AKTA ANAK DAN ANAK DI LUAR NIKAH

Oleh Muhammad Julijanto

Suatu ungkapan yang menyatakan bahwa anak adalah investasi masa depan suatu bangsa. Bila suatu bangsa mampu mendidikan generasi muda, maka masa depan bangsa tersebut akan tergantung dari bagaimana anak dididik pada masa pertumbuhan, bagaimana anak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan dari segala kebutuhan yang harus mereka dapatkan agar menjadi sumber insani pembangunan pada masa yang akan datang.

Anak yang lahir tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tua, apakah hubungan biologisnya diawali dari proses perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, atau melalui proses yang tidak wajar, seperti perzinahan, perselingkuhan, atau apapun penyebabnya sehingga anak bisa lahir ke dunia ini.

Latar belakang yang menyebabkan kelahiran anak-anak, bagi anak-anak tidak menjadi penting, yang mereka butuhkan adalah perlindungan hukum dan sempurnanya hak-hak mereka. Karena anak-anak tidak pernah meminta mereka untuk dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Anak yang dilahirkan pun dalam keadaan suci, maka baik buruknya anak di masa yang akan datang sangat tergantung bagaimana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsanya mendidik dan menempa mereka dengan nilai-nilai luhur kebaikan dan kemuliaan, maka anak akan menjadi generasi berkualitas di masa yang akan datang, tergantung dari cetakan yang dibuat oleh lingkungan.

Demikian pula hak-hak politik atau hak asasi yang harus mereka bawa melekat dari dalam dirinya, hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Negara mempunyai kewajiban melindungi dan menjaga pertumbuhan mereka menjadi generasi unggul, menjadi warga negara yang berhak atas sejumlah hak kewarganegaraan, seperti hak sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara.

Hak asasi
Hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga Negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana terpatri dalam pasal 28 E UUD 1945 , hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 F), dan hak-hak asasi lainya yang tertuang dalam pasal tersebut.

Sedangkan kewajiban yang melekat sebagai warga Negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara Negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27), membela pertahanan dan keamanan Negara (pasal 29), menghormati hak asasi orang lain dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang.

Hak-hak sipil yang harus didapat antara lain: Hak hidup; Hak bebas dari siksaan, perlakuan/penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; Hak bebas dari perbudakan; Hak bebas dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang; Hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri; Hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan; Hak atas praduga tak bersalah; Hak bebas berfikir; Hak berkeyakinan dan beragama; Hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain; Hak atas perkawinan/membentuk keluarga; Hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak atas perlindungan yg dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak atas kewarganegaraan; Hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum; dan Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Serta hak politik antara lain: Hak untuk berkumpul yang bersifat damai; Hak kebebasan berserikat; Hak ikut serta dalam urusan publik; Hak memilih dan dipilih; Hak untuk mempunyai akses pada jabatan publik di negaranya.

Akta Anak

Dalam kaitannya dengan persoalan anak adalah hak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak atas kewarganegaraan; Hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum; dan Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang status anak di luar nikah. Menurut MK anak-anak tersebut harus mendapat hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut mengubah pasal 49 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah.

MK memutuskan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah, sehingga pasal tersebut dibaca ‘ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Koran O, 18/2/2012, hlm. 6).

Terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menurut Nurul Irfan menyatakan putusan MK merupakan bentuk pengakuan hak anak, bukan pelegalan zina, tetapi membela kepentingan hak-hak anak. Putusan MK merupakan hukum negara. Yaitu bagaimana caranya negara melindungi hak-hak anak yang lahir tanpa tahu perbuatan orang tuanya. Kalau nasab dan hubungan kekeluargaan itu urusan keagamaan, kepercayaan masing-masing, bukan urusan negara.

Dilihat dari kaca mata Islam putusan MK adalah ijtihad MK. Putusan itu tidak menganut aliran madzhab fikih manapun dalam Islam.
Anak yang lahir tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh karena itu anak mempunyai hak-hak yang lahir bersama dengan kelahirannya di muka bumi. Karena setiap anak yang lahir tidak minta mereka dilahirkan dalam keadaan kekuarangan, terkurangi hak-hak asasinya. Oleh karena itu menjadi kewajiban negara mengembalikan hak asasi yang terenggut karena penafsiran oleh negara.

Sehingga di masa yang akan datang, anak akan tumbuh sesuai dengan kebutuhannya, temasuk mendapakan perlakuan yang adil dalam administrasi kependudukan dan hak-hak asasi lainnya.
Kontra

Awalnya putusan itu memberi pengakuan keperdataan terhadap anak dari penikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Namun akhirnya meluas, menyentuh hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kealhirannya.
Putusan MK mempunyai konsekwensi sangat luas, yaitu mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa MUI menyatakan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
MUI memahmi sistem hukum nasional tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK. Namun khusus untuk putusan MK No. 6/PUU-VIII/2010, karena berdampak luas, MUI meminta MK melakukan Peninjauan Kembali (PK). Demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka MK kami minta melakukan Peninjauan Kembali atas putusannya. MUI meminta apabila ada permohonan uji materi atas UU yang berkaitan dengan ajaran Islam, hendaknya MK mengundang MUI agar bisa menyampaikan sikap dan pendapat.

Anak hasil zina tidak menanggung dosa zina orang tuanya.
MK telah keliru menilai seolah-olah anak hasil hubungan zina tidak berhak mendapat perlindungan hukum. Yang benar adalah, anak hasil zina tetap mendapat perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak hasil perkawinan yang sah.
Anak hasil zina tetap memiliki hubungan keperdataan (nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibu.

Secara hukum sebenarnya pemerintah berwenang menjatuhkan ta’zir lelaki pezina, dengan kewajiban mencukupi kebutuhan anak hasil zina serta memberikan harta setelah dia meninggal melalui wasiat wajibah (Dr Arorun Ni’am Sholeh, MA sekretaris Komisi Fatwa MUI).

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s