Denda KTP Vs PAD

oleh Muhammad Julijanto

Akhir-akhir ini masyarakat di Solo Raya merasa resah dengan pemberlakuan sejumlah aturan administrasi kependudukan yang menghukum masyarakat yang terlambat mengurus dokumen kependudukan.
Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 20011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota (Perwali) No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Yang menyatakan pada intinya bagi setiap penduduk yang telat membuat KTP, KK serta administrasi kependudukan lainnya harus membayar sejumlah uang sebagai sanksi (Solopos, 8/2/2012).

Tingginya denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan menyebabkan masalah dan mengundang protes warga masyarakat. Yang paling menonjol masyarakat Solo, dimana Solo dikenal sebagai kota yang pro rakyat kecil, namun kenyataanya justru pungutan yang berkaitan dengan keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan mengapa dendanya dirasa terlalu berat bagi masyarakat.
Apakah ada motive untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), sementara seiring dengan model atau ketaatan masyarakat dalam bidang kependudukan, memang sering ada pengabaian dari masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, masyarakat mengurus dokumennya jika mereka membutuhkan saja, sehingga banyak warga yang terlambat tidak hanya sehari dua hari bahkan melebihi batas minimal waktu denda.

Kesadaran Hukum
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum kelar, karena minimnya pemahman dan kesadaran itu perlu dicarikan solusinya. Banyak kasus kejahatan yang berawal dari administrasi kependudukan yang kacau. Seperti tindak kekerasa dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu dari awal lemahnya sistem administrasi kependudukan dengan munculnya identitas plasu, seorang yang akan menikah lagi, dengan mudahnya memalsukan dokumen persyarat pernikahan dengan membuat identitas palsu dari daerah asal ke daerah lain yang jauh dari keluarga pertamanya. Kasus ini terungkap setelah pihak yang memalsukan dokumen tidak memenuhi kewajiban sebagai keluarga pada pernikahan pertamanya. Celah kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan mengakali prosedur pembuatan KTP lewat jalur belakang.
Seperti halnya hasil riset Siti Ayaliyah (2006) yang menyatakan bahwa poligami yang melanggar disebabkan karena adanya pemalsuan dokumen kependudukan. Sekalipun demikian belum ada pengaduan dari pihak yang merasakan dirugikan ke pihak kepolisian, sebab para pihak lebih menempuh jalur mediasi daripada menggunakan jalus hukum. Sehingga sering terluang kasus tersebut di beberapa daerah.
Dan hampir semua kejahatan berawal dari adanya identitas palsu, atau para pelaku selalu menggunakan identitas yang bukan sebebanarnya. Adalah langkah positif dengan adanya upaya pemberian sanksi dalam keterlambatan pembuatan atau perpanjangan dokumen kependudukan. Namun sangat disayangkan, bahwa mekanisme penegakkannya, tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan masyarakat yang terlambat merasa dirugikan karena harus membayar sejumlah denda yang besar.
Sementara Pemkot Solo tetap memberlakukan denda keterlambatan perpanjangan administrasi kependudukan sesuai dengan Perda No. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminduk. Pemkot berdalih denda itu diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat tertib Adminduk. Selain itu, dasar hukum mengenai pengenaan denda itu juga sudah jelas diatur dalam perda dan perwali (Solopos, 8/2/2012).
Sedangkan di Wonogiri melalui surat Bupati Wonogiri Nomor 474/6600 tanggal 21 Oktober 2011 melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi se-Kecamatan Wonogiri, sehingga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 2 Januari 2012 akan melakukan/menerapkan pemungutan sanksi/denda administrasi keterlambatan pelaporan beberapa jenis peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, seperti :
Pindah datang bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia, pindah dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, pindah ke luar negeri bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau orang asing pemegang izin tinggal tetap, pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam wilayah NKRI. Perubahan Kartu Keluarga (KK), perpanjangan KTP.
Sementara jenis keterlambatan pelaporan peristiwa penting yang dikenai denda administratif antara lain: perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kelahiran, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
Jika dilihat rata-rata denda yang diberlakuan kisaran Rp 50.000,- tentu akumulasi dari jumlah warga yang terlambat mengurus dokumen kependudukan, jumlahnya sangat signifikan, sehingga wajar bila ada anggapansementara pihak bahwa denda konotasinya adalah dalam kerangka mendongkrak pendapatan asli daerah.
PAD
Seiring dengan era otonomi daerah, setiap daerah seakan berlomba untuk menggenjot PAD, yang itu sebagai dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah bisa longgar dalam pemberdayaan.
Terungkap dari Sidang Paripurna DPRD kota Solo Rabu (10/3/2010) bahwa ada kekurangan sebesar Rp 9 milyar dari target PAD tahun 2009 kemarin.Target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2009 adalah Rp. 110,8 miliar, sedangkan pencapaiannya adalah Rp. 101,9 miliar. Tahun 2011 pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 132 miliar.
Hak yang seperti apa bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.

NIK

KTP merupakan identitas warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan normatif dapat memiliki KTP sebagai identitas tunggal. Dengan KTP diharapkan masyarakat akan dengan mudah nyaman mendapatkan pelayanan sebagai warga negara RI.
NIK merupakan satu-satunya nomor bagi warga negara Indonesia sebagai rujukan pembuatan dokumen identitas setiap warga negara untuk mengurus paspor, surat izin mengemundi (SIM), NPWP, dan sertifikat tanah.
Tujuan diadakannya NIK dan e-KTP bisa menutup kemungkinan adanya penggandaan data dan manipulasi. Kedua sistem pendataan kependudukan dilengkapi dengan rekaman sidik jari, sehingga sulit untuk digandakan.

Dalam KTP elektronik bisa direkam data biomentrik sidik jari, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. Data tersebut disimpan dalam cip yang tertanam dalam kartu sebagai alat penyimpan data secara elektronik, termasuk juga alat pengaman data. KTP secara elektronik menyimpan manfaat besar, termasuk digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan umum (Kompas,21/9/2011, hlm. 6).

Ketiga, pendataan yang tepat dan akurat diperlukan untuk berbagai kepentingan (seperti proses pemilihan umum, khususnya dalam penetapan daftar pemilih sementara amupun tetap).
Tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat selama ini, salah satunya diakibatkan karena sistem administrasi kependudukan nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan celah untuk menghindari dari perangkap administrasi kependudukan. Seperti mudahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipalsu untuk kepentingan tertentu yang cenderung negatif.

Kejahatan sering terjadi karena kependudukan tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya orang memalsukan identitas ganda. Ketika menggunakan KTP palsu biasaya untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya seseorang yang tertib administrasi kependudukannya bisa dipastikan tidak gegabah untuk melakukan kejahatan.
Suatu harapan terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di tanah air dengan adanya e-KTP semakin bisa diredam, sehingga tingkat keamanan dan kepercayaan publik luar terhadap Indonesia semakin meningkat yang berujung pada tingkat kesejahteraan rakyat semakin mendekati amanat konstitusi.
Sekalipun ketertiban administrasi kependudukan akan banyak keuntungan yang dipetik oleh warga masyarakat, namun jika denda yang dikenakan memberatkan, ya akhirnya sama saja, bahwa sanksi lebih pada upaya untuk peningkatan PAD, mestinya masyarakat disosialisasi terlebih dahulu, bahkan perlu adanya uji coba, setlah uji coba ada evaluasi baik secara konsep maupun teknis dilapangan dalam penegakkan aturan, sehingga ada persiapan dari masyarakat, kalau sosialisasi secara masif sudah dilakukan, perda apapun sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya. Karena perda memang bertujuan untuk mencapai tatanan yang lebih baik termasuk peningkatan kesejahteraan warga melalui tertib administrasi kependudukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s