Korupsi Sebuah Ironi Otonomi Daerah

Oleh Muhammad Julijanto

Fenomena menarik dan sangat menyedihkan dengan berjalannya era pembangunan daerah mestinya setiap daerah otonom semakin mandiri dalam pembangunan dan semakin sejahtera dalam melaksanakan konstitusi negara, namun sayangnya tugas mulia desentralisasi berbuah simala kama yaitu lahirnya generasi korup baru yang dahulunya tidak tersentuh oleh hukum kini justru semakin terbuka akses publik terhadap pelanggaran dan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.

Dengan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup yang rakyat di daerah agar lebih sejahtera dengan pemberian kewenangan. Potensi alam yang luar biasa dimiliki oleh masing-masing daerah dengan didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang profesional, handal dan mandiri, maka percepatan pembangunan di daerah segera memenuhi target amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara dalam bidang sosial, politik dan ekonomi, sehingga tercipta tata kehidupan sosial yang lebih berkualitas, harmonis dan dinamika yang optimal.

Sementara dengan adanya demokratisasi dalam bidang politik di daerah, seperti dengan adanya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dampak positif terhadap pembangunan di daerah, sebaliknya masih adanya celah negatif yang dimanfaatkan oleh segelintir penguasa di daerah yang berbuat sebaliknya, mengeksploitasi daerah hanya untuk kepentingan kelompoknya. Inilah yang menyebabkan banyaknya kepala daerah setelah habis masa baktinya meninggalkan problem korupsi yang sangat parah, sehingga menyebabkan mereka jatuh martbatnya dan kini berurusan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa ketika masih menjabat beberapa tahun yang lalu.

Oleh karena itu otonomi daerah satu sisi membawa angin segar dengan kewenangan yang dimiliki, namun di sisi yang lain justru membuka peluang baru berkembangnnya modus tindak pidana dari pusat turun ke daerah. Oleh kaeran itu perlu mekanisme kontrol yang ketetat terhadap pusat kekuasaan di daerah, sekaligus bisa sebagai upaya pencegahan terhadap kekuasaan yang semakin besar di daerah, sehingga visi dan misi diselenggaranya otonomi daerah bisa berjalan dengan baik, tanpa meninggalkan masalah sosial yang berarti, justru sebaliknya percepatan kesejahteraan bisa terasa nyata dan langsung oleh masyarakat di daerah.

Penanganan korupsi

Pemberantasan korupsi dibutuhkan upaya kreatif, dari segi regulasi harus mantap perangkat hukum dan hingga teknis penegakannya, dari segi sosial menjadi modal yang utama, karena ketika budaya masyarakat yang merestui korupsi semakin terkikis tren korupsi akan menurun, tetapi sebaliknya masih banyak orang yang bisa eksis dari korupsi, korupsi susah diberantas. Media film menjadi bentuk kampanye anti korupsi yang lebih efektif, bahkan mungkin bisa juga dengan cara yang ekstrim agar orang bisa jera terhadap korupsi apapun bentuknya. Sehingga semakin banyak yang emoh dengan korupsi…ya kita tanggu kreativitas berikutnya untuk berantas korupsi, dari sisi pendidikan, sisi agama para agamawan rame-rame khutbah anti korupsi, para intelektual mencari teori-teori anti korupsi, semua orang berusaha memerangi korupsi bersama so pasti bangsa dan negara ini semakin makmur…kalau tidak tunggu saatnya hancur karena ulah rakyatnya sendiri yang pro korupsi.
Ironi pemberantasan korupsi di daerah sepanjang 2004-2011 berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) vterdapat sebanyak 158 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara dalam periode 2008-2011, sedikitnya terdapat 42 anggota DPR terseret kasus korupsi (Ali Rif’an dalam Republika, 5/12/2011).

Sementara Presiden SBY mengatakan hanya sekitar 20 persen dari seluruh daerah hasil pemekaran yang berhasil mencatatkan kisah sukses itu (Ini angka sebelum pemerintah pusat melakukan moratorium setahun terakhir). Selebihnya, gagal mencapai tujuan hakiki pemekaran karena kemudian terjadi salah urus. Sebagian besar pemerintah daerah (baru) itu terbukti justru sibuk dengan proyek-proyek mercusuar sehingga lupa akan kesejahteraan masyarakatnya. Ada yang malah bertengkar sendiri, bersengketa tentang perbatasan, atau malah ada yang kebingungan karena baru menyadari 85 persen wilayahnya berstatus hutan lindung yang tidak bisa dipakai begitu saja. Richard Chauvel, profesor ilmu sosial dari Universitas Victoria,Australia, menyebut otonomi daerah di Indonesia sebagai proses politik yang rumit gara-gara pemekaran wilayah. Kontraproduktif, kalau membandingkannya dengan Jepang.

Sementara selama 2011 kasus korupsi yang ditangani Polda Jateng tercatat 78 kasus dengan 86 tersangka. Polda mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara sebanyak Rp 34.612.637.000. Jumlah tersebut naik sekitar 143 persen dari tahun 2010 yang berjumlah 32 kasus. Jumlah tersangka pada tahun lalu pun kalah jauh yang hanya berjumlah 31 orang dengan kerugian negara Rp. 23.693.274.000 (Suara Merdeka, 13/12/2011).

Kreativitas pencegahan korupsi perlu diupayakan dengan semaksimal mungkin, karena selama ini cara-cara dalam penyelesaian perkara korupsi hanya terbatas pada sebagian orang saja. Padahal publik sangat faham, bahwa kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kerja kolektif, untuk bisa melakukan modus korupsi. Sehingga bila pelaku korupsi yang tertangkap tangan sajalah yang bisa diproses secara hukum, sementara dibalik upaya membongkar skandal korupsi tertutup, karena minimnya barang bukti.

Selain mengoptimalkan penindakan pelaku korupsi yang tertangkap tangan, maupun proses penyidikan, pencegahan korupsi juga jauh lebih penting dilakukan, sebab selama pencegahan selalu disosialisasikan, sehingga meminimalisir orang untuk berlaku curang semakin jera dan memilih untuk melakukan apa yang seharusnya dan sesuai dengan norma serta etika hukum.

Otonomi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa terwujud dengan baik, maka perlu selalu dalam pengawasan, baik secara internal dari pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri juga partisipasi masyarakat di daerah. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat sipil di daerah seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan di daerah.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s