KAPAN KITA BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI?

KAPAN KITA BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI?
Oleh Muhammad Julijanto

Suatu pertanyaan yang patut kita renungkan, ketika bangsa ini berusaha keras memberantas korupsi, tetapi seakan kita hanya berjalan di tempat dan tidak pernah bergeser. Yang berarti ikhtiar dan usaha yang kita lakukan selalu berujung ketidakjelasan hasil yang diperoleh. Belum proses hukum berjalan hambatan diawal terjadinya sengketa kewenangan penandangan kasus korupsi sudah menghambat bahkan bisa menghentikan proses penyidikan lebih lanjut, sementara kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah masuk ke meja hijau Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) begitu diputus menguap putusannya bebas. Pada hal fakta sosial benar-benar terjadi kerugian negara.

Maka timbul pertanyaan lagi ada apa dengan sistem peradilannya?, Apakah lembaga peradilan yang tidak menjalankan fungsinya secara profesional dan bermoral?, ataukah aparat penegak hukumnya yang sudah mati perasaan dan rasa keadilannya?, bahkan yang lebih parah lagi adalah penegak hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan semangat keadilan, karena sudah tumpul oleh iming-iming suap koruptor, sehingga koruptor bisa mengendalikan semuanya sekalipun dari balik deruji tahanan.

Penulis teringat sebuah syair yang dinyanyikan oleh Niki Ardila (almh) “Mimpi-mimpi indah bersama mu jadi kenyataan hidup ini”. Keindahan sistem sosial yang berjalan dengan tertib, damai, aman, sejahtera, bahagia.

Rakyat bisa merasakan hidup terasa bukan sebagai suatu beban yang sulit, karena usaha apapun akan bisa menghasilkan sesuatu yang berarti untuk menopang kehidupan, sehingga orang selalu bergiat untuk meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya bila usaha apapun selalu menghasilkan sesuatu yang tidak berarti, dan ditambah lagi sistem sosial yang ada terasa menjadi beban karena harus menanggung berbagai macam pungutan yang memberatkan ketika berhadapan dengan pelayanan publik, padahal pelayanan publik seharusnya menjadi hak rakyat untuk mendapatkan, dan menjadi kewajiban aparatur birokrasi karena menjadi tugas aparatur pemerintah dan birokat yang seharusnya berkewajiban melakukan tugasnya dengan baik tanpa harus mendapatkan imbalan langsung dari rakyat yang memerlukan. Mereka sudah mendapat gaji dan tunjangan hidup bahkan tunjangan hari tua atau pensiun.
Pelayanan publik adalah hak rakyat yang harus segera ditunaikan oleh pemerintah tanpa tambahan ongkos tambahan untuk mendapatkan layanan tersebut. Rakyat secara otomatis akan mendapatkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Kalau dalam pelayanan tersebut timbul biaya, biaya-biaya tersebut seharusnya tertera dengan chetha welo-welo (jelas dan transparan) sehingga semua orang akan mendapatkan pelayanan tanpa adanya diskriminasi dari segala aspeknya. Tarif-tarif tersebut terpampang dalam bener dan jelas bisa dibaca masyarakat. Lembaga yang sama dimanapun juga tarifnya sama, antar daerah dan antar instansi pemerintah, sehingga kepercayaan publik semakin pulih.

Rakyat butuh kepastian layanan dan tarifnya. Jika setiap lembaga dan instansi pemerintah memberikan layanan yang pasti, maka politik pelayanan berjalan dengan baik. Sebaliknya pelayanan tidak profesional, tarif tidak transparan. Yang didapatkan rakyat hanya kekecewaan dan kemarahan. Yang membuat masyarakat prustasi, jika prustasi ini menjadi energi negatif dan merasuk kepada mentalitas masyarakat akan berpengaruh terhadap dinamika sosial yang sakit. Oleh karena itu harus dihindari dengan berbagai upaya dan memperbaki segala kekurangan dalam semua lini kehidupan.

Sejarah Korupsi
Sejarah pemberantasan korupsi di tanah air belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kita lihat upaya-upaya yang telah dilakukan sejaka awal pembentukan bangsa ini. Masa Ir Soekarno berkuasa sudah terjangkiti kasus korupsi yang menimpa kabinetnya, sehingga Soekarno mengeluarkan regulasi yang berusaha menghabisi semua bentuk benalu kesejahteraan rakyat tersebut.

Bagus tambahan pengetahuan tentang sejarah korupsi di Indonesia, lebih bagus lagi upaya-upaya apa yang telah dilakukan masa lalu untuk menangani kasus korupsi. Sehingga dalam konteks ini kita bisa benar-benar bisa terbebas dari praktek korupsi.
Sangat indah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika sistem sosialnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang ada.

Contoh dari pungutan yang seharusnya dibayar saja yang kita keluarkan. Kalau di sana ada ketentuan parkir, ya sesuai dengan nominal dari uang parkir terseut yang dibayar, kalau kita bayar pajak ya hanya nominal yang tertera dalam tagihan pajak yang kita lakukan. Semua bentuk pungutan harus ada tanda buktinya. Dan harus masuk ke kas negara. Betapa tertibnya kehidupan ini. Seakan kita asling percaya bahwa apa yang kita bayarkan kepada negara akan sampai ke kas negara yang suatu saat akan kembali kepada kita dalam wujud program dan realisasi pembangunan infrasttruktur dan berbagai fasilitas publik yang bisa kita rasakan kembali.

Saya membayangkan hidup di negara-negara yang zero korupsi. Di sana kehidupan terasa pasti tarif-tarif yang kita keluarkan kembali kepada layanan dan fasilitas yang kita dapatkan. Berbeda dengan di Indonesia, kita membayar pajak tinggi, tetapi kenyataaan yang kita jumpai jalanan banyak yang berlobang, infra struktur tidak tertata dengan baik, sehingga membayar retribusi seakan tidak ada timbal baliknya, dengan fasilitas yang kita dapatkan.

Demikian kalau kita sudah membayar lebih tetapi pelayanan publik sama sekali tidak ada bedanya. Kita semakin tercabik-cabik oleh ulah para oknum dan birokrat yang bermental ogah, kalau tidak ada uang pelayanan macet dan tersendat-sendat.

Bila mentalitas korup seperti ini selalu membayangi aneka pelayanan publik kita, maka akan melumpuhkan sendi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu sudah saatnya bangsa ini berbenah dari praktek birokrasi kotor kepada praktek birokrasi yang bersih dan bermartbat. Korupsi akan menjadikan martabat bangsa ini terpuruk di mata dunia bahkan dihadapan rakyatnya sendiri. Akibat korupsi yang selalu menderita adalah rakyat kecil yang tidak dapat akses politik, akses ekonomi dan perlakuan hukum yang tidak adil.

Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi semuanya?
Sorotan tajam terhadap penegakan hukum bukan suatu tidak ada alasan, pasalnya salah satu fungsi hukum adalah mendesain suatu tatanan sosial baru yang tercipta dari hasil terhadap kesadaran akan bangunan sosial yang berkembang. Jika carut marut penegakan hukum sebagai citra dari kekuasaan yang sedang berkembang. Persepsi masyarakat digambarkan media sangat geram terhadap kinerja penegakan hukum. Dengan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum menuntut pelayanan yang lebih baik, profesionalitas, keperpihakan terhadap nilai-nilai keadilan lebih serius, seiring dengan tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, tingkat kematangan demokrasi.

Penegakan hukum harus konsisten, penegakan hukum tidak diskriminasi, peradilan fair, pelayanan publik tidak diskriminasi, persaingan usaha berjalan dengan baik dan tidak ada praktek bisnis yang curang.
Upaya pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar yang berat. Sebab peluang korupsi ada dimana-mana. Sehingga bila toleransi terhadap kejahatan korupsi semakin lunak, maka semakin semarak korupsi berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang terus menerus dan pantang patah arang, sebelum kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terpenuhi.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s