MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014

MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Salah satu unsur yang menentukan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perubahan orientasi rakyat dalam pendidikan politik rakyat, bagaimana perubahan pendidikan politik rakyat itu berlangsung.
Semangat penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan pemahaman politik rakyat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, ia muncul karena sumber daya manusia tak berkualitas, oleh karena itu penyadaran politik terus dibangkitkan sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan system demokrasi bangsa Indonesia.
Kematangan politik rakyat akan terlihat jika sebagian besar masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan pemahaman penuh tentang hak-hak politik dan kewajiban warga negara. Pengetahuan itu sangat mendasar. Mengenai hak warga negara, apa yang seharusnya mereka lakukan dalam pemilihan umum, mengenai target yang akan dicapai dalam pemilihan umum, mengenai partai mana dan calon mana yang harus mereka pilih. Sehingga mereka betul-betul bisa menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi dengan kesadaran penuh mereka berperan dalam pemilu.
Pendidikan politik adalah upaya penyadaran akan apa hakikat pemilu, bagaimana rakyat dapat menghayati pemilu itu diselenggarakan, mengapa pemilu diadakan, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh oleh rakyat dalam mencapai pemilu yang demokratis. Kesadaran itu tidak hanya tumbuh secara alami tetapi harus melalui proses pembelajaran yang secara intensif.
Sebagai penyelenggara pemilu pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum beserta perangkatnya harus dapat meyakinkan rakyat bahwa pemilu diselenggarakan tidak hanya sekedar ritual demokrasi yang tanpa makna dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang signifikan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, tetapi pemilu diselenggarakan dengan biaya dan dana yang besar sangat berharap dapat terjadinya perubahan sosial yang konstruktif guna membentuk suatu kepemimpinan yang mendapat dukungan (support) dari berbagai kalangan, mampu meningkatkan derajat kesejahteraan secara materiil dan spiritual dengan penghayatan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, rasa nasionalisme yang tinggi.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa. Kedewasaan demokrasi inilah yang harus dipahami dan dihayati agar pembangunan sistem politik bangsa ini semakin kokoh. Bukan sebaliknya dalam setiap permainan dan persaingan politik tidak siap untuk menjadi pemain yang kalah. Kalah dalam persaingan bukanlah suatu kehinaan, pemahaman seperti ini perlu, sehingga tidak perlu terjadi tindak kekerasan, konflik yang berlarut.
Pengalaman beberapa waktu yang lalu dalam pesta demokrasi baik tingkat daerah (local) maupun nasional kesiapan untuk kalah dalam permainan politik dibutuhkan psikologi massa yang baik. Terutama kasus kekalahan Megawati Sukarno Putri dari KH. Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu tahun 1999 yang menimbulkan luapan emosi pendukungnya dan demikian juga kekalahan kubu Mardidjo bersaing dengan Mardiyanto dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah pada Agustus 2003 sebagai bahan pelajaran bagi elit politik dan pendukungnya untuk menyadari hal demikian. Kalah dan menang hakikatnya adalah sama untuk membangun system politik yang kokoh bangsa ini kedepan. Inilah pekerjaan berat elit politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya. Tanpa pemahaman demikian dalam kehidupan politik bangsa kita selalu kembali ke belakang (set back).

Perubahan Paradigma Politik
Adapun semua tahapan pemilu perlu diwaspadai kemungkinan negatifnya, sehingga dapat dieleminir sedemikian rupa dari meledaknya kekerasan. Sebab pada Pemilu tahun 2014 mengalami perubahan Perubahan Paradigma Politik antara lain;
Pertama system pemilu berdasarkan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan system proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilu anggota DPR, DPRD.
Artinya bahwa pemilu akan memilih gambar partai dan memilih calon anggota legislative, sehingga sahnya pencoblosan adalah memilih gambar partai politik dan nama calon anggota legislative yang berada dibawah gambar partai politik peserta pemilu. Dan pemilu anggota DPD menggunakan system distrik berwakil banyak. Setiap provinsi mempunyai jatah 4 kursi untuk diperebutkan menjadi anggota DPD
Kedua, adanya pembagian daerah pemilihan. Daerah pemilihan akan menentukan jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu untuk duduk di DPR dan DPRD. Semakin banyak pembagian daerah pemilihan akan berpengaruh kepada nilai ideal keterwakilan anggota DPR, DPRD terhadap konstituen rakyat pemilih, disini letak pendidikan politik sangat terasa. Pemilih betul-betul mengetahui siapa yang akan mereka pilih guna mewakili aspirasinya dalam bidang politik pemerintahan.
Pada Pemilu tahun 2004 daerah pemilihan untuk anggota DPR adalah provinsi atau penggabungan beberapa provinsi, daerah pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau penggabungan beberapa kabupaten/kota, dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau penggabungan beberapa kecamatan. Adapun untuk setiap derah pemilihan interval kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu antara 3 sampai 12 kursi.
Ketiga, selain peserta pemilu untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik (P2) yang dinyatakan lolos verifikasi di KPU menjadi partai politik peserta pemilu (P4). Ada dua pengertian tentang partai politik. Pertama, Partai politik saja atau (P2) adalah syarat pendidiriannya terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dengan ketentuan mempunyai akta Notaris pendirian partai, mempunyai kepengurusan 50 % di Provinsi dan 50 % di Kabupaten/Kota dan 25 % di Kecamatan, mempunyai kantor tetap. Kedua, partai politik peserta pemilu (P4) dengan syarat terverifikasi selain di Departemen Kehakiman dan HAM serta memenuhi verifikasi KPU yaitu mempunyai kepengurusan di 2/3 Provinsi, 2/3 di Kabupaten/Kota serta mempunyai 1000 anggota atau 1/1000 anggota, mempunyai kantor tetap, mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU.
Peserta pemilu untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Syarat perseorangan dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan: a) Provinsi yang berpenduduk s/d 1.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 1.000 orang pemilih. b) Provinsi yang berpenduduk > 1.000.000 – 5.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 2.000 orang pemilih. c) Provinsi yang berpenduduk > 5.000.000 – 10.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 3.000 orang pemilih. d) Provinsi yang berpenduduk > 10.000.000 – 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 4.000 orang pemilih. e) Provinsi yang berpenduduk > 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 5.000 orang pemilih.
Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto copy KTP atau identitas lain yang sah. Seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon DPD.
Keempat, tidak ada lagi anggota MPR yang didasarkan penunjukkan atau utusan golongan, namun semua berdasarkan pemilihan secara langsung. Sehingga anggota MPR semuanya berdasarkan atas pemilihan umum yang terdiri dari 550 Anggota DPR dan Anggota DPD yang jumlahnya 1/3 anggota DPR hasil pemilu 2004. hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 33 UU No 22 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Perubahan ini menuntut perhatian yang lebih serius dalam menyikapi masalah yang dihadapi termasuk masalah pendanaan dan jumlah personil penyelenggara. Mekanisme penyelenggara menggunakan standar yang sama dalam melakukan proses-proses politik, demikian juga mekanisme internal masing-masing partai politik peserta pemilu mengedepankan iklim sejuk dan politik yang beradab. Konsekwensi inilah yang menuntut sosialisasi dan optimalisasi semua potensi sehingga hasil pemilu 2014 dapat memecahkan dan menyelesaikan persoalan nasional yang dihadapi. Diharapkan pemilu sebagai solusi terhadap kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas yang akan membawa perubahan sosial menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri 203-2018 dan Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s