Otonomi Daerah

 

OTONOMI DAERAH

Oleh Muhammad Julijanto, M. Ag.

 

  1. Pengantar

Otonomi diyakini sebagai salah satu cara memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri segala kebutuhannya.

  1. Istilah-Istilah Penting
  2. Arti Otonomi Daerah

Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Otonomi daerah : kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerah-nya sendiri.

Desentralisasi : pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

United Nations (PBB) mendefinisikan desentralisasi:

Decentralisation refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies.

 

  1. Arti Penting Otonomi Daerah-Desentralisasi
  2. untuk terciptanya efisiensi – efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Sebagai sarana pendidikan politik.
  4. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.
  5. Stabilitas politik.
  6. Kesetaraan politik.
  7. Akuntabilitas publik
  8. Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah:

  1. politik, harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dilipih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif.
  2. Ekonomi, terbentuknya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
  3. Sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Konsep dasar otonomi daerah:

  1. penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
  2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Namun sejak pilkada menjadi rezim pemilu. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala (pilkada).
  3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkulaitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
  4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.
  5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.
  6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pandapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
  7. Model Desentralisasi
  8. dekonsentrasi = pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.
  9. delegasi = pelimpahan pengambilan keputusan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
  10. Devolusi = transfer kewenangan untuk pengambilan kepyutusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah.
  11. privatisasi = tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.
  12. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia

UU No. 1 Tahun 1945

UU No. 22 Tahun 1948

UU No. 1 Tahun 1957

UU No. 18 Tahun 1965

UU No. 5 Tahun 1974

UU No. 22 tahun 1999

UU No. 25 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

  1. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Uu No 32 Tahun 2004 UU 12 Tahun 2008
  2. demokrasi keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
  3. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  4. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
  5. Sesuai dengan konstitusi negara.
  6. Kemandirian daerah otonom
  7. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
  8. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.
  9. Asas tugas pembantuan
  10. Pembagian Kekuasaan Antara Pusat Dan Daerah Dalam UU 32 Tahun 2004 Yang dirubah UU No. 12 Tahun 2008.

Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerinatahan, badan usaha milik negara dan pengembangan sumber daya manusia.tugas.

Kewenangan provinsi sebagai daerah administratif dalam UU No. 32 Tahun 2004:

  1. kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota.
  2. Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro.
  3. Kewenangan kelautan.
  4. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan kota.

Kewenangan pemerintahan kabupaten dan kota sebagai daerah otonom:

  1. pertanahan
  2. pertanian
  3. pendidikan dan kebudayaan
  4. tenaga kerja
  5. lingkungan hidup
  6. pekerjaan umum
  7. perhubungan
  8. perdagangan dan industri
  9. penanaman modal
  10. koperasi.
  1. Otonomi Daerah Dan Demokratisasi

Keterkaitan otonomi daerah dengan demokrastisasi:

Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktiviteit. Auto-aktivitiet artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembanganya auto-aktiviteit tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Yaitu pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

Konsekwensi otonomi daerah dengan demokratisasi:

  1. otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.
  2. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan otonomi pemerintahan daerah (pemda), juga bukan otonomi bagi daerah.

Perubahan era goverment menuju governance telah mengubah relasi antaraktor penting dalam pembuatan kebijakan daerah. Karena itu oreintasi kepala daerah perlu mengakomodasi materi yang menjelaskan eksistensi organisasi non pemerintah sekaligus tentang dampak dan konsekwensi kehadiran mareka. Materi tata pemerintahan yang baik harus disajikan bergandengan tangan dengan pembahasan tentang organisasi masyarakat sipil dan swasta serta interaksi antar ketiganya.

Tujuan orientasi kepala daerah bukan menghasilkan pemimpin hebat, tetapi pemimpin yang mampu menggerakkan sistem pemerintahan daerah secara umum. Sekaligus pemerintahan yang berganti sistem tetap bisa memproduksi inovasi untuk kemajuan daerah[1].

Sistem kepartaian Penghambat Otonomi Daerah

 

No Faktor Penghambat Solusi
1 Sentralisasi partai: kebijakan yang bersumber keputusan pusat partai Desentralisasi kebijakan otonomi kebijakan partai sesuai tingkat kepengurusan
2 Oligharki partai, kekuasaan partai bertumpu pada elit partai Demokratisasi internal partai, kekuasaan bertumpu pada musyawarah partai
3 Personifikasi partai, performa partai tergantung tokoh Pelembagaan partai memperkuat basisi masa partai
4 Idealogi primordial, mengandalkan keterikatan emosional Idealogi kebijakan, mengandalkan program startegis bagi publik.
5 Politik beaya tinggi, membeli dukungan rakyat Demokrasi efisien, membangkitkan kegotong-royongan, kesukarelaan dan kesadaran memilih.

(Jawa Pos, 4/2/2008).

 

 

[1] “Kemajuan Daerah Bergantung Kepala Daerah”, Jawa Pos, 9/3/2010, hlm. 3.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s