ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

Oleh Muhammad Julijanto

Sudah menjadi watak kekuasaan apapun bentuknya yang cenderung korup, otoriter, dan represif. Sehingga apapun bentuk kekuasaan yang dapat diraih oleh seseorang, maka pengawasan, kontrol, kritik, evaluasi hendaknya selalu dilakukan. Agar di masa yang akan datang tidak terjadi penyimpangan. Kekuasaan yang mencerminkan adanya akses ekonomi, akses politik, akses sosial diawal kekuasaan menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi seiring dengan tingkat melemahnya pengawasan dan kontrol bisa menjadi negatif.

Untuk mencapai idealisme kebaikan, kebenaran dan keadilan, dibutuhkan stamina yang terus terasah dan konsisten dari aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tanpa idealisme tersebut bisa tergoyahkan dengan pramatisme untuk mendapatkan sesuatu dalam waktu yang singkat, tetapi mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan.

Agama dipahami hanya sebagai identitas yang membuat diferensiasi sosial antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pula bahwa agama hanya ditampakkan wajah seramnya melalui aksi terorisme, radikalisme dan fanatisme buta. Padahal, agama yang diajarkan oleh para nabi dan para pencerah budi adalah kesantunan, pencerahan moral-spiritual dan wujud kasih sayang terhadap umat manusia dan dunia (Supriyadi,solopos.com, 15/2/2013).

Agama mempunyai banyak fungsi yang semuanya bermuara pada kembalinya kepada tatanan kehidupan yang lebih harmoni secara sosial, budaya, dan harmoni kesimbangan, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya pengabaian dan penelantaran, tidak adanya penyimpangan, dan angkara murka. Agama menjadikan kehidupan lebih damai sebagaimana misi agama untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas secara jasmaniah dan rohaniah.

Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak ekspolitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Al Khulafa ar Rasyidin pada masa awal Islam (Masdar, 1999: 16).

Birokrasi

Kultur masyarakat Indonesia yang pragmatis, perlu pendidikan politik supaya publik bisa melihat lebih jernih fenomena korupsi. Sebagai kejahatan yang berdampak sistemik korupsi menjadi pekerjaan sepanjang kekuasaan diraih seseorang. Kanpanye antis korupsi menjadi jargon setiap kontestan pemilu atau kompetsi merebut jabatan publik, tetapi begitu kekuasaan atau jabatan tersandang meredup seiring dengan gula-gula yang telah dirasakan. Inilah yang menjadi sumber peluang terjadinya penyimpangan dari setiap kekuasaan yang mampu diraih oleh seseorang.

Sehingga membangun sistem yang mampu mencegah dan menindak adanya penyimpangan sistem pengelolaan keuangan segera bisa ditutup dan membuahkan kesejahteraan secara merata. Bukan hanya kalangan elit yang mampu meraih kekuasaan, tetapi buah kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh di semua lapisan.

Menurut Robert Klipgaard bahwa korupsi terjadi jika seseorang sudah memonopoli kekuasaan, punya kemerdekaan untuk bertindak, namun tidak disertai oleh pertanggungjawaban sebagaimana mestinya (Gunarto, suaramerdeka.com, 6/2/2013). Penegasan Klipgaard ini seakan memberi sinyal bahwa korupsi bisa terjadi pada orang atau partai apa saja, termasuk partai atau personal yang selama ini menegaskan diri bersih dan jujur sekalipun. Karena godaan korupsi ada pada peluang yang terbuka, sistem yang tidak terlalu bagus, tidak adanya pengawasan dan kontrol yang baik, mentalitas dan karakter yang lemah dalam moralitas.

Sebagaimana dinyatakan wapres M Jusuf Kalla bahwa akar terjadinya korupsi adalah kesempatan dan kemauan. Untuk membasmi itu, ada dua hal yang dilakukan yakni sistim dan transparasi (Republika.co.id, 10/12/2014). Ismail Yusanto dengan sangat apik menjelaskan Islam sangat menyadari pentingnya birokrasi yang handal dan terpercaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan menempuh beberapa cara (Yusanto, 1998: 139-150) yaitu: sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, penghitungan kekayaan untuk menjaga dari berbuat curang, Para pemimpin hedaknya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal harta, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan,

Revolusi mental

Dalam Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul.Abu Bakar berkata, “Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri” (prezi.com, 7/4/2014).

visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim) (Jamal Ma’mur, suaramerdeka.com , 14/11/2012).

Revolusi mental menjadi kebutuhan strategis untuk mengerem laju korupsi, sekalipun revolusi mental bersifat personal. Gagasan ini bisa ditransformasikan melalui nilai-nilai pendidikan sejak dinia, penanaman nilai melalui teladan publik figur, keteladanan level kepemimpinan strategis di semua jenjang karier, baik di kalangan swasta maupun pemerintah.

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini sangat bervisi jauh kedepan tentang revolusi mental yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dimana orang yang selalu membuat laporan baik yang berupa perkataan maupun tulisan dengan jujur. Artinya tidak ada manipulasi, tidak ada kehobongan, tidak ada kemunafikan menjadi kebutuhan untuk membangun masyarakat yang berkualitas. Sebagai pemegang wewenangan atau empunya otoritas dalam menentukan kebijakan strategis termasuk dalam bidang keuangan, kebutuhan personal yang mempunyai karakter dapat dipercaya, menetapati janji baik yang diucapkan maupun yang ditulis, memberikan hak orang lain kepada si empunya hak, sehingga tidak ada kedhaliman atau pengingkaran akan hak orang lain yang harus segera ditunaikan.

Mentalitas yang suka kepada hamoni sosial, ketenteraman dan kebersamaan terutama kepada saudara yang terdekat, yaitu tetangga. Sebab sistem ketetanggaan yang baik sangat dibutuhkan ditengah arus individualisme dan materialisme.

Agama sebagai sumber nilai dalam menjalankan fungsi administrasi pemeluk agama, sehingga bisa meminimalisir terjadi korupsi sebagai benalu demokrasi. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan dan keadilan terwujud dengan baik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Sekreatris LKBHI IAIN Surakarta

3 thoughts on “ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

  1. kelompok 2 aks 1 c mengatakan:

    semoga aparatur negara bisa amanah dalam memimpin negaranya sesuai dengan agama yang dianutnya.
    tina
    dwi nur
    siti rica
    jundullah
    riana
    intan
    yunita
    agustina

  2. tinaaswiyah@gmail.com mengatakan:

    Pengawasan pemerintah harus konsisten,,, jangan hanya pengawasan yang ketat diawal namun juga harus dari awal sampai akhir

  3. AKS 1C KELOMPOK 1 mengatakan:

    sebaiknya pemerintah indonesia lebih selektif dalam menentukan kriteria aparatur negara, agar tercipta pemerintahan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. selain itu pemerintah juga harus bersikap transparan (terbuka) dalam menjalankan tanggungjawabnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.
    Dea Mutiara Nur
    Reza Amalia Khusna
    Sulistyaningsih
    Farida Ratna Pratiwi
    Farida Nur Khasanah
    Tutut Anjar Nugraheny
    Salsabilla Siwi FM
    Afiatan Agustina
    Fadlu mohamad A

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s