Kemiskinan di Mata Hukum dan Agama

Kemiskinan di Mata Hukum dan Agama
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Kekuasaan sepanjang abad kehidupan manusia akan selalu nikmat, enak dan bahkan terasa manisnya, sehingga kekuasaan ibarat terangnya lampu yang menyedot kemunculan laron-laron untuk merubungnya (Suara Merdeka, 26/6/2010). Kekuasaan juga seperti bunga yang merekah merangsang sahwat politisi untuk meraihnya dengan segala kuasanya, yang punya masa dengan masanya, yang mempunyai pengaruh dan charisma dengan pengaruhnya, yang mempunyai uang dengan maghnet uangnya, yang punya ilmu dengan ilmu dan pengetahuannya, yang punya skill keahlian tertentu dengan keahliannya.
Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah serius dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan menjalar hingga di pelosok negeri. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok masih menjadi barang mewah bagi kelompok masyarakat miskin. Mereka sudah bekerja keras mengeluarkan semua potensi dan kemampuannya untuk mencari sumber-sumber penghidupan, seperti berdagangan, menjadi pengasong, menjadi pemulung, menjadi kusir, tukang becak, kuli bangunan, pembantu rumah tangga dan berbagai kegiatan ekonomi sektor informal.
Bagi kelompok masyakat kelas bawah fasilitas seperti pendidikan, layanan kesehatan adalah jauh api dari panggang. Sekalipun program pemerintah melalui askeskin (jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin), pendidikan wajib sembilan tahun gratis, tetapi kebutuhan yang lain seperti sarana yang dapat mendukung kegiatan tidak bisa mereka miliki, sehingga mereka berada pada lingkaran kemiskinan yang tidak pernah putus.
Upaya pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat mereka menjadi kelas ekonomi yang mampu berdikari (mampu berdiri sendiri) masih hanya program charitas-belas kasihan, yang memberikan bantuan berhenti pada konsumsi sesaat seperti bantuan langsung tunai (BLT). Sebaliknya justru pemerintah membuat program padat karya yang bisa menampung dan memberikan lapangan pekerjaan kepada kelompok masyarakat rentan ini, sehingga mereka tidak hanya sekedar menerima uang tanpa adanya kerja keras dengan kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian ada aktivitas warga baik secara koletif maupun sendiri-sendiri yang mampu menghasilkan produk maupun jasa.
Masalah kemiskinan masih menjadi problem dasar bangsa. Data kemiskinan menunjukkan bahwa fungsi negara dalam menjalankan tugasnya belum berjalan secara optimal. Program pengentasan kemiskinan menjadi agenda sepanjang suatu rezim berkuasa. Kemiskinan selalu menjadi bahan kampanye untuk dijual, tetapi setelah rezim menduduki kekuasaan problem tidak juga kunjung berkurang, bahkan statistik menujukkan peningkatan angka kemiskinan.
Masalah
Bagaimana fungsi kekuasaan dalam memerangi kemiskinan, bagaimana hubungan hukum dan agama dalam mengatasi masalah kemiskinan? Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan dalam perspektif hukum dan agama?
Kemiskinan
Sejak tahun 1998 terus terjadi pengurangan angka kemiskinan dari 49,50 juta atau 24,23 persen (1998) hingga 35,10 juta atau 15,97 persen (2005). Namun pada Maret 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 39,05 juta (17,75 persen) (Sensus 2006) .
Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil perhitungan angka kemiskinan pada Maret 2006 sebanyak 39.05 juta jiwa atau 17,75 % dari total jumlah penduduk Indonesia 222 juta jiwa. Penduduk miskin bertambah empat juta orang disbanding yang tercatat pada Februari 2005 . selain itu terdapat 11 juta orang pengangguran di Negara ini.
Survei Sosial Ekoniomi Nasional (Susenas) pada tahun 2008, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 37,17 juta pada tahun 2009 diprediksi angka kemiskinan itu menjadi 33,71 juta. Namun jika data Bank Dunia yang menyatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah berpendapatan di bawah US $ 2, maka hampir separoh dari jumlah penduduk Indonesia hidup dalam lembah kemiskinan.
Catatan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai fakta, pertama fakta rendahnya kualitas hidup orang Indonesia. Pada tahun 2007 Human Development Index (HDI) orang Indonesia dari 177 negara yang disurvei di dunia, kualitas hidup orang Indonesia berada pada urutan ke 107, jauh di bawah negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand.
Penduduk Provinsi Jawa Tengah 33,18 juta, jumlah rumah tangga miskin (RTM) 3,1 juta keluarga dari 6,7 juta rumah tangga (46,26 %). Jumlah rumah tangga prasejahtera 3.198.596 keluarga dan penduduk miskin 12,66 juta jiwa.
Data Difabel
Sensus penduduk BPS 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementrian Sosial RI (2009) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 1.541.942 orang. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003, Sulawesi Selatan (Sul-Sel) memiliki penduduk difabel tertinggi di Indonesia bagian Timur yaitu 72.900 orang. Bahkan hasil Sensus 2010 masih menempatkan Sul-Sel sebagai provinsi yang memiliki penduduk difabel terbanyak untuk bagian Indonesia Timur.
Tingkat kemiskinan kelompok difabel adalah akses terhadap pendidikan. Survey ICF Kemensos di 14 provinsi (termasuk Sul-Sel) kembali menyajikan data mencengangkan. Hampir 60% dari anak difabel usia sekolah tidak mengecap bangku sekolah. Sementara bagi mereka yang beruntung bersekolah, sebagian besar dari mereka atau 75% anak difabel hanya menyelesaikan studinya di tingkat SD. Jika dikaji lagi lebih dalam, berdasarkan data Susenas 2006 dan data Kemensos (2006) maka hanya 12% anak difabel yang bersekolah di tingkat SD. Data lain yang menarik, berdasarkan data Depdiknas (2006/2007) terdapat sekitar 4.929 Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta dan negeri pada jenjang TK sederajat sampai SMU sederajat dengan jumlah kelas (fisik) 28.914 ruangan. Penyebaran siswa terbagi 27% terdaftar di sekolah negeri dan 73% di sekolah swasta (Irwanto dkk, 2010). Data-data ini kembali menunjukkan lalainya negara dalam memenuhi hak-hak warga difabel khususnya di bidang pendidikan .
Menurut ukuran UNDP peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 111 dengan indeks 0,734 atau masih di bawah satu tingkat dibandingkan bangsa Palestina yang berada di posisi 110 dengan indeks 0,737. Indonesia jauh di bawah Malaysia berada di peringkat 66 dengan indeks 0,829. Peringkat Indonesia semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2007 berada di peringkat 107 dari 177 negara. Pada tahun 2009 dan 2010 berturut-turut menurun menjadi peringkat ke 111. Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN.
Problem kemiskinan masih membelit bangsa ini dari waktu kewaktu. Menurut sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 13,3 % atau 31,02 juta orang
Hasil survei yang dirilis 8 Maret 2010 oleh Political & Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong, Indonesia menempati nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei tahun 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69.
Berdasarkan hasil survei BPS angka kemiskinan Indonesia pada 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15 persen).
Hingga kuartal pertama tahun 2010, jumlah penduduk miskin menurut catatan BPS mencapai 31,5 juta jiwa. Jumlah kaum papa mecapai lebih 30 juta jiwa yang berarti 1/7 dari total penduduk. Setiap 7 jiwa manusia Indonesia, 1 orang di antara mereka berstatus miskin.
Potensi dana sosial umat Islam sangat besar menjadi salah satu alternatif pengetasan kemiskinan di Tanah Air. Tahun 2005 Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah menghitung bahwa potensi dana zakat muslim Indonesia mencapai Rp 19 triliun pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kesadaran umat Islam semakin baik, maka tahun 2010 dan kedepan akan semakin besar.
Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpum oleh LAZ dan BAZ dari tahun ke tahun meningkat. Pengumpulan zakat secara nasional tahun 2006 mecapai Rp 300 miliar; tahun 2007 meningkat menjadi Rp 700 miliar, tahun 2008 mencapai Rp 900 miliar dan hingga saat ini sudah lebih dari 1 triliun setiap tahun dana zakat, infaq, shadaqah berhasil dikumpulkan dari kocek kaum muslimin (“Berdaya dengan Zakat”, Republika, 24/9/2010, hlm. 19).
Kemiskinan tidak hanya terjadi di Indoensi di belahan dunia yang lain juga terjadi kemiskinan. Seperti halnya di Amerika Serikat. Biro Sensus Amerika menyatakan tingkat kemiskinan di Amerika kini berada pada tingkat tertinggi dalam 15 tahun, dan jumlah keseluruhan warga miskin Amerika sekarang adalah yang tertinggi dalam lima dekade sejak data statistik tersedia. Biro itu hari Kamis mengatakan persentase orang yang hidup dalam kemiskinan di Amerika meningkat dari 13,2 persen pada tahun 2008 menjadi 14,3 persen pada tahun 2009. Dikatakan 43,6 juta orang hidup dalam kemiskinan tahun lalu, meningkat hampir empat juta dari tahun 2008 . Biro Sensus itu mendefinisikan kemiskinan dengan patokan pendapatan per tahun kurang dari 22.000 dollar untuk keluarga dengan empat anggota. Presiden Barack Obama mengatakan angka itu menunjukkan betapapun sulitnya tahun lalu bagi warga Amerika, situasi itu bisa lebih buruk. Dia mengatakan jutaan orang Amerika tidak sampai jatuh miskin karena program-program dukungan pemerintah.
Hukum
Penegakan hukum yang tidak seirius membawa dampak pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal, sebab pelanggaran tindak pidana yang merugikan keuangan negara membahwa dampak kemiskinan struktural, orang yang tidak mempunyai akses kekusaan, akses ekonomi akan selamanya dalam kubangan kemiskinan, karena tidak mampus secara vertikal mengangkat martbat dan kondisi. Sehingga merekja tetap berada dalam kubangan kemiskinan.
Hukum yang adil dan melindungi yang tidak mampu, akan memberikan garansi terhadap naiknya tingkat kesejahteraan, karena orang mera jera jika melakukan tindak pidana dan tertangkap dan dibuktikan melalui proses peradilan yang fair memang betul-betuk melakukan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap kemiskinan.
Kembali ke korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan belum secara nyata dapat dinikmati kalangan masyarakat bawah, sebab yang mencolok justru para pemangku jabatan yang banyak diuntungkan, sementara rakyat masih tetap dalam keadaan subordinat dalam kesejahteraan ekonomi, atau paling tidak berbagai pelayanan publik, pendidikan dasar, dan kesehatan dapat dinikmati secara merata, inilah pekerjaan rumah yang segera diselesaikan bagi para pemangku kekuasaan baik legislator, eksekutif, dan yudikatif.
Perspektif Agama
Kerja keras, menghargai waktu, disiplin, tekun, istiqomah, jujur, tangan di atas lebih mulia dari pada tangan di bawah, tolong-menolong, kerjasama

DANA ZAKAT
Potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 7,2 trilyun per tahun pernyataan mantan Mentri Agama Said Agil Munawar. Berdasar hasil survey UIN Syarif Hidayatullah Jakarta potensi zakat msyarakat Indonesia Rp 19, 3 trilyun per tahun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Dr. Anggito Abimayu memperdiksi potensi zakat masyarakat Indonesia Rp 7, 4 trilyun setiap tahun dengan catatan 100 % wajib zakat di Indonesia patuh untuk membayarnya.
Jumlah warga miskin di Indonesia tercatat sebanyak 34,9 juta atau 15 % total penduduk Indonesia. Sementara pemerintah hanya dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap dengan berbagai program yang telah ditelorkan sekitar 5 % warga miskin dan dibutuhkan dana Rp 180 triliun.
Oleh karena itu menurut Dr. Anggito Abimayu sangat berharap melalui UU tentang pajak dan UU perbankan syariah yang merupakan tonggak sejarah pemberlakuan zakat dalam pembiayaan fakir miskin di Indonesia. Potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 7, 4 Triliun dari wajib pajak masyarakat Indonesia, dipredikasi dapat menurunkan angka kemsikinan antara 1 hingga 2 % .
Potensi zakat umat Islam bisa mencapai Rp 9 triliun pertahun berdasarkan perhitungan PIRAC (Public Interest Reseach and Advocacy Center). Bahkan hasil kajian Pusat Bahasa Budaya UIN Syarif Hidayatullah (PBB UIN) menegaskan per tahun potensi zakat bisa terhimpun sebanyak Rp 19 triliun. Namun sayang secara riil penerimaan zakat masih jauh dari potensi yang terudentifikasi ( Rp 800 miliar hingga Rp 1,5 triliun menurut versi Baznas) .
Potensi perolehan pengumpulan dana zakat nasional tahun 2011 diprediksi melebihi angka Rp 3 triliun. Jika, angka tersebut terpenuhi, jumlah kemiskinan tahun ini bisa turun hingga 13,88 persen. Namun dibutuhkan inovasi atau dukungan kebijakan dari pemerintah maupun inovasi produk penghimpunan zakat dari beberapa lembaga zakat . Harus diakui kesadaran membayar zakat umat Islam masih kecil, disebabkan kurangnya pemahaman dan masih mayoritasnya pemeluk Islam yang memang masih miskin, sehingga tidak bisa berzakat.
Sementara kelompok masyarakat muslim yang secara ekonomi sudah kuat dan mampu, bahkan kekayaannya melebihi nishab, kesadaran zakatnya masih kecil dan rendah. Padahal dalam ajaran Islam, jika kekayaan melimpah hingga melebihi standar nishab, maka harus segera dizakati sebagai bentuk pembersihan harta dari hak orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan gerakan kesadaran zakat secara optimal.
Berdasarkan survei Indonesia Magnificence of Zakat 821 rumah tangga miskin dari total 4.646 populasi penerima dana zakat di Jabodetabek ari 8 organisasi pengelola zakat. Hasilnya, zakat bisa mengurangi kemiskinan sebesar 10,79 persen.
Hasil penelitian Dompet Dhuafa tentang Peta Kemiskinan: Data Mustahik, Muzaki, dan Potensi Pemberdayaan Indonesia (2010). Muzaki 23.676.263 di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa barat 4.721.101 orang, Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.9.08 orang, dan Sumatra Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar berusia antara 25-59 tahun (26,1 % berusia antara 25-34 tahun; 25.00 % antara 35-44; dan 26,4 % antara umur 45-59 tahun. Jumlah mustahik di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa angka yang tidak berbeda terlalu banyak dengan jumlah penduduk miskin dalam estimasi BPS. Tahun 2009 diperkirakan terkumpul dana zakat sebesar Rp 1,2 triliun .
Kesimpulan
Mengatasi kemiskinan pekerjaan mulia, yang harus dibangun dengan kesadaran dan penuh dengan pengabdian, kemiskinan bisa terjadi secara struktural diakibatkan struktur kekuasaan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, oleh karena itu dibangun political will yang pro kepada rakyat.
Dengan penegakan hukum yang baik, akan mengangkat harkat dan martabat bangsanya, memenuhi rasa keadilan baik dalam bidang kedilan dan hukum maupun dalam penemuhan aspek ekonomi
Agama mempunyai peran sebagai kontrol moral dan panduan yang abadi dalam pencapai kesejahteraan hidup di tengah masyarakat, oleh karena itu agama dijadikan sebagai alat kontrol dan panduan mencapai tatanan sosial yang lebih membebaskan, mencerahkan dan mensejahterakan, dengan tetap pada prinsip moral dan etika agama secara lebih pasti. Banyak nilai-nilai ajaran agama yang bermuara kepada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Daftar Pustaka

Andi Ahmad Yani, Kelalaian Negara Memenuhi Hak Warga Difabel,
http://makassar.tribunnews.com/2013/10/23/kelalaian-negara-memenuhi-hak-warga-difabel. diakses, 17/12/2013.
Azyumardi Azra, “Zakat dan Kemiskinan”, Republika, 16 September 2010, hlm. 4.
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/09/17/135128-angka-kemiskinan-as-tertinggi-dalam-15-tahun. diakses, 17/9/2010.
Jawa Pos, 9 Oktober 2006
Republika, 24 Juli 2008
Republika, 18/12/2010 hlm. 4.
Supomo, “Refleksi 11 Tahun Solopeduli Peduli adalah Solusi”, Solopos, 12/10/2010, hlm. 4.
Suara Merdeka, 6/1/2011 hlm. 2 “Potensi Zakat Rp 3 Triliun”.

Muhammad Julinato, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri, Tim Advokasi Mejelis Hukum dan HAM PWA Jateng.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s