MENTALITAS APARATUR DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh Muhammad Julijanto

Globalisasi yang membawa implikasi kepada sistem perekonomi dunia yang belum bisa membawa pemerataan kesejahteraan dan distribusi kekayaan yang merata kepada semua negara yang ada belahan palnet bumi ini, tetapi yang ada adalah sebagaian belahan dunia bisa menikmati kemakmuran, sementara belahan dunia yang lain termasuk kategori negara terbelakang dan berkembang atau negara yang miskin.

Hal tersebut juga sama dengan status daerah otonom yang tidak mampu menyejahterakan rakyat, karena sistem pemerintahan dan mentalitas birokrasi pemerintahannya korupsi sehingga dana-dana (APBN-APBD) yang seharusnya untuk membiayai pembangunan hanya berhenti dan dinikmati oleh pemangku kepentingan atau stakehoders (raja-raja kecil) di daerah saja. Sementara rakyat secara luas hanya menikmati penderitaan dan kesengsaraan bahkan konflik sosial yang berkepanjangan dari ulah perekonomian daerah yang karut marut (kacau balau) tidak jelas hasil yang dicapai.

Oleh karena itu rakyat di daerah memang sudah sewajarnya menuntut pemenuhan hak-hak ekonomi, hak-hak politik dan kesejahteraan sehingga mereka bisa mendapatkan akses ekonomi dan politik yang seimbang dan tanpa adanya diskriminasi baik oleh pemerintah daerah itu sendiri maupun oleh pemerintahan pusat yang mendapat mandat dari konstitusi negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat seluruh nusantara tanpa kecuali.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada 20 % pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80 % pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi dan program desentralisasi. Faktor apa yang menyebabkan lambatnya pembangunan di daerah, regulasinya yang kurang kuat, sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang kurang berdaya, baik secara moralitas, mentalitas, dan profesionalitas? Atau faktor alam yang kurang mendukung pengembangan daerah otonom?

Mentalitas dan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin baik dari sisi regulasi, membawa efek negatif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah menyebabkan semakin banyak kasus yang menimpa kepala daerah sebagai kader terbaik di daerah terjerat kasus korupsi. Otoritas pengelolaan keuangan daerah tidak diimbangii dengan pengawasan menyebabkan penyimpangan.

Hal ini membawa kerugian yang besar bagi daerah. Satu sisi mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis telah mengantarkan kader terbaik daerah tampil mempimpin daerahnya sendiri dengan harapan kedekatan psikologis bisa membangunkan semakin reformasi di daerah bisa lebih sejahtera. Namun sebaliknya menyebabkan moralitas dan mentalitas aparatur di daerah mudah tergiur dengan aliran dana pusat kepada daerah yang begitu besar. Sementara kemampuan profesionalitas pengelolaan anggaran belum mendapatkan pelatihan sumber daya yang memadai, sehingga banyak penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan data tentang terjadinya tidak pidana korupsi di daerah sebagai contoh dari 35 daerah otonom kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selama 2011 kasus korupsi yang ditangani Polda Jateng tercatat 78 kasus dengan 86 tersangka. Polda mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara sebanyak Rp 34.612.637.000. Jumlah tersebut naik sekitar 143 persen dari tahun 2010 yang berjumlah 32 kasus. Jumlah tersangka pada tahun lalu pun kalah jauh yang hanya berjumlah 31 orang dengan kerugian negara Rp. 23.693.274.000 (Suara Merdeka, 13/12/2011).

Sepanjang 2004-2011 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sebanyak 158 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara dalam periode 2008-2011, sedikitnya terdapat 42 anggota DPR terseret kasus korupsi (Republika, 5/12/2011).

Rakyat merasa sayang bila APBD dan APBN selalu defisit, namun kesejahteraan rakyat tidak terasakan oleh rakyat di daerah. Maka bisa ditebak bahwa pasti ada penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan. Sebagai bukti visi, misi dan program otonomi daerah tersebut tidak optimal. Berdasarkan data Kementrian Dalam negeri yang menunjukkan bahwa 158 kasus korupsi kepala daerah. Sungguh suatu ironi pembangunan di negeri katulistiwa ini.

Otonomi yang digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan rakyat di daerah sebaliknya menjadi buah simala kama yang menelan korban kader-kader terbaik rakyat di daerah. Menjerat kepala daerah sebagai kader terbaik di daerah terjerat kasus korupsi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan.

Managamen Sumber Daya Alam

Otonomi pada hakikatnya adalah kemandiran-pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal untuk mencapai kemakmuran rakyat di daerah, dengan pemberian kewenangan dan anggaran seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Kreativitas, kesiapan aparatur, keprofesionalan birokrasi, akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan, akan menjadi modal yang cukup untuk meningkatkan daya saing daerah dan kebangkitan dari dari segala ketertinggalan. Setiap daerah berpacu menjadi yang terbaik dan terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa menyejahteraakan rakyat di daerah. Bukan berpacu menjadi daerah terkorup, defisit anggaran APBD tetapi tidak berbuah kesejahteraan rakyatnya.

Sumber daya alam dikelola dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat di daerah. Bukan sebaliknya sumber daya yang limpah rakyat di daerah hanya sebagai penonton. Sama dengan ungkapan tikus mati di lumbung padi. Karena ketidakadilan, karena keserakahan dan diskriminasi sehingga rakyat yang seharusnya beradulat di tanah airnya, terpaksa tersingkir dalam pusaran ekonomi dan politik, dan hanya sebagai pemain cadang bahkan hanya sebagai penonton kesejahteraan. Sungguh ironi yang tidak perlu terjadi bila prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan bersih, peduli-responsif, ringkasnya konsep good governance dijalankan dengan baik dan konsisten.

Sudah saatnya rakyat di daerah berdaulat di tanah airnya, dengan mendapatkan segala hak yang dijamin dalam konstitusi tanpa terkurangi, hak hidup, hak agraria, hak ekonomi, hak politik, hak kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, bukan pelayanan birokrasi pemerintah yang ala kadarnya dan penuh dengan diskriminasi.

Gejolak sosial di beberapa daerah lebih banyak dipicu karena kesenjangan ekonomi dan politik. Secara ekonomi masih banyak daerah otonom yang belum bisa mandiri sepenuhnya, dikarenakan jeleknya aparatur pemerintahan, banyaknya penyimpangan dalam penyelenggaraan otonomi, kurang becusnya pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah baik otonomi bisa maupun otonomi khusus harus selalu dalam pengawasan, dalam evaluasi yang terukur, sehingga kesejahteraan rakyat di daerah segera bisa diatasi. Jangan menunggu banyak korban berjatuhan karena konflik di daerah.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah memang sudah menjadi kewajiban. Sebab sebaik apapun pemimpin yang terpilih, masih ada ruang untuk melakukan korupsi, represif dan otoriter sebagai suatu watak kekuasaan, siapapun penguasanya. Sehingga dengan adanya kontrol dari semua pihak-stakeholders akan mengawal proses pembangunan tepat sasaran, efektif dan efisien, sehingga kue pembangunan segera bisa dinikmati oleh semua rakyat di daerah tanpa adanya diskrimanasi.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s