PENANGANAN PERKARA KORBAN KDRT

PENANGANAN PERKARA KORBAN KDRT
Oleh Muhammad Julijanto


Pendahulan

Keluarga adalah meniatur masyarakat. Jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik. Sebaliknya jika keluarga bercerai berai dan tidak baik maka pengaruhnya sampai kepada masyarakat secara luas.
Keharmonisan rumah tangga adalah kunci kebahagiaan. Sebaliknya keretakan rumah tangga adalah bencana. Setiap keluarga berusaha mencapai tingkat keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang berusaha menggapai kesempurnaan dan keutamaan kehidupan rumah tangga. Keluarga sakinah adalah profil keluarga ideal, dimana segala konflik dalam rumah tangga bisa diatasi.
Setiap rumah tangga mempunyai masalah masing-masing, bagaimana rumah tangga mampu menyelesaikan masalah dan dengan happy ending atau sad ending? Masalah-masalah rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya?

Masalah
Bagaimana penanganan perkara korban KDRT? Bagaimana penanganan korban KDRT di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

Pengertian KDRT
Kekerasan diartikan dengan perihal (yang bersifat, berciri) keras. Perbuatan seseorang yang atau kelompok orng yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik . Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.
Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Secara singkat dapat dijelaskan suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang .

Ruang Lingkup KDRT
Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup keluarga meliputi: suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa tersubordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban KDRT bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut misalnya pembantu rumah tangga .

Bentuk-bentuk KDRT
a. Kekerasan fisik
Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan, dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.
b. Kekerasan psikis
Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina, mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.
c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya yang bisa disebut marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri . Dengan kata lain memaksa melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri.
d. Kekerasan ekonomi
Kekerasan ekonomi terjadi apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri. Termasuk kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Sebab-sebab terjadinya KDRT
KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap. Menurut Siti Awaliyah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan penganiayaan dalam rumah tangga antara lain: faktor penelantaran rumah tangga, faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Ada tiga faktor yang mendorong kekerasan dalam rumah tangga 1) kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. Setidaknya ada tiga bentuk kondisi sosial yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan KDRT terus berlangsung, yaitu: budaya patriarki, timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama. 2) respon masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, 3) karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan .

Tindakan Hukum Pencegahan
Pencegahan adalah tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membngun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban
Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 351, 352 mengatur penganiayaan ringan, 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, 354 mengatur penganiayaan berat, 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Selain sanksi pidana yang diatur, ada ketentuan lain yang memungkinkan korban KDRT dapat menuntut ganti kerugian yang pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Korban suatu tindak pidana bisa menggugat pula secara perdata atas kerugian yang dideritanya. Tujuan penggabungan gugatan untuk menyederhanakan proses beracara agar lebih cepat dan biaya murah tidak tercapai karena korban tidak dapat menuntut gantiu kerugian immaterial yang lebih banyak dideritanya.
Oleh karena itu, sampai saat ini walaupun telah ada ketentuan tentang ganti kerugian dalam proses pidana jarang sekali ada pihak korban yang memanfaatkannya.

Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan memberikan hak-hak antara lain:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau piohak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelayanan bimbingan rohani.
Bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Perlindungan hukum terhadap korban KDRT merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Korban KDRT bisa mengadukan perkaranya ke Kepolisian, Pengadilan serta ke rumah sakit jika diperlukan visum et repertum untuk keperluan persidangan ke pengadilan. Pendampingan hukum akan menjelaskan hak istri. Membuat draf gugatan perceraian, seperti gugatan, jawaban dan duplik, maka pendampingan hukum akan memasukkan hak-hak istri. Kemudian diajukan ke persidangan pengadilan, dan pendampingan hukum akan merangkap menjadi pengacara dan menjelaskan peraturan yang terdapat dalam pengadilan. Penanganan perkara di Pengadilan Agama untuk kasus perceraian dan penanganan perkara di Pengadilan Negeri untuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan disebabkan oleh KDRT.

Pendampingan korban melaporkan atau pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian, melaporkan kronologis, dan kedudukan hukum para pihak. Pendampingan korban mengajukan gugatan ke pengadilan melalu proses litigasi.

Kesimpulan
Dengan kita memahami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kita bisa mengantisipasi dan bisa melakukan advokasi sepenuhnya. Sehingga hak-hak korban bisa terlindungi dengan baik. Bahkan bisa meminimalisir segala bentuk kekerasan, sehingga tercipta ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka
Siti Awaliyah, Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Pekara 0061/Pdt.G/2011/PA.Ska),Fakultas Syari’ah Program Studi Al Akhwal Asy Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani, 2003.
Farihatin, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Pendampingan Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami di Yogyakarta Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jurusan Syariah Program Studi Al Akhwal Al Syakhisyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2008.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, cet-3
Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia, Jakarta: Obor, 2004.

One thought on “PENANGANAN PERKARA KORBAN KDRT

  1. ani mengatakan:

    Izin share ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s