Membangun Perspektif Keberadaban dalam Pendidikan

Membangun Perspektif Keberadaban dalam Pendidikan
Ditulis oleh solider pada Kam, 04/03/2014 – 12:00
Oleh: Muhammad Julijanto*

Menarik perhatian nurani sekali tulisan Suryandaru Pendidikan Untuk Semua (Suara Merdeka 29/3/2014) yang menyoroti kinerja pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada semua warga negara tanpa kecuali termasuk untuk difabel dengan berbagai kebutuhan khususnya.
Secara normatif sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menyediakan segala macam sarana dan prasarana kebutuhan pendidikan warga negara berkebutuhan khusus dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan jenjang tertinggi S3 untuk difabel sebagaimana yang sering dikampanyekan dengan pendidikan inklusif, karena difabel adalah warga negara yang sah sebagaimana warga negara yang lain.
Difabel tidak meminta lahir karena dengan keadaan disabilitas seperti itu, namun itu adalah takdir yang tidak bisa ditolak dan sudah menjadi tugas kemanusiaan. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kewajiban negara adalah mencerdasakan kehidupan bangsa untuk semuanya tanpa terkecuali untuk difabel.
Yang dibutuhkan saat ini adalah membangun perspektif terhadap difabel berdasarkan kebutuhan dan aksesbiltas pemahman dan wawasan berperspektif difabel tidak hanya dibangun untuk kalangan pendidikan an sich tetapi semua lini kehidupan harus memahami kondisi tersebut.
Sebagai contoh dalam perencanaan penganggaran berbasis aksesbilitas pembangunan gedung-gedung apapun peruntukkannya dan untuk siapapun sudah melihat bahwa dalam realitasnya ada warga negara yang membutuhkan kebutuhan khusus, mestinya di sini sudah disiapkan secara lengkap apa yang menjadi kebutuhan khusus semua warga negara.
Dunia pendidikan sebenarnya mempunyai terobosan berupa pendidikan inklusi yang memang secara khusus mempersiapkan diri untuk menerima semua peserta didik dengan berbagai macam kebutuhan khususnya, termasuk bagi bidang tertentu selama akses tersebut dibuka dengan tidak ada pengecualiaan, artinya lembaga pendidikan harus siap dengan segala bentuk layanan berkebutuhan khusus.
Berbasis Aksesibilitas
Demikian juga dalam membangun infrastruktur kebutuhan perekonomian dan sosial sudah menyertakan perencanaan pembangunan yang berbasis aksesibilitas. Karena ini adalah amanah undang-undang untuk menghindari adanya diskriminasi dari segala aspek kehidupan.
Provinsi Jawa Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang secara khusus memberikan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan penghormatan harkat dan martbat kemanusiaan semestinya membuka peluang kepada semua lapisan masyarakat bisa memberikan layanan yang lebih baik dan perlindungan hukum yang memadai.
Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan falisitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
Contoh kasus difabel beerhadapan dengan hukum, misalnya yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, semua elemen harus menyadari perlunya menyamakan persepsi dalam membangun sinergi pembangunan yang lebih manusiawi dan tanpa diskriminasi.
Pemberdayaan merupakan upaya memberikan perhatian khusus dan memberikan kebutuhan khusus bagi komunitas difabel yang diharapkan di masa yang akan datang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik.
Sebagaimana warga negara yang lain komunitas difabel sebenarnya mempunyai potensi dan memiliki kemampuan yang lebih baik bila dibekali skill yang memadai untuk bisa berkiprah dalam tataran dan level yang lebih luas lagi.
Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian, perspektif, dan perhatian dari semua elemen masyarakat maupun stakeholders yang lain memberikan kontribusi yang secara khusus kepada mereka.
Berdasarkan data difabel di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus antara lain. Sensus penduduk BPS 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementrian Sosial RI (2009) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 1.541.942 orang.
Suatu potensi yang perlu diperhitungkan sebagai bagian dari pelayanan negara kepada semua rakyatnya, baik melalui pendidikan dari jenjang yang terendah hingga pendidikan formal yang paling tinggi.
Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai dan melayani rakyat dengan cinta kasih sepanjang peradaban manusia ini dibangun. Sebaliknya bangsa yang bangkrut adalah bangsa yang menterlantarkan rakyatnya dalam keadaan yang tak beradab. Saatnya bangsa ini peduli pada nasib warganya.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri.
Alhamdulillah tulisan ini telah diterbitkan oleh
http://www.solider.or.id/2014/04/03/membangun-perspektif-keberadaban-dalam-pendidikan. diakses, 7/4/2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s