Merajut Terus Paham Kebangsaan

Merajut Terus Paham Kebangsaan

Oleh Muhammad Julijanto

Peristiwa nasional akhir-akhir ini mengingatkan kembali kepada paham kebangsaan yang telah dibangun para pendiri bangsa. Bahwa bangsa ini didirikan dari berbagai unsur melebur menjadi satu kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi nasional menjadi spirit kita untuk menjadi bangsa yang besar dengan keragaman budaya, agama, ras, etnis, bahasa, kebudayaan. Keragaman tersebut telah menjadi kebhinekaan yang menjadikan kita tahan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan ketidakadilan sosial.

Dalam kegelisahan nasional penulis memandang bahwa kita perlu menyatukan kembali paham kebangsaan untuk mengatasi hubungan mayoritas dan minoritas, agar kita bisa bekerjasama dengan baik dan tanpa adanya luka dalam pergaulan sosial. Hubungan politik dan ekonomi mayoritas dan minoritas perlu adanya mekanisme sosial yang lebih baik. Gesekan politik pasti akan terjadi dalam rangka memperebutkan pengaruh dan legitimasi politik, perasaan tersisih dan termarjinalkan, menyebabkan kelompok yang berada pada posisi tawar yang rendah akan melakukan reaksi dengan berbagai bentuk dan wacana yang dibangun. Di sinilah permainan politik akan menjalankan aksinya.

Sebagai pemangku kepentingan bangsa, para pemimpin dan tokoh elit masyarakat bisa membawakan diri dan gerbong umatnya dengan baik, sehingga bisa mengelola suasana nasional agar lebih tenang dan tidak ada kegaduhan. Sebab rakyat bergerak secara dinamis, mengikuti hukum sebab akibat. Siapa yang memicu akan menghasilkan reaksi yang lebih. Apalagi psikologi sosial yang sedang panas dalam tensi politik nasional khususnya pilkada DKI dan suksesi kepemimpinan nasional kedepan.

Apalagi kekecewaan element bangsa lainnya akan menjadi bumbu hubungan kebangsaan terasa renggang, sehingga perlu digagas, dan digali sumber-sumber perekat bangsa, agar integrasi nasional tetap berjalan dengan kohesi yang lebih baik. Pengaruh teknologi melalui media sosial telah turut andil memberikan sugesti, wacana dan berbagai kontek yang mengarah bentuk-bentuk disintegrasi menjadi bumbu hangatnya dinamika sosial.

Kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politik, pandangan kebudayaan, pandangan keagamaan dibereikan ruang yang cukup, sehingga ekspresi menyatakan perbedaan sikap dalam alam demokrasi menjadi bagian dari dinamika sosial. Sebab secara konstitusional terawadahi dan terlindungi dalam konstitusi UUD 1945.

Dalam rumus demokrasi selalu ada celah perbedaan dalam pendapat, perbedaan itu sebagai keragaman yang akan mengisi kekosongan struktur sosial masayarakat. Tetapi perbedaan bukan menjadi sebab perpecahan dalam kehidupan sosial. Kita sadar bahwa bangunan bangsa ini dibangun diatas keragaman padangan politik, perbedaan suku, bangsa dan agama, perbedaan budaya, yang justru menjadi karakter dan jati diri bangsa yang dapat menyatu karena adanya kesamaan nasib dan perjuangan kemerdekaan.

Saat ini kita sedang mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang kita miliki. Potensi nasional yang kaya akan sumber daya alam melimpah diikhtiarkan menjadi berkah nusantara memang kita akui masih jauh dari panggang. Artinya kesejahteraan atau keberkahan nasional yang kita rasakan sebagai bangsa dengan Sumber Daya Aalam (SDA) melimpah belum secara meyakinkan kita rasakan sepenuhnya. Itu semuanya diakibatkan dari kemampuan kita untuk mengelolanya. Masih minimnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola, atau masih minimnya political will dalam kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada termanfaatkannya kapasitas sumber daya yang ada secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

Otonomi daerah sebenarnya menjadi solusi mengatasi tidak maksimalnya potensi sumber daya alam daerah dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter, semestinya menjadi out put pembangunan nasional. Kebangkitan daerah-daerah otonom mampu swasembada dimana komoditas daerah yang menonjol menjadi strategi yang perlu terus digali dan bisa mencukupi stok pangan maupun bahan nasional. Sementara bagi daerah otonom lain yang tidak mampu menyediakan secara swasembada di daerahnya, jalinan kerjasama antara daerah yang saling menyuplai kebutuhan untuk lumbung nasional. Sehingga ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang hanya memang benar-benar tidak ada produksi dalam negeri atau pasokan dalam negeri tidak mencukupi untuk menyumpai kebutuhan nasional.

Banyak investasi asing yang menggelisahkan kepentingan nasional karena power sharingnya tidak sepadan dengan kekayaan yang kita miliki, sehingga kurang ngefek kepada kesejahteraan nasional. Inilah yang menjadi kritik selalu pada padangan sosial ekonomi yang berbasis pada pertubuhan ekonomi nasional.

Kita juga sadar bahwa pembangunan nasional yang kita jalan tanpa adanya hubungan multilateral antara negara tidak bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam pergaulan internasional inilah kiprah dan peran Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Justru peran internastional ini bisa mengeluarkan segala potensi nasional untuk kepentingan global yang lebih baik. Peran-peran strategis seperti inilah yang senantiasa dikontribusikan oleh para stakeholder bangsa. Sehingga membawa dampak kesejahteraan nasional.

Safari politik kepada stakeholder bangsa ini, mestinya tidak saja untuk kepentingan politik sesaat, tetapi menjadi kebutuhan nasional semua element bangsa. Hubungan psikologis terus dijalin, sebab tersumbatnya komunikasi politik akan mencari kanal-kanal penyalur yang bentuknya sebagai hubungan sebab akibat. Kita sadari sebagai bangsa yang besar dibutuhkan seni dan energi yang besar pula untuk mempertahankan kebhinekaan menjadi ruh nasional bangsa.

Pekerjaan rumah kita adalah merawat kebhinekaan dalam bingkai kesadaran nasional. Sehingga intergrasi nasional tetap terawat bagi generasi kini dan mendatang.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

 

TRAINING LEGISLATIF Upaya Membangun Kapasitas Legislator Mahasiswa Profesional dan Berintegritas

TRAINING LEGISLATIF

Upaya Membangun Kapasitas Legislator Mahasiswa Profesional dan Berintegritas[1]

Oleh Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

 

Pendahuluan

Demokrasi mengajarkan kepada setiap orang untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai masyarakat sipil yang mampu terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dari tingkat yang paling bawah hingga puncak lembaga perwakilan yang lebih luas.

Tujuan dan bagaimana pelaksanaannya. Membekali mahasiswa kemampuan merumuskan peraturan perundang-undangan di tingkat mahasiswa dengan harapan mampu membuat aturan-aturan yang bisa memberikan warna demokratis dalam regulasi yang dibuat.

Pemahaman yang baik dan mendalam tentang sistem, teknik, teknik persidangan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsif.

Untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi Senat Mahasiswa di Indonesia meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, oleh karena itu, anggota Senat Mahasiswa ini mempunyai kapasitas dalam hal legislasi dan kemampuan teknik persidangan sebagai ajang untuk menguji kemampuan teoritik dalam membangun gagasan dan pemikiran melalui dialektika persidangan.

Tujuan training legislatif merupakan pembelakalan kepada legislatior di tingkat mahasiswa yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan mempunyai skill yang memadai untuk membuat regulasi dan peraturan perundang-undangan produk organisasi mahasiswa serta membangun kerangka pemikiran yang dialogis melalui mekanisme persidangan yang dijalankannya.

Masalah

Bagaimana membekali mahasiswa dengan kemampuan legislatif sederhana sebagai bekal mengelola lembaga kemahasiswaan khususnya aktivis Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Surakarta, agar mampu menjadi legislator di tingkat perwakilan mahasiswa secara profesional? Apa pengertian legal drafting, dasar hukum dan perundang-undangan?. Bagaimana membangun kapasitas menjadi legislator tangguh dan profesional, berintegritas di tingkat mahasiswa?. Bagaimana teknik persidangan dan dinamikanya?

Pembahasan

Karakter legislator

Belakangan keluhan kepada legislator dialamatkan karena kurangnya kinerja dalam menjalankan tugas, dimensi politik dan hukum sering saling bersinggungan dan menyentuh kepada jantung kekuasaan. Termasuk menyetuh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh legislator yang bisa memainkan anggaran dan kekuatan politik yang dimilikinya.

Kinerja bisa diukur seberapa banyak regulasi yang menjadi prioritas pembahasan dalam program legislasi nasional tidak tercapai. Saat ini Dewan Peralwkilan Rakyat mempunyai tanggungan untuk menyelesaikan 11 (sebelas) rancangan peraturan perundang-undangan yang semestinya segera diselesaikan dalam pembahasannya dan ditetapkan menjadi undang-undangan yang berkekuatan hukum menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegera. Sehingga tercapai kebutuhan hukum sebagai bentuk rekayasa sosial menuju tatanan yang adil dan berkemakmuran.

Legislator yang berkarakter, berintegritas, bermoral, berdisiplin tinggi menjalankan tugas dan fungsi dengan kesadaran penuh. Bahwa kehadirannya dalam panggung politik adalah merupakan mandat dari konstitusinya, sehingga mereka bisa menjadi kepanjangan tangan untuk menyerap dan menerima aspirasi dari grass root– masyarakat lapis bawah sebagai bagian dari sisitem demokrasi yang baik dan beradab.

Legislator semestinya adalah kader terbaik bangsa yang duduk di kursi terhormat menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan keuangan dan persoalan moralitas. Sebab mereka akan menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi kekuasaan legislatif dengan terhormat. Mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan dari perencanaan, penganggaran dan pengawasannya sekaligus.

Legislator bekerja dengan ketajaman aspirasi dan pemikirannya yang dituangkan dalam kata-kata baik yang diucapkan melalui podium-podium sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus juga kata-katanya menjadi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan ahli bahasa menjadi kata yang bermakna untuk menegakkan keadilan sosial, mengekakkan kesejahteraan melalui kebijakan lembaga yang terhormat.

Sehingga kata parlemen adalah ucapan dan argumen-argumen yang konstitusionalisme dalam membuat dan merumuskannya dalam bunyi peraturan perundangan. Argumen-argumen yang dilontrakan sang legislator merupakan bentuk representasi dari aspirasi yang mampu mereka tangkap dan menjadi inspirasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Persidangan dan interaksi pemikiran yang berkembang menjadi tugas yang harus dijalankan seorang legislator.

Legal Drafting

Maka dalam konteks inilah kemampuan legal drafting seorang legislator menjadi kebutuhan yang mendasar. legal drafting sendiri Secara harfiah legal dafting dapat diterjemahkan secara general adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan, Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik, Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti, perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak[2].

Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan[3].

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan   perencanaan, penyusunan,  pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kegiatan legal drafting disini adalah dalam rangka pembentukan peraturan-perundangan. bunyi pasal 1 angka 1  UU No. 12 tahun 2010 di atas, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap harus melewati beberapa tahap.

Adanya legal drafting ada hubungannya dengan konsep negara hukum.
Negara hukum (Wirjono Prodjodikoro) adalah “suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat perlengkapan negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam setiap tindakannya terhadap warganegara dan dalam berhubungan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan hukum, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku”.

Sedangkan menurut Hartono Mardjono, dikatakan negara hukum adalah “bilamana di negara tersebut seluruh warganegara maupun alat-alat perlengkapan dan aparat negaranya, tanpa kecuali dalam segala aktifitasnya tunduk kepada hukum”. (equity dan non-discrimination).

Tujuan Negara Hukum S. Tasrif: 1) Kepastian hukum (tertib/order); 2) Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan 3) Keadilan (justice). Sedangkan menurut Ahmad Dimyati: 1) Pencapaian keadilan, 2) Kepastian hukum, dan 3) Kegunaan (kemanfaatan).

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Hukum adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat. Terkait dengan ciri dan karakteristik hukum dan masyarakat tersebut, Roscoe Pound, mengenalkan lebih lanjut apa yang disebut sebagai law as a tool of social engineering.

Hukum memuat sistem politik dan juga sistem bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengatur sistem yang sah. Susunan lembaga-lembaga negara, badan peradilan, pemberantasan korupsi, pengaturan tempat tinggal, kependudukan, lingkungan hidup, tanah, pencatatan pernikahan dan kelahiran. Kesemuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Legislator Mahasiswa

Lembaga legislatif di tingkat mahasiswa, Senat Mahasiswa, sebagai lembaga perwakilan mahasiswa mempunyai peranan yang penting dalam tata kelola managemen organisasi mahasiswa. Para anggota Senat Mahasiswa mewakili mahasiswa melalui partai politik, sehingga para anggota ini harus mengatur dirinya agar mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di organisasinya. Senat Mahasiswa sesuai dengan fungsinya, wajib menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: Legislasi, Pengawasan dan Pengganggaran. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi-fungsi tersebut, kinerja Senat Mahasiswa perlu diperkuat.

Salah satu fungsi Senat Mahasiswa yang perlu diperkuat adalah fungsi Legislasi, oleh karena itu, perancangan undang-undang (Legal Drafting) dalam hal ini Perancangan Peraturan yan dibuat sebagai bagian dari fungsi legislasi merupakan salah satu prioritas dalam mengembangkan program penguatan kapasitas Senat Mahasiswa.

Maka kondisi ideal yang dihadapi mahasiswa bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, hendaknya tidak boleh berkurang walaupun dalam kondisi lingkungan yang sulit dan tidak memberikan ruang yang menguntungkan bagi kita sekalipun[4].

Agenda mahasiswa terangkum dalam satu kesatuan tugas yang disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di dlamnya mencakup aspek-aspek penting yaitu; pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tidak boleh dipisah-pisah karena memang itulah tugas berat seorang mahasiswa, hanya saja, terkadang mahasiswa hanya mementingkan satu hal saja yaitu pendidikan[5].

Menurut Arbi Sanit dalam Fadli, Fahruz Zaman (1999) ada lima sebab yang menjadikan mahasiswa peka dengan permasalahan kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak di antara semua lapisan masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang di antara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi di antara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain adalah kelompok elit di kalangan kaum muda. Kelima, seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan penelitian berbagai masalah masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karier[6].

Oleh karena itu peran-peran mahasiswa yang bisa dimainkan dengan meminjam konsep-konsep Kuntowijoyo, bahwa praksis transendental tidak hanya mampu menyerap dan mengekspresikan secara dialektis sebuah realitas, tapi juga memberi arah bagi realita tersebut serta melakukan penilaian dan kritik sosial budaya secara beradab. Sekaligus menjadi petunjuk ke arah humanisasi dan liberasi.

Organisasi profetik mahasiswa yang sudah menentukan bahwa batasan, arah dan tujuannya adalah sesuai dengan Al Quran, seharusnya menurut Kuntowijoyo-menjadikan Al Quran pula sebagai cara berpikir. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu mengaktualisasikan misinya menjadi khalifah di bumi[7].

Legislasi dan persoalan hukum

Praktek pengadilan dan penjatuhan hukuman kepada pejabat pemerintah yang bersalah, secara hukum akan membantu proses demokrasi dan merangsang reformasi yang lebih luas bagi tuntutan akuntabilitas pejabat publik di masa depan[8].

Banyak legislator yang menjadi psakitan, karena ketyika menyusun regulasi peraturan perundang-undangan, melakukan barter pasal dan peraturan perundang-undangan dengan integraitasnya. Saat ini sedang menjadi sorotan publik dengan kasus E-KTP, yang kebanyak menerima suap dari rekanan dan pejabat birokrasi adalah anggota dewan perwakilan rakyat.

Berdasarkan data ICW tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota dewan yang terhormat, perlu mendapat perhatian. Sehingga bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Agar tidak ada kasus yang sama di masa yang akan datang, sehingga dewan perwakilan rakyat menjadi garda terakhir benteng moral lesilator dalam menjalan fungso-fungsi perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara sinergis dan akuntabilitasnya dapat diterima publik dengan baik.

Pemahaman mahasiswa mengenai kenyataan sosial yang ada di masyarakat mulai berkurang. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dianto Bachriadi. Mahasiswa sekarang lebih mementingkan polemik akademik yang ada didalam kampus. Namun mahasiswa kurang bergerak ke tengah masyarakat. Disini, Dianto mengajak mahasiswa untuk lebih sadar dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sosial di masyarakat. “Untuk mendorong perubahan sosial, dengan cara analisis yang tidak biasa, yaitu analisis yang dilakukan bersama masyarakat itu sendiri. Jadi bukan kita yang datang pada mereka lalu menganalisis mereka. Tapi kita dan mereka bersama-sama menganalisis masalah mereka. Sebenarnya ini metode lama, tapi menurut saya metode itu mulai menghilang”.

Menurut Dianto Bachriadi ada empat inti perlunya melakukan analisis kenyataan sosial yang ada dimasyarakat[9]. Pertama, membongkar kesadaran historis yang ada dalam masyarakat tersebut, karena masyarakat harus disadarkan dengan apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari sejarah yang sudah terjadi. Kedua, membongkar kesadaran struktural, yaitu kesadaran tentang bekerjanya kekuasaan yang ada ditengah masyarakat. Masyarakat harus mengerti bahwa mereka hidup di dalam struktur kekuasan tertentu. Kekuasaan bukan hanya ada dipemerintahan, namun kekuasaan juga ada di kehidupan sehari-hari. Ketiga membongkar kesadaran masyarakat akan kelas sosial, yaitu tentang adanya perbedaan-perbedaan yang ada didalam masyarakat. Seperti perbedaan gender, tingkatan pendidikan dan ekonomi. Keempat, membongkar kesadaran tentang bekerjanya suatu kebijakan. Jadi, masyarakat harus diberi pemahaman mengenenai dampak yang terjadi dari kebijakan-kebijakan yang ada. Karena, suatu kebijakan mempunyai dampak yang berbeda-beda pada setiap lapisan masyarakat. Itulah yang seharusnya dilakukan dalam analisis social dimasyarakat. Itu bukan pekerjaan riset akademis atau penelitian saja, tetapi lebih kepada pekerjaan intelektual yang dilakukan bersama masyarakat. Mahasiswa harus bisa memahami dan memberi solusi kepada setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Bahasa sederhananya, mahasiswa harus kembali kepada pelukan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, pada dasarnya dari sanalah mahasiswa berasal, baik fisik ataupun sistem. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat.

Teknik Diskusi Tata Cara Bersidang

Pengertian Persidangan

Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah Ketetapan bersama. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung.

Bentuk-bentuk Persidangan

  • Sidang Pleno
    • Sidang Pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan
    • Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang
    • Sidang Pleno biasanya dipandu oleh Steering Committee
    • Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Permusyawaratan

 Sidang Paripurna

    • Sidang Paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau Permusyawaratan
    • Sidang Paripurna dipimpin oleh Presidium Sidang
    • Sidang Paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan Permusyawaratan
  • Sidang Komisi
    • Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing Komisi
    • Anggota masing-masing Komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh Sidang Pleno
    • Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu seorang Sekretaris Sidang Komisi
    • Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Komisi tersebut
    • Sidang Komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari Komisi yang bersangkutan

Unsur-Unsur Pelaksana Persidangan

  • Peserta
    • Peserta Penuh
      • Hak peserta penuh :
        • Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis
        • Hak Suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan
        • Hak Memilih, adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan
        • Hak Dipilih, adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan
      • Kewajiban peserta penuh :
        • Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan
        • Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan
      • Peserta Peninjau
        • Hak Peninjau :
          • Hak Bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapatdan menajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis
        • Kewajiban Peninjau:
          • Mentaati tata tertib persidangan/permusyawaratan
          • Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan
  • Presidium Sidang
  • Presidium Sidang dipilih dari dan oleh peserta Permusyawaratan melalui Sidang Pleno yang dipandu oleh Panitia Pengarah
  • Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta
  • Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan

Penggunaan Palu

  • 1 kali ketukan
    • Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang.
    • Mengesahkan keputusan/kesepakatan peserta sidang poin per poin (keputusan sementara).
    • Memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh.
    • Menskors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama (biasanya skor 1X??menit, dll) sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang.
    • Mencabut kembali / membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.
  • 2 kali ketukan
    • Untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama (biasanya 2 X ?? menit), misalnya istirahat, lobying, sembahyang,makan.
    • Skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu.
    • Lobying ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan
  • 3 kali ketukan
    • Membuka/menutup sidang atau acara resmi.
    • Mengesahkan keputusan final /akhir hasil sidang

Contoh kalimat yang dipakai oleh Presidium Sidang

Membuka sidang

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sidang pleno I saya nyatakan dibuka. ” tok…….tok…….tok

Menutup sidang

“Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, sidang pleno I saya nyatakan ditutup.” Tok……..tok……..tok

Mengalihkan pimpinan sidang

“Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya” tok.

Mengambil alih pimpinan sidang

“Dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih ” tok

Menskorsing sidang

“Dengan ini sidang saya skorsing selama 15 menit” tok……….tok.

Mencabut skorsing

“Dengan ini skorsing 15 menit saya cabut dan saya nyatakan sidang dilanjutkan” tok…….tok.

Memberi peringatan kepada peserta sidang

Tok………. “Peserta sidang harap tenang !”

Syarat-Syarat Persidangan

Syarat-syarat Presidium Sidang :

  • Mempunyai sifat leadership, bijaksana dan bertanggung jawab
  • Memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan
  • Peka terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi kritis
  • Mampu mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh kondisi persidangan

Sikap Presidium Sidang :

  • Simpatik, menarik, tegas dan disiplin
  • Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan
  • Adil, bijaksanan dan menghargai pendapat peserta

Quorum dan Pengambilan Keputusan

  • Persidangan dinyatakan syah/quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari peserta yang terdaftar pada Panitia (bisa juga ditentukan melalui konsensus)
  • Setiap keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak berhasil diambil melalui suara terbanyak (½ + 1) dari peserta yang hadir di persidangan
  • Bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara seimbang, maka dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang

Istilah-Istilah dalam memotong Pembicaraan

Ialah suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut.

  • Macam macam interupsi antara lain.
    • Interuption of order, Bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Contoh: saat pembicaraan sudah melebar dari pokok masalah maka seseorang berhak mengajukan interuption of order agar persidangan dikembalikan lagi pada pokok masalahnya sehingga tidak melebar dan semakin bias.
    • Interruption of information, Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. Informasi bisa internal (misal: informasi atau data tentang topik yang dibahas) ataupun eksternal (missal: situasi kondisi di luar ruang sidang yang mungkin dapat berpengaruh terhadap jalannya persidangan).
    • Interruption of clarificatio, Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya agar tidak terjadi penangkapan bias ketika seseorang memberikan tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan.
    • Interruption of explanatio, Bentuk interupsi untuk menjelaskan suatu pernyataan yang kita sampaikan agar tidak ditangkap keliru oleh peserta lain atau suatu pelurusan terhadap pernyataan kita.
    • Interruption of personal, Bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah diluar pokok masalah dan cenderung menyerang secara pribadi.
  • Pelaksanaan Interupsi :

Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berbicara setelah mendapat ijin dari Presidium Sidang

Interupsi diatas interupsi hanya berlaku selama tidak menggangu persidangan.

Apabila dalam persidangan, Presidium Sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka Panitia Pengarah (SC) diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan, atas permintaan Presidium Sidang dan atau Peserta Sidang

Tata Penempatan Instrumen Persidangan

Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal di masyarakat.

Sanksi-sanksi

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran, dan usulan peserta siding yang lain. Biasanya, mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan kepada peserta (biasanya sampai 3 kali), kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari forum, atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan peserta sidang yang lain.

Kesimpulan

  1. Legilator adalah orang yang mendapat mandat melalui sistem perwakilan untuk mewakili kepentingan atau aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.
  2. Kemampuan dan integritas seorang legislator menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
  3. Kemampuan, kapasitas dan profesionalitas dapat tercermin seorang legislator dalam menjalankan fungsinya dengan baik, menguasai teknik persidangan, mampu menyerap aspirasi dan memformulasikan menjadi regulasi dan program yang baik, serta mampu memberikan kontrol dalam implemntasinya kepada eksekutuf.
  4. Perbedaan pendapat, ketajaman argumentasi dalam memformulasikan regulasi yang dibuatnya menjadi andalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


 

Daftar Pustaka

Dennis Frank Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, cet kedua.

Fahruz Zaman Fadli (Ed). 1999. Mahasiswa Menggugat, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia  1998, Bandung: Pustaka Hidayah.

http://adikusumah.blogspot.co.id/2010/09/perubahan-sosial-dan-dinamika-gerakan.html. diakses, 1/6/2016.

http://regional.kompasiana.com/2012/04/24/ilmu-hukum-uin-yogyakarta-praktek-legal-drafting-457892.html. diakses, 29/4/2015.

http://suakaonline.com/5173/2015/04/16/pemahaman-mahasiswa-terhadap-kenyataan-sosial-masyarakat-berkurang/. Diakses, 1/6/2016.

Indah Rahmawati, Matinya Aktivisme Pascamahasiswa, http://mahasiswabicara.com/kacamata/matinya-aktivisme-pascamahasiswa/. Diakses, 1/6/2016

Rizqi Jong, Mahasiswa dan Perkara Lari dari Kenyataan, http://mahasiswabicara.com/artikel/mahasiswa-dan-perkara-lari-dari-kenyataan/. Diakses, 1/6/2016.

Ananta Damarjati,Mahasiswa dalam Ilmu Sosial Profetik, http://mahasiswabicara.com/artikel/mahasiswa-ilmu-sosial-profetik/. Diakses, 1/6/2016.

Jayanto, Teknik Persidangan, https://dpmipa.wordpress.com/2008/03/20/teknik-persidangan/. Diakses, 21/3/2017.

Penyusun, Modul Praktikum Legal Drafting, Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2012.

[1] Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Pembina Sema IAIN Surakarta. Makalah disampaikan pada Training Legislatif Senat Mahasiswa IAIN Surakarta, diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa IAIN Surakarta, Rabu, 22 Maret 2017, di Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta.

[2] http://regional.kompasiana.com/2012/04/24/ilmu-hukum-uin-yogyakarta-praktek-legal-drafting-457892.html. diakses, 29/4/2015.

[3] Penyusun, Modul Praktikum Legal Drafting, Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2012, hlm. 1.

[4] Indah Rahmawati, Matinya Aktivisme Pascamahasiswa, http://mahasiswabicara.com/kacamata/matinya-aktivisme-pascamahasiswa/. Diakses, 1/6/2016.

[5] Rizqi Jong, Mahasiswa dan Perkara Lari dari Kenyataan, http://mahasiswabicara.com/artikel/mahasiswa-dan-perkara-lari-dari-kenyataan/. Diakses, 1/6/2016.

[6] http://adikusumah.blogspot.co.id/2010/09/perubahan-sosial-dan-dinamika-gerakan.html. diakses, 1/6/2016.

[7] Ananta Damarjati,Mahasiswa dalam Ilmu Sosial Profetik, http://mahasiswabicara.com/artikel/mahasiswa-ilmu-sosial-profetik/. Diakses, 1/6/2016.

[8] Dennis Frank Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, cetakan kedua, hlm. Xi.

[9] http://suakaonline.com/5173/2015/04/16/pemahaman-mahasiswa-terhadap-kenyataan-sosial-masyarakat-berkurang/. Diakses, 1/6/2016

Merajut Terus Paham Kebangsaan

Merajut Terus Paham Kebangsaan

Oleh Muhammad Julijanto

Peristiwa nasional akhir-akhir ini mengingatkan kembali kepada paham kebangsaan yang telah dibangun para pendiri bangsa. Bahwa bangsa ini didirikan dari berbagai unsur melebur menjadi satu kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi nasional menjadi spirit kita untuk menjadi bangsa yang besar dengan keragaman budaya, agama, ras, etnis, bahasa, kebudayaan. Keragaman tersebut telah menjadi kebhinekaan yang menjadikan kita tahan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan ketidakadilan sosial.

Dalam kegelisahan nasional penulis memandang bahwa kita perlu menyatukan kembali paham kebangsaan untuk mengatasi hubungan mayoritas dan minoritas, agar kita bisa bekerjasama dengan baik dan tanpa adanya luka dalam pergaulan sosial. Hubungan politik dan ekonomi mayoritas dan minoritas perlu adanya mekanisme sosial yang lebih baik. Gesekan politik pasti akan terjadi dalam rangka memperebutkan pengaruh dan legitimasi politik, perasaan tersisih dan termarjinalkan, menyebabkan kelompok yang berada pada posisi tawar yang rendah akan melakukan reaksi dengan berbagai bentuk dan wacana yang dibangun. Di sinilah permainan politik akan menjalankan aksinya.

Sebagai pemangku kepentingan bangsa, para pemimpin dan tokoh elit masyarakat bisa membawakan diri dan gerbong umatnya dengan baik, sehingga bisa mengelola suasana nasional agar lebih tenang dan tidak ada kegaduhan. Sebab rakyat bergerak secara dinamis, mengikuti hukum sebab akibat. Siapa yang memicu akan menghasilkan reaksi yang lebih. Apalagi psikologi sosial yang sedang panas dalam tensi politik nasional khususnya pilkada DKI dan suksesi kepemimpinan nasional kedepan.

Apalagi kekecewaan element bangsa lainnya akan menjadi bumbu hubungan kebangsaan terasa renggang, sehingga perlu digagas, dan digali sumber-sumber perekat bangsa, agar integrasi nasional tetap berjalan dengan kohesi yang lebih baik. Pengaruh teknologi melalui media sosial telah turut andil memberikan sugesti, wacana dan berbagai kontek yang mengarah bentuk-bentuk disintegrasi menjadi bumbu hangatnya dinamika sosial.

Kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politik, pandangan kebudayaan, pandangan keagamaan dibereikan ruang yang cukup, sehingga ekspresi menyatakan perbedaan sikap dalam alam demokrasi menjadi bagian dari dinamika sosial. Sebab secara konstitusional terawadahi dan terlindungi dalam konstitusi UUD 1945.

Dalam rumus demokrasi selalu ada celah perbedaan dalam pendapat, perbedaan itu sebagai keragaman yang akan mengisi kekosongan struktur sosial masayarakat. Tetapi perbedaan bukan menjadi sebab perpecahan dalam kehidupan sosial. Kita sadar bahwa bangunan bangsa ini dibangun diatas keragaman padangan politik, perbedaan suku, bangsa dan agama, perbedaan budaya, yang justru menjadi karakter dan jati diri bangsa yang dapat menyatu karena adanya kesamaan nasib dan perjuangan kemerdekaan.

Saat ini kita sedang mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang kita miliki. Potensi nasional yang kaya akan sumber daya alam melimpah diikhtiarkan menjadi berkah nusantara memang kita akui masih jauh dari panggang. Artinya kesejahteraan atau keberkahan nasional yang kita rasakan sebagai bangsa dengan SDA melimpah belum secara meyakinkan kita rasakan sepenuhnya. Itu semuanya diakibatkan dari kemampuan kita untuk mengelolanya. Masih minimnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola, atau masih minimnya political will dalam kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada termanfaatkannya kapasitas sumber daya yang ada secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

Otonomi daerah sebenarnya menjadi solusi mengatasi tidak maksimalnya potensi sumber daya alam daerah dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter, semestinya menjadi out put pembangunan nasional. Kebangkitan daerah-daerah otonom mampu swasembada dimana komoditas daerah yang menonjol menjadi strategi yang perlu terus digali dan bisa mencukupi stok pangan maupun bahan nasional. Sementara bagi daerah otonom lain yang tidak mampu menyediakan secara swasembada di daerahnya, jalinan kerjasama antara daerah yang saling menyuplai kebutuhan untuk lumbung nasional. Sehingga ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang hanya memang benar-benar tidak ada produksi dalam negeri atau pasokan dalam negeri tidak mencukupi untuk menyumpai kebutuhan nasional.

Banyak investasi asing yang menggelisahkan kepentingan nasional karena power sharingnya tidak sepadan dengan kekayaan yang kita miliki, sehingga kurang ngefek kepada kesejahteraan nasional. Inilah yang menjadi kritik selalu pada padangan sosial ekonomi yang berbasis pada pertubuhan ekonomi nasional.

Kita juga sadar bahwa pembangunan nasional yang kita jalan tanpa adanya hubungan multilateral antara negara tidak bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam pergaulan internasional inilah kiprah dan peran Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Justru peran internastional ini bisa mengeluarkan segala potensi nasional untuk kepentingan global yang lebih baik. Peran-peran strategis seperti inilah yang senantiasa dikontribusikan oleh para stakeholder bangsa. Sehingga membawa dampak kesejahteraan nasional.

Safari politik kepada stakeholder bangsa ini, mestinya tidak saja untuk kepentingan politik sesaat, tetapi menjadi kebutuhan nasional semua element bangsa. Hubungan psikologis terus dijalin, sebab tersumbatnya komunikasi politik akan mencari kanal-kanal penyalur yang bentuknya sebagai hubungan sebab akibat. Kita sadari sebagai bangsa yang besar dibutuhkan seni dan energi yang besar pula untuk mempertahankan kebhinekaan menjadi ruh nasional bangsa.

Pekerjaan rumah kita adalah merawat kebhinekaan dalam bingkai kesadaran nasional. Sehingga intergrasi nasional tetap terawat bagi generasi kini dan mendatang.

 

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

 

ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

Oleh Muhammad Julijanto

Sudah menjadi watak kekuasaan apapun bentuknya yang cenderung korup, otoriter, dan represif. Sehingga apapun bentuk kekuasaan yang dapat diraih oleh seseorang, maka pengawasan, kontrol, kritik, evaluasi hendaknya selalu dilakukan. Agar di masa yang akan datang tidak terjadi penyimpangan. Kekuasaan yang mencerminkan adanya akses ekonomi, akses politik, akses sosial diawal kekuasaan menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi seiring dengan tingkat melemahnya pengawasan dan kontrol bisa menjadi negatif.

Untuk mencapai idealisme kebaikan, kebenaran dan keadilan, dibutuhkan stamina yang terus terasah dan konsisten dari aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tanpa idealisme tersebut bisa tergoyahkan dengan pramatisme untuk mendapatkan sesuatu dalam waktu yang singkat, tetapi mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan.

Agama dipahami hanya sebagai identitas yang membuat diferensiasi sosial antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pula bahwa agama hanya ditampakkan wajah seramnya melalui aksi terorisme, radikalisme dan fanatisme buta. Padahal, agama yang diajarkan oleh para nabi dan para pencerah budi adalah kesantunan, pencerahan moral-spiritual dan wujud kasih sayang terhadap umat manusia dan dunia (Supriyadi,solopos.com, 15/2/2013).

Agama mempunyai banyak fungsi yang semuanya bermuara pada kembalinya kepada tatanan kehidupan yang lebih harmoni secara sosial, budaya, dan harmoni kesimbangan, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya pengabaian dan penelantaran, tidak adanya penyimpangan, dan angkara murka. Agama menjadikan kehidupan lebih damai sebagaimana misi agama untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas secara jasmaniah dan rohaniah.

Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak ekspolitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Al Khulafa ar Rasyidin pada masa awal Islam (Masdar, 1999: 16).

Birokrasi

Kultur masyarakat Indonesia yang pragmatis, perlu pendidikan politik supaya publik bisa melihat lebih jernih fenomena korupsi. Sebagai kejahatan yang berdampak sistemik korupsi menjadi pekerjaan sepanjang kekuasaan diraih seseorang. Kanpanye antis korupsi menjadi jargon setiap kontestan pemilu atau kompetsi merebut jabatan publik, tetapi begitu kekuasaan atau jabatan tersandang meredup seiring dengan gula-gula yang telah dirasakan. Inilah yang menjadi sumber peluang terjadinya penyimpangan dari setiap kekuasaan yang mampu diraih oleh seseorang.

Sehingga membangun sistem yang mampu mencegah dan menindak adanya penyimpangan sistem pengelolaan keuangan segera bisa ditutup dan membuahkan kesejahteraan secara merata. Bukan hanya kalangan elit yang mampu meraih kekuasaan, tetapi buah kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh di semua lapisan.

Menurut Robert Klipgaard bahwa korupsi terjadi jika seseorang sudah memonopoli kekuasaan, punya kemerdekaan untuk bertindak, namun tidak disertai oleh pertanggungjawaban sebagaimana mestinya (Gunarto, suaramerdeka.com, 6/2/2013). Penegasan Klipgaard ini seakan memberi sinyal bahwa korupsi bisa terjadi pada orang atau partai apa saja, termasuk partai atau personal yang selama ini menegaskan diri bersih dan jujur sekalipun. Karena godaan korupsi ada pada peluang yang terbuka, sistem yang tidak terlalu bagus, tidak adanya pengawasan dan kontrol yang baik, mentalitas dan karakter yang lemah dalam moralitas.

Sebagaimana dinyatakan wapres M Jusuf Kalla bahwa akar terjadinya korupsi adalah kesempatan dan kemauan. Untuk membasmi itu, ada dua hal yang dilakukan yakni sistim dan transparasi (Republika.co.id, 10/12/2014). Ismail Yusanto dengan sangat apik menjelaskan Islam sangat menyadari pentingnya birokrasi yang handal dan terpercaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan menempuh beberapa cara (Yusanto, 1998: 139-150) yaitu: sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, penghitungan kekayaan untuk menjaga dari berbuat curang, Para pemimpin hedaknya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal harta, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan,

Revolusi mental

Dalam Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul.Abu Bakar berkata, “Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri” (prezi.com, 7/4/2014).

visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim) (Jamal Ma’mur, suaramerdeka.com , 14/11/2012).

Revolusi mental menjadi kebutuhan strategis untuk mengerem laju korupsi, sekalipun revolusi mental bersifat personal. Gagasan ini bisa ditransformasikan melalui nilai-nilai pendidikan sejak dinia, penanaman nilai melalui teladan publik figur, keteladanan level kepemimpinan strategis di semua jenjang karier, baik di kalangan swasta maupun pemerintah.

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini sangat bervisi jauh kedepan tentang revolusi mental yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dimana orang yang selalu membuat laporan baik yang berupa perkataan maupun tulisan dengan jujur. Artinya tidak ada manipulasi, tidak ada kehobongan, tidak ada kemunafikan menjadi kebutuhan untuk membangun masyarakat yang berkualitas. Sebagai pemegang wewenangan atau empunya otoritas dalam menentukan kebijakan strategis termasuk dalam bidang keuangan, kebutuhan personal yang mempunyai karakter dapat dipercaya, menetapati janji baik yang diucapkan maupun yang ditulis, memberikan hak orang lain kepada si empunya hak, sehingga tidak ada kedhaliman atau pengingkaran akan hak orang lain yang harus segera ditunaikan.

Mentalitas yang suka kepada hamoni sosial, ketenteraman dan kebersamaan terutama kepada saudara yang terdekat, yaitu tetangga. Sebab sistem ketetanggaan yang baik sangat dibutuhkan ditengah arus individualisme dan materialisme.

Agama sebagai sumber nilai dalam menjalankan fungsi administrasi pemeluk agama, sehingga bisa meminimalisir terjadi korupsi sebagai benalu demokrasi. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan dan keadilan terwujud dengan baik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Sekreatris LKBHI IAIN Surakarta

HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU

HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU
Oleh Muhammad Julijanto

Pemilu telah usai segala ritual demokrasi dengan berbagai hiruk pikuknya sudah kelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun pidana pemilu masih berproses sesuai dengan hakikat hukum publik, yang tidak mengenal kedaluwarsa. Sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan pencapaian keadilan subtansif.

Kini harapan dan cita-cita yang terkemas dalam fakta kampanye dahulu menjadi janji dan sumpah yang harus sekuat tenaga pemimpin terpilih untuk merealisasikan dengan segenap kesadaran, aneka tantangan dan hambatan yang akan merintanginya. Kesadaran itu harus mulai dibangun dengan perspektif yang baru, sehingga sebesar apapun tantangan yang menghadang bila niat suci melaksanakan amanat penderitaan rakyat akan mendapat dukungan dari semua elemen bangsa, baik yang pro maupun yang kontra asal semangat dikembalikan kepada hati nurani rakyat.

Fungsi pemimpin akan menentukan perjalanan dalam meraih mimpi indah bersama pemimpin baru dengan mewujudkannya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemimpin sekaligus politisi adalah mediator publik yang wajib mengerti kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Politisi lebih tepat disebut pemimpin. Seorang pemimpin wajib menjadi mediator rakyat atau masyarakat, dan menyambung aspirasi, bukan sebagai makelar yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakatnya (Harry Tjahjono, Kompas, 19/4/2014).

Ada 3 tingkat fungsi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar rakyat mengalami transformasi kehidupan yang istimewa: 1) Transformasi kehidupan dari kepemimpinan yang keluarannya bersifat perifer-sensasional (tak menyentuh pemenuhan kebutuhan utama mayoritas rakyat di bidang fisikal, emosional, spiritual dan cenderung beorientasi pada kampanye verbal semata) kenuju keluaran kepemimpinan yang bersifat elementer-faktual (memenuhi kebutuhan utama dan mendasar seluruh rakyat fisikal, emosional, spiritual, serta berorientasi pada kebenaran obyektif kehidupan). Pemimpin punya fungsi mediator yang mampu mempertemukan kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat, termasuk kepentingan mayoritas atau minoritas. Fungsi mediator disebut sebagai fungsi birokratik. 2). Fungsi kepemimpinan sebagai integrator bertujuan menyelaraskan berbagai kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat hingga mempersatukan semuanya itu dan pada gilirannya mencapai sinergi bersama. Sehingga seorang pemimpin wajib mempunyai integritas kepribadian yang relatif sempurna. Sebab integritas pribadinya akan membuat seorang pemimpin selalu mengedepankan kepentingan lebih besar, di atas kepentingan pribadi, kelompok dan partai. 3) fungsi kepemimpinan sebagai transformator, yang bukan saja memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat elementer, faktual, mediasi solutif, serta mencapai sinergi bersama, tetapi sampai pada tanggung jawab pemimpin dalam membawa kehidupan rakyat ke tataran lebih tinggi bermantarbat dan mulia (manusiawi).

Pemimpin yang baik menurut Loa Tzu, adalah ketika ia mampu membuat pengikut atau rakyatnya menyadari keberadaan dirinya, ketika mereka berkesempatan bekerja dengan baik, memenuhi tujuan hidupnya, dan pada akhirnya ketika mereka bisa berkata, “kita telah melakukannya sendiri’. Di sinilah partisipasi masyarakat terasa nyata dan menyatu dengan visi, misi dan program kerja pemimpin untuk menggerakkan masyarakat meraih impiannya.
Sementara menurut Musthofa Bupati Kudus ada tiga konsep kepemimpinan 3 M perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin dalam semua level, yaitu; setiap pemimpin harus mau melihat, mendengar, serta merasakan apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat (Kompas, 12/8/2014).

Gaya Pemimpin

4 kriteria memilih pemimpin: sidiq, amanah, fathonah, tabligh. Nabi dikenal al amin…jujur, belajar boleh salah, belajar bisa dari kesalahan, kita tidak boleh bohong- jujur itu lebih penting dibandingkan memperoleh sesuatu dengan cara tidak jujur. Selama ini pendidikan tidak boleh salah, salah itu penting untuk mengetahu apa yang benar- coba dan salah- try and error- Thomas Alfa Edison melakukan percobaan hingga 1000 kali. Sifat jujur ada pada diri nabi sebagai bekal paling besar hingga dipercaya sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat Mekkah.

Amanah bisa dipercaya-memegang kepercayaan sesuai dengan janjinya dan sumpah jabatan. Sumpah jabatan merupakan janji yang sangat kuat pemangku kepentingan yang harus ditunaikan atas nama Allah (Tuhan Yang Maha Esa) dan harus dilaksanakan. Kalau diberikan amanah tunaikan sampai selesai.
Amanah sangat dipegang sebagai manifestasi janji-janji dalam kampanye yang merupakan implementasi visi, misi dan program kerjanya yang ditawarkan kepada konstituen, yang kemudian harus direalisasikan semasa masa jabatannya.

Fathonah-cerdas- pemimpin harus cerdas-pemimpin ditinggikan seranting-lebih tinggi meskipun sedikit-presiden adalah leader. Leader artinya pemimpin-bicaranya dalam konteks ruang lingkup visi-pandangan-tujuan-tujuan-vis jauh kedepan yang harus dilakukan. Menager akan melaksanakan perintah yang ditunjukkan oleh pemimpin. Maneger mengelola. Pemimpin pada level pimpinan daerah, panduan kedepan arahannya.

Seorang presiden adalah seorang pemimpin. 2 type pemimpin di Indonesia: type solidaritas maker seperti Ir Bung Karno berpidato 8 jam di depan PBB. Mengurus pemerintahn tidak bisa bung Karno gagal 1965 mengurus pemerintahan. Keberhasilannya kepemimpinanya berkat Ir Juanda pidatonya tidak bagus, pekerjaannya bagus. Bisa menerjemahkan pekiran-pikiran bung Karno. Masuk orang PKI yang memanfaatkan kekuasaan Bung Karno. PKI mengangkat Bung karno menjadi pemimpin seumur hidup. Kita butuh kepemimpin sesuai dengan zamannya.

Type kepemimpinan Soeharto-kelebihannya pidatonya tidak bagus kerjanya bagus. Teori rumit disederhanakan sehingga pembangunan dari pusat hingga daerah- seperti Pos yandu membuat generasi Indonesia sehat-sederhana tetapi teorinya rumit-mempermudah sesuatu untuk bisa dilaksanakan.

Politik bukan tergantung pada pribadi-sebab syahwat politik power tent to corrup, absolut power lebih korup. 10 tahun kekuasaan Suharto sangat demokratis, kemandirian ekonomi, 10 tahun berikutnya menimbulkan syahwat kekuasaan untuk keluarga, kolega dan anak-anaknya (kroninya). Korupsi Kolusi dan Nepotisme-segala sesuatu dipakai untuk keluarga. Jabatan politik dan jabatan karir. Jabatan politik tergantung pada kontrak, kalau 5 tahun-jabatan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Jabatan karir kontraknya sampai pensiun, tergantung pada atasan. Jabatan politik tidak ada atasannya, atasannya adalah rakyat yang memilih.

Pekerjaan Rumah
Pekerjaan Rumah yang cukup berat bagi presiden dan wakil presiden terpilih Ir H. Joko Widodo- Drs. HM. Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia hebat adalah menghilangkan benalu demokrasi yang merupakan kekuasaan turun temurun dengan kekuatan modal bukan moral, semakin tumbuh suburnya mafiaso dengan regenerasi koruptor yang silih berganti, belum tersentuh keadilan hukum, kerugian negara makin banyak yang masuk kantong koruptor membuat ngiler rakyat miskin. Pembangunan ekonomi yang belum signifikan mengatrol kesejahteraan membuat rakyat betah tinggal di tanah airnya. Mereka yang bisa mengais rizki di negeri seberang rauntau tidak semujur mencapai kesejahteraan bahkan mendapatkan perlakuan hukum dan penelantaran di sana. Inilah ironi yang segera di atasi tidak harus menunggu rakyat berontak tetapi dengan kekuatan mendengar, melihat, merasakan penderitaan…akan muncul kebijakan, strategi dan terobosan menyelesaikan semua masalah secara cepat…

Ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami dan kuatkalah dalam menjalankan amanah rakyat, ya Allah limpahkanlah rahmat, hidayah dan inayahMu ya rahman ya rahim. Kami memohon atas segala nikmat yang engkau berikan kepada kami. Agar bangsa dan negara menjadi sejahtera, amin.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pembicaraan tentang ulil amri pernah menghangat ketika Wakil Menteri Agama RI Prof Dr H Nazaruddin Umar MA melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan pemerintah berarti tidak taat alias menentang ulil amri. Wakil Menteri Agama menganggap dirinya dan institusinya sebagai ulil amri (news.detik.com). Sementara ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin melalui media massa pula menganggapi pernyataan Wakil Menteri Agama itu dengan mengatakan bahwa Kementerian Agama bukan ulil amri (news.liputan6.com). Yang dimaksud dengan ulil amri adalah mereka yang memiliki otoritas.
Masalah
Apa yang dimaksud dengan ulil amri, siapa yang berhak disebut ulil amri dan bagaimana konsekwensi dari keberadaan ulil amri dalam penerapannya di Indonesia?
Pengertian
Ulul amri atau ulil amri berasal dari kata ulu dan amr. Ulu artinya ‘yang memiliki’. Ulul albab artinya yang memiliki pemikiran, ulul aid berarti yang memiliki kekuatan. Ulul ilm para ilmuwan. Ulul abshar yang memiliki proyeksi ke depan.
Di dalam Alquran istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan amr dan berinduk kepada kata a-m-r, dalam Alquran berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata amr sendiri disebut sebanyak 175 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan . Dalam bahasa Inggris, Hanna E Kassis memberikan beberapa terjemahan seperti a command commandment, a bidding, task, matter, affair dan a thing.
Menurut Raghib al-Isfahani, ulil amri adalah 1) para pemimpin kabilah di zaman nabi, 2) para imam dari ahlul bayt, 3) para tokoh yang mengajak kepada kebaikan (al amirun bil ma’ruf), siapa pun orangnya, jika ia mengajak kepada kebaikan, maka ia adalah ulil amri. Masih menurut al Isfahani dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ulil amri adalah fuqaha dan mereka yang taat kepada Allah serta memiliki keahlian di bidang agama.
Dasar Hukum:
An Nisaa’ [4]: ayat 59
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً -٥٩-
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulul amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bersilang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (bagi kalian).
Ayat ini sering disebut untuk merujuk kepada kata ulil amri dalam surat An Nisa’ [4]: 58. Dalam tafsir Al Mawardi, berdasarkan riwayat As Sady, disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan adanya pertengkaran antara Ammar bin Yassir dengan Khalid bin walid, pemimpin ekspedisi yang dikirimkan oleh Nabi Saw ke suatu tempat di luar Madinah. Sedangkan menurut Ibn Abbas, demikian Al Mawardi, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qays As Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah .
Muhammad ‘Ali dalam tasfirnya The Holy Qur’an (edisi pertama, 1917), mencoba merumuskan seluruh ayat itu dalam suatu pengertian saja, Ayat ini menggariskan tiga aturan tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, teristimewa dengan urusan pemerintahan: 1) taat kepada Allah dan utusan, 2) taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum muslim, 3) mengembalikan kepada Allah dan utusan-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata ulul amri menurut ahli tafsir berarti orang yang memegang kekuasaan. ini mempunyai arti yang luas, sehingga perkara apa saja yang bertalian dengan kehidupan manusia, mempunyai ulul amri sendiri-sendiri .
Sebelum turunnya ayat di atas, kesidiplinan umat Islam sengat rendah, padahal mereka selalu menghadapi perlawanan dari suku-suku sekitar Madinah yang memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Ketidakdisiplinan itu merupakan karakter tribalisme yang mewarnai perikehidupan mereka. Untuk itu dibutuhkan sebuah doktrin yang mewajibkan mereka tertib dan teratur dalam satu komando. Dengan turunnya ayat di atas, ketrtiban dan disiplin bukan hanya kebutuhan melainkan ketentuan agama.
Karena umat telah menunjukkan ketaatan, maka para pemimpin umat harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanat dan tidak berbuat kemaksiyatan. Para pemimpin umat harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
An Nisa’ [4]: ayat 83
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً -٨٣-
Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka pun menyebarkannya. Kalaulah mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dapat mengetahuinya dari mereka. Kalaulah tidak karena Karunia Allah kepada kalian dan Rahmat-Nya, niscaya kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja.
Kebanyakan orang mengartikan ulil amri dengan pemimpin politik, penguasa, atau kepala negara, seperti presiden, raja, bahkan menteri. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ayat lain yang juga bicara tentang ulil amri, yaitu An Nisa’ [4]: 83, maka mengartikan ulil amri dengan penguasa atau kepala negara tidak tepat, sebab dalam ayat tersebut ulil amri bermakna mereka memiliki otoritas di antara kamu. Sementara pemegang kuasa pada waktu itu adalah Rasulullah Saw sendiri.
Ulil amri yang harus ditaati
Para ulama ahli tafsir dan ahli hadits berbeda-beda pendapat tentang ulil amri yang wajib ditaati adalah: 1) raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 2) para raja dan ulama yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja, 3) para amrir di zaman Rasulullah Saw dan sepeninggalan beliau berpindah kepada khalifah, qadi, komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, 4) para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut ahl al halli wal aqdli, yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, 5) para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedangkan yang zalim tidak wajib ditaati.
Krtiteria Ulil amri
– Harus taat kepada Allah dan rasulnya
– Menunaikan shalat, zakat, mencegah perbuatan keji dan munkar
– dasar keimanan, memliki kompetensi dalam bidangnya, tokoh yang profesional dan orang-orang yang memiliki otoritas.
– secara bahasa pemilik otoritas, Al Maidah [5]: 55, harus beriman kepada Allah dan Rasulullah, manifestasi iman melakukan hal-hal yang bermanfaat di sekitarnya, harus menunaikan shalat, korupsi kolusi nepotisme, kalau salah mengundurkan diri, mengeluarkan zakat, membersihkan harta . Empat kriteria umara’ atau ulil amri.
– ulil amri syar’i pemegang urusan kaum muslim. Antum a’lamu bi umuri dunyakum.
– taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, wajib termasuk ulil amri, kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tidak wajib ditaati. Terjadi selisih pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang wajib ditaati dalam rangka syar’i dalam penetapan awal dan akhir ramadhan.
– kriteria umum ulil amri rujuk kepada Alquran dan sunnah, integritas sidiq benar menurut Allah, jujur, amanah hubungan manusia dengan manusia, ulil amri itu cerdas membaca situasi, mengkomunikasikan.
– ulil amri tidak dikotori pertimbangan duniawi, ketaatan dalam yang ma’ruf, kembali kepada ayat itu, awalnya orang iman, akhirnya juga orang iman. Ulil amri itu yang organisasi dan pemimpin kita.
– Alquran dan Sunnah sebagai alat kontrol dalam ketaatan.
– Ahmad Azhar Basyir menjelaskan pemerintahan negara menurut ajaran Islam mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 1) pemerintahan qur’ani ketentuan dalam Surat An Nisaa’ [4]: 59 bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada Alqur’an. Alqur’an hukujm tertinggi yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada umumnya; hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintahan terhadap rakyat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah, demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama warga negara harus diatur sesuai dengan petunjuk Alqur’an. 2) pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah. Alqur’an mengajarkan bahwa sifat orang-orang yang mukmin suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama surat Asy Syura [43]: ayat 38 .
Ulil amri Dalam Penerapannya di Indonesia
– Ulil amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ia bisa pejabat publik atau pun tokoh sektor swasta. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha telah memperluas cakupan ulil amri itu sehingga ia tidak lagi menjadi monopoli penguasa.
– Ketaatan kepada ulil amri terbatas selama ulil amri itu memerintahkan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Jika apa yang disampaikan oleh ulil amri berdampak kepada kerusakan di masa yang akan datang, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mentatatinya.
– Perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu hal biasa, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemilik otoritas atau ulil amri. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka keduanya harus merujuk kepada prinsip-prinsip dasar Alquran dan As Sunnah. Selama mereka melakukannya dalam rangka mengemban amanat, melalui prinsip-prinsip musyawarah, dan menjauhi segala kemungkaran, insyallah keputusan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak akan terwujud.
– Ulil amri secara bahasa, dan istilah, syar’i. Bukan ulil amri secara syar’i. Secara bahasa orang yang punya urusan,
– secara istilah ulil amri adalah ahlul qur’an dan ‘ilm, para fuqaha, umara’, ahli ilmu. Para sahabat abu bakar dan umar bin khatab, menurut Mustafa Al Maraghi yang termasuk ulil amri adalah umara’ ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahan umum .
– Ulil amri menurut syar’i adalah yang diangkat secara Islami menurut Alquran dan As Sunnah makbulah, dengan tugas untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat.
– Secara syar’i ulil amri adalah umara’nya atau pemerintahnya kaum muslimin yang diangkatnya secara Islami, dan diangkat untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat. Pemerintah RI beserta Kemenag hanya masuk ulul amri dalam pengertian secara bahasa dan istilah, tetapi secara syar’i belum masuk. Sebab mereka Pemerintah RI dan Kemenag dibentuk bukan untuk secara Islami dan bukan untuk menjaga kepentingan agama Islam saja. Pemerintah Indonesia belum termasuk dalam pengertian syar’i.
– Landasan normatif : An Nisaa’ [4]: 59, Al Maidah [5]: 55 dan 57
– Bukhari 1744, muslim 1840,
– Kriteria 5: 1) harus beriman, 2) mendirikan shalat-kejujuran, 3) membayar zakat-mengeluarkan dan mensucikan hartanya-konsep thaharah-suci mensucikan pemimpin yang bersih dan bisa membersihkan orang lain, 4) patuh kepada Allah Swt, 5) mempunyai loyalitas kepada kaum muslimin.
– Ulil amri dikatakan ulil amri, tetapi tidak wajib ditaati, secara syari’i tidak. Yang wajib kita taati adalah para pemimpin Muhammadiyah karena mereka dibentuk dan didirikan untuk menjaga agama Islam.
– Apakah Indonesia masuk dalam kriteria ulil amri, kriteria ulil amri secara syari’i, mentaatinya tidak wajib, ulil amri bagi warga Muhammadiyah kepada Muhammadiyah.
– Taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka . Dalam hal ini dikenal kaidah
– لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
– Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
– Pemerintah Republik Indonesia tidak termasuk kriteria ulil amri.

Daftar Pustaka
Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,1993.
Al Raghib Al Isfahani, Al Mufradat Fi Gharib Al Qur’an.
M Dawam Raharjo, Ensikopedi Al Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996.
M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag anggota Mejelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonogiri, dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, makalah disampaikan pada Pengajian Jum’at Wage, 21 Maret 2014.

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Oleh Muhammad Julijanto

Gunakan upaya yang hebat dari hal-hal yang sepele, lipatkan daya juang dan lihatlah hasilnya insya Allah hasilnya akan luar biasa. Pelajari keberhasilan orang-orang sukses dan ambil pelajaran kegagalan orang-orang yang gagal dalam persaingan untuk diambil pelajaran yang paling berharga. Apa hikmah yang dapat dipetik?. Adakah cukup ikhtiar, usaha dan kerja keras, ataukah perpaduan antara ikhtiar usaha kerja keras dan doa serta ridha Allah Swt….be the best

Pendahuluan

Mahasiswa merupakan harapan bangsa. Di pundak mahasiswa kemajuan suatu bangsa akan dipegang. Karena mahasiswa merupakan elit pemuda yang terdidik. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di bandingkan dengan yang lain. Mereka menempati struktur sosial tertentu di bidang yang lain.

Oleh karena itu mahasiswa mempunyai peran strategis dari elit generasi muda suatu bangsa. Sebuah ungkapan menyatakan bahwa generasi muda merupakan sumber insani pembangun. Dan mahasiswa ada di dalamnya.

Tulisan ini memaparkan beberapa point penting dalam pertanyaan berikut; Siapa mahasiswa sesungguhnya? Apa yang harus mereka lakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik?. Apa bedanya mahasiswa biasa dan mahasiswa aktivis?. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga berorganisasi memberikan dampak yang lebih baik di masa yang akan datang?

Sebuah peta perjalanan hidup

Manusia hidup terbagi menjadi beberapa episode. Episode pertama adalah kelahiran di muka bumi dalam keadaan fitrah. Perkembangan, pertumbuhan dan pembentukan kepribadian dan keyakinan tergantung pada lingkungan sekitar dalam hal ini keluarga terdekat, tetangga sekitar, lingkungan pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.
Episode ini manusia laksana lembaran kertas putih tak ternoda seiring dengan pertumbuhannya menjadi masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tokoh masyarakat, bahkan menjadi tokoh dunia yang bisa menginspirasi yang lain, dengan karya dan prestasinya di bidangnya.

Masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Pembentukan kepribadian akan berkembang baik jika dia menemukan idola, seperti apa dia mencitrakan dirinya. Seperti idola yang baik, kepribadian utama, kemajuan intelektual, kemampuan bergaul yang berpedomanan pada akhlakul karimah.

Episode remaja perlu mendapat bimbingan, sebab kegagalan masa remaja dalam identitas diri dan menemukan figur yang salah, menemukan lingkungan yang tidak baik untuk pertumbhan dan perkembangan intelektualitasnya, maka tidak menutup kemungkinan masa depannya semakin kacau. Maka masa ini dituntut kepada generasi muda untuk mencari fuigur atau idola yang menuntun kebenaran, kesusksesan dalam lingkungan ilmu pengetahuan, keterampilan, skil dalam bakat serta minatnya, dan keunggulan akhlakul karimah.

Belajarlah pada biografi orang-orang berhasil, tentu seseorang akan berhasil dengan cara mempelajari kesuksesan orang lain yang lebih sukses dari apa yang dihadapi sekarang untuk diambil pelajaran mendapatkan resep-resep mengelola kehidupan dan kiat-kiat suksesnya dapat ditransformasikan pada keberhasilan kita. Stagnasi aktivitas intelektual mahasiswa. Kondisi obyektif kehidupan mahasiswa.

Semakin kuatnya pola perilaku yang berdirikan semangat kapitalis dalam pengertian negative dalam kehidupan mahasiswa dewasa ini, seperti mengutamakan kegiatan-kegiatan yang secara pragmatis lebih menjanjikan masa depan yang jelas.

Semakin rendahnya aspirasi mahasiswa terhadap dunia politik menyebabkan pula menurunnya minat mahasiswa untuk aktif dalam organisasi atau kegiatan intelektual yang menguras banyak pemikiran.

Situasi padat kuliah dan singkatnya masa perkuliahan di perguruan tinggi menyebabkan mahasiswa kurang tertarik pada aktivitas kemahasiswaan (organisasi) yang kurang memberi dampak langsung bagi peningkatan kualitas akademik indeks prestasi komulatif (IPK). Kondisi yang demikian menyebabkan mahasiswa cenderung academic oriented.

System pendidikan yang cenderung menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menyadari bahkan menjadi beban masyarakat, sementara pembangunan yang dijalankan belum dapat memperbesar kesempatan kerja. Disamping itu aspek-aspek pembentukan sikap kepribadian belum tergarap dengan baik.

Hakikat manusia mempunyai dua kepribadian; kepribadian intelektual yaitu suatu kepribadian menalar, menelitik, mengkritisi dan membuat pemecahan masalah. Kepribadian syari’at (hati nurani) kepribadian merasa, merasakan kebahagiaan, penderitaan, keterbatasan.

Manusia yang berkualitas antara lain; memiliki iman dan taqwa serta moralitas, memiliki tanggung jawab peribadi dan sikap jujur, memiliki fisik atau jasmani yang sehat, menghargai ketepatan waktu, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki visi yang jelas mengenai masa depannya, menghargai dan memiliki ilmu pengetahuan (Syahrin Harahap, 1997: 91).

Ciri manusia modern menurut Alex Inkleles adalah kecenderungan menerima gagasan baru, kesediaan menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu, dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lalu, rasa ketepatan waktu yang lebih baik, keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bias dikalkulasi, menghargai kekuatan ilmu dan teknologi, dan keyakinan bahwa keadilan bias diratakan.

Ada lima poin penting dalam masalah pembinaan generasi muda antara lain: 1). Pendidikan akidah –tauhid, 2). Pendidikan ibadah –shalat, 3). Pendidikan sosial-kemasyarakatan, 4). Pendidikan ketahanan jiwa-sabar-tawakal, 5). Pendidikan akhlak-tidak sombong.

Pengembangan organisasi mahasiswa

Makna dalam konteks organisasi sangat dibutuhkan berbagai perangkat yang mendukung konsep kaderisasi yang efektif dan multi fungsional dalam aplikasinya di masyarakat; oleh karena itu dibutuhkan konsep pengembangan organisiasi yang lebih kondusif bagi penyemaian kader secara nasional., dalam pengembangan organisasi perlu memenuhi criteria sebagai berikut:
Pertama, pengembangan organisasi sangat terkait dengan perencanaan strategis yang membawa perubahan di dalam organisasi, menyangkut tujuan dan spifisikasi obyektif berdasarkan suatu diagnosa problematika yang melingkupi organisaisi.

Kedua, bahwa pengembangan organisaisi berimplikasi pada perubahan perilaku anggota, yang diarahkan pada pola kerja sama partisipatif, sehingga organisasi dapat mencapai efektifitas yang tinggi.

Ketiga, program pengembangan diarahkan pada pola kinerja hingga mana anggota organisasi berlomba mencapai prestasi terbaiknya (fastabiqul khairat).

Keempat, pengembangan organisasi harus merupakan suatu kumpulan nilai manusiawi, baik mengenai masyarakat, anggota organisasi, sehingga organisaisi dapat membuka peluang bagi pengembangan potensi manusia (anggotanya), termasuk organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus.

Kelima, pengembangan organisasi merupakan represantasi dari pendekatan sistem yang menyangkut hubungan berbagai divisi, departemen, kelompok dan individu-individu yang saling bergantungan dalam sub-sistem organsisiasi dan di dalam organisais secara menyeluruh.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan intelektual yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa intra kampud maupun ekstra sejauhmana, siapa kader-kader bangsa yang berpresatasi di pentas nasional menjadi mahasiswa yang akademik oriented dan mahasiswa yang haus akan kekuasaan sebagai kader politik dari partai politik yang setelah sebagai mahasiswa akan menerjunkan diri dalam dunia politik sebagai bagian dari anggota partai politik, apa sebagai bagian masyarakat yang menjadi sumber daya manusia (human resourses) sumber insani pembangunan yang dimiliki berkiprah dalam bidang dunia kewirausahaan sebagai pengusaha yang handal dan jago dalam mengembangan ekonomi umat, menjadi ahli dalam cor bisnisnya sesuai dengan ilmu yang diminatinya.

Gerakan pengkaderan yang dilakukan organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus dapat dilihat dari sejauhmana jumlah mahasiswa Indonesia yang terserap dan aktif sebagai aktivis mahasiswa dan berapa jumlahnya dari prosentase mahasiswa yang berkiprah dalam organisasi dengan jumlah mahasiswa yang hanya asik belajar dan studi di kampus tanpa tahu apa yang harus mereka perbuat untuk berpartisapsi sebagai organisasi mahasiswa.

Mahasiswa aktivis vs Mahasiswa Biasa

Sebagai elit pemuda mahasiswa mestinya membakali diri dengan berbagai skil dan keterampilan, termasuk di dalamnya dalam bidang leadership-kepemimpinan, sebab mahasiswa akan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Sebagaimana ungkapan subbanul yaum wa rajulul ghad-menjadi pemuda saat ini dan kelak akan menjadi tokoh masa yang aka datang. Sehingga sangat naif bila mahasiswa hanya sekedar mencari ilmu tanpa membekali dengan aneka ketrampilan dalam mengembangkan potensi intelektual maupun jiwa mudanya.
Maka bila kita buat tipologi mahasiswa akan terbelah menjadi dua kelompok mahasiswa secara umum. Yang pertama kelompok mahasiswa yang hanya sekedar kuliah an sich dalam mengisi waktu dan kegiatannya. Dan kelompok mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa yang terlibat aktiv dalam kehidupan dan dinamika intelektual organisasi mahasiswa.

Mahasiswa an sich hanya akan mendapatkan dari apa yang disampaikan dalam perkuliahan, dari tatap muka dan tugas mandiri yang secara konsisten dilaksanakan dengan baik. Bila mahasiswa ini mampu memenuhi standar kompetensi (SK) yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut, mereka kelak akan ahli dalam mata kuliah yang dipelajari saja…selebihnya bisa mengembangkan diri melalui disiplin ilmu dengan melahap semua buku yang relevan dengan ilmu dan kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni saja. Type mahasiswa ini hanya akan menjadi sebagaimana ilmu yang dipelajari.

Sedangkan type mahasiswa yang bergulat dan bergelut dengan dunia aktivis mereka terlibat dalam dinamika pemikiran baik yang berkaitan dengan isu-isu bidang minat keilmuannya, maupun isu-isu gerakan mahasiswa serta mengelola berbagai kegiatan dan terlibat intensif secara intelektual. Tentu mahasiswa yang terjun dan mengelola organisasi mahasiswa akan jauh mempunyai advantage comparative-keunggulan dibandingkan dengan mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan saja atau mahasiswa pasif (non aktivis).

Mahasiswa aktivis akan mempunya banyak jaringan (net working) yang di kemudian hari akan menjadi modal dalam mengembangkan karir baik dalam dunia intelektual-menjadi pemikiran dan konseptor, maupun menjadi profisional dalam kecakapan dan keahlian tertentu sesuai bakat minat studinya, seperti menjadi guru, menjadi dosen, menjadi hakim, menjadi advokat, menjadi peneliti handal, menjadi profesional dalam perbankan dll. Mahasiswa aktivis pada hakikatnya adalah sedang melakukan investasi diri untuk menyiapkan sebagai kader bangsa, kader umat dan kader masa depan. Karena mereka tidak hanya asyik mengurus diri sendiri, tetapi peduli dan bisa mencurahkan perhatian yang berbeda dalam satu waktu, yaitu berpikir pragmatis tentang bagaimana kuliah cepat selesai dengan hasil maksimal dan pada saat yang sama menjadi organisastoris yang harus membagi waktu antara belajar dan mengurus organisasi. Maka hasil akhirnya tentu berbeda dan bobotnya akan lain dari hanya sekedar menjadi mahasiswa. Mahasiswa aktivis akan belajar leadership-kepemimpinan baik secara teoritik yang diajarkan dalam setiap pembekalan setelah dilantik menjadi pengurus melalui up grading organisasi, melalui diskusi-diskusi, rapat-rapat ketika akan mengambil keputusan organisasi, mereka juga belajar bagaimana menjalin komunikasi secara langsung dengan berbagai macam pemimpin sesuai dengan levelnya, bahkan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia profesional maupun politik, yang itu semuanya akan memberi bekal yang signifikan dalam karir di masa yang akan datang.
Memang mahasiswa aktivis sangat banyak korban waktu, bahkan mungkin uang saku bisa tombok, mereka merelakan masa bersenang-senang dengan waktunya…mengkonversi masa dan waktunya dengan terlibat secara intensif dalam mengelola teman-teman seangkatanya, membina adik-adik dibawahnya, mengajak dan mempengaruhi agar bisa menjalankan roda organisasi mahasiswa tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi kepada nusa bangsa dan agama.

Kalau penulis gambarkan aktivis mahasiswa adalah khairun nass anfa’uhum lin naas-sebaik-baik manusia yang selalu memberikan manfaat bagi yang lain, karena berusaha memberikan manfaat kepada yang lain melalui organisasi yang diikuti dan berhikmat di dalamnya. Dengan organisasi akan memberikan dampak lebih baik pada masyarakat. Bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang aktif, kreatif dan produktif.

Langkah-langkah strategis

Oleh karena itu untuk bisa mengoptimalkan peran dan semangat motivasi mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah strategis antara lain: Tradisi intelektual bisa dibangun dengan memperkuat beberapa hal.

Pertama, memperkuat tradisi membaca. Membaca, harus dijadikan ‘fardhu ain‘-wajib. Sebab, kalau digeser menjadi ‘fardhu kifayah’, akan cenderung diwakilkan kepada yang lain. “Jadikan buku sebagai pacar pertama ,” dalam ungkapan Arab “Khairu jalisin fi zamani kitabun“.

Kedua, adalah tradisi menulis. Tradisi ini harus dipaksa untuk bisa dilakukan semua kader. Menurutnya, tradisi menulis ini tidak perlu diganti dengan tradisi menulis SMS, WA, BBM. “Menulis status di Facebook dan twitter penting, tetapi jangan sampai menggeser tradisi menulis,” berkarya, melakukan riset baik untuk kepentingan ilmiah, akademik maupun untuk kepentingan menjawab kegelisahan intelektual dimana realitas masyarakat tidak sama dengan idealitas yang kita citakan. Di sinilah adanya kesenjangan yang bisa dijadikan sebagai upaya mencari pemecahan masalah yang ada di sekitar kita, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk memberikan solusi tersebut.

Sedangkan yang ketiga, adalah tradisi berdebat-berdiskusi. Tradisi rapat pengambilan kepetusan dan kebijakan organisasi diambil melalu diskusi dan kajian yang mendalam, sekalipun juga mengambil langkah yang strategis dan responsif, sehingga tidak hanya sekedar pembahasan yang dangkal, tradisi berdiskusi, tradisi kelompok studi, tradisi kajian, tradisi seminar, workshop, peningkatan kapasitas keahlian. Namun, perlu disadari bahwa bahwa tradisi berdebat ini bukanlah berdebat secara kusir, tetapi debat yang akademik dan rasional, mencari solusi yang terbaik dalam membangun wacana.

Penutup
Semoga semuanya menjadi lebih baik dan memberikna kontribusi untuk Indonesia ke depan dengan peran-peran strategis mahasiswa.

* Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Sekretarias Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri. Tim Advokasi Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah. Ketua HMI Cabang Surakarta 1996-1997. Ketua Umum Lembaga Pengelola Latihan Kader (LPLK) HMI Cabang Surakarta 1997-1998. Koordinator Biro Surakarta Surat Kabar Mahasiswa AMANAT IAIN Walisongo Semarang 1994-1995, 1995-1996.

artikel ini pernah disampaikan pada Sharing dan Diskusi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IAIN Surakarta yang bertajuk Motivasi Organisasi dan Perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Graha Mahasiswa IAIN Surakarta, Senin, 17 Maret 2014.