PEMBERANTASAN KORUPSI SEPERTI JERUK MAKAN JERUK

PEMBERANTASAN KORUPSI SEPERTI JERUK MAKAN JERUK
Oleh Muhammad Julijanto

Terungkapnya kasus kejahatan money laundering membuka mata kita terhadap makin maraknya kasus-kasus korupsi dengan modus operandi yang semakin canggih. Perkembangan fungsi teknologi seperti komputer, internet, handpone, tumbuh suburnya bank-bank yang melaksanakan praktek pencucian uang, makin menjadikan pelanggaran hukum khususnya korupsi semakin kompleks. Demikian juga meningkatkannya persaingan bisnis antar negara, terutama bisnis illegal seperti narkotika, obat-obatan terlarang, illegal loging dan sebagainya.

Dunia hukum sebagai salah satu mekanisme untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat mempunyai peran penting. Hukum diciptakan untuk terjaminnya hak dan kewajiban berjalan secara seimbang, meningkatkan harkat dan martabat manusia serta menjamin terlindungi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ketertiban dan ketenteraman dan terpenuhinya rasa keadilan sosial dan keadilan yang sejati, tidak hanya keadilan formal, justru merasuk pada dimensi subtansi dari keadilan itu sendiri.
Hukum juga sebagai salah satu alat untuk melakukan rekayasa sosial. Di tangan pemimpin yang bijak hukum akan digunakan untuk menegakkan yang tidak adil dan meluruskan yang bengkok. Melindungi yang terdholimi. Sebaliknya hukum di tangan pemimpin yang otoriter digunakan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik kekuasaannya. Bahkan para penjuang hukum dan pejuang hak asasi manusia berada di ujung tanduk menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia berikutnya. Demikian penjuang pemberantasan korupsi akan menjadi lemah karena kewenangannya semakin berkurang dan ditumpulkan oleh mafioso.

Oleh karenan itu memberantas kejahatan korupsi dibutuhkan stamina yang cukup, sebab kekuatan korup akan menggunakan segala daya upayanya untuk melawan, dan berusaha mencari jalan dan celah untuk menutupi perilaku yang menyimpang dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Secara kasat mata jika tidak jeli perilaku korup sangat berbahaya terhadap sistem kehidupan secara keseluruhan. Hanya saja kemampuan mencari alibi sebagai dalih untuk mengalihkan dan bahkan melemahkan lembaga pemberantas korupsi yang sangat nyata gerakannya. Sebaliknya gerakan pemberantasan korupsi sangat tergantung bagaimana itikad baik penyelenggara negara mendorong dan mengawal perjuangan memberantas korupsi-jihad melawan korupsi. Sebab pemberantasan korupsi juga akan melibas penyelenggara negara itu sendiri yang melanggar, sehingga penyelenggara negara yang korup akan berupaya untuk melegalkan dan melindungi hasil korupsinya. Parahnya lagi jika hukum dan segala perangkat aturan perundang-undangan dijadikan senjata ampuh yang mengurangi kekuatan-taji dan stamina pemberantasan korupsi.

Kenyataan tersebut menjadi sangat nyata bila kita menengok sejarah panjang pemberantasan korupsi yang selalu kandas sebelum berkembang, sejak masa presiden pertama Ir. Soekarno mencanangkan gerakan pemberantasan korupsi juga belum terlihat hasilnya, lembaganya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, demikian pada masa pemerintahan Soeharto upaya untuk memberantas korupsi berada pada kondisi delematis, karena berhadapan dengan para pemangku kepentingan penyelenggara negara itu sendiri, sehingga menjadi tumpul ke atas karena berhadapan dengan birokrat itu sendiri, bahkan aparat penegak hukum juga seperti ungkapan jeruk makan jeruk.

Artinya pemberantasan korupsi selalu akan berhadapan dengan diri mereka sendiri. Termasuk para legislator yang sekarang sedang merumuskan dan merancang revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Ini jelas, bahwa para stakeholders (pemangku kepentingan) yang sekarang sedang memegang jabatan, suatu saat akan terkena pasal yang mereka buat sendiri, sehingga pasal-pasal yang sekiranya menguntungkan dirinya, akan dibuat tidak tegas dan lentur, bahkan kalau perlu pasal-pasal tersebut dihapuskan, kalaupun tetap ada akan berubah dengan modifikasi yang lebih halus, santun bahkan tidak berkekuatan hukum. Akhirnya seperti himbauan Harjono hakim Mahkamah Konstitusi “dalam suatu negara demokratis penegakan hukum termasuk di dalamnya pelaksanaan UU merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penegakan konstitusi”. Oleh karena itu dalam pembuatan UU janganlah membuat yang tidak bisa ditegakkan. Jadi harus ada mekanisme penegakan agar tidak sekedar menjadi imbauan (Media Indonesia, 19/7/2011).

Inilah bahayanya pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan kepentingan kekuasaan itu sendiri. Penyelenggara negara hanya menunggu nasib atau giliran saja. Apakah status tersangka akan menimpa dirinya? Jika kita evaluasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menghadapi masalah yang paling berat adanya landasan konstitusionalnya yang dicabut, karena itulah menjadi alasan hukum untuk menindak para koruptor, jika perangkat hukumnya sudah tumpul, inilah riwayat kematian pemberantasan korupsi dan semakin suburnya korupsi di negeri Katulistiwa. Kalau sudah demikian apalagi yang bisa kita lakukan.

Pemerintah menetapkan indikator yang cukup tinggi dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi. Ada delapan tolok ukur yang akan dijadikan patokan. Di antaranya indeks persepsi korupsi (IPK) menjadi 5,0 pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, integritas pelayanan publik juga ditargetkan meningkat menjadi 8.0.
IPK yang dirilis oleh Transparancy Intenational Indonesia (TII) tahun 2010 IPK Indonesia stagnan di posisi 2,8 poin. Skala IPK adalah 0-10. Makin tinggi IPK, makin tinggi indeks, makin rendah tingkat korupsi di suatu negara. IPK Singapura tahun 2010 mencapai 9,3 poin dan Malaysia 4,4 poin. Integritas pelayanan publik sebagaimana disurvei KPK tahun 2010 indeks tersebut menurun dari tahun lalu 6,5 poin menjadi 5,42. Pelayanan publik adalah sasaran akhir dari reformasi birokrasi (Jawa Pos, 4/11/2010).

Berdasarkan statistik hasil riset Transparancy Internasional (TI) meneliti kasus korupsi pada tahun 2008 Indonesia berada pada peringkat ke-126 negara paling korup di dunia, lalu pada tahun 2009 menduduki peringkat ke-111, itu menunjukkan sedikit peningkatan dalam upaya memburu tikus kantor. Tapi melihat anggaran untuk tahun 2011, hampir tren pemberantasan korupsi turun.

Bisa jadi tahun depan adalah tahun berpestanya para koruptor, sebab semua institusi hukum akan bekerja apa adanya dengan alasan minimnya anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat anggaran Rp 575 miliar anggaran pemberantasan korupsi, Rp 19,2 miliar. Tahun 2010 dana pemberantasan korupsinya Rp 26,3 miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat anggaran Rp 178 miliar menjadi Rp 154 miliar anggaran keseluruhan naik dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 2,6 miliar. Polri dan Mahkamah Agung (MA) polisi anggaran keseluruhan Rp 28,3 triliun untuk anggaran pemberantasan korupsi hanya Rp 1,4 miliar (Jawa Pos, 16/12/2010). Hal ini memunculkan kecurigaan tentang adanya skenario menyurutkan pemberantasan korupsi.

Hambatan

Hambatan pemberantasan korupsi yang harus diwaspadai seperti, upaya untuk mempreteli kewenangan yang telah dimiliki oleh lembaga penegak dan penindakan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Melalui legal drafting, sehingga kekuatan yurisidiksinya menjadi tumpul dan tidak optimal.
Draf perubahan UU tindak pidana korupsi yang kini sedang direvisi berusaha menghilangkan pasal-pasal krusial yang menjadi ruh pemberantasan korupsi, seperti kewenangan penyadapan, kewenangan penyidikan, penangkapan, penglilangan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan hilangnya pasal tersebut kejahatan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan extra ordinary crime-kejahatan luar biasa, yang membutuhkan penanganan yang lebih super. UU Pemberantasan Tipikor yang saat ini berlaku yakni UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 serta UU tentang KPK No 30 Tahun 2002 sudah cukup representatif dalam menjerat koruptor sampai divonis ke pengadilan.

Upaya kriminalisasi terhadap para pelaksana dan aparatur penegak hukum yang konsisten dan jujur dalam menjalankan tugas. Kriniminalisasi merupakan bentuk perlawan koruptor bersama kekuatan korupnya membalikkan fakta terhadap pejuang pemberantas korupsi, baik terhadap pelapor maupun aparat penegak hukum yang konsisten dan peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Upaya mengurangi anggaran yang dialokasikan kepada lembaga pemberantas korupsi tersebut. Berkurangnya anggaran pemberantasan korupsi menjadi modus baru terhadap perlawanan pemberantasan korupsi. Melalui kewenangan bugeting legislatif bisa memangkas anggaran pemberantasan korupsi, sekalipun ada peningkatan anggaran bagi lembaga penyelenggara korupsi tetapi peruntukkannya bukan secara langsung untuk pemberantasan korupsi itu sendiri, sehingga lembaga tersebut menjadi terseok-seok dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi tersebut. Lihat saja anggaran pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung sebesar Rp178 miliar menjadi Rp 154 miliar, sementara anggara keseluruhan naik dari Rp 2,5 miliar menjadi 2,6 miliar.

Melemahkan stamina kelompok masyarakat sipil yang produktif dan aktive dalam memperjuangkan penegakan hukum dan mendorong hukum yang fair dan jujur terhadap kontrol publik dan stakehorders. Kontrol publik harus selalu dilakukan secara terus menerus untuk melawan koruptor. Termasuk keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap revisi peraturan perundangan yang menyangkut pemberantasan korupsi. Melemahnya masyarakat sipil dijadikan momentum bagi pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal.

Senada dengan hambatan di atas Konfrensi Internasional Anti Korupsi II Tahun 1985 di New York menyatakan bahwa berbagai faktor utama yang berperan dalam tindak pidana korupsi pada umumnya adalah pengaruh budaya, pengaruh ekonomi, akibat demontrasi, lemahnya integritas moral, lingkungan, pengawasan yang lemah, manajemen yang tertutup, peraturan hukum dan penegakan hukumnya yang kurang tegas dan konsisten serta norma-norma sosial lainnya termasuk sanksi yang tidak kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Usaha untuk mewujudkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan. Karena pertama, situasi supremasi hukum yang sedang terpuruk di tanah air telah memberi peluang dan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap subtansi hukum masa lalu. Kedua, situasi saat ini juga merupakan tantangan bagi ahli-ahli hukum dan legislator untuk dapat merumuskan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan semangat zamannya, yaitu adanya tuntutan terciptanya masyarakat sipil atau masyarakat madani dengan sistem politik demokratis. Pengawalan terhadap perubahan pasal-pasal yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang lebih adil dan peduli, sehingga masyarakat tercapai kesejahteraannya.

(artikel ini pernah dipublikasikan Buletin Syariah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Edisi I/2011)

Muhammad Julijanto, M. Ag. adalah Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Sekretaris LKBHI IAIN Surakarta, Dosen Politik Hukum IAIN Surakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s