Merajut Terus Paham Kebangsaan

Merajut Terus Paham Kebangsaan

Oleh Muhammad Julijanto

Peristiwa nasional akhir-akhir ini mengingatkan kembali kepada paham kebangsaan yang telah dibangun para pendiri bangsa. Bahwa bangsa ini didirikan dari berbagai unsur melebur menjadi satu kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi nasional menjadi spirit kita untuk menjadi bangsa yang besar dengan keragaman budaya, agama, ras, etnis, bahasa, kebudayaan. Keragaman tersebut telah menjadi kebhinekaan yang menjadikan kita tahan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan ketidakadilan sosial.

Dalam kegelisahan nasional penulis memandang bahwa kita perlu menyatukan kembali paham kebangsaan untuk mengatasi hubungan mayoritas dan minoritas, agar kita bisa bekerjasama dengan baik dan tanpa adanya luka dalam pergaulan sosial. Hubungan politik dan ekonomi mayoritas dan minoritas perlu adanya mekanisme sosial yang lebih baik. Gesekan politik pasti akan terjadi dalam rangka memperebutkan pengaruh dan legitimasi politik, perasaan tersisih dan termarjinalkan, menyebabkan kelompok yang berada pada posisi tawar yang rendah akan melakukan reaksi dengan berbagai bentuk dan wacana yang dibangun. Di sinilah permainan politik akan menjalankan aksinya.

Sebagai pemangku kepentingan bangsa, para pemimpin dan tokoh elit masyarakat bisa membawakan diri dan gerbong umatnya dengan baik, sehingga bisa mengelola suasana nasional agar lebih tenang dan tidak ada kegaduhan. Sebab rakyat bergerak secara dinamis, mengikuti hukum sebab akibat. Siapa yang memicu akan menghasilkan reaksi yang lebih. Apalagi psikologi sosial yang sedang panas dalam tensi politik nasional khususnya pilkada DKI dan suksesi kepemimpinan nasional kedepan.

Apalagi kekecewaan element bangsa lainnya akan menjadi bumbu hubungan kebangsaan terasa renggang, sehingga perlu digagas, dan digali sumber-sumber perekat bangsa, agar integrasi nasional tetap berjalan dengan kohesi yang lebih baik. Pengaruh teknologi melalui media sosial telah turut andil memberikan sugesti, wacana dan berbagai kontek yang mengarah bentuk-bentuk disintegrasi menjadi bumbu hangatnya dinamika sosial.

Kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politik, pandangan kebudayaan, pandangan keagamaan dibereikan ruang yang cukup, sehingga ekspresi menyatakan perbedaan sikap dalam alam demokrasi menjadi bagian dari dinamika sosial. Sebab secara konstitusional terawadahi dan terlindungi dalam konstitusi UUD 1945.

Dalam rumus demokrasi selalu ada celah perbedaan dalam pendapat, perbedaan itu sebagai keragaman yang akan mengisi kekosongan struktur sosial masayarakat. Tetapi perbedaan bukan menjadi sebab perpecahan dalam kehidupan sosial. Kita sadar bahwa bangunan bangsa ini dibangun diatas keragaman padangan politik, perbedaan suku, bangsa dan agama, perbedaan budaya, yang justru menjadi karakter dan jati diri bangsa yang dapat menyatu karena adanya kesamaan nasib dan perjuangan kemerdekaan.

Saat ini kita sedang mengisi kemerdekaan dengan segala potensi yang kita miliki. Potensi nasional yang kaya akan sumber daya alam melimpah diikhtiarkan menjadi berkah nusantara memang kita akui masih jauh dari panggang. Artinya kesejahteraan atau keberkahan nasional yang kita rasakan sebagai bangsa dengan SDA melimpah belum secara meyakinkan kita rasakan sepenuhnya. Itu semuanya diakibatkan dari kemampuan kita untuk mengelolanya. Masih minimnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola, atau masih minimnya political will dalam kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada termanfaatkannya kapasitas sumber daya yang ada secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

Otonomi daerah sebenarnya menjadi solusi mengatasi tidak maksimalnya potensi sumber daya alam daerah dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter, semestinya menjadi out put pembangunan nasional. Kebangkitan daerah-daerah otonom mampu swasembada dimana komoditas daerah yang menonjol menjadi strategi yang perlu terus digali dan bisa mencukupi stok pangan maupun bahan nasional. Sementara bagi daerah otonom lain yang tidak mampu menyediakan secara swasembada di daerahnya, jalinan kerjasama antara daerah yang saling menyuplai kebutuhan untuk lumbung nasional. Sehingga ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang hanya memang benar-benar tidak ada produksi dalam negeri atau pasokan dalam negeri tidak mencukupi untuk menyumpai kebutuhan nasional.

Banyak investasi asing yang menggelisahkan kepentingan nasional karena power sharingnya tidak sepadan dengan kekayaan yang kita miliki, sehingga kurang ngefek kepada kesejahteraan nasional. Inilah yang menjadi kritik selalu pada padangan sosial ekonomi yang berbasis pada pertubuhan ekonomi nasional.

Kita juga sadar bahwa pembangunan nasional yang kita jalan tanpa adanya hubungan multilateral antara negara tidak bisa sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam pergaulan internasional inilah kiprah dan peran Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Justru peran internastional ini bisa mengeluarkan segala potensi nasional untuk kepentingan global yang lebih baik. Peran-peran strategis seperti inilah yang senantiasa dikontribusikan oleh para stakeholder bangsa. Sehingga membawa dampak kesejahteraan nasional.

Safari politik kepada stakeholder bangsa ini, mestinya tidak saja untuk kepentingan politik sesaat, tetapi menjadi kebutuhan nasional semua element bangsa. Hubungan psikologis terus dijalin, sebab tersumbatnya komunikasi politik akan mencari kanal-kanal penyalur yang bentuknya sebagai hubungan sebab akibat. Kita sadari sebagai bangsa yang besar dibutuhkan seni dan energi yang besar pula untuk mempertahankan kebhinekaan menjadi ruh nasional bangsa.

Pekerjaan rumah kita adalah merawat kebhinekaan dalam bingkai kesadaran nasional. Sehingga intergrasi nasional tetap terawat bagi generasi kini dan mendatang.

 

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

 

ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

ISLAM BIROKRASI DAN KORUPSI

Oleh Muhammad Julijanto

Sudah menjadi watak kekuasaan apapun bentuknya yang cenderung korup, otoriter, dan represif. Sehingga apapun bentuk kekuasaan yang dapat diraih oleh seseorang, maka pengawasan, kontrol, kritik, evaluasi hendaknya selalu dilakukan. Agar di masa yang akan datang tidak terjadi penyimpangan. Kekuasaan yang mencerminkan adanya akses ekonomi, akses politik, akses sosial diawal kekuasaan menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi seiring dengan tingkat melemahnya pengawasan dan kontrol bisa menjadi negatif.

Untuk mencapai idealisme kebaikan, kebenaran dan keadilan, dibutuhkan stamina yang terus terasah dan konsisten dari aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tanpa idealisme tersebut bisa tergoyahkan dengan pramatisme untuk mendapatkan sesuatu dalam waktu yang singkat, tetapi mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan.

Agama dipahami hanya sebagai identitas yang membuat diferensiasi sosial antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pula bahwa agama hanya ditampakkan wajah seramnya melalui aksi terorisme, radikalisme dan fanatisme buta. Padahal, agama yang diajarkan oleh para nabi dan para pencerah budi adalah kesantunan, pencerahan moral-spiritual dan wujud kasih sayang terhadap umat manusia dan dunia (Supriyadi,solopos.com, 15/2/2013).

Agama mempunyai banyak fungsi yang semuanya bermuara pada kembalinya kepada tatanan kehidupan yang lebih harmoni secara sosial, budaya, dan harmoni kesimbangan, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya pengabaian dan penelantaran, tidak adanya penyimpangan, dan angkara murka. Agama menjadikan kehidupan lebih damai sebagaimana misi agama untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas secara jasmaniah dan rohaniah.

Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak ekspolitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Al Khulafa ar Rasyidin pada masa awal Islam (Masdar, 1999: 16).

Birokrasi

Kultur masyarakat Indonesia yang pragmatis, perlu pendidikan politik supaya publik bisa melihat lebih jernih fenomena korupsi. Sebagai kejahatan yang berdampak sistemik korupsi menjadi pekerjaan sepanjang kekuasaan diraih seseorang. Kanpanye antis korupsi menjadi jargon setiap kontestan pemilu atau kompetsi merebut jabatan publik, tetapi begitu kekuasaan atau jabatan tersandang meredup seiring dengan gula-gula yang telah dirasakan. Inilah yang menjadi sumber peluang terjadinya penyimpangan dari setiap kekuasaan yang mampu diraih oleh seseorang.

Sehingga membangun sistem yang mampu mencegah dan menindak adanya penyimpangan sistem pengelolaan keuangan segera bisa ditutup dan membuahkan kesejahteraan secara merata. Bukan hanya kalangan elit yang mampu meraih kekuasaan, tetapi buah kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh di semua lapisan.

Menurut Robert Klipgaard bahwa korupsi terjadi jika seseorang sudah memonopoli kekuasaan, punya kemerdekaan untuk bertindak, namun tidak disertai oleh pertanggungjawaban sebagaimana mestinya (Gunarto, suaramerdeka.com, 6/2/2013). Penegasan Klipgaard ini seakan memberi sinyal bahwa korupsi bisa terjadi pada orang atau partai apa saja, termasuk partai atau personal yang selama ini menegaskan diri bersih dan jujur sekalipun. Karena godaan korupsi ada pada peluang yang terbuka, sistem yang tidak terlalu bagus, tidak adanya pengawasan dan kontrol yang baik, mentalitas dan karakter yang lemah dalam moralitas.

Sebagaimana dinyatakan wapres M Jusuf Kalla bahwa akar terjadinya korupsi adalah kesempatan dan kemauan. Untuk membasmi itu, ada dua hal yang dilakukan yakni sistim dan transparasi (Republika.co.id, 10/12/2014). Ismail Yusanto dengan sangat apik menjelaskan Islam sangat menyadari pentingnya birokrasi yang handal dan terpercaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan menempuh beberapa cara (Yusanto, 1998: 139-150) yaitu: sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, penghitungan kekayaan untuk menjaga dari berbuat curang, Para pemimpin hedaknya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal harta, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan,

Revolusi mental

Dalam Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul.Abu Bakar berkata, “Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri” (prezi.com, 7/4/2014).

visi dan misi Nabi dalam membangun negara Madinah adalah memberantas segala macam korupsi, eksploitasi, dan marginalisasi kaum miskin. Ketegasan Nabi dalam melawan korupsi patut diapresiasi. Nabi bersabda,’’ Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika ada orang terhormat mencuri, ia dibiarkan. Namun jika orang lemah yang mencuri maka ia segera dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah, anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.’’ (HR Bukhari-Muslim) (Jamal Ma’mur, suaramerdeka.com , 14/11/2012).

Revolusi mental menjadi kebutuhan strategis untuk mengerem laju korupsi, sekalipun revolusi mental bersifat personal. Gagasan ini bisa ditransformasikan melalui nilai-nilai pendidikan sejak dinia, penanaman nilai melalui teladan publik figur, keteladanan level kepemimpinan strategis di semua jenjang karier, baik di kalangan swasta maupun pemerintah.

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini sangat bervisi jauh kedepan tentang revolusi mental yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dimana orang yang selalu membuat laporan baik yang berupa perkataan maupun tulisan dengan jujur. Artinya tidak ada manipulasi, tidak ada kehobongan, tidak ada kemunafikan menjadi kebutuhan untuk membangun masyarakat yang berkualitas. Sebagai pemegang wewenangan atau empunya otoritas dalam menentukan kebijakan strategis termasuk dalam bidang keuangan, kebutuhan personal yang mempunyai karakter dapat dipercaya, menetapati janji baik yang diucapkan maupun yang ditulis, memberikan hak orang lain kepada si empunya hak, sehingga tidak ada kedhaliman atau pengingkaran akan hak orang lain yang harus segera ditunaikan.

Mentalitas yang suka kepada hamoni sosial, ketenteraman dan kebersamaan terutama kepada saudara yang terdekat, yaitu tetangga. Sebab sistem ketetanggaan yang baik sangat dibutuhkan ditengah arus individualisme dan materialisme.

Agama sebagai sumber nilai dalam menjalankan fungsi administrasi pemeluk agama, sehingga bisa meminimalisir terjadi korupsi sebagai benalu demokrasi. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan dan keadilan terwujud dengan baik.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Sekreatris LKBHI IAIN Surakarta

HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU

HARAPAN KEPADA PEMIMPIN BARU
Oleh Muhammad Julijanto

Pemilu telah usai segala ritual demokrasi dengan berbagai hiruk pikuknya sudah kelar setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun pidana pemilu masih berproses sesuai dengan hakikat hukum publik, yang tidak mengenal kedaluwarsa. Sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan pencapaian keadilan subtansif.

Kini harapan dan cita-cita yang terkemas dalam fakta kampanye dahulu menjadi janji dan sumpah yang harus sekuat tenaga pemimpin terpilih untuk merealisasikan dengan segenap kesadaran, aneka tantangan dan hambatan yang akan merintanginya. Kesadaran itu harus mulai dibangun dengan perspektif yang baru, sehingga sebesar apapun tantangan yang menghadang bila niat suci melaksanakan amanat penderitaan rakyat akan mendapat dukungan dari semua elemen bangsa, baik yang pro maupun yang kontra asal semangat dikembalikan kepada hati nurani rakyat.

Fungsi pemimpin akan menentukan perjalanan dalam meraih mimpi indah bersama pemimpin baru dengan mewujudkannya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemimpin sekaligus politisi adalah mediator publik yang wajib mengerti kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Politisi lebih tepat disebut pemimpin. Seorang pemimpin wajib menjadi mediator rakyat atau masyarakat, dan menyambung aspirasi, bukan sebagai makelar yang mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakatnya (Harry Tjahjono, Kompas, 19/4/2014).

Ada 3 tingkat fungsi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar rakyat mengalami transformasi kehidupan yang istimewa: 1) Transformasi kehidupan dari kepemimpinan yang keluarannya bersifat perifer-sensasional (tak menyentuh pemenuhan kebutuhan utama mayoritas rakyat di bidang fisikal, emosional, spiritual dan cenderung beorientasi pada kampanye verbal semata) kenuju keluaran kepemimpinan yang bersifat elementer-faktual (memenuhi kebutuhan utama dan mendasar seluruh rakyat fisikal, emosional, spiritual, serta berorientasi pada kebenaran obyektif kehidupan). Pemimpin punya fungsi mediator yang mampu mempertemukan kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat, termasuk kepentingan mayoritas atau minoritas. Fungsi mediator disebut sebagai fungsi birokratik. 2). Fungsi kepemimpinan sebagai integrator bertujuan menyelaraskan berbagai kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat hingga mempersatukan semuanya itu dan pada gilirannya mencapai sinergi bersama. Sehingga seorang pemimpin wajib mempunyai integritas kepribadian yang relatif sempurna. Sebab integritas pribadinya akan membuat seorang pemimpin selalu mengedepankan kepentingan lebih besar, di atas kepentingan pribadi, kelompok dan partai. 3) fungsi kepemimpinan sebagai transformator, yang bukan saja memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat elementer, faktual, mediasi solutif, serta mencapai sinergi bersama, tetapi sampai pada tanggung jawab pemimpin dalam membawa kehidupan rakyat ke tataran lebih tinggi bermantarbat dan mulia (manusiawi).

Pemimpin yang baik menurut Loa Tzu, adalah ketika ia mampu membuat pengikut atau rakyatnya menyadari keberadaan dirinya, ketika mereka berkesempatan bekerja dengan baik, memenuhi tujuan hidupnya, dan pada akhirnya ketika mereka bisa berkata, “kita telah melakukannya sendiri’. Di sinilah partisipasi masyarakat terasa nyata dan menyatu dengan visi, misi dan program kerja pemimpin untuk menggerakkan masyarakat meraih impiannya.
Sementara menurut Musthofa Bupati Kudus ada tiga konsep kepemimpinan 3 M perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin dalam semua level, yaitu; setiap pemimpin harus mau melihat, mendengar, serta merasakan apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat (Kompas, 12/8/2014).

Gaya Pemimpin

4 kriteria memilih pemimpin: sidiq, amanah, fathonah, tabligh. Nabi dikenal al amin…jujur, belajar boleh salah, belajar bisa dari kesalahan, kita tidak boleh bohong- jujur itu lebih penting dibandingkan memperoleh sesuatu dengan cara tidak jujur. Selama ini pendidikan tidak boleh salah, salah itu penting untuk mengetahu apa yang benar- coba dan salah- try and error- Thomas Alfa Edison melakukan percobaan hingga 1000 kali. Sifat jujur ada pada diri nabi sebagai bekal paling besar hingga dipercaya sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat Mekkah.

Amanah bisa dipercaya-memegang kepercayaan sesuai dengan janjinya dan sumpah jabatan. Sumpah jabatan merupakan janji yang sangat kuat pemangku kepentingan yang harus ditunaikan atas nama Allah (Tuhan Yang Maha Esa) dan harus dilaksanakan. Kalau diberikan amanah tunaikan sampai selesai.
Amanah sangat dipegang sebagai manifestasi janji-janji dalam kampanye yang merupakan implementasi visi, misi dan program kerjanya yang ditawarkan kepada konstituen, yang kemudian harus direalisasikan semasa masa jabatannya.

Fathonah-cerdas- pemimpin harus cerdas-pemimpin ditinggikan seranting-lebih tinggi meskipun sedikit-presiden adalah leader. Leader artinya pemimpin-bicaranya dalam konteks ruang lingkup visi-pandangan-tujuan-tujuan-vis jauh kedepan yang harus dilakukan. Menager akan melaksanakan perintah yang ditunjukkan oleh pemimpin. Maneger mengelola. Pemimpin pada level pimpinan daerah, panduan kedepan arahannya.

Seorang presiden adalah seorang pemimpin. 2 type pemimpin di Indonesia: type solidaritas maker seperti Ir Bung Karno berpidato 8 jam di depan PBB. Mengurus pemerintahn tidak bisa bung Karno gagal 1965 mengurus pemerintahan. Keberhasilannya kepemimpinanya berkat Ir Juanda pidatonya tidak bagus, pekerjaannya bagus. Bisa menerjemahkan pekiran-pikiran bung Karno. Masuk orang PKI yang memanfaatkan kekuasaan Bung Karno. PKI mengangkat Bung karno menjadi pemimpin seumur hidup. Kita butuh kepemimpin sesuai dengan zamannya.

Type kepemimpinan Soeharto-kelebihannya pidatonya tidak bagus kerjanya bagus. Teori rumit disederhanakan sehingga pembangunan dari pusat hingga daerah- seperti Pos yandu membuat generasi Indonesia sehat-sederhana tetapi teorinya rumit-mempermudah sesuatu untuk bisa dilaksanakan.

Politik bukan tergantung pada pribadi-sebab syahwat politik power tent to corrup, absolut power lebih korup. 10 tahun kekuasaan Suharto sangat demokratis, kemandirian ekonomi, 10 tahun berikutnya menimbulkan syahwat kekuasaan untuk keluarga, kolega dan anak-anaknya (kroninya). Korupsi Kolusi dan Nepotisme-segala sesuatu dipakai untuk keluarga. Jabatan politik dan jabatan karir. Jabatan politik tergantung pada kontrak, kalau 5 tahun-jabatan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Jabatan karir kontraknya sampai pensiun, tergantung pada atasan. Jabatan politik tidak ada atasannya, atasannya adalah rakyat yang memilih.

Pekerjaan Rumah
Pekerjaan Rumah yang cukup berat bagi presiden dan wakil presiden terpilih Ir H. Joko Widodo- Drs. HM. Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia hebat adalah menghilangkan benalu demokrasi yang merupakan kekuasaan turun temurun dengan kekuatan modal bukan moral, semakin tumbuh suburnya mafiaso dengan regenerasi koruptor yang silih berganti, belum tersentuh keadilan hukum, kerugian negara makin banyak yang masuk kantong koruptor membuat ngiler rakyat miskin. Pembangunan ekonomi yang belum signifikan mengatrol kesejahteraan membuat rakyat betah tinggal di tanah airnya. Mereka yang bisa mengais rizki di negeri seberang rauntau tidak semujur mencapai kesejahteraan bahkan mendapatkan perlakuan hukum dan penelantaran di sana. Inilah ironi yang segera di atasi tidak harus menunggu rakyat berontak tetapi dengan kekuatan mendengar, melihat, merasakan penderitaan…akan muncul kebijakan, strategi dan terobosan menyelesaikan semua masalah secara cepat…

Ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami dan kuatkalah dalam menjalankan amanah rakyat, ya Allah limpahkanlah rahmat, hidayah dan inayahMu ya rahman ya rahim. Kami memohon atas segala nikmat yang engkau berikan kepada kami. Agar bangsa dan negara menjadi sejahtera, amin.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA

ULIL AMRI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA
Oleh Muhammad Julijanto

Pendahuluan
Pembicaraan tentang ulil amri pernah menghangat ketika Wakil Menteri Agama RI Prof Dr H Nazaruddin Umar MA melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa sebagaimana ditetapkan pemerintah berarti tidak taat alias menentang ulil amri. Wakil Menteri Agama menganggap dirinya dan institusinya sebagai ulil amri (news.detik.com). Sementara ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr HM Din Syamsuddin melalui media massa pula menganggapi pernyataan Wakil Menteri Agama itu dengan mengatakan bahwa Kementerian Agama bukan ulil amri (news.liputan6.com). Yang dimaksud dengan ulil amri adalah mereka yang memiliki otoritas.
Masalah
Apa yang dimaksud dengan ulil amri, siapa yang berhak disebut ulil amri dan bagaimana konsekwensi dari keberadaan ulil amri dalam penerapannya di Indonesia?
Pengertian
Ulul amri atau ulil amri berasal dari kata ulu dan amr. Ulu artinya ‘yang memiliki’. Ulul albab artinya yang memiliki pemikiran, ulul aid berarti yang memiliki kekuatan. Ulul ilm para ilmuwan. Ulul abshar yang memiliki proyeksi ke depan.
Di dalam Alquran istilah yang mempunyai akar kata yang sama dengan amr dan berinduk kepada kata a-m-r, dalam Alquran berulang sebanyak 257 kali. Sedang kata amr sendiri disebut sebanyak 175 kali dengan berbagai arti, menurut konteks ayatnya. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan . Dalam bahasa Inggris, Hanna E Kassis memberikan beberapa terjemahan seperti a command commandment, a bidding, task, matter, affair dan a thing.
Menurut Raghib al-Isfahani, ulil amri adalah 1) para pemimpin kabilah di zaman nabi, 2) para imam dari ahlul bayt, 3) para tokoh yang mengajak kepada kebaikan (al amirun bil ma’ruf), siapa pun orangnya, jika ia mengajak kepada kebaikan, maka ia adalah ulil amri. Masih menurut al Isfahani dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ulil amri adalah fuqaha dan mereka yang taat kepada Allah serta memiliki keahlian di bidang agama.
Dasar Hukum:
An Nisaa’ [4]: ayat 59
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً -٥٩-
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulul amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bersilang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (bagi kalian).
Ayat ini sering disebut untuk merujuk kepada kata ulil amri dalam surat An Nisa’ [4]: 58. Dalam tafsir Al Mawardi, berdasarkan riwayat As Sady, disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan adanya pertengkaran antara Ammar bin Yassir dengan Khalid bin walid, pemimpin ekspedisi yang dikirimkan oleh Nabi Saw ke suatu tempat di luar Madinah. Sedangkan menurut Ibn Abbas, demikian Al Mawardi, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qays As Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah .
Muhammad ‘Ali dalam tasfirnya The Holy Qur’an (edisi pertama, 1917), mencoba merumuskan seluruh ayat itu dalam suatu pengertian saja, Ayat ini menggariskan tiga aturan tentang hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, teristimewa dengan urusan pemerintahan: 1) taat kepada Allah dan utusan, 2) taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum muslim, 3) mengembalikan kepada Allah dan utusan-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata ulul amri menurut ahli tafsir berarti orang yang memegang kekuasaan. ini mempunyai arti yang luas, sehingga perkara apa saja yang bertalian dengan kehidupan manusia, mempunyai ulul amri sendiri-sendiri .
Sebelum turunnya ayat di atas, kesidiplinan umat Islam sengat rendah, padahal mereka selalu menghadapi perlawanan dari suku-suku sekitar Madinah yang memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Ketidakdisiplinan itu merupakan karakter tribalisme yang mewarnai perikehidupan mereka. Untuk itu dibutuhkan sebuah doktrin yang mewajibkan mereka tertib dan teratur dalam satu komando. Dengan turunnya ayat di atas, ketrtiban dan disiplin bukan hanya kebutuhan melainkan ketentuan agama.
Karena umat telah menunjukkan ketaatan, maka para pemimpin umat harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanat dan tidak berbuat kemaksiyatan. Para pemimpin umat harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
An Nisa’ [4]: ayat 83
وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً -٨٣-
Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka pun menyebarkannya. Kalaulah mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dapat mengetahuinya dari mereka. Kalaulah tidak karena Karunia Allah kepada kalian dan Rahmat-Nya, niscaya kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja.
Kebanyakan orang mengartikan ulil amri dengan pemimpin politik, penguasa, atau kepala negara, seperti presiden, raja, bahkan menteri. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ayat lain yang juga bicara tentang ulil amri, yaitu An Nisa’ [4]: 83, maka mengartikan ulil amri dengan penguasa atau kepala negara tidak tepat, sebab dalam ayat tersebut ulil amri bermakna mereka memiliki otoritas di antara kamu. Sementara pemegang kuasa pada waktu itu adalah Rasulullah Saw sendiri.
Ulil amri yang harus ditaati
Para ulama ahli tafsir dan ahli hadits berbeda-beda pendapat tentang ulil amri yang wajib ditaati adalah: 1) raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 2) para raja dan ulama yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja, 3) para amrir di zaman Rasulullah Saw dan sepeninggalan beliau berpindah kepada khalifah, qadi, komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, 4) para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut ahl al halli wal aqdli, yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, 5) para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedangkan yang zalim tidak wajib ditaati.
Krtiteria Ulil amri
– Harus taat kepada Allah dan rasulnya
– Menunaikan shalat, zakat, mencegah perbuatan keji dan munkar
– dasar keimanan, memliki kompetensi dalam bidangnya, tokoh yang profesional dan orang-orang yang memiliki otoritas.
– secara bahasa pemilik otoritas, Al Maidah [5]: 55, harus beriman kepada Allah dan Rasulullah, manifestasi iman melakukan hal-hal yang bermanfaat di sekitarnya, harus menunaikan shalat, korupsi kolusi nepotisme, kalau salah mengundurkan diri, mengeluarkan zakat, membersihkan harta . Empat kriteria umara’ atau ulil amri.
– ulil amri syar’i pemegang urusan kaum muslim. Antum a’lamu bi umuri dunyakum.
– taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, wajib termasuk ulil amri, kalau ulil amri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tidak wajib ditaati. Terjadi selisih pendapat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang wajib ditaati dalam rangka syar’i dalam penetapan awal dan akhir ramadhan.
– kriteria umum ulil amri rujuk kepada Alquran dan sunnah, integritas sidiq benar menurut Allah, jujur, amanah hubungan manusia dengan manusia, ulil amri itu cerdas membaca situasi, mengkomunikasikan.
– ulil amri tidak dikotori pertimbangan duniawi, ketaatan dalam yang ma’ruf, kembali kepada ayat itu, awalnya orang iman, akhirnya juga orang iman. Ulil amri itu yang organisasi dan pemimpin kita.
– Alquran dan Sunnah sebagai alat kontrol dalam ketaatan.
– Ahmad Azhar Basyir menjelaskan pemerintahan negara menurut ajaran Islam mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 1) pemerintahan qur’ani ketentuan dalam Surat An Nisaa’ [4]: 59 bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada Alqur’an. Alqur’an hukujm tertinggi yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada umumnya; hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintahan terhadap rakyat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap pemerintah, demikian pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara sesama warga negara harus diatur sesuai dengan petunjuk Alqur’an. 2) pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah. Alqur’an mengajarkan bahwa sifat orang-orang yang mukmin suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama surat Asy Syura [43]: ayat 38 .
Ulil amri Dalam Penerapannya di Indonesia
– Ulil amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ia bisa pejabat publik atau pun tokoh sektor swasta. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha telah memperluas cakupan ulil amri itu sehingga ia tidak lagi menjadi monopoli penguasa.
– Ketaatan kepada ulil amri terbatas selama ulil amri itu memerintahkan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Jika apa yang disampaikan oleh ulil amri berdampak kepada kerusakan di masa yang akan datang, maka tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mentatatinya.
– Perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu hal biasa, baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemilik otoritas atau ulil amri. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka keduanya harus merujuk kepada prinsip-prinsip dasar Alquran dan As Sunnah. Selama mereka melakukannya dalam rangka mengemban amanat, melalui prinsip-prinsip musyawarah, dan menjauhi segala kemungkaran, insyallah keputusan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak akan terwujud.
– Ulil amri secara bahasa, dan istilah, syar’i. Bukan ulil amri secara syar’i. Secara bahasa orang yang punya urusan,
– secara istilah ulil amri adalah ahlul qur’an dan ‘ilm, para fuqaha, umara’, ahli ilmu. Para sahabat abu bakar dan umar bin khatab, menurut Mustafa Al Maraghi yang termasuk ulil amri adalah umara’ ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahan umum .
– Ulil amri menurut syar’i adalah yang diangkat secara Islami menurut Alquran dan As Sunnah makbulah, dengan tugas untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat.
– Secara syar’i ulil amri adalah umara’nya atau pemerintahnya kaum muslimin yang diangkatnya secara Islami, dan diangkat untuk menjaga agama serta untuk kemaslahatan umat. Pemerintah RI beserta Kemenag hanya masuk ulul amri dalam pengertian secara bahasa dan istilah, tetapi secara syar’i belum masuk. Sebab mereka Pemerintah RI dan Kemenag dibentuk bukan untuk secara Islami dan bukan untuk menjaga kepentingan agama Islam saja. Pemerintah Indonesia belum termasuk dalam pengertian syar’i.
– Landasan normatif : An Nisaa’ [4]: 59, Al Maidah [5]: 55 dan 57
– Bukhari 1744, muslim 1840,
– Kriteria 5: 1) harus beriman, 2) mendirikan shalat-kejujuran, 3) membayar zakat-mengeluarkan dan mensucikan hartanya-konsep thaharah-suci mensucikan pemimpin yang bersih dan bisa membersihkan orang lain, 4) patuh kepada Allah Swt, 5) mempunyai loyalitas kepada kaum muslimin.
– Ulil amri dikatakan ulil amri, tetapi tidak wajib ditaati, secara syari’i tidak. Yang wajib kita taati adalah para pemimpin Muhammadiyah karena mereka dibentuk dan didirikan untuk menjaga agama Islam.
– Apakah Indonesia masuk dalam kriteria ulil amri, kriteria ulil amri secara syari’i, mentaatinya tidak wajib, ulil amri bagi warga Muhammadiyah kepada Muhammadiyah.
– Taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka . Dalam hal ini dikenal kaidah
– لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
– Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
– Pemerintah Republik Indonesia tidak termasuk kriteria ulil amri.

Daftar Pustaka
Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al Qur’an
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,1993.
Al Raghib Al Isfahani, Al Mufradat Fi Gharib Al Qur’an.
M Dawam Raharjo, Ensikopedi Al Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Jakarta: Paramadina, 1996.
M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag anggota Mejelis Tarjih dan Tajdid PDM Wonogiri, dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, makalah disampaikan pada Pengajian Jum’at Wage, 21 Maret 2014.

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Oleh Muhammad Julijanto

Gunakan upaya yang hebat dari hal-hal yang sepele, lipatkan daya juang dan lihatlah hasilnya insya Allah hasilnya akan luar biasa. Pelajari keberhasilan orang-orang sukses dan ambil pelajaran kegagalan orang-orang yang gagal dalam persaingan untuk diambil pelajaran yang paling berharga. Apa hikmah yang dapat dipetik?. Adakah cukup ikhtiar, usaha dan kerja keras, ataukah perpaduan antara ikhtiar usaha kerja keras dan doa serta ridha Allah Swt….be the best

Pendahuluan

Mahasiswa merupakan harapan bangsa. Di pundak mahasiswa kemajuan suatu bangsa akan dipegang. Karena mahasiswa merupakan elit pemuda yang terdidik. Mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di bandingkan dengan yang lain. Mereka menempati struktur sosial tertentu di bidang yang lain.

Oleh karena itu mahasiswa mempunyai peran strategis dari elit generasi muda suatu bangsa. Sebuah ungkapan menyatakan bahwa generasi muda merupakan sumber insani pembangun. Dan mahasiswa ada di dalamnya.

Tulisan ini memaparkan beberapa point penting dalam pertanyaan berikut; Siapa mahasiswa sesungguhnya? Apa yang harus mereka lakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik?. Apa bedanya mahasiswa biasa dan mahasiswa aktivis?. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga berorganisasi memberikan dampak yang lebih baik di masa yang akan datang?

Sebuah peta perjalanan hidup

Manusia hidup terbagi menjadi beberapa episode. Episode pertama adalah kelahiran di muka bumi dalam keadaan fitrah. Perkembangan, pertumbuhan dan pembentukan kepribadian dan keyakinan tergantung pada lingkungan sekitar dalam hal ini keluarga terdekat, tetangga sekitar, lingkungan pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.
Episode ini manusia laksana lembaran kertas putih tak ternoda seiring dengan pertumbuhannya menjadi masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tokoh masyarakat, bahkan menjadi tokoh dunia yang bisa menginspirasi yang lain, dengan karya dan prestasinya di bidangnya.

Masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Pembentukan kepribadian akan berkembang baik jika dia menemukan idola, seperti apa dia mencitrakan dirinya. Seperti idola yang baik, kepribadian utama, kemajuan intelektual, kemampuan bergaul yang berpedomanan pada akhlakul karimah.

Episode remaja perlu mendapat bimbingan, sebab kegagalan masa remaja dalam identitas diri dan menemukan figur yang salah, menemukan lingkungan yang tidak baik untuk pertumbhan dan perkembangan intelektualitasnya, maka tidak menutup kemungkinan masa depannya semakin kacau. Maka masa ini dituntut kepada generasi muda untuk mencari fuigur atau idola yang menuntun kebenaran, kesusksesan dalam lingkungan ilmu pengetahuan, keterampilan, skil dalam bakat serta minatnya, dan keunggulan akhlakul karimah.

Belajarlah pada biografi orang-orang berhasil, tentu seseorang akan berhasil dengan cara mempelajari kesuksesan orang lain yang lebih sukses dari apa yang dihadapi sekarang untuk diambil pelajaran mendapatkan resep-resep mengelola kehidupan dan kiat-kiat suksesnya dapat ditransformasikan pada keberhasilan kita. Stagnasi aktivitas intelektual mahasiswa. Kondisi obyektif kehidupan mahasiswa.

Semakin kuatnya pola perilaku yang berdirikan semangat kapitalis dalam pengertian negative dalam kehidupan mahasiswa dewasa ini, seperti mengutamakan kegiatan-kegiatan yang secara pragmatis lebih menjanjikan masa depan yang jelas.

Semakin rendahnya aspirasi mahasiswa terhadap dunia politik menyebabkan pula menurunnya minat mahasiswa untuk aktif dalam organisasi atau kegiatan intelektual yang menguras banyak pemikiran.

Situasi padat kuliah dan singkatnya masa perkuliahan di perguruan tinggi menyebabkan mahasiswa kurang tertarik pada aktivitas kemahasiswaan (organisasi) yang kurang memberi dampak langsung bagi peningkatan kualitas akademik indeks prestasi komulatif (IPK). Kondisi yang demikian menyebabkan mahasiswa cenderung academic oriented.

System pendidikan yang cenderung menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak menyadari bahkan menjadi beban masyarakat, sementara pembangunan yang dijalankan belum dapat memperbesar kesempatan kerja. Disamping itu aspek-aspek pembentukan sikap kepribadian belum tergarap dengan baik.

Hakikat manusia mempunyai dua kepribadian; kepribadian intelektual yaitu suatu kepribadian menalar, menelitik, mengkritisi dan membuat pemecahan masalah. Kepribadian syari’at (hati nurani) kepribadian merasa, merasakan kebahagiaan, penderitaan, keterbatasan.

Manusia yang berkualitas antara lain; memiliki iman dan taqwa serta moralitas, memiliki tanggung jawab peribadi dan sikap jujur, memiliki fisik atau jasmani yang sehat, menghargai ketepatan waktu, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki visi yang jelas mengenai masa depannya, menghargai dan memiliki ilmu pengetahuan (Syahrin Harahap, 1997: 91).

Ciri manusia modern menurut Alex Inkleles adalah kecenderungan menerima gagasan baru, kesediaan menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu, dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lalu, rasa ketepatan waktu yang lebih baik, keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bias dikalkulasi, menghargai kekuatan ilmu dan teknologi, dan keyakinan bahwa keadilan bias diratakan.

Ada lima poin penting dalam masalah pembinaan generasi muda antara lain: 1). Pendidikan akidah –tauhid, 2). Pendidikan ibadah –shalat, 3). Pendidikan sosial-kemasyarakatan, 4). Pendidikan ketahanan jiwa-sabar-tawakal, 5). Pendidikan akhlak-tidak sombong.

Pengembangan organisasi mahasiswa

Makna dalam konteks organisasi sangat dibutuhkan berbagai perangkat yang mendukung konsep kaderisasi yang efektif dan multi fungsional dalam aplikasinya di masyarakat; oleh karena itu dibutuhkan konsep pengembangan organisiasi yang lebih kondusif bagi penyemaian kader secara nasional., dalam pengembangan organisasi perlu memenuhi criteria sebagai berikut:
Pertama, pengembangan organisasi sangat terkait dengan perencanaan strategis yang membawa perubahan di dalam organisasi, menyangkut tujuan dan spifisikasi obyektif berdasarkan suatu diagnosa problematika yang melingkupi organisaisi.

Kedua, bahwa pengembangan organisaisi berimplikasi pada perubahan perilaku anggota, yang diarahkan pada pola kerja sama partisipatif, sehingga organisasi dapat mencapai efektifitas yang tinggi.

Ketiga, program pengembangan diarahkan pada pola kinerja hingga mana anggota organisasi berlomba mencapai prestasi terbaiknya (fastabiqul khairat).

Keempat, pengembangan organisasi harus merupakan suatu kumpulan nilai manusiawi, baik mengenai masyarakat, anggota organisasi, sehingga organisaisi dapat membuka peluang bagi pengembangan potensi manusia (anggotanya), termasuk organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus.

Kelima, pengembangan organisasi merupakan represantasi dari pendekatan sistem yang menyangkut hubungan berbagai divisi, departemen, kelompok dan individu-individu yang saling bergantungan dalam sub-sistem organsisiasi dan di dalam organisais secara menyeluruh.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan intelektual yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa intra kampud maupun ekstra sejauhmana, siapa kader-kader bangsa yang berpresatasi di pentas nasional menjadi mahasiswa yang akademik oriented dan mahasiswa yang haus akan kekuasaan sebagai kader politik dari partai politik yang setelah sebagai mahasiswa akan menerjunkan diri dalam dunia politik sebagai bagian dari anggota partai politik, apa sebagai bagian masyarakat yang menjadi sumber daya manusia (human resourses) sumber insani pembangunan yang dimiliki berkiprah dalam bidang dunia kewirausahaan sebagai pengusaha yang handal dan jago dalam mengembangan ekonomi umat, menjadi ahli dalam cor bisnisnya sesuai dengan ilmu yang diminatinya.

Gerakan pengkaderan yang dilakukan organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus dapat dilihat dari sejauhmana jumlah mahasiswa Indonesia yang terserap dan aktif sebagai aktivis mahasiswa dan berapa jumlahnya dari prosentase mahasiswa yang berkiprah dalam organisasi dengan jumlah mahasiswa yang hanya asik belajar dan studi di kampus tanpa tahu apa yang harus mereka perbuat untuk berpartisapsi sebagai organisasi mahasiswa.

Mahasiswa aktivis vs Mahasiswa Biasa

Sebagai elit pemuda mahasiswa mestinya membakali diri dengan berbagai skil dan keterampilan, termasuk di dalamnya dalam bidang leadership-kepemimpinan, sebab mahasiswa akan menjadi tokoh di masa yang akan datang. Sebagaimana ungkapan subbanul yaum wa rajulul ghad-menjadi pemuda saat ini dan kelak akan menjadi tokoh masa yang aka datang. Sehingga sangat naif bila mahasiswa hanya sekedar mencari ilmu tanpa membekali dengan aneka ketrampilan dalam mengembangkan potensi intelektual maupun jiwa mudanya.
Maka bila kita buat tipologi mahasiswa akan terbelah menjadi dua kelompok mahasiswa secara umum. Yang pertama kelompok mahasiswa yang hanya sekedar kuliah an sich dalam mengisi waktu dan kegiatannya. Dan kelompok mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa yang terlibat aktiv dalam kehidupan dan dinamika intelektual organisasi mahasiswa.

Mahasiswa an sich hanya akan mendapatkan dari apa yang disampaikan dalam perkuliahan, dari tatap muka dan tugas mandiri yang secara konsisten dilaksanakan dengan baik. Bila mahasiswa ini mampu memenuhi standar kompetensi (SK) yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut, mereka kelak akan ahli dalam mata kuliah yang dipelajari saja…selebihnya bisa mengembangkan diri melalui disiplin ilmu dengan melahap semua buku yang relevan dengan ilmu dan kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni saja. Type mahasiswa ini hanya akan menjadi sebagaimana ilmu yang dipelajari.

Sedangkan type mahasiswa yang bergulat dan bergelut dengan dunia aktivis mereka terlibat dalam dinamika pemikiran baik yang berkaitan dengan isu-isu bidang minat keilmuannya, maupun isu-isu gerakan mahasiswa serta mengelola berbagai kegiatan dan terlibat intensif secara intelektual. Tentu mahasiswa yang terjun dan mengelola organisasi mahasiswa akan jauh mempunyai advantage comparative-keunggulan dibandingkan dengan mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan saja atau mahasiswa pasif (non aktivis).

Mahasiswa aktivis akan mempunya banyak jaringan (net working) yang di kemudian hari akan menjadi modal dalam mengembangkan karir baik dalam dunia intelektual-menjadi pemikiran dan konseptor, maupun menjadi profisional dalam kecakapan dan keahlian tertentu sesuai bakat minat studinya, seperti menjadi guru, menjadi dosen, menjadi hakim, menjadi advokat, menjadi peneliti handal, menjadi profesional dalam perbankan dll. Mahasiswa aktivis pada hakikatnya adalah sedang melakukan investasi diri untuk menyiapkan sebagai kader bangsa, kader umat dan kader masa depan. Karena mereka tidak hanya asyik mengurus diri sendiri, tetapi peduli dan bisa mencurahkan perhatian yang berbeda dalam satu waktu, yaitu berpikir pragmatis tentang bagaimana kuliah cepat selesai dengan hasil maksimal dan pada saat yang sama menjadi organisastoris yang harus membagi waktu antara belajar dan mengurus organisasi. Maka hasil akhirnya tentu berbeda dan bobotnya akan lain dari hanya sekedar menjadi mahasiswa. Mahasiswa aktivis akan belajar leadership-kepemimpinan baik secara teoritik yang diajarkan dalam setiap pembekalan setelah dilantik menjadi pengurus melalui up grading organisasi, melalui diskusi-diskusi, rapat-rapat ketika akan mengambil keputusan organisasi, mereka juga belajar bagaimana menjalin komunikasi secara langsung dengan berbagai macam pemimpin sesuai dengan levelnya, bahkan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia profesional maupun politik, yang itu semuanya akan memberi bekal yang signifikan dalam karir di masa yang akan datang.
Memang mahasiswa aktivis sangat banyak korban waktu, bahkan mungkin uang saku bisa tombok, mereka merelakan masa bersenang-senang dengan waktunya…mengkonversi masa dan waktunya dengan terlibat secara intensif dalam mengelola teman-teman seangkatanya, membina adik-adik dibawahnya, mengajak dan mempengaruhi agar bisa menjalankan roda organisasi mahasiswa tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi kepada nusa bangsa dan agama.

Kalau penulis gambarkan aktivis mahasiswa adalah khairun nass anfa’uhum lin naas-sebaik-baik manusia yang selalu memberikan manfaat bagi yang lain, karena berusaha memberikan manfaat kepada yang lain melalui organisasi yang diikuti dan berhikmat di dalamnya. Dengan organisasi akan memberikan dampak lebih baik pada masyarakat. Bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang aktif, kreatif dan produktif.

Langkah-langkah strategis

Oleh karena itu untuk bisa mengoptimalkan peran dan semangat motivasi mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah strategis antara lain: Tradisi intelektual bisa dibangun dengan memperkuat beberapa hal.

Pertama, memperkuat tradisi membaca. Membaca, harus dijadikan ‘fardhu ain‘-wajib. Sebab, kalau digeser menjadi ‘fardhu kifayah’, akan cenderung diwakilkan kepada yang lain. “Jadikan buku sebagai pacar pertama ,” dalam ungkapan Arab “Khairu jalisin fi zamani kitabun“.

Kedua, adalah tradisi menulis. Tradisi ini harus dipaksa untuk bisa dilakukan semua kader. Menurutnya, tradisi menulis ini tidak perlu diganti dengan tradisi menulis SMS, WA, BBM. “Menulis status di Facebook dan twitter penting, tetapi jangan sampai menggeser tradisi menulis,” berkarya, melakukan riset baik untuk kepentingan ilmiah, akademik maupun untuk kepentingan menjawab kegelisahan intelektual dimana realitas masyarakat tidak sama dengan idealitas yang kita citakan. Di sinilah adanya kesenjangan yang bisa dijadikan sebagai upaya mencari pemecahan masalah yang ada di sekitar kita, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk memberikan solusi tersebut.

Sedangkan yang ketiga, adalah tradisi berdebat-berdiskusi. Tradisi rapat pengambilan kepetusan dan kebijakan organisasi diambil melalu diskusi dan kajian yang mendalam, sekalipun juga mengambil langkah yang strategis dan responsif, sehingga tidak hanya sekedar pembahasan yang dangkal, tradisi berdiskusi, tradisi kelompok studi, tradisi kajian, tradisi seminar, workshop, peningkatan kapasitas keahlian. Namun, perlu disadari bahwa bahwa tradisi berdebat ini bukanlah berdebat secara kusir, tetapi debat yang akademik dan rasional, mencari solusi yang terbaik dalam membangun wacana.

Penutup
Semoga semuanya menjadi lebih baik dan memberikna kontribusi untuk Indonesia ke depan dengan peran-peran strategis mahasiswa.

* Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, Sekretarias Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri. Tim Advokasi Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah. Ketua HMI Cabang Surakarta 1996-1997. Ketua Umum Lembaga Pengelola Latihan Kader (LPLK) HMI Cabang Surakarta 1997-1998. Koordinator Biro Surakarta Surat Kabar Mahasiswa AMANAT IAIN Walisongo Semarang 1994-1995, 1995-1996.

artikel ini pernah disampaikan pada Sharing dan Diskusi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IAIN Surakarta yang bertajuk Motivasi Organisasi dan Perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Graha Mahasiswa IAIN Surakarta, Senin, 17 Maret 2014.

MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014

MENUNGGU ANTUSIASME RAKYAT DALAM PEMILU 2014
Oleh Muhammad Julijanto

Salah satu unsur yang menentukan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perubahan orientasi rakyat dalam pendidikan politik rakyat, bagaimana perubahan pendidikan politik rakyat itu berlangsung.
Semangat penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan pemahaman politik rakyat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, ia muncul karena sumber daya manusia tak berkualitas, oleh karena itu penyadaran politik terus dibangkitkan sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan system demokrasi bangsa Indonesia.
Kematangan politik rakyat akan terlihat jika sebagian besar masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan pemahaman penuh tentang hak-hak politik dan kewajiban warga negara. Pengetahuan itu sangat mendasar. Mengenai hak warga negara, apa yang seharusnya mereka lakukan dalam pemilihan umum, mengenai target yang akan dicapai dalam pemilihan umum, mengenai partai mana dan calon mana yang harus mereka pilih. Sehingga mereka betul-betul bisa menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi dengan kesadaran penuh mereka berperan dalam pemilu.
Pendidikan politik adalah upaya penyadaran akan apa hakikat pemilu, bagaimana rakyat dapat menghayati pemilu itu diselenggarakan, mengapa pemilu diadakan, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh oleh rakyat dalam mencapai pemilu yang demokratis. Kesadaran itu tidak hanya tumbuh secara alami tetapi harus melalui proses pembelajaran yang secara intensif.
Sebagai penyelenggara pemilu pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum beserta perangkatnya harus dapat meyakinkan rakyat bahwa pemilu diselenggarakan tidak hanya sekedar ritual demokrasi yang tanpa makna dan tidak menghasilkan perubahan sosial yang signifikan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, tetapi pemilu diselenggarakan dengan biaya dan dana yang besar sangat berharap dapat terjadinya perubahan sosial yang konstruktif guna membentuk suatu kepemimpinan yang mendapat dukungan (support) dari berbagai kalangan, mampu meningkatkan derajat kesejahteraan secara materiil dan spiritual dengan penghayatan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, rasa nasionalisme yang tinggi.
Pemilu diselenggarakan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok orang tanpa mekanisme konstitusi yang jelas, sehingga ada kompetisi rasional, obyektif dan siap menang dan demikian juga siap kalah menjadi rakyat biasa. Kedewasaan demokrasi inilah yang harus dipahami dan dihayati agar pembangunan sistem politik bangsa ini semakin kokoh. Bukan sebaliknya dalam setiap permainan dan persaingan politik tidak siap untuk menjadi pemain yang kalah. Kalah dalam persaingan bukanlah suatu kehinaan, pemahaman seperti ini perlu, sehingga tidak perlu terjadi tindak kekerasan, konflik yang berlarut.
Pengalaman beberapa waktu yang lalu dalam pesta demokrasi baik tingkat daerah (local) maupun nasional kesiapan untuk kalah dalam permainan politik dibutuhkan psikologi massa yang baik. Terutama kasus kekalahan Megawati Sukarno Putri dari KH. Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu tahun 1999 yang menimbulkan luapan emosi pendukungnya dan demikian juga kekalahan kubu Mardidjo bersaing dengan Mardiyanto dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah pada Agustus 2003 sebagai bahan pelajaran bagi elit politik dan pendukungnya untuk menyadari hal demikian. Kalah dan menang hakikatnya adalah sama untuk membangun system politik yang kokoh bangsa ini kedepan. Inilah pekerjaan berat elit politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya. Tanpa pemahaman demikian dalam kehidupan politik bangsa kita selalu kembali ke belakang (set back).

Perubahan Paradigma Politik
Adapun semua tahapan pemilu perlu diwaspadai kemungkinan negatifnya, sehingga dapat dieleminir sedemikian rupa dari meledaknya kekerasan. Sebab pada Pemilu tahun 2014 mengalami perubahan Perubahan Paradigma Politik antara lain;
Pertama system pemilu berdasarkan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan system proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilu anggota DPR, DPRD.
Artinya bahwa pemilu akan memilih gambar partai dan memilih calon anggota legislative, sehingga sahnya pencoblosan adalah memilih gambar partai politik dan nama calon anggota legislative yang berada dibawah gambar partai politik peserta pemilu. Dan pemilu anggota DPD menggunakan system distrik berwakil banyak. Setiap provinsi mempunyai jatah 4 kursi untuk diperebutkan menjadi anggota DPD
Kedua, adanya pembagian daerah pemilihan. Daerah pemilihan akan menentukan jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu untuk duduk di DPR dan DPRD. Semakin banyak pembagian daerah pemilihan akan berpengaruh kepada nilai ideal keterwakilan anggota DPR, DPRD terhadap konstituen rakyat pemilih, disini letak pendidikan politik sangat terasa. Pemilih betul-betul mengetahui siapa yang akan mereka pilih guna mewakili aspirasinya dalam bidang politik pemerintahan.
Pada Pemilu tahun 2004 daerah pemilihan untuk anggota DPR adalah provinsi atau penggabungan beberapa provinsi, daerah pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau penggabungan beberapa kabupaten/kota, dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau penggabungan beberapa kecamatan. Adapun untuk setiap derah pemilihan interval kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu antara 3 sampai 12 kursi.
Ketiga, selain peserta pemilu untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik (P2) yang dinyatakan lolos verifikasi di KPU menjadi partai politik peserta pemilu (P4). Ada dua pengertian tentang partai politik. Pertama, Partai politik saja atau (P2) adalah syarat pendidiriannya terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM dengan ketentuan mempunyai akta Notaris pendirian partai, mempunyai kepengurusan 50 % di Provinsi dan 50 % di Kabupaten/Kota dan 25 % di Kecamatan, mempunyai kantor tetap. Kedua, partai politik peserta pemilu (P4) dengan syarat terverifikasi selain di Departemen Kehakiman dan HAM serta memenuhi verifikasi KPU yaitu mempunyai kepengurusan di 2/3 Provinsi, 2/3 di Kabupaten/Kota serta mempunyai 1000 anggota atau 1/1000 anggota, mempunyai kantor tetap, mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU.
Peserta pemilu untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Syarat perseorangan dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan: a) Provinsi yang berpenduduk s/d 1.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 1.000 orang pemilih. b) Provinsi yang berpenduduk > 1.000.000 – 5.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 2.000 orang pemilih. c) Provinsi yang berpenduduk > 5.000.000 – 10.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 3.000 orang pemilih. d) Provinsi yang berpenduduk > 10.000.000 – 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 4.000 orang pemilih. e) Provinsi yang berpenduduk > 15.000.000 orang harus didukung sekurang-kurangnya 5.000 orang pemilih.
Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto copy KTP atau identitas lain yang sah. Seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon DPD.
Keempat, tidak ada lagi anggota MPR yang didasarkan penunjukkan atau utusan golongan, namun semua berdasarkan pemilihan secara langsung. Sehingga anggota MPR semuanya berdasarkan atas pemilihan umum yang terdiri dari 550 Anggota DPR dan Anggota DPD yang jumlahnya 1/3 anggota DPR hasil pemilu 2004. hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 33 UU No 22 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Perubahan ini menuntut perhatian yang lebih serius dalam menyikapi masalah yang dihadapi termasuk masalah pendanaan dan jumlah personil penyelenggara. Mekanisme penyelenggara menggunakan standar yang sama dalam melakukan proses-proses politik, demikian juga mekanisme internal masing-masing partai politik peserta pemilu mengedepankan iklim sejuk dan politik yang beradab. Konsekwensi inilah yang menuntut sosialisasi dan optimalisasi semua potensi sehingga hasil pemilu 2014 dapat memecahkan dan menyelesaikan persoalan nasional yang dihadapi. Diharapkan pemilu sebagai solusi terhadap kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas yang akan membawa perubahan sosial menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. adalah Anggota KPU Kabupaten Wonogiri 203-2018 dan Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

ERA BARU KAMPANYE POLITIK

Era Baru Kampanye Politik
Oleh Muhammad Julijanto

Tahapan pemilu terus berjalan maju, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan mundur, tahapan yang belum kelar atau ada masalah terus dipersempit alokasi waktu pelaksanaannya. Sehingga tahapan pemilu tidak boleh ada yang mandeg apapun masalahnya. Apapun segala bentuk kekurangan dan ketidak sempurnaannya, hanya akan menjadi cacatan kinerja penyelenggara dan kontestan pemilu sendiri. Tidak menghalangi proses pemilu sendiri. Salah satu tahapan pemilu yang krusial adalah upaya memperoleh dukungan seluas luasnya.

Kampanye beradab simpatik dan masyarakat merasa tenang dan bersahaja merupakan momentum yang ditunggu masyarakat, serta menghilangkan kesan bahwa kampanye sebagai ajang bagi peserta pemilihan sebagai ujuk kekuatan (show of force) saja, bersenang-senang dan berhura-hura harus dihindari terutama dalam rangka menciptakan pemilihan yang sejuk dengan penuh kesadaran warga negara yang sudah punya hak pilihnya menggunakan hak kewarganegaraannya secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapu. Serta menggunakan hak politiknya secara rasional dengan pemahaman akan visi, misi dan program pasangan calon.

Kampanye adalah upaya sosialisasi diri supaya dikenal melalui pemaparan visi, misi dan program-program kegiatan yang akan dilakukan setelah partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan mempunyai anggota legislative yang duduk di dewan perwakilan dengan membawa aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kampanye beradab sebagai sarana pendidikan politik, salah satu bentuk kampanye beradab adalah mengajarkan kepada konstituen tentang kewajiban dan hak kewarganegaraan serta partisipasinya dalam setiap tahapan pemilihan.

Kampanye yang efektif

Setiap bentuk kampanye mempunyai dampak kepada pendanaan kampanye. Ada kampanye yang sangat menyedot dana besar, tetapi tidak membawa dampak yang berarti dan hanya berhenti pada pencitraan tetapi tidak menyentuh subtansi yang mendalam hakikat dan kapasitas kandidat.

Kampanye yang efektif adalah yang bisa meyakinkan kontituen menjtuhkan pilihannya dan mampu mengubah paradigmanya selama ini terhadap kesan para kandidat.

Kampanye yang mendidik

Setiap bentuk kampanye mempunyai nilai pendidikan, hanya saja kadarnya berbeda-beda tergantung sejauhmana konten dan materi kampanye bisa memberikan pemahaman yang benar tentang hakikat realitas saat ini dan visi, misi serta program yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Mimpi apa tentang kesejahteraan dan keadilan bisa terumuskan secara lebih jelas, konkrit dan mudah dipahami semua lapisan masyarakat. Sebab dalam dunia politik pemilihan, tidak ada bedanya antara orang yang mempunyai kapasitas intelektual lebih dan yang masyarakat awam pada umumnya di depan bilik suara hasilnya sama. One man one vote. Satu orang satu suara.

Cara kampanye yang lebih mencerahan dan mencerdaskan sekaligus bisa menjadi bukti kontrak tertulis sang kandidat dengan rakyat konstituennya. Bahkan buku bisa menjadi dokumen yang luar biasa dan bisa dimintai pertanggung jawaban secara tertulis.

Fenomena buku Prabowo Subianto merupakan upaya era baru memanfaatkan masyarakat literasi Indonesia saat ini yang sudah mulai dan muak dengan cara kampanye massa. Masyarakat lebih asyik membaca dan mengetahu sang kandidat melalui media jejeraing sosial, melalui bahan bacaan yang bisa lebih lama dan dampak penyebaran bahan tersebut. Cita-cita yang kurang tergali dengan jelas, tetapi pemikiran tidak terekspose dalam sebuah media yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Dengan hadirnya buku cukup menguatkan sebagai bahan kampanye.

Kampanye dan kontrak politik

Kampanye bentuk apapun merupakan kontrak politik candidat dengan pembaca calon konstituennya. Bahan kampanye yang bagus akan membuat rasionalitas konstituen semakin yakin apa yang akan diperjuangkan kelak bila memenangkan kompetisi.
Dunia buku nasional masih belum ideal dengan jumlah penduduk. Jumlah penerbitan berupa bahan cetakan masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan masyarakat literasi Indonesia.

Etika kampanye
Kampanye beradab tidak menghina, menjatuhkan saling menghargai dan menujukkankkan sikap sopan santun dan mengutamakan keluhuran budi. Jauhkan sikap kampanye yang menjelekkan orang lain, mengumbar fitnah dan berusaha menjatuhkan orang lain dengan mengungkit-ungkit kejelekan dan kelemahan tetapi tidak menonjolkan yang baik. Hindari dari berbuat fitnah dan diskiminasi yang meragukan orang lain.

Kampanye harus edukatif mendidik dan mencerahkan pemilih bukan sebaliknya mendidik rakyat untuk berbuat curang dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan harus dipilah dalam penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan dinas yang berlaku untuk semua masyarakat.

Fasilitas Negara dan pengunaannya harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipilah mana yang menjadi hak dan mana yang bukan haknya sehingga bisa terhindar kecemburuan dan diskriminasi dalam penggunaan fasilitas Negara, semua calon merasa selefel dan tidak ada yang diuntungkan oleh lembaga atau jabatannya telah disandangnya sebelumnya.

Semoga pemilih semakin cerdas dan bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dengan mengetahui secara lebih cerdas visi, misi dan program para caleg yang kelak akan menjadi negarawan yang bekerja berdasarkan nalar hati nurani rakyat, bukan nalar koruptif dan konsumtif.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag adalah Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Wonogiri, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta