PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA

PERAN MAHASISWA DALAM MENSUKSESKAN PEMILU INDONESIA 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Seiring dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka pemilu adalah suatu kemestian dari suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut.
Dalam rangka terwujudnya tata susunan masyarakat yang dijiwai oleh cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falfasafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat (aspirasi) dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa . Oleh karena itu pemilihan umum merupakan salah satu sarana yang harus diadakan dalam negara demokrasi, untuk itu pemilu tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi atau menimbulkan penderitaan rakyat melainkan harus menjamin suksesnya pemilihan umum. Suatu pemilihan umum yang demokratis pada prinsipnya harus mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat, oleh sebab itu maka asas-asas pemilu; langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil harus dilaksanakan dengan baik.
Tahun 2014 sebagai tahun politik dapat dijadikan momentum oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik, misalnya menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kepada para calon anggota legislatif maupun calon presiden.
Masalah
Tulisan singkat ini sedikit akan menjelaskan tentang masalah sebagai berikut; Apa peran mahasiswa dalam mensukseskan pemilu di Indonesia? Bagaimana langkah-langkah pemilu Indonesia tahun2014? Kebijakan-kebijakan terbaru dalam pemilu Indonesia tahun 2014
Peran strategis mahasiswa dalam pembangunan bangsa
Antusiasme masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah maupun perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.
Menghubungkan peran perguruan tinggi dalam kancah politik, bukan berarti membawa suasana pada masa lalu yaitu menyeret perguruan tinggi melakukan politik praktis sebagai ajang perebutan dukungan politik terhadap salah satu calon kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Tetapi lebih pada sebagai agen perubahan sosial untuk mendorong terjadinya transformasi sosial politik dengan mengedepankan pendidikan politik yang rasional dalam perspektif pengembangan demokratisasi dalam kemajuan masyarakat.
Peran tersebut dapat dimainkan oleh perguruan tinggi antara lain; sebagai sumber insani pembangunan dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang hadal secara leadership (kepemimpinan-manajemen organisasi), kemampuan intelektual sehingga caleg, capres, seorang calon kepala daerah dengan ilmu yang dimiliki dapat mendiagnosa (menterapi) kebutuhan-kebutuhan terhadap problem daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah setempat, kemampuan jasmani dan rohani dalam menjalankan menejemen kepemerintahan dearah yang solid, mempunyai dedikasi dan moralitas yang tinggi untuk menegakkan aturan dan tata perundang-undangan serta etika moral, sehingga seorang pemimpin daerah tidak hanya sebagai seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tetapi juga dapat dijadikan panutan rakyat dalam menyelesaikan agenda sosial kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.
Gerakan moral dari kampus dalam setiap orde pemerintahan di tanah air telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan secara deskriptif dapat dipaparkan sebagai berikut; pada masa kemerdekaan gerakan mahasiswa membawa kelompok Bung Tomo di Surabaya mengobarkan semangat juang arek-arek Suroboyo mengibarkan bendera revolusi pada tahun 1908 hingga kemerdekaan tercapai, pada orde lama peran generasi muda khususnya para mahasiswa dari berbagai kampus berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, pada masa orde baru dukungan kaum intelektual terhadap perubahan sosial sangat penting, sehingga muncullah gerakan mahasiswa yang dahsyat menuntut kepada orde baru untuk melakukan perubahan sosial dengan munculnya gerakan reformasi di segala bidang khususnya dalam bidang sosial politik yang selama ini hegenomni orde baru menggurita tatanan sosial politik, sehingga pembangunan yang selama ini dijalankan tidak dapat menyejahterakan rakyat karena kebobrokan birokrasi pemerintahan.
Perguruan tinggi mempunyai peran dan andil yang sangat dominan dalam perkembangan masyarakat di sekitanya. Dari tridarma, perguruan tinggi mempunyai tugas dan peran sebagai lembaga pengajaran, pendidikan dan bembelajaran peserta didik, melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi melakukan proses belajar mengajar dengan melakukan transformasi nilai-nilai dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan mempunyai wawasan nilai dan pengetahuan yang dapat menopang kehidupan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh kampus adalah suatu aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa dan menerjemahkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan sikap manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru.
Pengabdian pada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok dari perguruan tinggi. Mengacu pada tugas itu maka melalui pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan antara perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Secara garis besar peran tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara bersamaan juga berperan mengambangkan iman dan taqwa.
Kemitraan antara dunia kampus dan masyarakat luas ini akan membuahkan manfaat baik pihak kampus sendiri maupun bagi pihak masyarakat setempat dan masyarakat luas serta negara pada umumnya.
Tanggung jawab moral mahasiswa
Tingginya angka golongan putih ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi, antara lain: pertama, dibeberapa daerah terjadi mobilitas penduduk yang tinggi karena faktor pekerjaan yang menuntut seorang pemilih harus merantau ke luar kota dari daerah asalnya, sehingga ada kemungkinan terdaftar di dua tempat. Sehingga pemilih mengalami pembengkakan yang diakibatkan oleh terdaftar dua kali di beda daerah, yaitu daerah asal dan daerah dimana yang bersangkutan merantau. Fenomena golput sering kali dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan pemerintahan dan secara subtansial sebagai salah satu ukuran manifestasi berjalannya demokrasi.
Kedua, adanya kesadaran politik yang mempengaruhi pilihan politik sebagai konsekwensi dukungan kepada calon yang tidak lolos pada putaran kedua. Sikap ini merupakan sikap politik yang dimiliki sebagai pilihan politik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Peneliti Insis Mochtar W Oetomo dalam Pilpres 2004 putaran pertama partisipasi pemilih sebanyak 78 persen, dan di putaran kedua menurun menjadi 75 persen.
Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih sebanyak 72,10 persen. Mochtar menjelaskan partisipasi pemilih pada pemilu pasca reformasi yang terus mengalami penurunan yaitu 1999 (92,74 persen), 2004 (84,07 persen), 2009 (79 persen). Dia mengatakan keterlibatan warga negara dalam pemilu sangat penting agar tidak kembali terjerumus dalam sistem demokrasi kartelis .
Menurut Mochtar menilai tingkat partisipasi pemilih cenderung turun sebesar 2-20 persen dan itu menurun pada Pilpres. Mochtar menilai ajang Pilpres terbilang baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi. “Jika tingkat partisipasi terus menurun maka menjadi peringatan dini bagi perkembangan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat. Dia menilai diperlukan jalan keluar dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih.”Bola terbesar di parpol, dengan memperbaiki kinerja, memperbaiki prilaku dan melahirkan serta menawarkan tokoh alternatif,”
Ketiga, faktor kesibukan yang dihadapi oleh pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat yang tepat.
Keempat, kurangnya pemahaman terhadap tata cara menggunakan hak pilih, sehingga berakibat pada hak pilih yang digunakan menjadi salah atau dinyatakan tidak sah, sebagai contoh surat suara dicoblos semuanya sehingga tidak sah, atau surat suara sama sekali tidak dicoblos, karena tidak pasangan calon yang sesuai dengan pilihan politik pemilih tersebut.
Upaya mengurangi angka golput diantaranya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih . Sosialisasi ditujukan kepada masyarakat agar lebih mempunyai kesadaran politik untuk menggunakan haknya secara baik dan benar. Pendidikan pemilih ditekankan untuk memberikan pembelajaran lebih kepada masyarakat agar dalam menggunakan hak pilihnya lebih rasional dan tidak sekedar mempunyai hubungan tradisional dengan para calon kontestan pemilihan umum baik sebagai calon legislatif maupun calon eksekutiv.
Golput secara hukum memang tidak mempengaruhi hasil pemilu sebagai dasar penetapan calon pemimpin nasional. Sebab banyaknya golput tidak identik dengan sah tidaknya pelaksanaan pemilu, hanya saja dalam alam demokrasi akan menjadi bumbu perbedaan pandangan dan sikap politik diantara rakyat yang menggunakan hak pilihnya. Di negara maju seperti Amaerika Serikat saja angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan mencapai 60 % dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Hanya saja kita sebagai bangsa yang sedang membangun sistem demokrasi yang rasional tidak meremehkan adanya fenomena golongan putih (Golput) tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat agar masyarakat juga berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa dengan cara menggunakan hak pilihnya secara rasional.
Tahapan pemilu
Perjalanan pemilu pascareformasi membawa pasang surut partai politik di parlemen. Pemilu 1999 diikuti 48 parpol dan 21 parpol lolos ke parlemen. Kemudian, Pemilu 2004 diikuti 24 parpol dan 16 parpol melenggang ke Senayan. Pemilu 2009 diikuti 38 parpol dan 6 parpol lokal Aceh, 9 parpol meraih kursi di parlemen. Lantas seperti apa dan bagaimana supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas?
Keterjaminan Pemilu 2014 bisa berlangsung tertib, damai, dan berkualitas, membutuhkan beberapa komitmen. Pertama; proses dan tahapan pemilu harus berjalan sesuai jadwal yang disiapkan KPU. Jadwal dan tahapan pemilu tidak boleh molor supaya tidak terjadi kegaduhan politik. Sekali tahapan pemilu molor, dapat dipastikan muncul kegaduhan yang bisa membuat cacat hukum penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Karena itu, tahapan pemilu yang tepat waktu menjadi unsur penting. Intinya, keprofesionalan dan independensi KPU dan Bawaslu menjadi penentu kualitas Pemilu 2014.
Kedua; pentingnya data pemilu yang valid, baik data untuk DPS maupun DPT. Salah satu sumber tidak berkualitasnya Pemilu 2009 adalah DPT yang bermasalah secara masif hampir pada semua provinsi. Terkait dengan hal itu, yang tak kalah penting adalah KPU harus mengelola anggaran pemilu secara transparan dan akuntabel, serta menjamin kelancaran pencairannya.
Ketiga; partai yang akan berlaga dalam Pemilu 2014 harus menciptakan suasana politik yang kondusif. Ada kesan sejumlah politikus di DPR lebih senang kegaduhan ketimbang menyuarakan nilai-nilai demokrasi atau nilai keutamaan (more noise than voice).
Padahal sekarang ini masyarakat telah sadar berdemokrasi dan melek politik. Rakyat akan menyeleksi partai politik atau kader partai yang menjadi caleg. Karena itu, terkait perekrutan caleg, partai-partai harus lebih selektif dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bukankah berlaku adagium dalam politik, suara rakyat adalah suara Tuhan?
Keempat; berbagai pelanggaran pemilu akan sulit dihindari. Bisa diprediksi bahwa Bawaslu akan menemukan bermacam pelanggaran seputar Pemilu 2014. Pasalnya, akan banyak godaan bagi peserta pemilu yang berisiko pada pelanggaran, seperti praktik politik uang, jual beli suara, manipulasi data, keberpihakan pejabat pemerintah, dan serangan fajar, dan rasanya sulit menghindari kemunculan semua itu.
Karena itu, seluruh penyelenggara dan ’’wasit’’ pemilu harus siap bekerja ekstrakeras dan solid supaya pesta demokrasi itu lebih berkualitas. Di sini pentingnya MoU antarinstitusi penegak hukum agar penegakan hukum bisa berjalan terpadu. Pengalaman selama ini, banyak pelanggaran pemilu tidak diproses secara tuntas.
Kelima; terkait kampanye pemilu. Dalam negara demokrasi, kegaduhan politik sulit dihindari, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Salah satu kegaduhan politik yang sulit dihindari dan pasti muncul adalah ketika kampanye pemilu berlangsung. Lihat saja, kegaduhan ketika kampanye pilkada, pemilu, ataupun kampanye pilpres. Berbagai kegaduhan itu berisiko menimbulkan gesekan politik yang adakalanya menimbulkan korban jiwa. Karena itu, kata kuncinya ada pada KPU, Bawaslu, partai-partai politik peserta pemilu, dan institusi penegak hukum seperti Kejagung dan Polri.
Ada sejumah aturan (UU) yang harus ditaati semua pihak, baik KPU, Bawaslu, partai politik, maupun pemerintah yang diwakili Kemendagri, Kejagung, dan Polri. Seluruh institusi itu harus komit agar Pemilu 2014 bisa lebih berkualitas. Ini penting mengingat bila pemilu mendatang masih amburadul seperti Pemilu 2009, hasilnya mudah ditebak: kualitas parlemen sama seperti periode sekarang, yaitu rakus, serakah, dan korup. Sebagaimana dinyatakan sejarawan dan filosof Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton, Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.
Kelima hal itu hanya contoh kecil, tapi perlu diwaspadai dan ditempuh komponen penyelenggara pemilu. Karena itu, nota kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Kejagung, dan Polri menjadi penting dan harus bisa menjadi garansi supaya Pemilu 2014 lebih berkualitas .
Kebijakan terbaru
Muh Nuh Mendikbud menjelaskan kalangan kampus boleh saja mengundang capres-cawapres untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam koridor akademik, bukan politik praktis.”Kalau diskusi boleh-boleh saja, tapi kalau menyampaikan visi dan misi berarti kampanye dan hal itu dilarang UU Pemilu. Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, aturan untuk itu juga ada dalam Peraturan KPU”.
Dalam Penjelasan UU disebutkan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah.”Yang dimaksud ‘tempat pendidikan’ adalah gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi”.
Oleh karena itu, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan yang bersifat pendidikan politik di kampus.”Kami memberikan kebebasan akademik kepada semua kampus, karena kampus memiliki otonomi untuk memilih dan mengagendakan kegiatan-kegiatan akademiknya. Jadi, kami tidak melarang. Yang penting, mereka tidak boleh melanggar UU. setidaknya terdapat dua sistem Pemilu yang mengemuka yakni sistem proporsional tertutup dengan memilih tanda gambar partai. Sistem proporsionalitas terbuka dengan memilih calon dengan suara terbanyak.Sistem manapun yang akan digunakan, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus ditambal untuk membenahi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan untuk sistem tertutup, partai politik harus melakukan demokrasi ditingkat internal, yakni dalam penentuan caleg-caleg yang akan diusung sesuai dengan nomor urutnya. “Partai harus menjual produk terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga perlu diatur mekanisme sanksi administrative, misalnya membatalkan kepesertaan parpol di salah satu dapil,”
Empat masalah itu yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5% yang berlaku secara nasional, alokasi kursi DPR sebanyak 3–10 per dapil dan DPRD 3–12 kursi per dapil, sistem pemilu proporsional terbuka dan metode penghitungan suara menjadi kursi dengan sistem kuota murni, itu berarti tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pemilu 2009, kecuali hanya satu perubahan yakni masalah parliamentary threshold. Alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), sistem pemilu dan metode penghitungan atau konversi suara menjadi kursi parlemen.
Kesimpulan
Makna yang dapat diambil pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubungan dengan kerusuhan dan kerawanan sosial, serta konflik horisontal antara pendukung partai politik. Pertama, Mengembangkan sikap pluralitas dalam masyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa. Kedua, mengokohkan kembali semangat kebangsaan. Ketiga, Mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai yang berkebang dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Peran tokoh masyarakat adalah sangat strategis, dimana bangsa kita mempunyai karakter dalam kepemimpinan yang lebih bersifat paternalistik, yang lebih melihat sosok public figure sebagai panutan dan sangat ditaati petuah dan nasehat-nasehatnya, sehingga jika para tokohnya dapat menjaga martabat bangsanya dengan arif maka masyarakat secara umum akan mengikuti wawasan.
Peran mahasiswa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan levelnya. Mahasiswa bisa aktif dalam proses pemilu dengan pengawasan yang terlembaga melalui pemantau pemilu.


Daftar Pustaka
Aidul Fitriciada Azhari, “KPUD Harus Tunjukkan Idependensi”, dalam Solopos, 10 April 2003
http://www.solopos.com/2014/01/18/gagasan-kecemasan-ihwal-golongan-putih-482900-diakses-22\1\2014
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=342399-diakses-14\\1\2014
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/291030/284/1/Perdebatan-Sistem-Pemilu-Diragukan-untuk-Pembenahan. diakses, 13/1/2012
FS Swantoro, Pemilu 2014 yang Berkualitas, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/28/213364/Pemilu-2014-yang-Berkualitas-. diakses, 28/1/2013
Moh Jamin, “Kontroversi Sanksi Pidana Penganjur Golput”, dalam Solopos, 15 Februari 2003
Moh. Mahfud MD., Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Liberty, 1993
Mulyana W Kusumah dan Eko Sulistyo, “Restriksi Legal dalam RUU Parpol”, dalam Solopos, 16 Juni 2002
Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia).
Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Bigraf Publishing, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia, 1994
Sardjuki, “Sistem Proposional dan Sistem Distrik dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, No. 21/V/1995, hlm. 121-128.
Solopos, Electoral Threshold & Dilema Parpol, 30 Mei 2003
Trisno Yulianto, “Parpol Baru dan Pemilu 2004” dalam Solopos, 30 Mei 2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s