupun subtansial, yang berisi perintah dan larangan, yang bila dilanggar ada sanksi agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan sosial.

Hukum sebagai gejala sosial merupakan sarana untuk mempertahankan serta menjaga adanya ketertiban.
Oleh karena itu di dalam organisasi HMI ini juga terdapat produk kosntitusi yakni AD dan ART HMI yang merupakan aturan dasar dan tertinggi bagi HMI. AD dan ART HMI mengatur semua gerak organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Daftar Pustaka
A.G. Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1977.
Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1999
Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaharuan, Yogyakarta: Madyan Press, 2002
Moh Mahdfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakkarta: Liberty, 1993.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: rajawali, 1986
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, JakartaRajaGrafindo Persada, 1994
Sri Sukesi Adiwimarta dkk., Kamus Bahasa Indonesia Jilid I, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembnagan Bahasa Departem Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
Sudino Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984.
Sutarto HP, et al., Kapita Selekta Latihan Kader I, Surakarta: LPLK HMI Cabang Surakarta, Badko HMI Jawa Bagian Tengah, 1997.
Tim Penulis, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk SMA, Madrsah, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
Mutammimul ‘Ula, Mengawal Penegakkan Hukum, Jakarta: Inovasi, 2006

Disampaikan pada Acara Latihan Kader I (Basic Training) HMI Komisariat Lukman Hakim HMI Cabang Sukoharjo di Janti Klaten, 6 s/d 9 Januari 2011.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Dosen STAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, Wonogiri, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s